IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung program 3 juta rumah menegaskan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal ini juga dengan kebijakan yang sifatnya bisa dikatakan lebih adaptif dan pengawasannya hati-hati.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam mendukung program 3 Juta rumah ini OJK telah memiliki kebijakan terkait dengan perhitungan pembobotan atau ATMR kredit sejalan dengan tingkat loan to value atas pemberian kredit.

"Penetapan kualitas kredit yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga berdasarkan satu pilar untuk kredit jumlah tertentu, serta dapat memiliki kualitas kredit yang berbeda untuk debitur yang memiliki sumber pembayaran dan proyek yang berbeda serta mengecualikan perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk penyediaan perumahannya yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Sesuai POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang juga berlaku untuk KPR.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Menurut Dian, bank dapat mengoptimalkan bauran kebijakan dimaksud dengan tetap memperhatikan risk appetite dan tentu aspek prudential banking lainnya.

Kemudian yang terkait dengan apakah program 3 Juta rumah tersebut juga nantinya dapat mendorong pertumbuhan KPR ke depan sampai seberapa besar porsinya, OJK percaya perbankan bakal menjaga likuiditasnya.

"Nah mungkin dapat kami sampaikan bahwa perbankan tentu saja senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari DPK atau dana masyarakat," ujar Dian.

Adapun OJK dan pemerintah akan tentu saja terus berkomunikasi dalam implementasi berbagai program strategis pemerintah termasuk program penyediaan 3 juta unit rumah. OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan nasional.

OJK percaya program penyediaan 3 juta rumah memiliki target market yang pasti yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dengan maksimal penghasilan sebesar 8 juta per bulan untuk membiayai KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun.

"Bank juga dapat memperhitungkan subsidi uang MUKA atau SBUM sehingga rasio loan to value calon debitur MBR dapat meningkat. Diharapkan insentif yang menarik tersebut, perbankan diharapkan dengan insentif yang ada tersebut dan tentu saja perbankan dapat mengoptimalkan pencapaian program 3 juta rumah pemerintah," tutur Dian.

(kunthi fahmar sandy)

Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Papua menyebut uji coba Makan Bergizi Gratis di daerah itu akan melibatkan sebanyak 17.500 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di ibu kota Provinsi Papua ini masih menunggu kesiapan tim dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemungkinan program nasional ini akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret 2025," katanya.

Menurut Majid, 17.500 siswa yang dilibatkan dalam uji coba Makan Bergizi Gratis tersebut tersebar di lima distrik, di mana masing-masing distrik mengakomodasi sebanyak 3.500 siswa.

"Saat ini kami sementara melakukan pendataan, kemudian dilaporkan kepada tim dari BGN untuk dilakukan verifikasi langsung ke sekolah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembiayaan tahap pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jayapura akan ditanggung oleh BGN.

"Intinya kami berkomitmen mendukung penuh pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya berharap dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat berkontribusi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terbuka peluang bagi industri perasuransian terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini disebut sudah didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri perasuransian dapat berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun debitur/kreditur apabila mereka tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban pinjaman untuk rumah tersebut.

"Konkretnya adalah, yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur," kata Ogi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Ogi menyebut produk itu harus digabungkan (bundling) dengan yang sudah ada. Untuk pelaksanaannya, nantinya akan dibentuk konsorsium sebagai pertanggungan asuransi jiwa kredit untuk perlindungan properti.

"Jadi untuk asuransi umum, properti, itu bisa kita meng-cover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah itu bisa di-bundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen," bebernya.

Selain itu, Ogi menyampaikan hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek. Jadi dengan produk yang dimiliki seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end-to-end, saya rasa ini membuat perlindungan kepada debitur dan konsumen karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk perlindungan terhadap proyek ini," imbuhnya.

Ogi memastikan perusahaan asuransi yang akan terlibat dalam program 3 juta rumah hanya yang dalam kondisi sehat. "Beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini dan kita akan membentuk suatu konsorsium, nanti ada yang lead-nya, sebagai lead-nya seperti apa kita perlu tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegasnya.

