Bisnis.com, JAKARTA - Bill Gates menyampaikan opininya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa salah satu pendiri Microsoft itu menyebut makanan bergizi penting bagi ibu hamil hingga anak-anak.

"Iya menurut beliau ini program yg sangat penting dan terutama beliau menekankan kepada 1000 hari pertama yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yg masih butuh pertumbuhan," ujarnya saat berkunjung ke SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/5/2025).

Apalagi, sambung Dadan, Bill Gates terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang membutuhkan anggaran besar.

"Iya beliau sangat impres karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan," katanya.

Adapun, dalam kunjungan ke Indonesia, pemilik Gates Foundation, Bill Gates membeberkan sejumlah bantuan berasal dari filantropinya yang disalurkan ke Indonesia.

Bantuan yang paling banyak diterima Indonesia selama ini meliputi sektor kesehatan hingga pertanian. Selain itu, Bill Gates turut menyinggung kerja sama yang dijalinnya dengan para konglomerat Tanah Air.

Bill menyebut yayasannya mulai melakukan kegiatan filantropi pada 2000. Kemudian, yayasan itu masuk ke Indonesia sejak 2009.

Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut Gates Foundation telah memberikan bantuan senilai total US$159 juta ke Indonesia sejak 16 tahun yang lalu. Pendiri Microsoft itu menyebut kerja-kerja filantropinya paling banyak berada di sektor kesehatan.

Dia menyebut sahamnya di Microsoft banyak dialihkan untuk kegiatan filantropi kesehatan.

"Sebagaimana yang sering didengar, kami paling banyak bekerja di sektor kesehatan. Ketika saya melihat kepemilikan saham saya di Microsoft bakal sangat berharga, maka saya bertanya: Apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan dampak yang tinggi? Lalu saya belajar soal penyakit da kematian anak-anak," ucapnya di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Salah satu bentuk konkret yang dilakukan yayasannya adalah membentuk Gavi, yayasan di bawah Gates Foundation yang berfokus pada penyediaan vaksin. Dia menyebut Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik dalam pengembangan vaksin untuk rotavirus, pneumococcus serta HPV.

Jakarta: Kota Tasikmalaya yang terletak di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata, seperti destinasi wisata alam, kerajinan, wisata belanja, wisata religi, seni, budaya, hingga UMKM. Hal ini yang menarik pengembang membangun rumah di kota ini.

Tasikmalaya yang berada di Jawa Barat dijuluki Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung dengan Surabaya.

Jika kamu ingin tinggal di Tasikmalaya, berikut ini lima rekomendasi rumah murah harga mulai dari Rp130 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tasikmalaya

Perumahan subsidi di Tasikmalaya. Foto: SiKumbang PUPR

1. Margamulya Indah Regency

Perumahan ini terletak di Cikunir, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dibangun oleh Griya Bintang Pesona. Perumahan ini menawarkan 16 unit rumah subsidi dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan dan genteng plat beton, dinding bata merah di aci dan di cat. Lantai keramik polos 40x40 dan pondasi batu belah/kali.

2. Asri Residence Cintaraja

Perumahanini terletak di Cintaraja, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Pulau Mas Pembangunan. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

3. Perumahan Duta Karang Residence Tahap 2

Perumahan subsidi terletak di Karangnunggal, Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Rimax Property Indo. Perumahan ini memiliki 57 unit tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Melati Mas Residence 3

Perumahan ini berlokasi di Rajapolah, Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Kharisma Mataram Raya. Saat ini ada sebanyak 11 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah yang dibanderol seharga Rp140 juta memiliki luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahannya 72 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali serta sloof.

5. Puteran Regency

Hunian ini dikembangkan oleh Widia Asriguna di Puteran, Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada 8 unit rumah tipe subsidi yang tersedia, setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dengan harga Rp140 juta, kamu sudah mendapatkan total luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 72 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap konstruksi baja ringan, dinding bata merah diplester aci dan dicat, lantai keramik putih polos 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku akan menambah kuota rumah subsidi untuk profesi wartawan. Tadinya, kuota rumah subsidi untuk dibeli wartawan 1.000 unit dan akan ditambah menjadi 3.000 unit.

