LEBAK, iNewsLebak.id - Gubernur Banten, Andra Soni, mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak akan dimulai pada akhir tahun 2025.

Program ini ditujukan untuk pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kami berharap masyarakat bersabar dan pasti program prioritas Presiden Prabowo Subianto diluncurkan di Lebak," kata Andra Soni saat mengunjungi kantor Sekretariat Pemkab Lebak, Kamis (6/3/2025).

Andra Soni menekankan pentingnya program ini sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu.

“InsyaAllah menjelang akhir 2025, janji Pak Prabowo akan terlaksana. Pelajar, ibu hamil, dan balita di Lebak akan mendapatkan haknya untuk memperoleh Makan Bergizi Gratis," sambungnya.

Program MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada sekitar 225.055 siswa di Lebak, termasuk 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa SD, dan 50.232 siswa SMP. Selain itu, ibu hamil dan menyusui juga akan mendapatkan manfaat dari program ini.

Pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan program tidak akan membebani anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, sesuai dengan arahan Presiden.

Dalam upaya mendukung program ini, Pemkab Lebak telah menganggarkan Rp10 miliar dari Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Anggaran tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi para penerima manfaat dan menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Andra Soni menegaskan bahwa masyarakat harus bersabar menunggu realisasi program ini, yang diharapkan dapat dilaksanakan menjelang akhir 2025.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten akan mendukung peningkatan SDM melalui program sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan sekolah swasta di wilayah tersebut.

Kami mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini dengan kebijakan sekolah gratis untuk masyarakat Banten," tuturnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak, Maman Suryaman, mengungkapkan harapan agar program MBG segera direalisasikan karena daerah lain sudah mulai menerapkannya.

Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," tutupnya.

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi dan stunting di Kabupaten Lebak serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak. Program ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Editor : Imam Rachmawan

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pihaknya mendukung segala langkah dan upaya agar masyarakat indonesia lebih sehat dan memiliki literasi kesehatan yang baik. Salah satunya, program makan bergizi gratis yang berkualitas dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat'.

"Kami Fraksi Partai Demokrat dan teman-teman di Komisi IX sungguh 'concern' (memberi perhatian) dan mendukung agar masyarakat di Indonesia lebih sehat dan cukup literasi kesehatannya. Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Ibas menyampaikan anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar namun akan juga memberikan dampak besar. Stimulus pemerintah yang menjangkau 3 juta penerima manfaat dengan target hingga 82,9 juta orang hingga September 2025 dengan anggaran Rp 171 T.

"Besar.. Sangat besar," kata Ibas.

"Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia tidaklah ada artinya, jika pada akhirnya mereka jualah yang akan melanjutkan kehidupan ini. Setuju ya?," sambungnya.

Ucapan Ibas pun yang langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta. Sehingga Ibas mendorong, agar para dokter, para ahli, para influencer dapat aktif terus mengawal program makan bergizi gratis ini.

"Jadi saya berharap, dokter-dokter muda, para influencer kesehatan dan atau yang tergabung dalam ekosistem kesehatan ini bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan agar validasi data penerima sesuai. Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang," ungkap Ibas.

Lebih lanjut, menurut Ibas, kunci keberlanjutan di sektor kesehatan adalah pendidikan, sehingga ia berharap, para individu yang bekerja di bidang kesehatan juga menjadi terdepan, tercepat, dan terluas dalam menyebarkan edukasi 'Parenting Cerdas'.

"Misalkan mendidik dengan Parenting 5.0, membangun generasi emas di era smart society. Yang kualitas hidup tinggi seperti di Denmark, Swedia dan, Swiss," kata Ibas.

"Atau bisa juga seperti di Jepang dengan angka harapan hidup yang tinggi, 85 tahun," sambungnya.

Ibas juga menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek peningkatan pengawasan dan penindakan, aspek perlindungan konsumen, regulasi dan penegakan hukum dunia kesehatan dan gizi, pemberian edukasi pelatihan dalam memilih produk, mematuhi protokol penggunaan bahan-bahan sesuai, hingga menjaga komitmen serta sumpah kedokteran. Di akhir acara, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, demi menggapai masa depan yang lebih baik.

"Kita Bisa! Demi Indonesia kini dan nanti, sebagai inspirasi antar generasi, " kata Ibas.

Senada, salah satu peserta yang merupakan seorang konten kreator ahli gizi Putri MJ menyampaikan harapannya agar program perbaikan gizi dilengkapi secara konstruktif. Ia berharap program-program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat dilengkapi dengan edukasi, jelas, dan berkelanjutan.

"Sehingga masyarakat merasa berpartisipasi pada kesehatan Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kediri, Rabu, 26 Februari 2025. Acara yang digelar di Pare’s Resto Kediri ini dihadiri sekitar 300 peserta dan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi serta kesejahteraan masyarakat.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sosialisasi di Kediri dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, serta perwakilan BGN, Meida Octarina.

Heru Tjahjono menjelaskan bahwa Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan. 

“Program ini merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang memadai. Di Kabupaten Kediri, program ini telah dimulai pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Heru.

Program MBG di Kediri dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan menyediakan 3.101 porsi per hari di 27 sekolah. Salah satunya adalah SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu. 

