JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID - Pengembang perumahan PT Sinar Surya Permata menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi sebesar Rp200 juta kepada warga RW 4, Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak pembangunan perumahan di wilayah tersebut.

Penyerahan uang kompensasi dilakukan dalam pertemuan resmi di halaman Masjid Dusun Tunggul pada Rabu (26/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Tunggorono Didik Dwi Mulyawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta puluhan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisaris PT Sinar Surya Permata, Sukiyat, menyampaikan harapannya agar warga menerima kompensasi dengan baik dan mendoakan kelancaran pembangunan perumahan.

"Saya berharap uang ini diterima. Saya juga memberi dengan ikhlas. Mohon doanya semoga usaha saya di sini lancar," ujar Sukiyat yang diamini oleh warga.

Sebelumnya, proyek pembangunan perumahan ini sempat mendapatkan protes dari warga sekitar. Mereka merasa terganggu oleh aktivitas konstruksi dan mengklaim bahwa tanah gogol milik warga digunakan tanpa persetujuan. Setelah serangkaian pertemuan dan negosiasi, pengembang sepakat meningkatkan kompensasi dari Rp150 juta menjadi Rp200 juta.

Kusnan, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa uang kompensasi tersebut dibagikan langsung kepada warga melalui perwakilan RT 1, 2, dan 3 di RW 4. Sebanyak 146 kepala keluarga serta 29 pemilik tanah gogol menerima bagian dari kompensasi tersebut.

"Warga sudah menyepakati dan menerima kompensasi ini. Setelah ini, tidak ada lagi permasalahan," kata Kusnan.

Ia juga berharap pengembang dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan sukses. Menurutnya, konflik yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi yang kini telah diselesaikan dengan baik.

Kepala Desa Tunggorono, Didik Dwi Mulyawan, mengapresiasi langkah pengembang dalam memberikan kompensasi kepada warganya. Ia juga menyoroti kontribusi positif PT Sinar Surya Permata yang tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga memperbaiki infrastruktur desa.

"Kami ucapkan terima kasih atas kompensasi ini. Selain memberikan kompensasi kepada warga, pengembang juga membantu memperbaiki jalan desa kami. Sekali lagi, terima kasih," ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan perumahan yang telah dimulai sejak Desember 2024 dapat berlanjut tanpa hambatan. Warga pun kini mendukung kelanjutan proyek yang diperkirakan akan membangun sekitar 300 unit rumah pada tahap pertama.

Pemberian kompensasi sebesar Rp200 juta oleh PT Sinar Surya Permata menjadi solusi atas protes warga terkait pembangunan perumahan di Dusun Tunggul. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pengembang dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, proyek perumahan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat akan disiapkan untuk membangun hunian rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman bahkan telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022.

Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI dan Menteri PKP untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum).

Penyerahan dilakukan melalui Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat.

“Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan,” paparnya.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektar dan 3,5 hektar, dengan status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 hektar atas nama PT. Faduma Jaya.

Lokasi ketiga yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 hektar, 3,9 hektar, 3,6 hektar, dan 4,9 hektar dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

“Dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek,” tukasnya.

Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Kota Ternate, Maluku Utara, hingga menyeruduk seorang wanita bernama Misna (41) dan anaknya bernama Zahlia (4). Saat ini korban Zahlia telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

"Sementara ada dapat perawatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate," ujar Kapolsek Pulau Ternate, Ipda Iwan Mole kepada detikcom, Rabu (26/2/2025).

Peristiwa itu terjadi di RT 003 Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Rabu (26/2) sekitar pukul 07.30 WIT. Kejadian itu sempat disaksikan oleh seorang warga bernama Budi.

"Awalnya ada seorang warga Kelurahan Rua bernama Budi melihat seekor babi hutan melintasi jalan dan masuk ke perkampungan, lalu menuju ke korban ibu Misna dan anaknya, Zahlia," ujar Iwan.

Tiba-tiba babi tersebut mengamuk dan menerkam kedua korban. Pakaian yang dikenakan Zahlia pun dirobek hingga tubuhnya digigit secara berulang dan mengeluarkan darah.

"Merobek-robek baju hingga badan sampai (korban) berlumur darah. Kemudian saudara Budi berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar, bahwa ada seekor babi menyerang ibu Misna dan anaknya," katanya.

