Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Belum lama ini, sempat ada kasus seorang warga yang jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral, dinarasikan penusukan tersebut terjadi karena pembangunan polisi tidur.

Penusukan terjadi diduga karena polisi tidur itu dibuat tanpa izin warga setempat.

Apakah warga bebas membuat polisi tidur di perumahan? Bagaimana aturannya?

Aturan pembuatan polisi tidur tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa alat pengendali pengguna jalan ada uang berupa alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar.

Pada pasal 3 aturan tersebut, alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Nah, alat pembatas kecepatan ini dibagi menjadi speed bump, speed hump, dan speed table. Berikut ini informasinya.

a. Speed Bump

Speed bump ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.

b. Speed Hump

Speed Hump merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.

c. Speed Table

Speed Table ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.

Pada pasal 14 (2) disebutkan bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;
b. gubernur, untuk jalan provinsi;
c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
d. wali kota untuk jalan kota.

Tidak disebutkan secara khusus pembuatan polisi tidur di jalan perumahan harus dilakukan oleh siapa. Meski demikian, menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, untuk pembuatan polisi tidur di jalan komplek perumahan bisa dilakukan asalkan ada izin dari warga setempat dan juga RT.

"Yang jelas kalau di kampung, (polisi tidur) dipasang atas persetujuan warga dulu. Kalau memang ada, RT-nya yang menyetujui," katanya ketika dihubungi detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menuturkan, tidak ada perizinan khusus untuk membuat polisi tidur di kompleks perumahan. Hal itu bisa dilakukan asalkan sudah mendapat izin dari wakil pemerintah di tingkat dasar yaitu RT atau RW.

"Sebenarnya tidak ada perizinan khusus. Umumnya hanya izin RT/RW kalau di jalan kampung atau kompleks," katanya kepada detikProperti.

Akan tetapi, pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan polisi tidur.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun.

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

SUMENEP, KOMPAS.com - Sebanyak 150 siswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sehari sebelumnya sempat dihentikan.

Namun, jumlah siswa yang menerima makan bergizi gratis itu jauh lebih sedikit dari penerima sebelumnya yang mencapai 2.965 siswa, yang tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

Kepada Kompas.com, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman menyampaikan bahwa makan bergizi gratis sempat dihentikan karena ada alat pemasak nasi baru yang sedang diuji coba.

"Kemarin (dihentikan) karena ada barang baru yang harus ditestimoni," kata Kholilur dalam rilisnya kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Kholilur menggarisbawahi bahwa mulai hari ini program makan bergizi gratis sudah kembali beroperasi.

Targetnya, yakni 150 siswa di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Qadar, Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang pada Desember 2024 juga menjadi salah satu sekolah tempat uji coba makan bergizi gratis itu.

Kholilur menyampaikan bahwa pada Rabu (19/2/2025) program makan bergizi gratis akan kembali diproduksi untuk semua siswa yang tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

"Hari Rabu besok akan kembali normal," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah penerima makan bergizi gratis mengatakan bahwa program itu telah dihentikan, terhitung sejak Senin (17/2/2025).

Informasi itu disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, melalui grup WhatsApp yang berisi semua penerima makan bergizi gratis.

Saat dikonfirmasi, Kholilur membenarkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan karena ada kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, Kholilur tidak merinci apa kendala teknis yang dikatakannya sudah terjadi sejak satu pekan terakhir selama MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" yang digelar di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) berlangsung cukup panas.

Aksi yang dimulai sejak pukul 15.00-20.25 WIB ini terus memborbardir pemerintah dengan berbagai kritikan pedas terhadap keputusan yang diputuskan selama ini.

Kritikan ini terus menggema di sepanjang aksi, menunjukkan kegelisahan massa terhadap pemerintahan saat ini.

Tak hanya kritikan secara verbal, kalimat protes juga tertuang di berbagai spanduk yang dibawa oleh para mahasiswa. Poster nyeleneh dengan desain “nakal” dan kalimat tegas juga terpampang.

Salah satu spanduk yang dibuat berisikan “Prabowo Puas, Kami Lemas” dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.

Sedangkan beberapa spanduk lainnya bertuliskan “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”, “Anaknya makan gratis, ortunya di-PHK”, “Will Prabowo come to save us?”, “#KrisisIklimKrisisDemokrasi”, dan “Kabinet Gemoy berulah lagi”.