Kita akan lakukan evaluasi agar ke depan program dapat berjalan lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau proses pengolahan makanan bergizi gratis yang dilakukan jajaran Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Pewarta ANTARA di lokasi melaporkan KSAL melihat langsung seluruh proses pengelolaan makanan dari mulai pengolahan bahan pangan, proses menggoreng hingga pengemasan makanan.

Ali yang didampingi jajaran pejabat TNI AL dan pihak Badan Gizi Nasional juga sempat memeriksa tingkat kematangan ayam goreng yang jadi menu utama makan bergizi gratis hari ini.

Setelah memeriksa seluruh fasilitas dapur, KSAL Ali beserta rombongan lalu melanjutkan kunjungan ke beberapa sekolah untuk memantau proses distribusi makan bergizi gratis.

Kepada wartawan, Ali mengatakan dapur milik Seskoal ini mampu memproduksi 3.000 porsi makan bergizi gratis. Makanan tersebut disebarkan ke delapan sekolah yang ada di sekitar wilayah Seskoal.

"Kita mengcover delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMP dan SMA. Nah ini sekarang diujicobakan di SMA 1 Hang Tuah," kata Ali kepada wartawan.

Ali melanjutkan, seluruh proses pengolahan makanan tersebut dipantau langsung oleh pihak BGN yang hadir di dapur.

Karena hal tersebut, dia memastikan makanan yang disajikan dapur Seskoal memiliki nilai gizi tinggi.

Di saat yang sama, Danseskoal Laksamana Muda TNI Fauzi menjelaskan dapur makanan bergizi milik pihaknya beroperasi dengan konsisten selama lima hari dalam seminggu.

Selama itu pula, pihaknya tidak pernah absen memberikan makanan bergizi gratis ke delapan sekolah yang ada di sekitar. Nantinya, di akhir pekan pihaknya beserta ke delapan sekolah akan menggelar evaluasi terkait pelayanan dan jenis makanan yang disajikan.

"Kita akan lakukan evaluasi agar ke depan program dapat berjalan lebih baik," jelas dia.

Fauzi berharap upaya yang dilakukan ini mampu membantu pemerintah dalam menerapkan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bicara soal wacana naiknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kementerian Pertanian akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG.

Sebab, sejauh ini memang cakupan MBG belum sampai pada targetnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Anggaran MBG yang sudah ada Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran.

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Pada Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, Makan Bergizi akan total menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya

Batam (ANTARA) - Belasan warga terdampak longsor tebing di Perumahan Tiban Koperasi, Kota Batam, Kepulauan Riau, diimbau untuk mengungsi sementara di rumah warga yang lebih aman guna menghindari longsor susulan mengingat potensi cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah tersebut.

Camat Sekupang Kamarul Azmi di Batam, Selasa, menyebut ada belasan warga yang mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih aman.

“Sudah didiskusikan dengan RT dan RW setempat, rumah sederetan yang terkena longsor diimbau mengungsi di depan rumah. Lebih dari 10 rumah itu, kami khawatirkan kejadian lagi, jadi sementara berlindung di tempat yang aman selama masa tanggap darurat,” kata Azmi.

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya. Lima rumah rusak, di antaranya tiga hancur dan dua rusak berat.

Dari lima rumah tersebut Blok S 30A, Blok S 29A, Blok S 27A, dan Blok S 26A, terdapat delapan orang warga yang terdampak juga ikut mengungsi ke rumah sanak saudara dan rumah warga yang lebih aman.

“Kami ada mendirikan posko bencana, hanya dijadikan tempat dapur umum dan pengecekan kesehatan warga. Untuk tempat pengungsian sementara di rumah warga yang bersedia dijadikan tempat,” katanya.

Adapun terkait penanggulangan pascabencana, kata Azmi, pihak kecamatan hari ini merapatkannya dengan Pemerintah Kota Batam dan kecamatan lainnya yang juga mengalami longsor.