Sejumlah warga pun datang dan melakukan perlawanan menggunakan kayu dan batu, dengan cara memukul dan melempar. Beberapa menit kemudian, babi tersebut pun mati.

"Setelah beberapa menit kemudian, babi tersebut berhasil dibunuh. Sedangkan kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Ternate AKP Umar Kombong menambahkan, peristiwa itu sempat memicu kepanikan dari warga sekitar. Warga pun merasa trauma dengan kejadian tersebut.

"Kejadian ini memicu kepanikan warga sekitar, kejadian ini juga menimbulkan rasa trauma dan terguncang bagi warga sekitar akibat serangan babi hutan yang begitu tiba-tiba," imbuh Umar.

Berdasarkan video berdurasi 29 detik yang beredar, wanita yang diketahui bernama Misna tampak bersusah payah melepaskan anaknya bernama Zahlia dari gigitan babi hutan. Terlihat Zahlia tampak terkapar di tanah dan diseret oleh babi secara brutal.

Terdengar teriakan histeris dari dua orang pria atas kejadian tersebut. Terlihat juga dua orang pria yang memegang balok kayu dan menghantam babi tersebut secara berulang.

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Tak hanya dari Qatar, Hashim juga membocorkan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara lain mulai dari Uni Emirat Arab (UEA) hingga Turki.

“Optimis dana bakal ada, investor banyak, ada India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah dapat proposal dari Turki banyak yang bersedia untuk berikan modal,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program 3 juta rumah.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 31 warga tidak mampu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah terdampak program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membeli rumah perdana.

PIt Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Sius N. Yenu di Manokwari, Selasa, sejak tanggal 17 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025 sudah 31 pemohon yang disetujui mendapatkan BPHTB nihil.

“Pembebasan biaya BPHTB dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pekerja Umum, Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan, dan Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Manokwari sudah menindaklanjuti SKB 3 menteri dengan membuat peraturan bupati (Perbup) Manokwari Nomor 25 tahun 2025 tentang pembebasan biaya BPHTB untuk kategori MBR.

Pembebasan BPHTB tersebut khusus MBR yang ingin memiliki rumah pertama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah.

Sedangkan, jika bukan rumah pertama dan di luar program 3 juta rumah maka tetap dikenakan biaya BPHTB

"Kita selektif untuk memberikan pembebasan BPHTB atau BPHTB nihil. Hal itu hanya berlaku bagi MBR yang masuk dalam program 3 juta rumah dan mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos Manokwari,” katanya.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur menjelaskan, syarat bebas BPHTB adalah harus terdata pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan masuk dalam kategori MBR yang dikeluarkan Dinsos Manokwari.

Kategori MBR untuk kepemilikan rumah adalah warga yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta untuk perseorangan, sedangkan bagi yang sudah menikah sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, rumah yang dibeli adalah rumah pertama dengan harga maksimal sebesar Rp240 juta. Di luar ketentuan itu maka warga tidak bisa mendapatkan pembebasan BPHTB.

“Kita sudah sosialisasikan Perbup Nomor 25 tahun 2025 kepada notaris, pihak pengembang dan OPD teknis terkait. Kita sudah satu pemahaman karena meskipun pembayaran BPHTB dilakukan pengembang, tapi biasanya pengembang membebankan pada pembeli rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun ada pembebasan BPHTB namun target penerimaan pajak Pemkab Manokwari dari BPHTB tahun ini tidak mengalami penurunan.

Tahun ini penerimaan dari BPHTB ditargetkan Rp 12,9 miliar dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, sudah terealisasi sebesar Rp1,42 miliar.

Bisnis.com, PURWAKARTA — Badan Karantina Indonesia (Barantin) membuka peluang untuk impor sapi hidup dari Brasil, selain dari Australia.

Kepala Barantin Sahat M Panggabean mengatakan peluang importasi sapi hidup asal Brasil dilakukan untuk mendukung program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Paling tidak Brasil salah satunya kan yang sudah ada pembicaraan. Kita sudah pastikan juga Brasil salah satu negara yang potensial untuk kita jadikan mitra untuk mendatangkan sapi ke Indonesia,” kata Sahat saat ditemui seusai meninjau di PT Lembu Jantan Perkasa, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025).