Beberapa isu yang massa aksi bahas dalam unjuk rasa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut:

Program makan bergizi gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang naik daun sejak awal Januari 2025 ini menjadi topik terhangat yang dikritisi massa aksi Indonesia Gelap.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2024, Iqbal Cheisa Wiguna menilai realisasi program MBG tidak tepat sasaran.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Tujuan awalnya, program ini dimaksudkan mengurangi angka stunting sekaligus langkah dalam meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, kata Iqbal, visi itu justru tidak terlihat dalam fakta di lapangannya meski pelaksanaan program MBG baru berlangsung sebulan lebih dan masih ada evaluasi.

Salah satu hal yang menjadi kritikan dalam program tersebut adalah dugaan murid-murid yang keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Kritikan mahasiswa lainnya juga menggema pada toa dari mobil komando pertama yang tiba di depan Patung Kuda.

Salah seorang orator dari Ketua BEM Universitas Muhammadiyah mengeluhkan keresahannya tentang pendidikan yang ikut terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami enggak perlu makan yang kenyang oleh MBG (makan bergizi gratis)!" teriak Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta di hadapan massa aksi, Senin.

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan.

"Kami butuh pendidikan untuk menata bangsa ke depannya. Kami tidak butuh perut yang kenyang, pendidikan sangat penting!" ujarnya.

Selain itu, ia sempat menyinggung beasiswa kuliah yang ikut terusik dan berpotensi membuat ratusan ribu penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah sebagaimana semestinya.

Efisiensi anggaran

Saat langit semakin sore, kritikan massa aksi semakin memanas hingga membakar para semangat demonstran sekalipun gerimis terus mengguyur.

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.

Pengertian efisiensi seolah tidak sejalan dengan realitas yang pemerintah terapkan, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Efisisiensi-efisiensi, pendidikan dipotong, tapi melantik staf khusus dari influencer,” kata Satria dalam orasinya, merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Sorakan dari massa aksi lantas menyambut tanda sepakat pada orasi Satria.

Selain itu, Satria juga menyinggung agenda retret untuk para kepala daerah terpilih, yang direncanakan digelar pada akhir Februari 2025 mendatang.

“Efisiensi-efisiensi, tapi melakukan retreat pelatihan militer di Tidar untuk kepala daerah,” ungkap Satria.

Berbagai orasi kritikan terus terdengar bergiliran. Di penghujung aksi, mereka menuntut sebanyak 13 tuntutan untuk lekas dipenuhi atau dipertimbangkan.

Namun, hingga massa aksi bubar pada 20.25 WIB, tidak ada petinggi pemerintah yang menemui mereka untuk berdialog.

JAKARTA, investor.id – PT Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan mengatakan selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada tahun ini perusahaan berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektar. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektar secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi (Hirwandi Gafar, Direktur BTN) saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Perumahan Pondok Taktakan Indah telah dikunjungi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan jajaran direksi BTN pada 12 Desember 2024.

Saat itu, Menteri PKP memuji kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan di Perumahan Pondok Taktakan Indah. Dia mengaku senang dan berpesan agar pengembang perumahan ini terus memproduksi rumah dengan menjaga kualitas terbaik dan terjangkau bagi masyarakat.

Berkat kualitas yang dikembangkan, Perumahan Pondok Taktakan Indah berhasil meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai Perumahan Subsidi dengan Inovasi Terbaik atau Best Innovative Subsidized Housing Project.

Penghargaan ini diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) BTN ke-75. BTN Awards 2025 berlangsung di JICC Jakarta, Sabtu (15/2). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan.

BTN Awards 2025 diberikan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompetensi.

Dalam kesempatan tersebut, M. Ridwan menyampaikan syukur atas pencapaian yang diraih proyek Perumahan Pondok Taktakan Indah. Anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” ungkap Ridwan.

Disebutkan, selama ini dalam pengembangan Perumahan Pondok Taktakan Indah pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Menurut Ridwan, hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” tegasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Seorang pria berinisial D di Klapanunggal, Kabupaten Bogor terluka usai ditikam. Korban dibacok karena persoalan pembuatan 'polisi tidur' dalam kompleks perumahan.

Aksi penusukan ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Dalam video viral terlihat aksi penusukan terjadi pada malam hari di komplek perumahan.

Dalam video viral, terlihat diduga pelaku, pria berbaju putih beberapa kali menghunuskan pisau ke arah korban. Warga yang berada di lokasi tampak berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku terus menyerang korban.

Korban tampak tersungkur karena diduga terkena tusukan senjata pelaku. Kejadian itu berhasil dilerai warga.

Dalam video viral itu juga memperlihatkan momen sejumlah pria terlibat cekcok mulut. Pria-pria dalam video itu tampak sedang berkumpul membicarakan suatu masalah.

