Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya

Batam (ANTARA) - Belasan warga terdampak longsor tebing di Perumahan Tiban Koperasi, Kota Batam, Kepulauan Riau, diimbau untuk mengungsi sementara di rumah warga yang lebih aman guna menghindari longsor susulan mengingat potensi cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah tersebut.

Camat Sekupang Kamarul Azmi di Batam, Selasa, menyebut ada belasan warga yang mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih aman.

“Sudah didiskusikan dengan RT dan RW setempat, rumah sederetan yang terkena longsor diimbau mengungsi di depan rumah. Lebih dari 10 rumah itu, kami khawatirkan kejadian lagi, jadi sementara berlindung di tempat yang aman selama masa tanggap darurat,” kata Azmi.

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya. Lima rumah rusak, di antaranya tiga hancur dan dua rusak berat.

Dari lima rumah tersebut Blok S 30A, Blok S 29A, Blok S 27A, dan Blok S 26A, terdapat delapan orang warga yang terdampak juga ikut mengungsi ke rumah sanak saudara dan rumah warga yang lebih aman.

“Kami ada mendirikan posko bencana, hanya dijadikan tempat dapur umum dan pengecekan kesehatan warga. Untuk tempat pengungsian sementara di rumah warga yang bersedia dijadikan tempat,” katanya.

Adapun terkait penanggulangan pascabencana, kata Azmi, pihak kecamatan hari ini merapatkannya dengan Pemerintah Kota Batam dan kecamatan lainnya yang juga mengalami longsor.

“Penanganan pascabencana untuk teman-teman TNI dan Polri masih siaga sampai hari ini di lokasi. Terkait penanganan longsor maupun rumahnya masih dirapatkan hari ini,” katanya.

Azmi menambahkan empat dari lima warga yang sempat dirawat di rumah sakit usai longsor sudah boleh pulang ke rumahnya. Satu korban atas nama Pranaya Dirga, putra dari pasangan suami istri Doni Aprianto dan Linda Lusiana yang tewas tertimbun masih dirawat di RS Batam.

“Satu masih dirawat atas nama Pranaya Dirga, karena diagnosisnya super special injury,” ujarnya.

Sementara itu, untuk korban meninggal dunia, pasangan suami istri Mujiadi dan Sukarni telah dikebumikan di TPU Tamiang. Sedangkan jenazah Doni Aprianto dan Linda Lusiana diminta ahli waris untuk dikebumikan di kampung halamannya Bangka Belitung.

Berdasarkan data RT 004/RW 07 Perumahan Tiban Koperasi, korban longsor yakni rumah Blok S 30A dihuni oleh Risko, Hesti, Harun dan Salman dalam kondisi selamat. Rumah Blok S 29A dihuni Leni dan Bintang juga selamat dan dirujuk ke RSO Batam.

Rumah blok S 28A dihuni almarhum Doni Aprianto dan Linda Lusiana, sedangkan anaknya Pranaya Dirga selamat. Selanjutnya, rumah blok 27A dihuni Mujiadi dan Sukarni juga meninggal dunia, sementara anaknya Dwi dan Anis selamat.

Kemudian rumah blok S 26A dihuni Army, Wery, Aqila dan Satir juga dinyatakan selamat.

Sebelumnya, Senin (13/1), Wali Kota Batam Terpilih Amsakar Achmad di lokasi bencana mengatakan korban yang selamat menjadi perhatian pemerintah melalui Dinas Sosial untuk ditangani sesuai SOP penanggulangan bencana.

“Ada dapur umum, posko evakuasi, yang didirikan. Masyarakat juga gotong royong membantu, prinsipnya masyarakat siap untuk penanggulangan bencana dan Pemkot mensuplai apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait bantuan, kata dia, akan dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Damkar, Dinsos dan BPKAD untuk memastikan berapa yang harus disiapkan oleh pemkot menangani bencana, mulai dari menyelesaikan persoalan longsor sampai bantuan untuk korban terdampak.

