BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta bertanggung jawab membuatkan jembatan baru bagi warga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence, Andri Jana, merespons polemik rencana pembongkaran jembatan yang mengancam penghuni terisolir.

"Iya Pak Gubernur yang (harusnya) bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, merusak, dan harusnya memperbaiki," kata Andri di Kantor Desa Sriamur, Senin (21/4/2025).

Adapun jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence berdiri di atas sebuah saluran air di Jalan Kong Isah yang tengah dinormalisasi oleh Dedi Mulyadi.

Jembatan tersebut bakal dibongkar karena diduga spesifikasi bangunannya melanggar.

Sebagai perbandingan, lebar saluran air sekitar 15 meter, sementara lebar gorong-gorong jembatan tersebut tak sampai dua meter.

Andri menyatakan, program normalisasi dicetuskan oleh Dedi Mulyadi, sehingga menurutnya, Pemprov Jawa Barat yang harus bertanggung jawab.

Dia menekankan, program normalisasi tersebut jangan sampai merugikan hak masyarakat.

"Itu program baik, tapi jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat umum. Kenapa? Itu akses masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Aan Heryadi menyatakan, pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan baru.

"Untuk pembangunan jembatan baru diserahkan kepada developer, karena developer kan pengakuannya dulu juga membangun jembatan tersebut," tegas Aan di Kantor Desa Sriamur.

Aan mengungkapkan, total terdapat 10 jembatan di Jalan Kong Isah yang segera dibongkar.

Dari seluruh bangunan, hanya jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence yang masih tarik ulur. Penyebabnya, jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga setempat.

"Kalau dibongkar sekarang kelihatannya masyarakat sudah tidak bisa akan melaksanakan kegiatan sehari-hari, ke sekolah, ke kantor dan sebagainya," kata Aan.

Aan pun berjanji akan melaporkan persoalan ini ke pimpinannya, dengan tembusan ke Dedi Mulyadi.

"Ini jadi pertimbangan utama kami, nanti bagaimana solusinya dari Pak Gubernur, apakah nanti ada kebijakan dari beliau atau memang tetap harus dibongkar," imbuh dia.

Sebelumnya, 38 keluarga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas SDA Jawa Barat dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga sangat terganggu apabila jembatan dibongkar. Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan. Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Multilateral Development Bank (MDB) akan menjalin kerja sama kemitraan dalam rangka pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah telah melakukan pertemuan dengan MDB yakni World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IsDB) dan The Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia pada Senin (21/4/2025) di Jakarta.

Fahri mengatakan, pertemuan ini merupakan inisiasi awal untuk kerja sama kemitraan Indonesia dengan MDB dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masing-masing sektor dalam bidang perumahan akan difokuskan kepada masing-masing perwakilan Development Bank seperti World Bank yang akan berfokus pada peningkatan penataan kawasan kumuh dan perbaikan rumah di perkotaan serta kawasan pesisir," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Sedangkan untuk AIIB akan berfokus pada pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di perdesaan.

Sementara untuk pengembangan hunian vertikal di perkotaan akan bermitra dengan IsDB, dan untuk pengembangan bangunan hijau akan bermitra dengan ADB.

"Kalau sudah sepakat dengan konsep kemitraan ini maka dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya untuk finalisasi dokumen rencana perjanjian kemitraan antara Indonesia-MDB dalam Program 3 Juta Rumah," pungkas Fahri.

Hadir dalam pertemuan tersebut Urban Specialist dari World Bank Anangga Wirasatya, Senior Urban Development Specialist World Bank Luis Triveño, Senior Investment Officer AIIB Dani, Project Management Specialist Annisa Pratiwi, Country Operations Head ADB Country Operations Head.

Purwakarta: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 10.775 unit rumah di daerah tersebut masih berkategori rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta Ofi Sofyan Gumelar di Purwakarta, Senin mengatakan ribuan rutilahu itu tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Purwakarta.

Seiring dengan masih tingginya jumlah rutilahu di wilayah Purwakarta, kata dia, pihaknya akan memfokuskan penanganan rutilahu. Hal itu digulirkan sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, sesuai dengan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta, hingga saat ini masih terdapat 10.775 unit rutilahu. Untuk menuntaskan rutilahu, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar.

