Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menyosialisasikan bantuan pembiayaan rumah subsidi kepada para tenaga migran di Hong Kong dan Malaysia.

"Saya sudah minta nanti staf saya datang ke Hong Kong dan Malaysia untuk mensosialisasikan itu," ujar Ara dikutip Antara, Kamis, 17 April 2025.

Selain untuk menyosialisasikan bantuan pembiayaan rumah subsidi, sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi tenaga migran untuk berinvestasi guna memiliki hunian pertama.

"Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti buruh, petani juga diedukasi untuk menggunakan uangnya buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif, karena harga tanah dan bangunan akan terus naik," kata Ara.

Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan di sektor perumahan melalui penerapan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dihapus, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah subsidi ditanggung pemerintah hingga Juni 2025.



"Jadi inilah momentumnya untuk membeli rumah dan memiliki rumah," ungkap Ara.

BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan pada tahun 2025 di mana salah satunya untuk alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Untuk 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa mendapatkan fasilitas.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Hingga saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengumumkan 13 profesi yang bisa mendapatkan kuota rumah subsidi.

Pemetaan alokasi berdasarkan profesi ini dinilai dapat membantu penyalurannya lebih tepat sasaran dan memudahkan pemerintah untuk mengawasi.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan ke depannya ia akan menambah lebih banyak profesi yang bisa mendapat kuota rumah subsidi. Ia bersedia menerima masukan dan saran dari masyarakat.

Salah satu segmen pekerja yang hendak ia sasar adalah profesi di sektor informal yang tak memiliki slip gaji atau bukti penghasilan. Sektor ini memang cukup sulit untuk mengajukan KPR ke bank karena tidak ada bukti penghasilan per bulan. Ara saat ini tengah menggodok gambaran bantuan yang dapat mempermudah pekerja di sektor informal tersebut.

"Nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan (profesi) lain, untuk wong cilik. Ya tapi saya lagi matangkan, intinya Informal karena mereka harus diberikan keadilan. Tukang bakso, ayam, tukang ayam, tukang sayur, mereka adalah rakyat kita. Mereka juga harus diberikan akses kepada perbankan, walaupun lebih sulit karena tidak punya gaji (slip gaji)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Ara menegaskan tidak ada pembatasan pada profesi lain yang belum disebutkan dalam Program 3 Juta Rumah untuk memiliki rumah subsidi. Sebab, rumah subsidi tetap diperuntukkan untuk MBR. Adanya pembagian berdasarkan profesi hanya untuk mempermudah pengawasan dalam penyalurannya dan memastikan dimanfaatkan oleh orang yang tepat.

"Kayak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tadi itu anggaran negara 38 ribu (rumah), yang minta mungkin berjutaan sekarang. Permintaan dan kemampuan negara pasti nggak sama, nggak sebanding. Makanya skala prioritas menjadi penting, kriteria menjadi penting, makanya MBR ada kriterianya," jelas Ara.

Terpisah, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan kuota rumah subsidi yang disiapkan untuk 13 profesi yang telah diumumkan pemerintah hanya 164 ribu dan masih ada sisa kuota yang bisa disalurkan untuk MBR lainnya.

"Kan saat ini kalau yang 13 profesi cuma 164 ribu. (Sisa kuota) siapa aja. Masing-masing kementerian yang sudah MoU kita jaga komitmennya, bantu kami, bank penyalur, untuk me-drive demand di masing-masing segmen tadi sampai 1 Juli," jelasnya.

Pemerintah akan melihat penyalurannya hingga 1 Juli 2025, apabila kuota untuk masing-masing profesi ada yang lebih, kuota tersebut akan diberikan kepada profesi lain yang permintaannya tinggi atau untuk MBR lain yang tidak dalam golongan profesi tersebut.

"Kalau 1 Juli tidak tercapai (kuota) misalkan tenaga kesehatan ada 30 ribu yang tidak tercapai, guru 20 ribu yang tidak tercapai, nanti kita tawarkan ke segmen lain. Tidak ada batasan masyarakat dalam realisasinya," lanjutnya.

Ia menegaskan pemetaan penyaluran kuota ini tidak kaku. Pembagian seperti ini untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Kita terbuka lah yang penting tadi kriteria MBR-nya masuk, karena memang itu program untuk MBR. Pembagian per segmen itu adalah untuk memastikan dari sisi demand-ya lebih tepat sasaran, itu aja sebenarnya. Itu nggak ada lagi kanibalisme seperti yang terjadi dari sebelumnya," tegasnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

(aqi/aqi)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang membangun 250 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak November 2024 lalu. Rumah tersebut berdiri di tanah pemberian dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan PT Bumi Samboro Sukses seluas 2,5 hektare.