“Jadi Pemkot Batam pasti menyiapkan itu,” kata Amsakar.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mempersiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Katma F Dirun, mengungkapkan bahwa jika ke depan bantuan dari pemerintah daerah dibutuhkan dan regulasi yang mengatur telah terbit, pihaknya sudah menyiapkan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Jika dibutuhkan dan regulasi yang mengatur untuk itu sudah ada sebagai payung hukumnya, Pemprov telah siapkan anggaran tahun 2025 dalam pos BTT,” ujar Katma saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Katma menambahkan bahwa anggaran BTT yang disiapkan sebesar Rp 70 miliar akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di setiap sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Namun, pencairan dana tersebut baru dapat dilakukan setelah terbitnya regulasi yang mengatur.

“Kami siapkan Rp 70 miliar dalam BTT tahun 2025, itu pun apabila dibutuhkan dan sudah memiliki payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Program MBG di Kalteng

Dok. Tim Media RMD Dapur MBG di Kota Metro, Lampung yang mempekerjakan penyandang disabilitas, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, menyatakan dukungannya terhadap dapur-dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di seluruh Kalteng untuk memproduksi konsumsi bergizi gratis.

Reza menjelaskan bahwa calon penerima program ini mencakup siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun agama.

“Ada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian ada juga dari sekolah keagamaan. Sekolah keagamaan itu bisa jadi pesantren, kalau yang Nasrani juga ada sekolah seminari,” jelas Reza, Senin (13/1/2025).

Namun, program MBG yang saat ini berjalan di Kalteng masih terbatas di 16 sekolah yang seluruhnya berada di Palangka Raya.

Belasan sekolah tersebut terdiri dari tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA.

“Sementara sekolah-sekolah tersebut dulu yang dilaksanakan program makan bergizi gratis,” pungkas Reza.

Tiga kabupaten yang menerima program MBG

Sebelumnya, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Provinsi Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa tiga kabupaten yang akan menerima makan bergizi gratis adalah Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas.

Hal ini menyusul adanya penyiapan satu dapur umum atau SPPG di ketiga wilayah tersebut.

“MBG perdana di Kalteng itu dilaksanakan di Palangka Raya hari ini, kami sudah siapkan tiga titik SPPG di sini, terus ada tiga titik lagi yang masih dalam proses persiapan, masing-masing di Kabupaten Kapuas, Seruyan, dan Kotawaringin Timur,” ungkap Elisa saat diwawancarai di SDN 1 Bukit Tunggal, salah satu sekolah yang menyelenggarakan MBG di Kalteng pertama kali, Senin (13/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan terkait realisasi MBG di seluruh sekolah se-Kalteng.

Dia memastikan bahwa jumlah penerima program ini akan diperluas secara bertahap.

“Banyak hal yang perlu kami siapkan, salah satunya ompreng. Jadi tempat makan yang ideal ini kan menggunakan tutup stainless, stok nasional untuk kotak makan jenis ini sudah kosong, karena di Indonesia sudah ada lebih dari 200 SPPG, sedangkan satu SPPG butuh 3.500 ompreng,” jelasnya.

Elisa juga mengungkapkan bahwa petugas penyedia MBG di tiga kabupaten tersebut masih belum bisa bergerak karena stok ompreng belum tersedia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu ketersediaan stok ompreng dari pemerintah pusat.

“Perintah presiden, dalam jangka waktu ini, akan ditambahkan secara bertahap, terkait kapan penambahannya kami masih menunggu arahan dari pusat, tapi yang pasti memang harus segera dilakukan penambahan,” tuturnya.

Menurut Elisa, satu SPPG dapat memproduksi minimal 3.000 porsi makanan.

Saat ini, baru tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA di Palangka Raya yang melaksanakan program MBG.

