Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bank Indonesia (BI), yang disebut bakal mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah, dikhawatirkan memicu arus modal keluar dari dalam negeri.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta pada 26 Februari 2025.

Menurut Hashim, informasi terkait guyuran dana jumbo sebesar Rp130 triliun ini diperolehnya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” ucapnya.

Hashim tidak memerinci sumber dana tersebut. Meski demikian, berdasarkan catatan Bisnis, bank sentral memang berencana mengguyur insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun untuk program perumahan.

Selain BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan surat berharga negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji mengatakan, sejumlah pihak khawatir langkah itu dapat mengurangi kredibilitas BI sebagai otoritas moneter independen sehingga memicu arus modal keluar.

“Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” ucapnya.

Musababnya, setelah pernyataan itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,7% menuju level Rp16.578 pada 28 Februari 2025. Posisi tersebut mencerminkan titik terendah nilai tukar rupiah sejak medio April 2020.

Di sisi lain, Arfian menuturkan bahwa BI memandang dukungannya ke sektor perumahan sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Sedikitnya ada tiga bentuk dukungan BI terhadap program perumahaan. Pertama, memastikan program asta cita berkontribusi terhadap ekonomi. Kedua, menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank penyalur kredit ke sektor perumahan, dan ketiga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian SBN.

“Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap industri, seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi. Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI,” kata Arfian

Bisnis.com,JAKARTA-- Pengembang perumahan rakyat menantikan kepastian skema pebiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengatakan awalnya, pemerintah berencana menyiapkan anggaran subsidi perumahan yang akan diberikan pada 2025 sebesar Rp28,2 triliun.

Jumlah itu untuk subsidi 220.000 unit rumah dengan pola perbandingan pembiayaan 75 persen itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian 25 persen dari fasilitas kredit perbankan.

“Kemarin memang mau ditingkatkan. Awal-awal ketika Pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggaranya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan,” ujarnya dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, ada inovasi mengenai pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatkaan besaran APBN yang dialokasikan untuk menyubsidi pemerintahan tidak bertambah.

“Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan Rp28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap seperti itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi tidak 75-25 tetapi 50-50. 50 APBN dan 50 perbankan itu pun setelah dihitung ternyata tidak sampai menyubsidi 500.000 rumah tapi mentok angkanya di 330.000 unit,” jelasnya.

Selain itu, ada sekma alternatif lainnya dengna harapan agar tidak terlalu membebani perbankan di mana sempat digulirkan persentase di 60-40. Artinya 60 persen akan dibiayai dengan APBN dan sisanya oleh perbankan.

Jika mneggunakan skema ini, tuturnya, makan jumlah rumah yang diguyur subsidi akan meningkat dari 220.000 unit menjadi 270.000 unit atau meningkat 50.000 unit.

“Ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun itu masih belum ada keputusan skema mana yang akan dipakai. Jadi masih tarik ulur terus ini, entah ini di sisi anggaran pemerintahnya, kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi,” paparnya.

Dia mengaku belum mengetahui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap realisasi rencana subsidi 3 juta rumah.

“Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari Rp5 triliunan menjadi Rp1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja Kementerian dan timnya. Ini yang kita masih belum mengetahui ya,” pungkasnya.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pihaknya mendukung segala langkah dan upaya agar masyarakat indonesia lebih sehat dan memiliki literasi kesehatan yang baik. Salah satunya, program makan bergizi gratis yang berkualitas dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat'.

"Kami Fraksi Partai Demokrat dan teman-teman di Komisi IX sungguh 'concern' (memberi perhatian) dan mendukung agar masyarakat di Indonesia lebih sehat dan cukup literasi kesehatannya. Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Ibas menyampaikan anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar namun akan juga memberikan dampak besar. Stimulus pemerintah yang menjangkau 3 juta penerima manfaat dengan target hingga 82,9 juta orang hingga September 2025 dengan anggaran Rp 171 T.

"Besar.. Sangat besar," kata Ibas.

"Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia tidaklah ada artinya, jika pada akhirnya mereka jualah yang akan melanjutkan kehidupan ini. Setuju ya?," sambungnya.

Ucapan Ibas pun yang langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta. Sehingga Ibas mendorong, agar para dokter, para ahli, para influencer dapat aktif terus mengawal program makan bergizi gratis ini.

"Jadi saya berharap, dokter-dokter muda, para influencer kesehatan dan atau yang tergabung dalam ekosistem kesehatan ini bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan agar validasi data penerima sesuai. Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang," ungkap Ibas.

Lebih lanjut, menurut Ibas, kunci keberlanjutan di sektor kesehatan adalah pendidikan, sehingga ia berharap, para individu yang bekerja di bidang kesehatan juga menjadi terdepan, tercepat, dan terluas dalam menyebarkan edukasi 'Parenting Cerdas'.