“Tahap awal melibatkan 54 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu yang disediakan terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka dengan nilai Rp10.000 per porsi. Namun, susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna belum termasuk dalam menu saat ini,” jelas Heru.

Meski telah berjalan, program ini masih menghadapi beberapa kendala. Heru mengungkapkan bahwa dari tiga dapur SPPG yang direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul, hanya satu dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh. 

“Dua dapur lainnya masih tertunda akibat kendala administratif dan teknis. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan izin agar program ini dapat berjalan optimal,” harapnya.

Badan Gizi Nasional sebagai pengelola program MBG telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku. 

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas dan mendukung perekonomian lokal,” tambah Meida Octarina dari BGN.

Dukungan Anggaran dan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri turut mendukung program ini dengan mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD. Meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi, dukungan ini dinilai penting untuk keberlanjutan program. 

“TNI juga berperan sebagai pendamping teknis, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan,” ujar Heru.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. 

Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kediri dan wilayah lainnya di Indonesia.

Editor : Ali Masduki

Lebak (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak dimulai akhir tahun 2025 untuk sasaran pelajar sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Kami berharap masyarakat bersabar dan pasti program prioritas Presiden Prabowo Subianto diluncurkan di Lebak," kata Andra Soni saat mengunjungi kantor Sekretariat Pemkab Lebak, Kamis.

Pihaknya menjamin bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak akan membebani anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis di Lebak akan menyasar seluruh siswa dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu.

"InsyaAllah menjelang akhir 2025, janji Pak Prabowo akan terlaksana. Pelajar, ibu hamil, dan balita di Lebak akan mendapatkan haknya untuk memperoleh Makan Bergizi Gratis," kata Andra Soni.

Pemprov Banten juga mendukung peningkatan SDM dengan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta di wilayahnya.

"Kami mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini dengan kebijakan sekolah gratis untuk masyarakat Banten," katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak Maman Suryaman mengatakan sasaran pelajar yang mendapatkan program MBG tercatat sebanyak 225.055 orang terdiri dari 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa Sekolah Dasar (SD) dan 50.232 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitu juga untuk ibu menyusui dengan ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi.

"Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," kata dia menjelaskan.

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menghadiri sidang paripurna sertijab Bupati-Wakil Bupati Jember di gedung DPRD Jember. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah meminta Pemkab Jember menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada dasarnya program makan bergizi itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak, lansia dan juga ibu hamil," kata Khofifah, Kamis (6/3/2025).

Khofifah mengatakan MBG merupakan program prioritas nasional yang harus disukseskan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Jatim. Mengingat, program ini juga menjadi penopang visi misi Bupati Jember yang ingin meningkatkan SDM unggul.

"Untuk mendorong terciptanya SDM, salah satu yang dicanangkan Pak Presiden dan Wakil Presiden yang pertama adalah MBG," ujarnya.

Khofifah menambahkan program itu bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak saja, melainkan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jember.

Khofifah juga berpesan kepada Bupati Jember, agar dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus linier dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN sudah selesai, tetapi RPJMD Provinsi masih belum. Kami ditarget 6 bulan menyelesaikan itu, kalau setelah selesai RPJMD Provinsi bisa jadi acuan RPJMD Kabupaten," terangnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan bahwa pihaknya memastikan akan menyukseskan MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena MBG adalah program pengungkit ekonomi, apalagi Jember penduduknya banyak. Pasti jumlah dapur sehatnya banyak dibandingkan kabupaten lain," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu juga berencana membangun dapur sehat untuk disewakan ke Badan Gizi Nasional (BGN), supaya ada tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember.

"Itu nanti akan menjadi tambahan PAD bagi kami, karena anggaran MBG ditanggung penuh oleh pemerintah pusat," tandasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden.

Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes.

Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri.

"Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun.

Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota.

Kepala Badan Gizi Sambangi KPK

Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program.

Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025.

Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN.

Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bimbingan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar, Rabu (5/3).

"Kami diterima oleh pimpinan KPK, dipimpin oleh pak ketua dan para wakil, pak sekjen, kemudian kedeputian pencegahan dan kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus untuk memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi," ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Karena seperti yang sudah diketahui bahwa program makan bergizi gratis selain program utama juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan dari berbagai pihak termasuk KPK," imbuhnya.

Ia mengaku mendapat arahan dari KPK supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya, kemudian kami disarankan juga menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," imbuhnya.

Kata Dadan, dalam pertemuan itu juga ada tawaran agar ada sumber daya manusia dari KPK di internal BGN. Ia menyambut baik tawaran tersebut.

"Insya Allah nanti kami akan akomodasi dan tindaklanjuti, dan kemudian secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan pihaknya mengingatkan agar anggaran untuk program makan bergizi gratis dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. KPK, kata Cahya, serius mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Kedeputian pencegahan juga akan melakukan pengecekan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian juga dari kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN," kata Cahya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Dadan berharap KPK membantu BGN secara langsung menyediakan SDM untuk terlibat dalam program yang ada. Dia berjanji membuka lebar pintu jika pihak KPK ingin melakukan pengawasan.

"Kemudian, pihak KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki oleh KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi," tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan pimpinan KPK berpesan agar anggaran yang ada digunakan secara baik. Dia mengatakan Kedeputian Pencegahan KPK akan melalukan pengecekan program tersebut.

"Tadi dari Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.