Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat intensif secara maraton untuk merampungkan regulasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Percepatan tersebut dilakukan agar MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan tindak lanjut teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan perlu perbaikan tata kelola program MBG agar lebih efektif dan efisien, mengingat target penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyoroti meskipun program telah berjalan cukup baik sejauh ini, tetap ada catatan penting, terutama terkait dengan insiden-insiden yang harus dihindari di masa mendatang, seperti kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.

"Ini rakor mengenai makan bergizi gratis atau MBG. Tentu yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujarnya di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, tata kelola program perlu disempurnakan agar percepatan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses perumusan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dilakukan dengan diskusi mendalam dan tidak terburu-buru.

"Itu hasilnya seperti ini, kemudian akan ada pembahasan mengenai perpres. Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait, memang enggak bisa satu jam-dua jam. Mungkin perlu waktu, enggak apa-apa konsinyering atau sering mungkin dua hari-tiga hari enggak apa-apa, sampai tuntas," tambah Zulhas.

Ia menekankan pentingnya merinci target penerima program secara detail, termasuk jumlah sekolah yang terlibat, serta kebutuhan logistik dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah draft regulasi dirampungkan, rapat lanjutan akan digelar untuk mengambil keputusan final.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan alasan mengapa aturan terkait program MBG belum diterbitkan meski sudah berjalan sejak Januari 2025. Ia menjelaskan proses kerja dan evaluasi lapangan justru menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi yang tepat.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung sering menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program MBG. Hal ini, menurutnya, menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan cakupan program.

"Karena banyak.. Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini," ucap Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025 nanti mencapai Rp 116,6 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp 71 triliun. Sehingga BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Meski begitu, Dadan mengatakan saat ini permintaan tambahan anggaran untuk program MBG ini belum dibahas pemerintah. Alih-alih, pihaknya bersama Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian-Lembaga terkait lainnya masih membahas mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.

"Belum, kita lagi membuat mekanismenya dulu ya. Makanya ada percepatan-percepatan," kata Dadan saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya pembahasan percepatan pelaksanaan MBG ini lebih mendesak daripada permintaan tambahan anggaran, sebab jumlah tambahan dana yang dibutuhkan bisa saja berubah tergantung pada proses percepatan yang dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program MBG dapat melayani hingga 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini. Namun hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG hingga baru mencapai 3,3 juta orang.

"Kita membicarakan masalah percepatan. Ada percepatan kan butuh anggaran. Anggarannya sekarang sudah dijamin. Hanya nanti berapa yang akan kita gunakan sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," paparnya lagi.

Namun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Kemenko Pangan dan Kementerian-Lembaga lain hari ini, Dadan menyebut pelaksanaan percepatan program MBG ini bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tambahan anggaran yang dibutuhkan nanti bisa saja berubah.

"Karena tadi banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terlaksanakan," ucap Dadan.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program MBG sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan tahun ini pihaknya sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," terangnya lagi.

Di luar itu, dirinya turut melaporkan hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Lihat juga video: Edisi #524: Prabowo Bareng Bill Gates Tinjau Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, persentase insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada angka yang kecil.

Meski demikian, Zulhas mengatakan, pemerintah telah mengevaluasi insiden penerima manfaat yang mengalami keracunan program MBG.

“Ini kami evaluasi dan akan bekerja keras agar tidak terjadi [insiden keracunan MBG], walaupun secara persentase sangat kecil, 0,00% ya, Pak [Dadan Hindayana],” kata Zulhas dalam rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, Zulhas mengeklaim bahwa selama ini program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut telah berjalan baik.

“Kami melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik, tetapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional yang akan berusaha keras untuk tidak ada insiden seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta,” ujarnya.

Selain evaluasi MBG, Zulhas menyampaikan, rapat koordinasi hari ini juga membahas terkait penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program ini bisa berjalan lebih cepat sehingga bisa segera mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

Adapun, Badan Gizi Nasional mempercepat target MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami tadi membahas akan kita menyempurnakan tata kelola agar bisa bergerak lebih cepat, lebih bagus sehingga tujuan, sasaran 82,9 juta [penerima MBG] itu bisa kita percepat capaiannya,” terangnya.

Kemudian, lanjut Zulhas, pemerintah juga akan membahas mengenai regulasi yang nantinya akan dirumuskan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam catatan Bisnis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat enam kasus kejadian keracunan MBG yang dialami 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

“Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” ujar Dadan dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dia memerinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa. Insiden keracunan MBG juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa.

Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

Kejadian siswa keracunan MBG kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Pada hari itu, terdapat tiga kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

Kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

“Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diimplementasikan di seluruh Indonesia telah memperhatikan standar gizi yang tepat bagi siswa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah stunting, sebuah kondisi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

"Yang penting ada ahli gizi (di Program Makan Bergizi Gratis). Dia (ahli gizi) harus memberikan standar gizinya yang kadang-kadang standar gizinya belum tentu anak-anak suka," kata Zulhas saat meninjau Program MBG di Paud Terpadu Asoka, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1).

Ketua Umum PAN ini mengakui menu Program MBG ini berbeda di setiap daerah dan menyesuaikan dengan kegemaran makanan yang disukai para peserta didik. Dia mencontohkan untuk wilayah timur, biasanya anak-anak lebih suka makan ikan daripada ayam. Sementara di Jawa lebih suka ayam dibandingkan ikan.

"Memang tiap daerah itu beda-beda. Tadi saya tanya kalau ayam di Makassar lebih suka ikan. Kalau di Jawa lebih suka ayam. Jadi memang setiap daerah itu beda-beda, saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita bahwa memang beda-beda," jelasnya.

Meskipun begitu, Zulhas memastikan Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap standar gizi yang dibutuhkan setiap anak. Sehingga masalah stunting bisa diatasi dan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Jadi memang ahli gizi itu harus ada standar yang harus dipenuhi bisa memenuhi kebutuhan minimal," tutup Zulhas.

Hal itu bertujuan agar masalah stunting bisa diatasi. Sebab stunting bisa membuat tubuh anak-anak menjadi pendek dan kecerdasan mereka pun mengalami penurunan. Hal itu diungkapkan oleh Zulhas saat meninjau Program Makan Bergizi Gratis di Paud Terpadu Asoka, Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini.

"Yang penting ada ahli gizi (di Program Makan Bergizi Gratis). Dia (ahli gizi) harus memberikan standar gizinya yang kadang-kadang standar gizinya belum tentu anak-anak suka," kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025)

Ketua Umum PAN ini mengakui menu Program MBG ini memang berbeda-beda di setiap daerah. Hal itu menyesuaikan dengan kegemaran makanan yang disukai para peserta didik.

Dia mencontohkan untuk wilayah timur, biasanya mereka lebih suka makan ikan daripada ayam. Sementara di Jawa lebih suka ayam dibandingkan ikan.

"Memang tiap daerah itu beda-beda. Tadi saya tanya kalau ayam di Makassar lebih suka ikan. Kalau di Jawa lebih suka ayam jadi memang setiap daerah itu beda-beda, saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita bahwa memang beda-beda," jelasnya.

Meskipun begitu, Zulhas memastikan Pemerintah Indonesia tetap memberikan perhatian terhadap standar gizi yang dibutuhkan setiap anak. Sehingga masalah stunting bisa diatasi dan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Jadi memang ahli gizi itu harus ada standar yang harus dipenuhi bisa memenuhi kebutuhan minimal," tutup Zulhas.