Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP.

"Malam ini Pak Basuki meminta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini, sehingga kita mulai besok sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semua ini bertujuan mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan bahwa Pak Basuki telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP.

"Nanti kita mendapatkan pengarahan juga dari Pak Basuki, karena beliau juga sudah membuat kajian dengan tim tentang pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.

Menurut Fahri, dalam kajian tersebut kemungkinan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan tersebut.

"Tetapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para jajaran Menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10).

Prabowo melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, dengan terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kususmastuti.

Sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Menteri PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi wakil menteri perumahan.

Pengangkatan diumumkan Prabowo Minggu (20/10) malam.

Lantas siapa sebenarnya Fahri Hamzah, kenapa Prabowo mempercayainya menjadi wakil menteri perumahan rakyat?

Fahri Hamzah merupakan salah satu aktivis pergerakan di masa orde baru. Ia mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir pada awal 1998.

Ia adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ia kerap terlibat aksi guna menurunkan rezim Soeharto.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat.

Ia kemudian terpilih menjadi staf ahli MPR periode 1999-2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.

Ia lalu terpilih sebagai DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia terpilih sebagai wakil ketua komisi III yang membidangi hukum.Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar. Pada Mei 2013, Fahri dikembalikan ke Komisi III.

Pada 2011, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Fahri terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Namun pada 2016, Fahri yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai.

Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Fahri kemudian membentuk Partai Gelora pada 2019. Ia mengatakan pembentukan Partai Gelora merupakan permintaan dari para anggota Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasinya bersama mantan Presiden PKS Anis Matta.

Pada Pilpres 2024, Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Fahri Hamzah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia akan mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan pengadaan rumah bagi masyarakat.

Fahri dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029. Prabowo pun mendiktekan sumpah dan janji para wakil menteri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Fahri di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan itu, Fahri terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam. Ia juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi berwarna biru.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992. Semasa kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis.

Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Dua tahun kemudian, Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004 bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan kariernya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi.

Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS pada tahun 2016. Alasannya, Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Sebagai informasi, Prabowo mengumumkan Fahri sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Merdeka pada Minggu (20/10) malam. Setelah dilantik, Fahri dijadwalkan akan melakukan Serah Terima Jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malam nanti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Video: Para Wakil Menteri Prabowo Merapat ke Istana Negara Jelang Pelantikan

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Merah Putih. Fahri mengungkap, saat pelantikan siang tadi, dia dibisiki oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan Prabowo membisikkan terkait mandat pembangunan 3 juta rumah per tahun. Menurutnya, Prabowo mengingatkan bahwa program itu pekerjaan yang berat.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan kepada saya 'berat loh itu 3 juta (rumah)'. Jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," kata Fahri saat menghadiri upacara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan pembangunan 3 juta rumah itu hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan swasta.

"Tiga juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan," ucapnya.

Menurut Fahri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dibentuk ini akan berfokus menyelesaikan dua hal, yaitu menyelesaikan 13 juta backlog perumahan dan 26 juta perumahan tidak layak huni di Indonesia.

"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH," ujarnya.

Namun Fahri mengatakan kementerian ini masih akan meneruskan pasar perumahan. Ia juga akan menyiapkan skema subsidi dan keuangan agar rakyat dapat mendapatkan fasilitas perumahan.

"Tapi bahwa pasar perumahan itu adalah industri yang sudah berjalan dengan sangat dinamis ya tentu harus diteruskan," kata Fahri.

"Pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," imbuhnya.

Simak: Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).

Usai resmi dilantik, Fahri menyebut akan fokus merealisasikan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, program Prabowo sebagai presiden itu akan jalan berbarengan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perumahan.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi tumbuh pesatnya industri perumahan di satu sisi, di sisi lain yang penting menuntaskan mandat membangun tiga juta rumah per tahun," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri melanjutkan, target 3 juta rumah Prabowo itu nantinya meliputi 1 juta rumah di wilayah perkotaan dan 2 juta di kawasan desa.

Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut kementerian yang juga dipimpin olehnya itu tidak berfokus untuk membangun perumahan, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri.

"Prinsipnya negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang bangun ruah," katanya.

Menurut Fahri, program 2 juta rumah Prabowo di daerah nantinya diprioritaskan untuk kontraktor kecil.

