IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG.

Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

“Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa.

Dok. Bapanas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Menanggapi permintaan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap mensukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Saat ini, sudah ada 726 SPPG untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/4/2025).

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menargetkan sebanyak 100 ribu rumah subsidi untuk personel Polri dibangun seluruhnya pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Pol Sigit usai prosesi peletakan batu pertama pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat.

“Program ini kita sambut baik dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14 ribu rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak, red.) 100 ribu rumah,” ucapnya yang dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jenderal Pol Sigit mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi ini juga merupakan bagian dari program Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah. Pembangunan ini pun diyakini akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian daerah.

“Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini, tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar pembangunan rumah subsidi bagi personel Korps Bhayangkara itu bisa berjalan sesuai rencana.

“Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berterima kasih kepada Jenderal Pol. Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi.

“Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 rumah itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah.

Dalam program ini, kata dia, pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” ujarnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sementara itu, jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) 300 unit rumah subsidi bagi anggota Polri di Cengkong, Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Selasa (4/3/2025).

Perumahan bersubsidi tersebut bertajuk Ayyasa Presisi Residence.

Seremonial dilaksanakan Ara bersama dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Kalau kita biasanya kan tahunya karpet merah buat investor. Nah, pemerintahan Prabowo ini, karpet merah buat MBR,” jelas Ara dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Ara, pembangunan rumah bagi Polri akan sangat membantu pekerjaannya dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Adapun sebelumnya Ara mengatakan siap melaksanakan pembangunan rumah untuk TNI hingga Polri.

Rencananya, groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah TNI Angkatan Darat (AD) akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Sementara untuk Polri akan digelar pada Maret.

Ara mengungkapkan hal ini saat menghadiri pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Yang kedua juga dari Kepolisian. Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan kapolri. Kita doakan paling lama Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” tutup dia.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat.

Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, peresmian itu ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Jenderal Pol. Sigit.

Dalam sambutannya, jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ucapnya.

Selain itu, program ini juga merupakan bentuk dukungan Polri terhadap visi Astacita Presiden Prabowo terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” ucapnya.

Jenderal Pol. Sigit mengatakan bahwa Polri menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu unit di antaranya akan dibangun di wilayah polda jajaran.

Apabila kebutuhan terus meningkat dan proses pembangunan berjalan lancar, nantinya jumlah tersebut bisa melebihi target awal.

"Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” ujarnya.

Program pembangunan rumah subsidi ini, kata dia, juga didukung dengan berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hingga Juli 2025.

Dengan adanya inisiatif ini, dirinya berharap seluruh personel Polri dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman sekaligus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri. Jenderal Sigit mengatakan rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan Presiden Prabowo mencanangkan program rumah subsidi bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanBapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri," kata Jenderal Sigit di lokasi acara, Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit mengatakan untuk tahap pertama, dilakukan pembangunan 14.500 rumah. Dan targetnya dalam periode 2025 jumlah rumah yang dibangun mencapai 100.000 unit.

"Program ini kita sambut baik, dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14.000 rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak) 100.000 rumah," papar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan pembangunan perumahan akan memberikan banyak dampak bagi perekonomian daerah. Oleh sebab itu dia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai rencana.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Jenderal Sigit.

"Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah," imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. (Sebanyak) 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini," tutur Ara di lokasi.

"Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya 8 juta (ruliah) ke Bawah," tambah Ara.

Ara menyebutkan pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan PPN rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Kemudian Pemerintah juga menggratiskan PBG dan BPHTB.

"Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp 2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis," ujar Ara.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo selaku Kasatgas Bidang Perumahan Polri, hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin groundbreaking serentak rumah subsidi untuk personel Polri dan PNPP di Karawang, Jabar, Selasa (4/3/2025). (dok. Polri)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.