LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"MBG adalah bagian dari program prioritas nasional. Kita ingin generasi bebas stunting, tetapi ini butuh kerja sama dari semua lini," kata Muazzim dalam Sosialisasi Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama anggota Komisi IX DPR di Aula Kantor Camat Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip, Kamis (15/5/2025).

Ia mengungkapkan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar per koperasi, guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMDes juga diimbau untuk mengalokasikan 20% dari anggarannya guna mendukung pelaksanaan Program MBG, sebagaimana arahan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT).

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan memaparkan visi-misi lembaganya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan gizi nasional. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting nasional masih di angka 21,23%, menandakan masih rendahnya akses makanan bergizi dan ketimpangan distribusi gizi antarwilayah.

"Program MBG lahir dari kesadaran bahwa gizi adalah kunci tumbuh kembang dan prestasi anak. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerataan gizi di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme kemitraan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), termasuk ketentuan lahan, peralatan, SDM, dan proses pendaftaran melalui situs resmi BGN. Saat ini, sudah terdapat 30 SPPG aktif di Provinsi NTB, termasuk lima unit di Lombok Timur.

Camat Suela, Anan Tarfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

"Kami menyambut positif kegiatan ini dan berharap SPPG segera direalisasikan di Suela. Ini menjadi harapan besar untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga penerima manfaat," katanya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting secara komprehensif dan berkelanjutan.

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandai awal dari kerja sama strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program-program gizi nasional dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyampaikan peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh lembaganya saja.

“Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional,” ujar Nyoto dalam keterangan pers, Kamis (15/5/2025).

Ketua Umum PUI, Raizal Arifin menuturkan kesepakatan kerja sama dengan BGN merupakan langkah nyata dalam mendukung program pemerintah mewujudkan kesejahteraan umat.

“Khususnya dalam bidang gizi. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia,” terang Raizal.

Raizal menjelaskan, jaringan anggota dan institusi pendidikan PUI yang tersebar di Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Lebih lanjut, BGN optimistis kerja sama dengan PUI akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

BGN pun berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Para siswa SMP di Surakarta, Jawa Tengah, mengulas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gizi dan diunggah di media sosial, mulai dari protein ayam, sayur, hingga buah.

Ulasan tersebut ditunjukkan oleh unggahan kreatif dari akun Instagram @josua_krisna_s milik Josua Krisna Serafim, siswa SMPN 14 Surakarta, yang membagikan analisis kandungan gizi menu MBG yang ia santap setiap hari.

Dalam akun instagram yang dipantau di Jakarta pada Kamis, Josua membedah komposisi nutrisi dari menu MBG yang terdiri atas nasi, nuget ayam, tahu, sayur sawi, dan buah pisang.

"Nasi dan pisang menjadi sumber karbohidrat, nuget dan tahu sebagai penyumbang protein, serta sayur sawi sebagai sumber serat dan mineral penting," katanya.

Pada menu lain, Josua menunjukkan keberadaan bistik ayam yang menjadi asupan penting untuk tubuh karena mengandung protein dan lemak sehat. Dalam menu MBG tersebut juga ada perpaduan tahu, nasi, sayur sawi, dan buah semangka yang mengandung vitamin A, B6, kalium, dan magnesium.

Ia mengulas total empat menu berbeda, yang seluruhnya menunjukkan keberagaman gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang siswa.

Semangat edukasi gizi juga ditunjukkan oleh akun @alya.syaa_ milik Alyasya Salwaluna Zahraa. Dalam unggahannya, Alyasya mengulas kombinasi menu MBG yang terdiri dari nasi kuning (karbohidrat), buah pisang (vitamin B6), dan susu (protein).

Sementara itu, akun @ocyyeanne milik Rosienta Permana Putri tak juga membagikan pengalamannya menikmati menu MBG bersama teman-teman. Dalam foto menu MBG yang dia unggah, terdapat buah kelengkeng yang mengandung vitamin C, ayam sebagai sumber protein, dan sayur sawi sebagai sumber vitamin A.

Respons positif pun mengalir di kolom komentar. Banyak warganet yang memuji inisiatif siswa-siswi tersebut dalam menyampaikan informasi bergizi dengan cara menyenangkan.

“Makanannya bergizi, gratis lagi,” tulis seorang pengguna.

“Kok jadi ngiler ya, makanannya enak-enak,” imbuh yang lain.

"Orang-orang hebat, makan makanan yang sehat. Keren!" ujar yang lain.

Unggahan-unggahan ini merupakan bagian dari konten menu MBG yang dihimpun oleh akun Instagram @sppgkotasurakarta yang bertujuan meningkatkan kesadaran gizi dan mengedukasi pentingnya pola makan sehat di kalangan pelajar.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

(dwr/maa)

Bisnis.com, JAKARTA – Produk asuransi untuk program makan bergizi gratis (MBG) sedang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski belum diumumkan resmi oleh pemerintah, sejumlah pengamat asuransi memberikan gambaran produk asuransi apa saja yang cocok diterapkan dalam program MBG.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung mengatakan ada tiga model asuransi yang bisa dipakai di program MBG. Menurutnya, asuransi MBG tidak hanya bisa memberi perlindungan kepada penerima program, namun juga bisa melindungi pihak produsen/supplier.

"Jenis asuransi untuk perlindungan risiko MBG ini bisa asuransi product liability, bisa juga asurani comprehensive general liability, atau jenis asuransi yang dibuat khusus atau tailor made insurance," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sebagai gambaran, product liability insurance atau asuransi tanggung jawab produk adalah asuransi yang melindungi bisnis dari tuntutan hukum yang diajukan akibat produk yang mereka jual, produksi, atau distribusikan menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak ketiga.