“Penanganan pascabencana untuk teman-teman TNI dan Polri masih siaga sampai hari ini di lokasi. Terkait penanganan longsor maupun rumahnya masih dirapatkan hari ini,” katanya.

Azmi menambahkan empat dari lima warga yang sempat dirawat di rumah sakit usai longsor sudah boleh pulang ke rumahnya. Satu korban atas nama Pranaya Dirga, putra dari pasangan suami istri Doni Aprianto dan Linda Lusiana yang tewas tertimbun masih dirawat di RS Batam.

“Satu masih dirawat atas nama Pranaya Dirga, karena diagnosisnya super special injury,” ujarnya.

Sementara itu, untuk korban meninggal dunia, pasangan suami istri Mujiadi dan Sukarni telah dikebumikan di TPU Tamiang. Sedangkan jenazah Doni Aprianto dan Linda Lusiana diminta ahli waris untuk dikebumikan di kampung halamannya Bangka Belitung.

Berdasarkan data RT 004/RW 07 Perumahan Tiban Koperasi, korban longsor yakni rumah Blok S 30A dihuni oleh Risko, Hesti, Harun dan Salman dalam kondisi selamat. Rumah Blok S 29A dihuni Leni dan Bintang juga selamat dan dirujuk ke RSO Batam.

Rumah blok S 28A dihuni almarhum Doni Aprianto dan Linda Lusiana, sedangkan anaknya Pranaya Dirga selamat. Selanjutnya, rumah blok 27A dihuni Mujiadi dan Sukarni juga meninggal dunia, sementara anaknya Dwi dan Anis selamat.

Kemudian rumah blok S 26A dihuni Army, Wery, Aqila dan Satir juga dinyatakan selamat.

Sebelumnya, Senin (13/1), Wali Kota Batam Terpilih Amsakar Achmad di lokasi bencana mengatakan korban yang selamat menjadi perhatian pemerintah melalui Dinas Sosial untuk ditangani sesuai SOP penanggulangan bencana.

“Ada dapur umum, posko evakuasi, yang didirikan. Masyarakat juga gotong royong membantu, prinsipnya masyarakat siap untuk penanggulangan bencana dan Pemkot mensuplai apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait bantuan, kata dia, akan dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Damkar, Dinsos dan BPKAD untuk memastikan berapa yang harus disiapkan oleh pemkot menangani bencana, mulai dari menyelesaikan persoalan longsor sampai bantuan untuk korban terdampak.

“Jadi Pemkot Batam pasti menyiapkan itu,” kata Amsakar.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mempersiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Katma F Dirun, mengungkapkan bahwa jika ke depan bantuan dari pemerintah daerah dibutuhkan dan regulasi yang mengatur telah terbit, pihaknya sudah menyiapkan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Jika dibutuhkan dan regulasi yang mengatur untuk itu sudah ada sebagai payung hukumnya, Pemprov telah siapkan anggaran tahun 2025 dalam pos BTT,” ujar Katma saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Katma menambahkan bahwa anggaran BTT yang disiapkan sebesar Rp 70 miliar akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di setiap sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Namun, pencairan dana tersebut baru dapat dilakukan setelah terbitnya regulasi yang mengatur.

“Kami siapkan Rp 70 miliar dalam BTT tahun 2025, itu pun apabila dibutuhkan dan sudah memiliki payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Program MBG di Kalteng

Dok. Tim Media RMD Dapur MBG di Kota Metro, Lampung yang mempekerjakan penyandang disabilitas, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, menyatakan dukungannya terhadap dapur-dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di seluruh Kalteng untuk memproduksi konsumsi bergizi gratis.

Reza menjelaskan bahwa calon penerima program ini mencakup siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun agama.

“Ada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian ada juga dari sekolah keagamaan. Sekolah keagamaan itu bisa jadi pesantren, kalau yang Nasrani juga ada sekolah seminari,” jelas Reza, Senin (13/1/2025).