Terlebih, Sahat menuturkan, Brasil dan Indonesia memiliki iklim yang sama, yakni merupakan negara dengan iklim tropis. Sehingga, dia menyebut sapi hidup asal Brasil juga akan lebih mudah dipelihara di Tanah Air. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa masuknya Brasil sebagai salah satu importir sapi hidup masih sebatas rencana.

“Karena iklimnya kan hampir sama, sama-sama tropis. Lebih mudah kalau kita datangkan juga dari sana. Tapi ini masih rencana. Tapi saat ini yang masuk semuanya dari Australia,” terangnya.

Untuk itu, Barantin belum mengetahui berapa banyak kuota impor sapi hidup yang didatangkan dari Brasil. “Tapi yang jelas salah satu potensi yang akan datang itu dari Brasil. Ini nanti bicara B2B saja sih nanti sebenarnya. Tapi darigovernmentsih sudah ada kesepakatan,” ujarnya.

Dalam pemenuhan MBG, Sahat menuturkan Barantin memastikan semua komoditas ternak, termasuk sapi, aman secara standarbiosecurityuntuk kebutuhan MBG.

“Kami memastikan semua komoditas ternak ini aman, sehat. Karena masing-masing punya kewenangan, pokoknya tugas kami memastikan ini aman,” ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Australia menjadi satu-satunya negara pemasok sapi hidup impor untuk Indonesia. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 1.853 ton impor sapi hidup dengan nilai US$4,17 juta atau Rp68,19 miliar (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

Sementara pada Januari 2025, impor sapi hidup dari Australia mencapai 3.802 ton dengan nilai US$10,62 juta atau sekitar Rp173,53 miliar. Ini artinya, volume importasi sapi hidup melonjak 105,14% secara tahunan (year-on-year/yoy). Bahkan, nilai pengadaan importasinya juga naik lebih dari dua kali lipat.

Sebelumnya,Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Indonesia akan menerima importasi sapi dari Australia, Brasil, hingga Selandia Baru.Namun, Arief memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor pangan selain gula, daging kerbau, dan daging sapi pada 2025.

“Nggak [ada impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ungkap Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Bank dunia atau World Bank mau membantu Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Bank Dunia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), selaku pelaksana Program 3 Juta Rumah, melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

Penjajakan kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025) kemarin.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Fahri mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan. Contohnya seperti Singapura yang mampu mengelola aset tanahnya.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Wamen Fahri.

Fahri juga menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sementara itu, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bertemu dengan World Bank (Bank Dunia) terkait dukungan teknis Program 3 Juta Rumah, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bank Dunia pun memberikan pemaparan terkait opsi-opsi strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

Ini di antaranya dalam bentuk simplifikasi kebijakan dan peraturan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan perencanaan pembangunan perumahan yang mengintegrasikan akses ke infrastruktur pendukung.

Kemudian, memobilisasi swasta untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, dan membangun infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu World Bank (Bank Dunia), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya, Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah," ungkap Fahri dalam siaran persnya, Senin (24/2/2024).

Lalu, ada Jepang dalam hal revitalisasi rumah terdampak bencana, dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat.

Fahri menambahkan, kemudahan perizinan juga menjadi fokus Kementerian PKP. Sehingga, akan memudahkan masuknya investasi perumahan.

Selain perizinan, isu lahan (baik dari sisi ketersediaan serta status lahannya) juga menjadi faktor penting untuk mendukung tercapainya program ini.

Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan adalah masalah kualitas kontruksi bangunan agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak huni dan berkualitas.

"Dukungan dari Bank Dunia akan semakin menambah semangat dan optimisme Kementerian PKP Program 3 Juta Rumah bisa dicapai. Kami berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan," terang Fahri.

Sementara Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program Perumahan," tutup Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pertemuan dengan World Bank (Bank Dunia) untuk membahas terkait dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Adapun agenda ini merupakan pertemuan lanjutan antara Bank Dunia dengan Kementerian PKP yang dilaksanakan pada Desember 2024 lalu.

Pertemuan ini dilaksanakan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Fahri mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan, dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Fahri menambahkan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi Program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Inez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya 3 Juta Rumah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kementerian PKP merupakan terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.