“Penentuan penerima manfaat ini adalah sekolah di berbagai jenjang, dengan penentuan penerima berdasarkan radius titik SPPG-nya, satu SPPG maksimal enam km dengan jarak tempuh 30 menit, lebih dari itu ditangani oleh SPPG berikutnya,” jelas Elisa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

Berbeda dengan sejumlah daerah lainnya yang sudah memulai program makan bergizi gratis sejak 6 Januari, beberapa daerah baru memulai program ini pada Senin, 13 Januari.Di antaranya adalah Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, Yogyakarta, serta Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Begitu pula Kota Surabaya, Jawa Timur, yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di lima sekolah di Kecamatan Wonocolo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan merata secara bertahap di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, menanggapi masyarakat di beberapa wilayah yang mengeluhkan daerahnya belum melaksanakan MBG.

"Ya memang begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping (purwarupa atau contoh) untuk menentukan mana yang model yang tepat, tidak bisa dilakukan semuanya, tentu saja ini bertahap," katanya.

Ia menjelaskan, untuk MBG, Kemenko PMK mengkoordinasikan penerima manfaat, utamanya para siswa sekolah, sedangkan pelaksanaannya akan dikoordinasi Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

"Jadi kalau Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan Kemenko PMK adalah penerima manfaatnya itu, terutama adalah para siswa sekolah, nah itu ada di bawah koordinasi Kemenko PMK, tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Kemenko Bidang Pangan," ujar dia.

Pratikno mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan memastikan sekolah terus memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan program tersebut ke depan.

Sebelumnya pada Senin (13/1), Pratikno meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara.

"Makan Bergizi Gratis ini sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita," ucapnya.

Melalui tradisi makan yang sehat, Pratikno mengharapkan hal ini dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Ia juga mengapresiasi para siswa yang terlihat antusias saat menyantap sajian Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Sebuah mobil boks putih bertuliskan 'Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulo Gebang' tiba di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07, Jakarta Timur.

Pagi itu, Rabu (8/1), merupakan hari ketiga sejak program makan bergizi gratis (MBG) dimulai oleh pemerintah.

Mobil datang sekitar pukul 09.21 WIB dan menarik perhatian para murid yang sedang mengikuti kegiatan Pramuka di tengah lapangan.

Mereka kemudian membubarkan diri dari terik matahari dan berjalan menuju kelas masing-masing. Tak lama, para siswa kembali ke lapangan dengan membawa boks besar mendekati mobil SPPG untuk mengangkut paket makan bergizi gratis.

Dengan sigap petugas SPPG membuka boks mobil dan melayani murid yang mengantre menunggu giliran mendapatkan makan.

Para murid dan guru pun bahu-membahu mengambil makanan. Paket makanan dimasukkan dalam boks dan kemudian dibawa ke kelas masing-masing.

"Kamu kelas berapa? 3A, 30 biji ya," ucap seorang guru yang membantu petugas SPPG membagikan paket makanan.

Setelah seluruh paket makanan terdistribusi, mobil boks meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas bergegas mengantarkan makanan ke titik lain.

Setelah paket makanan tiba di kelas, guru-guru pun sibuk membagikan ke para murid. Pagi itu, Wali Kelas 2B SDN Pulo Gebang 06, Tiara, rampung membagikan paket makanan ke seluruh muridnya yang berjumlah 32 orang.

Namun, matanya tertuju ke satu bangku yang masih kosong di depan, anak itu ternyata masih di luar kelas. Ia bergegas mencari muridnya, setelah ketemu ia pun menggiringnya masuk ke dalam kelas.

Ruang kelas masih dipenuhi teriakan anak-anak. Ia pun meminta anak-anak duduk dengan tenang untuk makan.

"Ayo duduk anak-anak, kita mau makan, doa dulu ya," ucap Tiara.

Sekitar pukul 10.14 WIB, doa sebelum makan menggema yang kemudian diikuti bunyi kotak makan stainless steel yang secara serempak dibuka para murid.

Menu hari itu adalah nasi putih dengan lauk ayam suwir, tumis tahu, sayur buncis, dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Para siswa tampak lahap menyantap makanan yang disajikan. Namun, hari itu, susu kotak absen dari menu.

Sekitar 15 hingga 20 menit berselang, para murid selesai makan dan silih berganti maju ke depan kelas meletakkan tempat makan mereka.

Ada pula murid yang tak menghabiskan makanan. Ia membagikan sisa makanannya ke teman sebangkunya. Ia memindahkan sesendok ayam suwir itu ke tempat makan temannya.