Bila product liability insurance ruang lingkupnya terbatas pada hasil produksi, comprehensive general liability (CGL) atau asuransi tanggung jawab umum komprehensif adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang timbul dari tanggung jawab hukum akibat cedera badan atau kerusakan properti yang dialami pihak ketiga yang disebabkan oleh proses operasional bisnis.

Sementara itu, tailor-made insurance adalah asuransi yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pihak tertanggung. Produk ini memungkinkan pihak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan yang paling sesuai dengan risiko yang dihadapi, sehingga tidak perlu membayar premi untuk perlindungan yang tidak dibutuhkan.

Sementara dalam hal penetapan premi asuransi, Kapler mengatakan ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai oleh pemerintah atau dapat bisa ditanggung oleh pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman melihat ada beberapa opsi produk asuransi MBG yang bisa diterapkan tanpa harus membebani anggaran negara.

Dengan sasaran program MBG mencapai 82,9 juta penerima, Wahyudin menjelaskan indikator tersebut telah memenuhi law of large number insucance atau hukum bilangan besar sehingga asuransi MBG dapat dikemas dalam skema asuransi mikro.

"Ini memungkinkan premi dapat di bawah Rp500 dan konsep santunan yang lebih kecil, misal Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per orang," kata Wahyudin.

Opsi kedua menurut Wahyudin adalah menggunakan model asuransi parametrik. Asuransi parametrik adalah jenis asuransi yang memberikan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan parameter atau indeks tertentu. Asuransi ini sering digunakan untuk risiko bencana alam seperti banjir, badai atau kekeringan.

Dalam konteks asuransi MBG, Wahyudin mencontohkan apabila terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

"Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons [pembayaran klaim]," pungkasnya.

Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa bakal lebih selektif memilih bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis usai kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, imbas dari keracunan massal.

“Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing -pemrosesan makanan-, termasuk menyiapkan untuk delivery -pengiriman-, itu kami akan perpendek,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

“Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

“Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

“Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya,” katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

...Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pendamping Mitra Sukses MBG Bagus Septiyan di Sentani, Rabu, mengatakan dirinya telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Robhing di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

"Kami datang untuk menilai dapur dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan program MBG. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama di sekitar Danau Sentani," katanya.

Menurut Bagus, pentingnya kebersihan, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari kesiapan program, keterlibatan warga juga menjadi tulang punggung keberhasilan MBG.

"Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan, siapapun yang memiliki semangat membangun dapur gizi secara mandiri akan mendapatkan dukungan pemerintah," ujarnya.

Ketua Yayasan Teker Harapan Papua Hesti Imelda Kere menjelaskan, dirinya mempelopori pembangunan dapur gizi mandiri pertama di Papua, sebagai respon terhadap peluang strategis dari program MBG.

"Program ini sangat baik, bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti pertanian dan peternakan," katanya.

Dia menambahkan sebagai bagian dari persiapan maka pihaknya telah mengunjungi dapur mitra BHN di Jakarta untuk memastikan kesesuaian standar.

"Kami pelajari langsung bagaimana standar BHN, dari sanitasi hingga sistem distribusi, ini peluang besar bagi mama-mama Papua untuk terlibat langsung," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan asuransi bagi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas wacana.

Ia menyebut pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto masih diperlukan sebelum wacana tersebut dapat direalisasikan. Menurutnya, produk asuransi semacam ini belum pernah ada di Indonesia sehingga masih memerlukan kajian mendalam.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5), melansir detikfinance.

Dadan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas kemungkinan pengembangan produk asuransi tersebut.

Dua asosiasi yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski begitu, Dadan menyebut bahwa pembahasan terkait mekanisme pemberian asuransi maupun besaran premi masih belum dilakukan secara rinci.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebelumnya, OJK menyatakan program MBG akan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Hal ini menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terjadi akibat distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, maupun pelaksana program dari berbagai risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan OJK bersama AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal untuk keterlibatan industri asuransi dalam mendukung MBG.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ogi juga menyebutkan skema perlindungan akan mencakup seluruh tahapan program mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Pelindungan juga diperluas kepada penyelenggara seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung.

Selain cakupan risiko, OJK juga mempertimbangkan nilai pertanggungan dan besaran premi agar tetap terjangkau namun efektif memberikan perlindungan.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Jakarta -

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

(shc/ara)

Makassar -

Seorang wanita berinisial KI (58) ditemukan tewas di salah satu perumahan elite Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keluarga korban menolak autopsi dan memilih untuk segera memakamkan jenazah.

"Iye (keluarga tolak autopsi)," kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya AKP Jafar kepada detikSulsel, Rabu (14/5/2025).

Korban ditemukan meninggal dunia di rumah iparnya di Perumahan Summarecon Mutiara, Cluster Crystal Timur Nomor 52, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (13/5) pagi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh iparnya sendiri.

"Korban ditemukan di tempat tidur dengan menggunakan baju tidur daster," ujarnya.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menginap di rumah iparnya. Berdasarkan keterangan saksi yang juga ipar korban, KI datang ke rumahnya pada Senin, (12/5) sekitar pukul 17.30 Wita.

"Pada hari Senin, 12 Mei 2025 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban datang ke rumah saksi dengan tujuan mau menginap," ungkapnya.

Sekitar satu jam setelah tiba, korban makan malam bersama saksi. Keduanya sempat mengobrol hingga malam hari sebelum korban pamit masuk ke kamar untuk beristirahat.

"Korban dan saksi makan bersama, setelah makan kemudian saksi dan korban kembali ngobrol-ngobrol. Sekitar pukul 21.00 Wita korban pamit mau masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat," imbuhnya.

Keesokan paginya, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada (tubuh) korban," pungkas Jafar.

(asm/hsr)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

(yld/dhn)

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025