Hal ini diungkapkan dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Awalnya, ketika Ara meninjau rumah subsidi di sana, ia mengatakan akan memberikan tambahan 1.000 unit rumah subsidi untuk dibeli oleh wartawan. Namun ketika melakukan sambutan acara, Ara mengungkapkan akan menambah kuota rumah subsidi untuk wartawan menjadi 3.000 unit.

"Bu hari ini tadi saya bilang 1.000 tambah 1.000, 2.000. Kalau sanggup saya naikin jadi 3.000 buat wartawan," katanya dalam acara tersebut, Selasa (6/5/2025).

Walau demikian, Ara menegaskan pemberian kuota rumah subsidi ini bukanlah suatu bentuk pembungkaman. Ia tetap meminta wartawan untuk menuliskan berita yang faktual.

"Tapi saya minta tugasnya satu. Walaupun diberikan (kuota) rumah subsidi, ini bukan penyogokan. Ini bukan penyogokan. Tetapi tolong beritakan yang benar, bukan yang enak didengar," ujarnya.

Di sisi lain, Ara berharap para wartawan akan mewartakan jika ada kendala di perumahan tempat tinggalnya. Misalnya, pengembangnya bertanggung jawab atau tidak, infrastruktur perumahannya baik atau tidak, dan sebagainya.

"Saya berharap justru Ibu (Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid), nanti di seluruh Indonesia wartawan, di ribuan perumahan, mereka akan menyuarakan apa yang terjadi di situ. Karena pengembangnya terus terang, tidak semua bertanggung jawab dan bagus," tuturnya.

Ditemui usai acara, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengatakan wartawan bisa tetap menyuarakan kritikan yang membangun kepada pemerintah walaupun diberikan kuota tambahan rumah subsidi.

"(Kuota) 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga menguasai di perumahan masing-masing. Kalau memang ada masukkan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka untuk memberikan kritikan konstruktif dan masukan," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara baru saja melakukan serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan. Hingga saat ini sudah ada sekitar 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

Dalam acara yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri media di Palembang, 10 pekerja industri media di Makassar, 10 pekerja industri media di Yogyakarta, 10 pekerja industri media di Medan, dan 10 pekerja industri media di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu mewajibkan setiap pengembang perumahan di wilayah tersebut menyediakan lahan seluas dua persen dari total lahan yang dimiliki untuk tempat pemakaman umum (TPU).

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya potensi krisis lahan makam di Kota Bengkulu yang saat ini semakin terbatas.

"Kalau belum menyediakan lahan makam, pengembang tetap wajib ditagih. Ini bagian dari solusi menghindari darurat lahan makam di Kota Bengkulu," kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Bengkulu Ipo Every Ronald di Bengkulu, Selasa.

Ia menyebut hal tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan sifatnya wajib, sehingga Pemkot Bengkulu berharap seluruh pengembang perumahan dapat mematuhi aturan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Jika pengembang perumahan tersebut tidak dapat menyediakan lahan secara fisik, terdapat pilihan lain, yaitu kompensasi dana dengan mengalokasikan nilai setara dua persen dari total lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Ronald menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme hukum untuk kompensasi dana tersebut saat ini belum tersedia secara rinci di Kota Bengkulu.

Untuk itu, pemerintah kota saat ini mendorong agar para pengembang perumahan, khususnya yang baru memulai proyek pembangunan rumah dapat menyediakan lahan untuk pemakaman secara langsung.

Sementara itu, Pemkot Bengkulu juga menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Nurlia Dewi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi warga di wilayah tersebut yang belum memiliki rumah dan berencana membeli rumah subsidi, sehingga masyarakat kurang mampu tidak perlu membayar biaya balik nama sertifikat, dan proses kepemilikan rumah pertama menjadi lebih mudah.

"Memang benar BPHTB gratis ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi, tanpa perlu membayar biaya balik nama sertifikat," kata dia.