Namun, ada juga yang membiarkan sisa makanan di dalam tempat makan.

"Sejauh ini rata-rata siswa ngabisin makanan dan kalaupun ada sisa itu dibiarin saja tetap di tempat makannya buat dikembaliin ke SPPG," jelas Tiara.

Pukul 14.16 WIB, mobil SPPG datang lagi. Kali ini, petugas membagikan makanan ke siswa-siswi yang menjalankan kegiatan belajar pada siang hari.

Raut muka salah seorang siswa kelas 5 di SDN Pulo Gebang 07 sumringah karena kembali mendapatkan makanan. Sehari sebelumnya, yakni Selasa (7/1) mereka tak mendapatkan makanan.

"Kemarin enggak, Senin yang dapat," kata salah seorang siswa.

Menu makan bergizi gratis yang dibagikan siang itu sama dengan pagi hari. Data pengantaran paket makanan SPPG Pulo Gebang di siang hari menunjukkan ke SDN Pulo Gebang 07 dapat 186 porsi makanan.

Kepala SPPG Pulo Gebang Ahmad Irfansyah tak merespons saat dihubungi. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pulo Gebang 07, Catharina Yenny Indratno, memaklumi soal absennya paket makan bergizi gratis untuk siswa di siang hari pada Selasa.

Menurutnya, waktu pengantaran dari SPPG Pulo Gebang berdekatan dengan waktu anak sekolah pulang. Catharina memaklumi itu lantaran mobil SPPG Pulo Gebang harus mengantarkan makanan ke banyak titik, sehingga kerja mereka cukup berat.

"Saya memaklumi kalau misalkan terjadi keterlambatan karena mungkin terjadi kendala. Saya memaklumi mereka karena saya bersyukur, anak-anak juga bersyukur karena mereka dapat makanan itu gratis, bergizi," ucap Catharina.

Catharina pun berharap pemerintah terus melakukan evaluasi, sehingga semua siswa bisa dapat makan tepat waktu.

"Karena ini masih program awal ya bisa untuk dievaluasi terus ke depan, biar jadi lebih baik lagi, hari ini juga aman tentram, semua dapat sampai kelas siang juga dapat," ucapnya.

Keesokan harinya, Kamis (9/1), mobil SPPG yang mengantarkan paket makanan di pagi hari datang lebih awal, sekitar pukul 07.00 WIB. Butuh waktu sekitar 15-20 menit bagi para petugas SPPG membagikan paket makanan ke seluruh siswa di SDN Pulo Gebang 06 dan 07.

Hari itu, anak-anak tampak gembira karena melihat satu kotak susu UHT di paket makanan mereka. Tiga hari sebelumnya tak ada susu untuk para siswa.

Menu makanan hari itu meliputi nasi putih dengan lauk telur rebus dan tumis wortel. Dilengkapi juga dengan satu buah jeruk.

Menurut Catharina, sampah sisa makanan murid akan dibiarkan di dalam stainless steel untuk dikembalikan ke SPPG. Ia pun menyebut sampah yang dibuang oleh murid di sekolah mungkin hanya kulit buah dan kotak susu.

"Soalnya kan anak-anak kadang minum susunya itu nanti ya setelah makan atau pas mau pulang," ucap Catharina.

Pada Jumat (10/1), paket makanan kloter pertama ke SDN Pulo Gebang 06 dan 07 datang sekitar pukul 08.30 WIB.

Menu makanan hari itu adalah nasi putih, ikan goreng tepung, tumis sayur wortel dan buncis, satu buah jeruk, dan satu kotak susu. Namun, susu yang didapatkan pada Jumat berbeda dengan hari sebelumnya.

Kali ini, para murid diberikan susu 'Gizzi' varian rasa stroberi ukuran 115 ml. Kandungan gula dalam susu sebanyak 13 gram dengan total kalori 80 kkal per sajian.