"Misalkan mendidik dengan Parenting 5.0, membangun generasi emas di era smart society. Yang kualitas hidup tinggi seperti di Denmark, Swedia dan, Swiss," kata Ibas.

"Atau bisa juga seperti di Jepang dengan angka harapan hidup yang tinggi, 85 tahun," sambungnya.

Ibas juga menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek peningkatan pengawasan dan penindakan, aspek perlindungan konsumen, regulasi dan penegakan hukum dunia kesehatan dan gizi, pemberian edukasi pelatihan dalam memilih produk, mematuhi protokol penggunaan bahan-bahan sesuai, hingga menjaga komitmen serta sumpah kedokteran. Di akhir acara, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, demi menggapai masa depan yang lebih baik.

"Kita Bisa! Demi Indonesia kini dan nanti, sebagai inspirasi antar generasi, " kata Ibas.

Senada, salah satu peserta yang merupakan seorang konten kreator ahli gizi Putri MJ menyampaikan harapannya agar program perbaikan gizi dilengkapi secara konstruktif. Ia berharap program-program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat dilengkapi dengan edukasi, jelas, dan berkelanjutan.

"Sehingga masyarakat merasa berpartisipasi pada kesehatan Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

(anl/ega)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

(shc/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Jakarta: Pinhome Indonesia Residential Market Report 2024 & Outlook 2025 memaparkan tren pencarian rumah, pertumbuhan inventori, pengaruh kebijakan Pemerintah 2024, dan prediksi tren properti 2025 yang memberikan peluang kepemilikan rumah bagi generasi muda.

Tahun lalu sektor properti bergerak dinamis cenderung positif. Beberapa yang menjadi catatan penting adalah total inventori tumbuh +130 persen, terutama di wilayah dengan infrastruktur strategis.

Pencarian rumah tumbuh di semua segmen, dengan rumah sederhana memimpin pertumbuhan 149 persen. Suku bunga BI yang fluktuatif tidak menghalangi pertumbuhan transaksi KPR dan KPA sebesar 60 persen, dengan KPR Take Over mendominasi 63 persen.

CEO & Founder Pinhome Dayu Dara Permata mengatakan sama dengan 2024, prospek pasar properti di 2025 juga menunjukkan peluang positif, yang kemungkinan besar akan didorong oleh kebijakan-kebijakan baru.

"Kami optimis akses kepemilikan rumah dapat tetap terbuka khususnya bagi Milenial dan Gen Z - generasi yang selama ini disebut sulit memiliki rumah," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Maret 2025.

Potensi yang inklusif juga terlihat di area luar Pulau Jawa, di mana minat pembelian rumah diprediksi akan meningkat terkait konektivitas yang semakin baik. Menurut Pinhome, keselarasan antara pembangunan program 3 Juta Rumah dan permintaan rumah sederhana.

Permintaan akan rumah sederhana (di bawah Rp200 juta) di Kabupaten Tangerang melonjak khususnya di kecamatan seperti Sepatan, Pasar Kemis, dan Rajeg, yang bertumbuh 120 persen secara tahunan (2023 vs 2024).

Hal ini sejalan dengan pencanangan program 3 Juta Rumah yang juga dimulai di Kabupaten Tangerang pada November 2024.

Melihat tren ini, daerah-daerah dengan lonjakan permintaan rumah sederhana yang tinggi, seperti Bandar Lampung (593 persen), Kota Balikpapan (555 persen), Kabupaten Sukabumi (292 persen), dan Kabupaten Malang (265 persen).

"Hal ini dapat menjadi prioritas Pemerintah dalam menentukan lokasi pembangunan, sehingga distribusi dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

(KIE)

IDXChannel- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal tes keamanan program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini dia katakan saat berkunjung ke kantor BPOM, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). Seperti diketahui, program MBG berlaku untuk balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama anak-anak dan ibu agar memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.

"Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal," kata Zulhas.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menanggapi hal tersebut dengan penuh kesiapan dalam mengawal keamanan MBG. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap mutu dan kualitas makanan yang disajikan.

"Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah," ujarnya.

Sebagai informasi, BPOM akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. Saat ini, ada sebanyak 726 SPPG yang melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. Nantinya jumlah tersebut akan bertambah seiring selesaikan proses verifikasi.

Setidaknya, nantinya akan ada 3 juta penerima manfaat MBG, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun per bulan. Angka tersebut jelas sangat tinggi, yang diharapkan bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta.

"Tentu dana tersebut sangat besar. Kita juga berharap dari pihak swasta bisa berkolaborasi, karena banyak kan yang bergerak di bidang pangan. Jadi program ini (MBG) tidak hanya selama 5 tahun tapi juga untuk selamanya," kata Kepala BPOM Taruna.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki