JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait batal diterapkan.

Ara, sapaan Maruarar, sempat mengusulkan pengubahan pembiayaan FLPP dari semula 75 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen perbankan, menjadi sama rata 50:50.

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2025).

Artinya, jika mengacu kepada target awal Ara, pembaruan skema FLPP itu akan terbit pada Maret 2025.

Ada pun pembatalan pengubahan skema FLPP ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

"Itu sudah diputuskan enggak jadi, tetap pakai skema eksisting, cuma saat ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk exercise tambahan dananya," kata Heru saat ditemui di Kantor Badan Bank Tanah (BBT), Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Heru menjelaskan, pembatalan skema baru FLPP tersebut karena banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kesiapan perbankan hingga dunia usaha properti.

Ini juga mencakup pertimbangan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tidak naik dari angka 5 persen.

"50:50 memang exercise-nya ini masih cukup belum ketemu gitu ya. Dengan kepentingan berbagai pihak tadi," jelas Heru.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyinggung kemampuan Timnas Indonesia dalam memenangkan setiap pertandingan yang mereka lakoni.

Komentar ia berikan khususnya terhadap kekalahan yang dialami Timnas. Menurutnya, Timas  susah menang kala bertanding akibat asupan gizi yang kurang bagus.

"Jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Dan banyak pemain bola lahir dari kampung," ujar Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3).

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda," imbuhnya.

Sayangnya, kata Dadan, Timnas saat ini masih belum bisa mengalahkan Australia dan Jepang. Ia lantas memuji Jepang yang telah menjalankan program makan bergizi selama 100 tahun.

"Apalagi Jepang yang makan bergizi sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi dunia Jepang karena makan bergizinya sudah 100 tahun," tuturnya.

Menurut Dadan, olahraga tak hanya membutuhkan latihan fisik, tetapi juga membutuhkan kecerdasan. Dalam permainan sepak bola, kecerdasan ini dibutuhkan mulai dari mengoper bola secara cermat hingga membaca permainan lawan.

Lebih lanjut, Dadan awalnya membahas soal pertumbuhan penduduk Indonesia hingga 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Pada waktu tersebut, Indonesia yang saat ini memiliki 280 juta penduduk akan mengalami lonjakan hingga mencapai 324 juta penduduk.

Ia mengatakan kelompok yang akan menyumbang besar pada pertumbuhan jumlah penduduk adalah dari kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Dari mana super pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih akan tumbuh 324 juta, yaitu dari keluarga miskin dan rentan miskin yang anggota rumah tangganya kelas miskin itu 4,78. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin, 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya 2," tuturnya.

Dadan menyebut hal ini membuat Presiden Prabowo Subianto gelisah atas masa depan generasi muda. Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi untuk memastikan asupan gizi mereka.

"Anak yang sekarang masih dalam kandungan, kemudian anak balita, anak TK, anak SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian ini akan menjadi tenaga kerja produktif. Kalau kita tidak intervensi kita khawatir tenaga kerja produktif ini akan berkualitas rendah," pungkasnya.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional menargetkan akan membangun sebanyak 1.542 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Hal ini seiring dengan cairnya anggaran tambahan Rp 100 triliun di bulan September 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini total sudah ada sebanyak 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur-dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

"Dan kami kemudian juga akan membangun melalui APBN 1.542 Satuan Pelayanan yang sekarang ini dalam tahap perencanaan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Pembangunan 1.542 akan difokuskan pada daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Dadan mengaku, dirinya sering mendapat masukan dan kritikan tentang BGN yang tidka mendahulukan program MBG di kawasan 3T.

"Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," kata dia.

"Karena di daerah-daerah yang terpencil itu mitra agak kesulitan hadir, karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan sekiranya itu perlu kehadiran negara," sambungnya.

Sedangkan BGN sendiri akan segera mendapat dana tambahan Rp 100 triliun untuk mendukung program MBG, termasuk operasional hingga pembangunan Dapur SPPG. Diperkirakan anggaran akan cair pada September 2025.

Dadan tidak merincikan kapan pembangunan SPPG baru ini di mulai dan kapan targetnya pembangunan tersebut selesai. Meski demikian, ia menilai bahwa pembangunan SPPG ini harus dipercepat.

Karena pembangunan ini bersifat sangat urgen dan butuh percepatan, maka pihaknya meminta bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membantu dalam proses pembangunan dan pengawasannya.

Ia berharap, prosesnya bisa sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," ujarnya.

(shc/fdl)

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

“Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/QuickWins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu.

Pihaknya mengaku sadar bahwa dukungan infrastruktur yang andal menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program MBG.

Karena itu, PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

“Besar harapan kami bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi ini, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ekonomi di pedesaan juga akan semakin menggeliat dan berkembang pesat seiring dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional kita harus di-support oleh perkembangan dari desa. Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar,” ungkap dia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG itu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Kami akan membangun 1.542 SPPG (tahun ini yang akan difokuskan di daerah-daerah (3T); tertinggal, terdepan, dan terluar,” ucap Dadan.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Saat ini, tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU di seluruh Indonesia yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra.

Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG, mulai dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

Mengacu 9 lokasi tersebut, Kementerian PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu di Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.

Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama, dan banyak sekolah yang berada di radius 6 kilometer (km) dari dapur SPPG.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut bahwa Timnas Indonesia sering kalah dalam pertandingan disebabkan karena kurang gizi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai komentar Dadan tersebut terlalu berlebihan alias lebay.

Dia merasa kecewa dengan pernyataan Dadan yang mengaitkan PSSI dan kekalahan Timnas Indonesia dengan makanan bergizi. Seharusnya, Dadan tidak perlu menyangkutpautkan kekalahan Timnas dengan makanan bergizi.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi," ujar Ketua DPW PKB NTB itu, Sabtu (22/3/2025).



Dia menegaskan bahwa pernyataan Dadan itu kurang pas. Dia menyarankan sebaiknya kepala BGN fokus pada tugasnya dalam menyukseskan program makan bergizi gratis dan tidak mengurusi persoalan yang bukan tugasnya.

"Kurang pas statement tersebut. Sebaiknya kepala BGN fokus saja menyukseskan program MBG, jangan buat gimik statement," ujar mantan anggota DPRD NTB itu.

Apalagi, lanjut dia, program MBG masih ditemukan banyak kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya. Maka itu, kepala BGN diminta fokus pada tanggung jawab dalam menyediakan makan bergizi gratis untuk para siswa.

"Fokus urus pelaksanakan makan bergizi gratis saja. Laksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya.

Terkait dengan kekalahan Timnas Indonesia atas Australia, dia menilai tentu banyak faktor yang menjadi penyebab kekalahan telak tersebut. Banyak pengamatan dan ahli yang telah menyampaikan analisisnya, di antaranya, tim yang belum padu, karena pemain baru bergabung terlalu singkat.

Kemudian pertahanan yang kurang sulit, gagal memanfaatkan peluang emas pada babak pertama, dan penyebab lainnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga sudah menyampaikan penyebab kekalahan timnas.

Salah satunya karena kegagalan tendangan penalti Kevin Diks yang kemudian mengacaukan konsentrasi pemain Indonesia. "Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi agar Timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi," pungkas Lalu.

Kementerian Pekerjaan Umum bersama 3 BUMN Karya akan membangun tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembiayaan pembangunan fasilitas dapur SPPG ini akan berasal dari kantong tiga BUMN Karya, yakni PPPT PP (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya.

"Kami menyadari bahwa penggunaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu pada hari ini, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, para Dirut BUMN, telah menandatangani kerja sama untuk penyediaan aset barang milik negara. Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pengguna dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya, dengan pembiayaan bersumber dari CSR-nya," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Sabtu (22/3).

Pembangunan fasilitas tersebut akan bertempat di Kebumen, Banjar, dan Jambi. PT PP (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi.

Dapur SPPG tersebut akan dibangun di lahan milik Kementerian PU dengan luas masing-masing sekitar 900 meter persegi.

Anggaran yang disiapkan oleh masing-masing BUMN Karya untuk pembangunan ini adalah Rp4,5 miliar.

Dody menjelaskan fasilitas yang dibangun dalam proyek ini adalah dapur beserta sarana pendukung SPPG, termasuk ruang serba guna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, hingga instalasi pengolahan limbah.

Lebih lanjut, Dody menyebut pembangunan tiga dapur ini hanya awal. Ia mengaku siap jika BGN membutuhkan Kementerian PU di kemudian hari untuk proyek serupa.

"Jika ada kesempatan lain, Pak Kepala Badan (Gizi Nasional) butuh kami, sebagai tukang misalnya, kami siap. Jadi tiga tempat ini hanya awal saja. Jika ada tempat lain yang Pak Kepala Badan butuh support, insyaallah kami bisa bantu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan pihaknya kerap mendapat masukan terkait SPPG di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal). Di wilayah seperti ini pemerintah dibutuhkan karena sulit mengandalkan mitra.

"Kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak kenapa SPPG tidak ada di daerah-daerah 3T terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah," katanya.

Merespons hal tersebut, Dadan menyebut pihaknya akan membangun 1542 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan membangun 1.542 SPPG kurang lebih yang kita difokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu, mitra agak kesulitan hadir. Karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan saya kira itu perlu kehadiran negara," jelasnya.

Maka dari itu, Dadan mengaku akan membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk pelaksanaan sekaligus pengawasan rencana tersebut.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

(shc/ara)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: Target 6 juta penerima MBG pada April bisa dicapai lebih cepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025. Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya, Jumat (21/3/2025) malam.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp 1 triliun, meningkat dari sekitar Rp 700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp 5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.