Sementara itu, untuk pembangunannya, Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Rumah hasil kerja sama pemerintah dan pihak swasta ini akan diberikan secara gratis kepada MBR yang terpilih.

Setelah 5 bulan pengerjaan, bagaimana progres pembangunannya?

Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, menyampaikan proses pengerukan telah selesai dilakukan. Saat ini pembangunan rumah masih berlangsung.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," kata Aguan di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Pemilik PIK 2 ini menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis ini lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Dalam kesempatan ini, Ara menanyakan apakah pihak Aguan sudah siap untuk menentukan tanggal perampungan proyek tersebut. Ara dan Aguan langsung sepakat pembangunan 250 gratis rumah di Kabupaten Tangerang bisa selesai pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Pas Sumpah Pemuda ya, Deal ya pak Aguan ya, 28 Oktober," tutur Ara ke Aguan sembari berjabatan tangan.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan mengenai usulan Aguan soal penyaluran 250 rumah gratis. Aguan mengusulkan jika rumah gratis tersebut bisa diberikan kepada MBR yang saat ini aktif bekerja, tetapi belum mampu memiliki rumah yang layak.

"Nanti baginya bagaimana, Pak Aguan tadi idenya bagus, misalnya nanti di Tangerang, bisa nggak 250 dibagi buat 10 komunitas (profesi) guru-guru, perawat, TNI yang berpangkat rendah, Polri-Polri yang berpangkat rendah," jelas Ara.

Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom Foto: Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom

Ada pun terkait spesifikasi rumah, berdasarkan catatan detikcom, rumah tersebut dibangun tipe 36 di atas luas lahan 60 m2 atau 6x10 meter. Isi rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur.

Selain itu, akan ada area untuk parkir 1 mobil dan 1 motor. Desain rumahnya tampak memiliki bergaya minimalis serta bernuansa warna abu-abu. Rumah akan dibuat desain yang inklusif dan hijau atau ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akses keluar masuk perumahan akan menggunakan one gate system. Adapun fasilitas umum yang bakal dibangun di rumah ini antara lain taman, masjid, lapangan serbaguna, dan sekolah.

(aqi/zlf)

Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman Andi Agtas.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Saya rasa paling lama akhir bulan ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk membahas proyek hunian di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kita akan bicara dengan Pak Basuki nanti. Kita kemarin sempat membangun berapa tower hunian, nanti kita bicara, dan saya minta nanti dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga supaya kita ada kesepakatan yang jelas," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Dirinya berharap paling lambat akhir bulan ini bisa melakukan pembahasan tersebut dengan Kepala OIKN dan Menko IPK. Pertemuan tersebut juga direncanakan bersifat terbuka dan dapat diliput oleh wartawan.

"Saya rasa paling lama akhir bulan ini, tolong diagendakan dengan Pak Basuki dan Pak AHY, supaya kita bicara soal IKN, posisi kita bagaimana. Nanti diinfokan ke wartawan juga," katanya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

Dalam pembangunan periode 2025-2029 ini telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Selain alokasi Rp48,8 triliun , OIKN juga memiliki program dengan anggaran dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp60,93 triliun, antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang kini baru dikerjakan baru sebagian, ada juga satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik usai tutupnya salah satu mitra dapur di Jakarta. Padahal program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini baru resmi berjalan 4 bulan atau sejak Januari 2025 lalu.

Adapun, mitra dapur MBG yang tutup ini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons Badan Gizi Nasional (BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan yang tutup dan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 atau tepatnya sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Dadan menyatakan bahwa dapur tersebut berhenti beroperasi karena belum ada pencairan dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program. Dia menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa dapur MBG di Kalibata ini akan kembali beroperasi hari ini, Kamis (17/4/2025).

“Besok jalan lagi [salah satu dapur MBG di Kalibata akan mulai beroperasi lagi],” ujarnya.

Evaluasi Calon Mitra

Berkaca dari adanya salah satu dapur MBG yang berhenti beroperasi, Dadan menyatakan pihak BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran disebut menyiapkan menyiapkan tambahan anggaran untuk pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp100 triliun. Angka tersebut membengkak dari alokasi awal yaitu Rp71 triliun. Dengan demikian, total anggaran MBG nantinya mencapai Rp171 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut akan menambah anggaran makan bergizi gratis, dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Apabila program MBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Jakarta -

Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

(akd/akd)