Terkait dengan persyaratan untuk program tersebut, yaitu rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan bersubsidi, pembelian rumah harus kredit, dan penghasilan pemilik rumah tidak boleh lebih dari Rp7 juta.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

DEPOK, KOMPAS.com - Situ Gugur, salah satu ruang air alami yang pernah ada di kawasan Pasir Putih dan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, kini nyaris tak berbekas.

Padahal, menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, situ tersebut dulunya memiliki luas sekitar 8 hektar. Kini, area itu justru dipenuhi oleh bangunan permukiman yang sebagian besar tidak berizin.

Bagaimana Situ Gugur bisa hilang dan apa yang menjadi penyebab utamanya?

Pada Senin (5/5/2025), Wali Kota Depok Supian Suri meninjau langsung lokasi bekas Situ Gugur bersama anggota DPRD, camat, lurah, dan perwakilan warga.

Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkot Depok dalam upaya mengembalikan fungsi ekologis situ yang telah menghilang sejak puluhan tahun lalu.

Situ yang Gugur Sejak 1960-an

Supian Suri menjelaskan, menurut penuturan warga dan tokoh masyarakat sekitar, Situ Gugur mulai mengalami penyusutan bahkan hilang sepenuhnya sejak tahun 1966.

"Informasi orang-orang tua kita di sini tahun 1966 sudah gugur, tahun 1970 coba diperbaiki tapi akhirnya gugur lagi," ujar Supian Suri, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.

Kondisi ini mengindikasikan, bahwa proses degradasi situ sudah berlangsung lama, tanpa penanganan konkret dan berkelanjutan.

Dalam rentang waktu tersebut, lambat laun lahan yang dulunya berupa situ berubah fungsi menjadi lahan kering, hingga kemudian mulai diklaim, dijual, dan dibangun menjadi rumah tinggal.

Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Pengawasan

Salah satu penyebab utama hilangnya Situ Gugur adalah alih fungsi lahan secara bertahap.

Area yang dulunya balong (danau kecil) kini telah berubah menjadi kawasan permukiman. Bahkan, menurut Supian, terdapat rencana pengembangan perumahan baru di atas lahan eks-situ sebelum dihentikan oleh Satpol PP.

"Kondisinya hari ini bisa lihat ya, yang tadinya balong sekarang udah berencana jadi perumahan lagi. Kemarin teman-teman Satpol PP sudah menyetop, tidak ada lagi pembangunan lanjutan di sini,” kata Supian.

Alih fungsi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan, tidak jelasnya status alas hak tanah, dan ketiadaan data resmi yang memperkuat posisi lahan sebagai milik negara atau aset daerah.

Akibatnya, lahan yang semestinya dilindungi justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak resmi.

Status Sertifikat Jadi Penghambat

Salah satu tantangan besar yang kini dihadapi Pemkot Depok adalah status kepemilikan lahan.

Banyak bidang tanah di eks-Situ Gugur telah bersertifikat atas nama warga. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana proses sertifikasi itu terjadi, mengingat catatan awal menyatakan bahwa lahan tersebut adalah situ.

"Faktanya alas haknya bukan enggak dimiliki warga lah intinya sih seperti itu, itu catatan yang ada di provinsi ini yang memang harus kita koordinasikan ke provinsi," ungkap Supian.

Meski tidak mudah, Supian menyatakan, bahwa setidaknya 1,5 hektar lahan akan diupayakan untuk dikembalikan fungsinya sebagai situ. Langkah ini menjadi tahap awal dalam restorasi ekologis wilayah tersebut.

"Buat saya yang paling prioritas adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu kita dapat untuk tahap awal itu prioritas kami,” ujar Supiah.

Hilangnya Situ Gugur di Pasir Putih dan Bedahan, Sawangan Depok memperingatkan tentang pentingnya kebijakan tata ruang yang tegas dan pengawasan ketat dari Pemeritah Kota,.

Selain itu, edukasi masyarakat juga penting dilakukan agar situ-situ lain di Kota Depok tidak mengalami nasib serupa.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025