"Tenang aja, kita pengurus semua di sini," kata seseorang dalam video seperti dilihat detikcom, Senin (17/2/2025).

Penjelasan Sekdes

Sekertaris Desa Cikahuripan Encin menjelaskan, peristiwa penusukan dalam video viral terjadi di dalam kawasan perumahan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal. Ia menyebut, penusukan dipicu masalah pembangunan 'polisi tidur'.

"Masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT, koordinasi lah," kata Encin dihubungi detikcom, Senin (17/2/2025).

"Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ. Di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri, mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan terkait kejadian itu. Saat ini polisi masih menyelidiki kejadian itu.

"Laporan penusukannya ada, untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan, untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Silfi.

Silfi menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pekutatan resmi diluncurkan dengan menyediakan makanan bergizi untuk 983 siswa di delapan sekolah. Dapur sehat di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu saat ini masih menggunakan wadah plastik.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan saat ini sudah ada dua dapur sehat di Jembrana, termasuk di Pekutatan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Prabu sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jembrana sudah memiliki dua dapur sehat, selain di wilayah kota, kini ada juga di Kecamatan Pekutatan oleh Yayasan Pelita Prabu. Hari ini sudah launching di delapan sekolah," ungkap Anom saat dikonfirmasi detikBali, Senin (17/2/2025).

Dapur sehat di Pekutatan berlokasi di sebelah Kantor Desa Pekutatan dan mendapatkan izin untuk menyediakan 1.000 porsi makanan. Namun, saat ini baru melayani 983 siswa.

"Izin diberikan bertahap sesuai rekomendasi dari BGN," jelas Anom.

Untuk distribusi makanan, sementara ini Yayasan Pelita Prabu menggunakan wadah plastik karena ompreng stainless atau wadah makanan berbaham stainless masih dalam proses pemesanan.

"Informasinya masih dalam perjalanan. Secara teknis, penggunaan cup plastik ini hanya boleh selama lima hari dan harus diganti dengan yang baru," kata Anom.

Selain itu, Anom juga menyampaikan Disdikpora akan mengevaluasi menu makanan yang disajikan. "Tadi belum ada susu, kami masih menunggu informasi. Kami juga akan mengevaluasi menu," imbuhnya.

Terkait dapur sehat di wilayah Negara, Anom mengaku dapat masukan terkait alergi siswa terhadap makanan tertentu.

"Nantinya yayasan dan BGN akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hal ini," tandas Anom.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Warga salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor dinarasikan ditusuk gegara membuat 'polisi tidur'. Kabar ini viral di media sosial.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri membenarkan terkait laporan penusukan, namun terkait penyebab pihaknya masih menyelidiki kebenarannya.

"Untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Adi ketika dimintai konfirmasi, Senin (17/2/2025).

Ia menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

"Cek TKP sudah (dilakukan) tadi malam, saat ini masih proses memeriksa saksi-saksi, mencari identitas pelaku. Selanjutnya langkah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus yang sudah dilaporkan ini," kata Silfi.

Silfi mengatakan korban mengalami luka di bagian belakang akibat penusukan tersebut. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit.

"(Terluka) bagian belakang badan. Lengkapnya nanti menunggu hasil visum dokter. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, karena korbannya belum dimintai keterangan, masih di RS," imbuhnya.

Gara-gara 'Polisi Tidur'?

Dihubungi terpisah, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan 'polisi tidur'.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep, Madura tidak dihentikan namun hanya diliburkan.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi di wilayah tersebut akan kembali dilaksanakan pada Selasa (18/2).

"Libur sehari, besok jalan. Tidak ada (pemberhentian)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/2).

Terkait dengan alasan pelaksanaan makan bergizi yang libur sehari pada hari ini, Dadan enggan menjelaskan dengan detail. Menurutnya, hanya masalah teknis saja.

"(Alasan libur) Teknis saja," kata dia.

Sebelumnya, keputusan pemberhentian makan bergizi gratis sementara ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Terkait kebingungan para wali murid, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberitahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," pungkas Didik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Dadan usai ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran dipakai untuk membiayai MBG.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Ditanya apakah Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran itu sudah digunakan, Dadan pun memastikannya.

Menurut dia, puluhan triliun rupiah hasil efisiensi anggaran itu memang dipakai untuk membiayai program MBG.

"(Dipakai) untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat," ucapnya.

Dadan menyatakan bahwa target total penerima manfaat MBG sejauh ini 82,9 juta orang.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program MBG.

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.