Saat masa uji coba program makan bergizi gratis pada 2024, susu dengan kadar gula tinggi menuai kritik publik. Salah satunya dilayangkan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

CISDI menyoroti kadar gula pada susu yang diberikan dalam uji coba program makan bergizi di Sentul, Bogor, kala itu mendekati batas harian konsumsi gula anak-anak.

Setelah program MBG berjalan lima hari, pihak sekolah memberikan catatan ihwal waktu pengantaran paket makanan yang belum terjadwal rapi dan kerap terlambat. Jadwal pengantaran di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07 berubah-ubah setiap harinya.

Namun, pimpinan kedua sekolah tersebut merasa proses pengantaran makanan sejauh ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Kita lagi cari formula juga supaya dari pihak dapur dan sekolah memiliki jadwal yang pas supaya distribusi tepat waktu ke murid," kata Kepala Sekolah SDN Pulogebang 06, Paranggi Rismoko.

Hal serupa juga dialami SMAN 11 Jakarta yang lokasi berdekatan dengan SDN Pulo Gebang 06 dan 07. Paket makanan tiba tak menentu dan kadang mengganggu KBM di sekolah.

"Cukup mengganggu KBM, minimal ada 15-20 menit," kata seorang guru di SMAN 11.

Hal itu juga dikeluhkan seorang siswa kelas 10 di SMAN 11. Ia mengaku pada Rabu (8/1), paket makan bergizi gratis telat datang dan menghambat waktunya pulang ke rumah.

"Senin jam 12, Selasa jam 3 (15.00), itu harusnya sudah pulang, ini dia [makanannya] baru datang, Rabu jam 3 (15.00) juga," katanya saat diwawancara.

Namun, ia merasa program ini cukup membantunya menyisihkan uang jajannya untuk menabung.

Pengalaman berbeda dialami murid kelas 12 di SMAN 11 Jakarta. Mereka justru tak dapat paket makanan sama sekali. Sebab, makan bergizi gratis hanya diberikan untuk kelas 10 dan 11.

Salah seorang siswi kelas 12 mengaku masih membawa bekal atau merogoh kocek pribadi untuk makan siang. Bahkan hingga hari kelima program berjalan, mereka juga tak dapat makan bergizi gratis itu.

"Yang dapat kelas 10 sama 11 saja," ucap salah seorang murid Kelas 12.

Data SPPG Pulo Gebang menunjukkan penerima manfaat program di SMAN 11 sebanyak 438 murid. Pihak sekolah mengonfirmasi 438 penerima manfaat itu hanya meliputi siswa-siswi kelas 10 dan 11, tidak termasuk murid kelas 12.

Menurut sekolah, kelas 12 tak mendapatkan makan gratis lantaran tiap SPPG terbatas melayani sekitar 3.500 penerima manfaat. Sedangkan SPPG Pulo Gebang sendiri melayani sebanyak 3.496 murid yang artinya sudah kelebihan kapasitas.

Salah seorang petugas SPPG Pulo Gebang mengaku keterbatasan unit mobil membuatnya cukup kewalahan karena harus mengantarkan makanan ke banyak titik. Hanya ada dua mobil operasional untuk mengantar paket makanan ke 19 titik.

Ia menjelaskan, pengantaran dibagi menjadi dua kloter, pada pagi dan siang hari. Pengantaran di pagi hari satu mobil bisa mengantar ke 7 hingga 10 titik.

Pengantaran paket dimulai sekitar pukul 07.00 WIB pagi dan rampung di sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB. Sementara pengantaran kloter siang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan rampung sekitar pukul 15.30 WIB.

Jika mengacu pada jadwal pengantaran SPPG Pulo Gebang, pengantaran di pagi hari seharusnya rampung sekitar pukul 09.30 WIB, sedangkan pengantaran di siang hari seharusnya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Pembagian paket di masing-masing sekolah juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak penerima manfaat di sekolah itu.

Contohnya, di SMPN 138 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.049 murid. Pembagian makananan biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit.

Usai mengantarkan makanan, pekerjaan para sopir SPPG Pulo Gebang juga belum selesai. Mereka harus mengambil kembali wadah makanan ke sekolah-sekolah tersebut untuk dikembalikan dan dicuci di kantor SPPG.