"Yang di daerah dipriroritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta [rumah] mau luar negeri [atau] dalam negeri yang besar-besar silakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waktum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri nantinya bakal dipimpin oleh politikus Gerindra Maruarar Sirait.

Malang melintang dalam perpolitikan di tanah air, Fahri Hamzah awalnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 10 November 1971 ini bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS pada 2003-2005.

Membawa bendera PKS, Fahri Hamzah juga diketahui tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pemegang gelar Magister Ilmu Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) ini bakan pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

Namun, Fahri Hamzah akhirnya dipecat oleh PKS karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Tidak terima, Fahri Hamzah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri, tetapi PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tingkat banding, PKS kembali kalah sehingga PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 28 Juni 2018.

Kemudian, pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan PKS.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri Hamzah dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Diberitakan Kompas.com, Presiden PKS ketika itu, Sohibul Imam menyatakan bahwa PKS mengajukan PK terkait ganti rugi sebesar Rp 30 miliar tersebut.

Hasilnya, pada 25 November 2020, MA mengabulkan PK yang diajukan PKS sehingga menggugurkan kewajiban partai membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah.

Kemudian, pada pada 28 Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama eks Presiden PKS Anis Matta mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Namun, perjuangan Anis Matta dan Fahri Hamzah membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Sebab, Gelora belum mampu lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, Partai Gelora tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Harta kekayaan

Tiga kali menjadi anggota DPR, berapa harta kekayaan Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Fahri Hamzah memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.582.876.506 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal pelaporan 1 Agustus 2014.

Hanya saja, tidak diketahui detail berapa bidang tanah atau berapa unit kendaraan yang dimiliki Fahri Hamzah dalam LHKPN sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut.

Sebab, LHKPN milik Fahri Hamzah tersebut tidak bisa diunduh atau dilihat detailnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, mengungkap pesan dari mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki, menurut Fahri, meminta pejabat kementerian ini langsung bekerja.

"Malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini," kata Fahri seusai acara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan besok akan dilakukan koordinasi terkait pembagian tugas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik.

"Mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk apa namanya, pembagian tugas ya antara PU dan PR ya," ucap Fahri.

"Semua ini adalah untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Waketum Partai Gelora ini mengatakan nanti akan menerima penjelasan kajian tim mengenai pemisahan kementerian tersebut. Namun Fahri belum mengetahui nantinya akan berkantor di mana.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," ujarnya.

Adapun untuk program Kementerian Perumahan adalah pembangunan 2 juta rumah desa dan 1 juta rumah di kota. Program ini akan difokuskan untuk memenuhi kekurangan 13 juta rumah dan 26 juta perumahan tidak layak huni.

"Dua juta di desa dan satu juta di pusat ya. Anggarannya belum terlalu detail tetapi kementerian keuangan yang lalu sudah mengakomodir," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut bakal menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun dari Presiden Prabowo Subianto.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Yang lebih penting adalah menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun, 1 juta di kota dan 2 juta di desa," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri menuturkan, pada prinsipnya, pemerintah tidak membangun tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk merealisasikan.

Kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar maupun luar negeri.

"Jadi (untuk) semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ungkap dia.

Negara, kata Fahri, hanya menciptakan iklimnya, alias bukan menjadi kontraktor pembangunan rumah.

"Tapi menciptakan suasana bagi industri dan bisnis perumahan dengan skala-skala yang ada. Mandatnya yang utama itu. Tapi Tapera SWM, BTN perbankan, secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu. Ini yang lagi kita tuntaskan," jelas Fahri.

Sebelumnya diberitakan, program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Merdeka.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah memiliki sepak terjang yang cukup panjang di dunia politik. Simak informasinya berikut ini.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Karier Politik

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, pada 2016 Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri dituding tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Meski demikian, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Fahri Hamzah ditunjuk mendampingi Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lantas, siapakah Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971.

Ia merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lulusan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa.

Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Fahri Hamzah juga merupakan lulusan Magister Ilmu Kebijakan Publik UI.

Kemudian, mantan aktivis 1998 ini mulai masuk lembaga legislatif pada tahun 2004 melalui PKS, di mana ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB.

Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM itu pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII.

Lalu pada periode 2014-2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun pada 2016, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS karena adanya konflik internal.

Selepas dari PKS, singkatnya pada Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan para inisiator lainnya mendirikan Partai Gelora. Ia kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.