Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

...Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa. Hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi. “Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa. Hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi. “Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menanggung pengobatan bagi penerima makan siang gratis yang mengalami keracunan. Hal ini merespons banyaknya laporan siswa keracunan usai konsumsi menu MBG.

Dadan menjelaskan dalam satu porsi menu Makan Gratis terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional tetap. Nah biaya pengobatan penerima manfaat yang keracunan bisa ditanggulangi dengan dana tersebut.

"Gini, kan Makan Bergizi itu terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," beber Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti semua (pengobatan) di-handle sama Kepala Satuan Pelayanan," katanya menegaskan.

Biaya operasional tetap itu disebut Dadan nilainya akan bervariasi sekitar Rp 1.000-3.000 per porsi. Biaya ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menggaji para sukarelawan di Dapur MBG.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara 1.000 - 3.000 per porsi tergantung kebutuhan termasuk harus menggaji nanti sukarelawan-sukarelawan," papar Dadan.

Soal beberapa kasus keracunan ataupun makanan yang belum matang, Dadan bilang hal ini mungkin terjadi karena program Makan Gratis masih tergolong baru dilakukan. Banyak sekali SPPG yang belum terbiasa membuat makanan dalam skala besar.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi harian di seluruh SPPG. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan.

"Makan Bergizi ini kan butuh pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian," kata Dadan.

"Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," sebutnya melanjutkan.

Kontrol kualitas di setiap SPPG akan dilakukan langsung oleh Ahli Gizi yang ditempatkan di setiap Dapur MBG. Setiap makanan yang mau dibagikan, kata Dadan, wajib dicek terlebih dahulu oleh Ahli Gizi.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para Ahli Gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu Ahli Gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," pungkas Dadan.