Merespons keterlambatan waktu pengantaran paket makanan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan mengevaluasi. "Kami evaluasi," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam mendukung target pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yakni penyediaan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pasar modal bisa menjadi salah satu cara perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam meraup pendanaan untuk mendukung penyediaan 3 juta rumah.

Untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti misalnya, dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau penawaran umum perdana di pasar saham (initial public offering/IPO).

Kemudian, perusahaan di sektor perumahan juga bisa melakukan penerbitan efek bersifat utang secara langsung atau melalui sejumlah produk investasi. Ini bisa dilakukan dengan mengeluarkan obligasi, medium term notes (MTN) dan long term notes.

Di pasar modal juga terdapat instrumen pendanaan produk investasi salah satunya adalah reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor riil dan perumahan di Indonesia. Melalui RDPT, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk pembangunan perumahan melalui efek bersifat ekuitas, utang atau hybrid.

Ada juga kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam memperoleh pendanaan dengan cara sekuiritasi aset keuangan termasuk piutang usaha hingga future income.

Lalu, dana investasi real estat (DIRE) yang bisa dimanfaatkan perusahaan di sektor perumahan dalam memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset terkait real estate. Kemudian, ada efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), di mana lembaga pembiayaan atau bank dapat memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset berupa kredit pemilikan rumah (KPR).

Instrumen EBA-SP dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia di setiap lembaga keuangan.

"Kontribusi EBA dalam pembiayaan perumahan saat ini dinilai positif. Akan tetapi memang masih perlu room to growth yang bisa dikembangkan lagi," kata Inarno dalam konferensi pers pada Selasa (14/1/2025).

Saat ini perusahaan pembiayaan atau bank telah manfaatkan EBA sebagai alternatif pendanaan. Investor ritel juga telah berinvestasi melalui EBA.

Total, terdapat penerbitan pendanaan yang telah dilakukan atas 7 KIK-EBA, dengan nilai pendanaan mencapai Rp5,45 triliun. Sementara, terdapat 10 pendanaan melalui EBA-SP dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan pada 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah, termasuk program penyediaan 3 juta rumah.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Balikpapan (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah dikenal Kota Minyak itu pada tujuh sekolah berlokasi di Kecamatan Balikpapan Selatan.

"MBG segera dilaksanakan di Kota Balikpapan dengan sasaran peserta didik," ujar Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty di Balikpapan, Selasa.

Perwakilan BGN yang ditugaskan sudah tiba di Kota Balikpapan, lanjut dia, tahapan masuk penentuan akhir teknis jasa boga atau katering untuk menjalankan program MBG tersebut.

Jasa boga untuk program MBG di Kota Balikpapan adalah katering lokal yang telah dilatih oleh BGN, dan saat ini lagi menunggu pengiriman tempat saji makanan atau piring sebagai wadah makan anak-anak di sekolah.

Jasa boga tersebut menyiapkan jenis makanan dengan nominal yang berbeda, perbedaan nominal berkaitan dengan nilai kandungan kalori pada menu makanan bergizi yang diberikan kepada peserta didik.

MBG menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi, menurut dia, BGN menunjuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai penyedia makanan.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan terlibat melakukan pengawasan menyangkut kebersihan dan kesehatan jasa boga, serta persyaratan hingga kepada pegawai katering.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, jelas dia, bertanggung jawab dalam menyiapkan data dan fasilitas, serta menyiapkan sekolah yang menjadi sasaran program MBG tersebut.

Disdikbud Kota Balikpapan juga mendata penerima manfaat melalui orang tua menyangkut alergi makanan yang dimiliki peserta didik, seperti alergi makan daging ayam dan sebagainya dan bakal diganti dengan makanan jenis lain yang memiliki kadar gizi sama.

Program MBG dilaksanakan pada Januari ini secara bertahap dimulai dari tujuh sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan, terdiri atas lima sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat dengan 3.335 orang peserta didik sebagai penerima manfaat.

