Pemerintah menyediakan rumah rumah khusus untuk wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan mulai disalurkan bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu. Rumah tersebut akan diserahkan pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara menyebut wartawan adalah profesi yang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mendukung wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi.

"Walaupun kita negara ini memberikan perumahan subsidi, bukan gratis ya, rumah subsidi bayar ya, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi silakan teman-teman wartawan tetap menyuarakan kebenaran dan menyuarakan demokrasi," ucapnya.

Adapun persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Ara menetapkan batas penghasilan maksimal bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta per bulan dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

Batas hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lain masih menggunakan batas penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan untuk yang masih lajang dan Rp 8 juta per bulan bagi yang telah menikah.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ucapnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan syarat untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara lain penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian tersebut untuk rumah pertama.

Heru mengatakan saat ini yang berlaku adalah masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, akan ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menawarkan peluang investasi perumahan di atas lahan eks kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Qatar.

Maruarar mengatakan tawaran akan diberikan saat pertemuan kenegaraan. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto akan ke Qatar akhir pekan ini.

"Saya mau ke Qatar, rencananya Jumat (11/4) saya ke Qatar mendampingi Pak Prabowo," kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, (8/4).

Maruarar mengatakan ada dua opsi yang akan ditawarkan. Pertama, lahan eks BLBI di Karawaci, Tangerang seluas 3,7 hektare.

Opsi kedua adalah lahan bekas perumahan DPR di Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Maruarar, dua lokasi itu punya kondisi baik dan lokasi strategis.

"Ada yang paling bagus di Lippo Karawaci sebelah lapangan golf, menurut saya itu yang paling Istimewa. Kenapa paling Istimewa? Di sebelahnya lapangan golf, jalannya besar dan luas, dan tidak ada penghuni masyarakatnya," ujarnya.

"Ya, termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun untuk rakyat. Pemerintah berencana menggunakan beberapa lahan eks kasus korupsi untuk program ini.

Maruarar mengatakan rumah-rumah di atas tanah koruptor itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah sedang mencari cara untuk menggunakan tanah itu sesuai peraturan.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," ucap Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Pemerintah akan mengkaji kembali syarat penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sebagai langkah memperluas akses masyarakat mendapatkan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan batas maksimal penghasilan MBR. Ia menyebutkan sebelumnya batas penghasilan bagi yang belum menikah adalah Rp 7 juta.

Kemudian, Ara memutuskan batas penghasilan bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan rumah subsidi untuk wartawan.

Adapun kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan latar belakang pekerjaan tetapi hanya dalam konteks perumahan. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait penyesuaian tersebut pada 21 April mendatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menjelaskan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda. Saat ini masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan persyaratan penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian untuk rumah pertama.

Ia mengatakan masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, saat ini perlu ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Heru menambahkan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah subsidi. Sebab, mereka tidak masuk kriteria MBR.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Jakarta: Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bumi Raflesia karena sering tumbuh di daerah tersebut. Bengkulu juga sebagai penghasil laut, perkebunan, rempah-rempah, dan juga hasil tambang.

Kota ini juga terkenal dengan wisata alam Pantai Panjang, Pasir Putih, Zakat, dan Tapak Paderi. Selain itu, Bengkulu juga memiliki banyak dikembangkan properti untuk hunian.

Jika ingin tinggal di Bengkulu, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp116 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahyang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bengkulu

1. Pebiyan Cahaya Residence

Perumahan ini dibangun oleh Tuah Pilar Saiyo dan berlokasi di Batu Panco, Curup Utara, Kab Rejang Lebong, Bengkulu. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu hanya 1 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 135 meter persegi, satu kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp123 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap baja ringan atap seng warna, dinding bata diplester, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

2. Beringin Indah

Perumahanini berlokasi di Bentiring Raya, Muara Bangkala Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu yang dibangun oleh Theha Brothers. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp130 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 120 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap rangka baja, dinding batu bata diplester cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali/gunung.

3. Green Nauli

Perumahan yang dibangun oleh Pondok Nauli Estet dan berlokasi di Pekan Sabtu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu ini menyediakan 9 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp116 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 134 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap rangka baja, dinding bata/plesteran, dan juga lantai keramik serta pondasi batu gunung/kali.

4. Pondok Kharisma Permai

Perumahan ini dibangun oleh Bumu Ayu, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu. Rumah subsidi yang dibangun oleh Griya Kharisma Persada tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 150 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap seng warna, dinding bata, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

5. Permata Jingga Residence

Perumahan yang terletak di Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu ini dibangun oleh Ergint Anugrah Jaya. Perumahan ini memiliki 1 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp140 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap rangka baja, dinding plester, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 8 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana MBG.

Pembentukan Pokja ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengungkapkan bahwa sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk untuk mendukung program MBG yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Angka itu disebut terbanyak kedua secara nasional," ujarnya usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Yasin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah yang ada terkait pelaksanaan program ini.

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” tambah dia.

Menurut pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” imbau Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menyebutkan bahwa sejumlah aset telah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dapur MBG.

Ia juga telah mengidentifikasi potensi distribusi bahan pokok untuk dapur MBG di seluruh Jawa Tengah, yang dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kesiapannya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari peningkatan produksi padi hingga bantuan bibit sayuran dan ayam petelur untuk masyarakat.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara Suhaeli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program untuk mendukung MBG. Salah satunya adalah pemberian bantuan benih padi gratis kepada kelompok tani guna meningkatkan produksi beras.

"Tahun ini, kami mencoba memberikan semua bantuan benih padi kepada masyarakat," ujar Suhaeli kepada detikKalimantan, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Dinas Pertanian Kaltara juga memiliki program Optimasi Lahan (OPLAH) yang fokus pada perbaikan irigasi dan peningkatan produksi padi sawah.

"Kami juga punya program Berigade Pangan yang diluncurkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi sawah demi ketahanan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan seperti padi," tambahnya.

Untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dalam program MBG, Suhaeli menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk menyediakan bantuan bibit sayuran gratis kepada kelompok wanita tani.

"Bibit sayuran yang kami berikan disesuaikan dengan kebutuhan dapur. Harapannya, setelah ditanam dan berhasil, hasilnya bisa disalurkan ke dapur untuk memenuhi kebutuhan memasak," paparnya.

Pada 2025, Dinas Pertanian Kaltara berencana memberikan bantuan 10 ekor ayam petelur per rumah tangga. Pelaksanaan program ini, menurut Suhaeli, sudah berjalan sebagian.

"Ketika ayam dipelihara dengan baik dan menghasilkan telur, ini akan menjadi sumber protein untuk mendukung MBG," ungkap Suhaeli.

Khusus untuk produksi padi, beberapa daerah di Kaltara telah panen. Bahkan hasilnya sudah diserap oleh Bulog sebanyak hampir 20 ton.

"Kerja sama dengan Bulog ini merupakan bagian dari program nasional. Sementara untuk sayuran, itu reguler. Masyarakat tetap menanam sayur, baik ada MBG maupun tidak," jelasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025