Namun, program MBG yang saat ini berjalan di Kalteng masih terbatas di 16 sekolah yang seluruhnya berada di Palangka Raya.

Belasan sekolah tersebut terdiri dari tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA.

“Sementara sekolah-sekolah tersebut dulu yang dilaksanakan program makan bergizi gratis,” pungkas Reza.

Tiga kabupaten yang menerima program MBG

Sebelumnya, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Provinsi Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa tiga kabupaten yang akan menerima makan bergizi gratis adalah Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas.

Hal ini menyusul adanya penyiapan satu dapur umum atau SPPG di ketiga wilayah tersebut.

“MBG perdana di Kalteng itu dilaksanakan di Palangka Raya hari ini, kami sudah siapkan tiga titik SPPG di sini, terus ada tiga titik lagi yang masih dalam proses persiapan, masing-masing di Kabupaten Kapuas, Seruyan, dan Kotawaringin Timur,” ungkap Elisa saat diwawancarai di SDN 1 Bukit Tunggal, salah satu sekolah yang menyelenggarakan MBG di Kalteng pertama kali, Senin (13/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan terkait realisasi MBG di seluruh sekolah se-Kalteng.

Dia memastikan bahwa jumlah penerima program ini akan diperluas secara bertahap.

“Banyak hal yang perlu kami siapkan, salah satunya ompreng. Jadi tempat makan yang ideal ini kan menggunakan tutup stainless, stok nasional untuk kotak makan jenis ini sudah kosong, karena di Indonesia sudah ada lebih dari 200 SPPG, sedangkan satu SPPG butuh 3.500 ompreng,” jelasnya.

Elisa juga mengungkapkan bahwa petugas penyedia MBG di tiga kabupaten tersebut masih belum bisa bergerak karena stok ompreng belum tersedia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu ketersediaan stok ompreng dari pemerintah pusat.

“Perintah presiden, dalam jangka waktu ini, akan ditambahkan secara bertahap, terkait kapan penambahannya kami masih menunggu arahan dari pusat, tapi yang pasti memang harus segera dilakukan penambahan,” tuturnya.

Menurut Elisa, satu SPPG dapat memproduksi minimal 3.000 porsi makanan.

Saat ini, baru tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA di Palangka Raya yang melaksanakan program MBG.

“Penentuan penerima manfaat ini adalah sekolah di berbagai jenjang, dengan penentuan penerima berdasarkan radius titik SPPG-nya, satu SPPG maksimal enam km dengan jarak tempuh 30 menit, lebih dari itu ditangani oleh SPPG berikutnya,” jelas Elisa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

Berbeda dengan sejumlah daerah lainnya yang sudah memulai program makan bergizi gratis sejak 6 Januari, beberapa daerah baru memulai program ini pada Senin, 13 Januari.Di antaranya adalah Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, Yogyakarta, serta Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Begitu pula Kota Surabaya, Jawa Timur, yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di lima sekolah di Kecamatan Wonocolo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan merata secara bertahap di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, menanggapi masyarakat di beberapa wilayah yang mengeluhkan daerahnya belum melaksanakan MBG.

"Ya memang begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping (purwarupa atau contoh) untuk menentukan mana yang model yang tepat, tidak bisa dilakukan semuanya, tentu saja ini bertahap," katanya.

Ia menjelaskan, untuk MBG, Kemenko PMK mengkoordinasikan penerima manfaat, utamanya para siswa sekolah, sedangkan pelaksanaannya akan dikoordinasi Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

"Jadi kalau Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan Kemenko PMK adalah penerima manfaatnya itu, terutama adalah para siswa sekolah, nah itu ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Kemenko Bidang Pangan," ujar dia.

Pratikno mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan memastikan sekolah terus memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan program tersebut ke depan.

Sebelumnya pada Senin (13/1), Pratikno meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara.

"Makan Bergizi Gratis ini sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita," ucapnya.

Melalui tradisi makan yang sehat, Pratikno mengharapkan hal ini dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga mengapresiasi para siswa yang terlihat antusias saat menyantap sajian Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025