Pelaksanaan tahapan program MBG di Kota Balikpapan tersebut dimulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan dan terus berlanjut ke Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Kota, demikian Andi Sri Juliarty.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan kesiapannya untuk merangkul pedagang kantin dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami," kata Dadan saat dihubungi di Jakarta, Selasa, terkait omzet pedagang kantin di Jakarta yang dikhawatirkan menurun karena adanya program MBG.

Pihaknya menyatakan terbuka menerima segala mitra untuk bisa menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Maka itu, dia menambahkan program ini dikerjakan secara bertahap termasuk mekanisme untuk bisa meringankan usaha pedagang kantin dan UMKM.

"Program dikerjakan bertahap, kami sedang menyiapkan mekanisme yang meringankan UMKM agar bisa ikut terlibat," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Sekolah SDN Bangka 01 Pagi Agus Suwardi mengatakan kantin tetap bisa hidup sehubungan dengan berlakunya program MBG yang diterapkan di wilayah Jakarta Selatan.

"Di jam istirahat kedua, kami memberi kesempatan kepada kantin. Jadi program makan bergizi gratis tidak akan bersinggungan," kata Agus.

Agus menegaskan kantin di sekolahnya tidak disuruh tutup, namun sudah diberikan informasi bahwa akan dilaksanakan kegiatan makan bergizi gratis.

Nantinya dijadwalkan anak-anak akan diutamakan mengonsumsi makanan dari MBG yang diantarkan ke setiap kelas masing-masing terlebih dahulu.

Sementara, pedagang kantin SDN Bangka 01 Pagi bernama Yuni mengatakan pihaknya siap jika dilibatkan dalam program MBG terutama untuk pengadaan katering.

"Kalau ada sih saya mau, kalau misalnya ada kesempatan, saya mau dikasih kesempatan," ujar Yuni.

Yuni mengatakan pihaknya sudah berjualan di kantin sekolah tersebut sejak 2014 hingga kini.

Dia mengaku sudah lama jualannya terbilang sepi terhitung sejak pandemi COVID-19 melanda.

Sebelum pandemi, dia mengaku bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp500 ribu per harinya. Namun kini hanya bisa menerima Rp100 ribu per hari.

Terlebih, para murid lebih memilih membawa bekal sendiri daripada membeli di kantin.

"Makanya jadi juga nggak tahu kelanjutannya gimana ini," ucap Yuni.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali turut menikmati makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Hang Tuah I, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025) siang.

Pengamatan Kompas.com, setelah meninjau MBG di satu kelas, KSAL menuju kelas XII-5. Di sana, KSAL duduk di samping seorang siswi.

Di meja siswa yang diduduki KSAL itu sudah tersedia satu kotak makan berisi menu-menu MBG.

Sebelum menikmati makanan, KSAL bersama siswa melangsungkan doa bersama.

"Selamat makan," ucap KSAL beserta siswa-siswi kelas XII-5.

Saat menikmati makanan tersebut, KSAL menyampaikan apa saja menu yang dihidangkan dalam program MBG di SMA Hang Tuah I.

"Ini ada sayur kacang panjang, tahu, tempe, ayam, terus buahnya pisang," kata KSAL kepada Kompas.com sembari menunjukkan kotak makannya.

Setelah itu, KSAL ditanya apakah menu tersebut sudah termasuk bergizi.

Menurutnya, dengan tahu, tempe, kacang panjang, ayam, dan pisang, sudah termasuk kategori bergizi.

Menu makanan tersebut dianggap sudah mengandung protein.

"Sudah (bergizi), sudah dites, sudah dicek sama Badan Gizi Nasional ya, dari stafnya Badan Gizi Nasional dan ahli gizi dari Seskoal," ujar KSAL.

Terkait rasanya, KSAL mengaku semua menu yang dihidangkan terasa sedap.

Jika tidak sedap, KSAL berkelakar akan mengadu kepada Komandan Seskoal (Danseskoal).

"Enak, kalau enggak enak, saya protesnya sama Danseskoal," ujar dia seraya tertawa dan kembali menikmati makanannya.