Penanganan rutilahu di wilayah Purwakarta akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini akan dilakukan perbaikan sebanyak 278 unit dengan alokasi sebesar Rp40 juta per unit.

"Penanganan rutilahu tahun ini, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada 2024, yang kita perbaiki hanya 85 unit," katanya.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan rutilahu bersumber dari APBD Purwakarta. Anggarannya mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, untuk biaya pembangunannya juga mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya yang diperbaiki sebanyak 85 unit dengan biaya sebesar Rp 20 juta per unit, tahun ini anggaran per unitnya mencapai Rp40 juta.

Sementara itu, sepanjang tahun 2024, sebanyak 85 unit rumah warga tidak mampu dibangun menjadi rumah layak huni.

Begitu pula pada 2025, pihaknya optimistis akan terealisasi sesuai target. Sehingga, sampai akhir Desember 2025, ada 278 unit rumah warga yang dibangun dan menjadi rumah layak huni.

(KIE)

Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang

Majalengka (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

"Kalau angka (stunting) kan pasti nanti melihat survei ya, tetapi minimal begini, orang tua yang ditanya setelah dapat MBG ini, apakah (anaknya) ada kenaikan (berat badan)? Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang," kata Mendukbangga saat berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Ia juga berpesan kepada seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia agar memantau distribusi MBG, juga mengedukasi masyarakat agar makanan yang dibagikan benar-benar sampai ke penerima sesuai dengan data.

"Kita kan keliling nih, mendistribusikan, setelah itu kan enggak mungkin saya tunggu sampai habis. Nah untuk itu TPK sebagai perpanjangan tangan perlu ikut memastikan, setelah makanan datang apakah benar-benar dimakan ibu hamil atau anaknya. Jangan sampai dimakan suami atau neneknya misal, itu yang perlu kita edukasi," papar Mendukbangga.

Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi serta pengecekan secara berkala di lapangan untuk mengukur jarak dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) ke rumah-rumah para penerima sasaran sekaligus menentukan berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengganti transportasi TPK.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan, kita punya TPK yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," ujar Mendukbangga.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Ardiansjah Dara Sjahruddin menyampaikan pentingnya ibu hamil menerapkan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah munculnya diabetes selama kehamilan.

Dalam acara diskusi yang diikuti dari Jakarta pada Senin, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes, FICS, FESICOG mengatakan, pendapat bahwa ibu hamil harus menambah porsi makan menjadi dua kali lipat dari porsi normal untuk mendukung pertumbuhan janin tidak lah tepat.

"Makan dua porsi itu tidak tepat, yang tepat adalah menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang," kata dokter yang tergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) itu.

"Dan setiap orang berbeda, itulah gunanya kontrol ke dokter," ia menambahkan.

Ia menyampaikan bahwa diabetes berpeluang terjadi pada ibu hamil yang tidak menerapkan pola makan sehat, termasuk pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes dalam keluarga.

Menurut dia, penerapan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan kenaikan berat badan signifikan pada ibu hamil dan kondisi yang demikian dapat memicu munculnya diabetes.

"Kalau sampai berat badan berlebihan, biasanya ada potensi kencing manis (diabetes), kalau ibunya sudah kencing manis, bisa terjadi kematian janin di dalam rahim," kata dokter Dara.

Oleh karena itu, ibu hamil harus memperhatikan pola makan dan asupan gizi untuk mencegah munculnya masalah kesehatan.

Dokter Dara menganjurkan ibu hamil menerapkan pola makan dengan nutrisi seimbang, mengonsumsi beragam makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan serat serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral.

Menurut dia, ibu hamil sebaiknya mengonsumsi lebih banyak makanan sumber protein, yang disebut sebagai zat pembangun.

Protein dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, penting untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janin.

"Kalau kita makan satu piring, itu bisa disiapkan 50 persennya terdiri dari protein, 25 persennya karbohidrat, lalu 25 persennya serat," kata dokter Dara.

Ia juga menganjurkan ibu hamil untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro, termasuk asam folat, zat besi, kalsium, dan macam-macam vitamin.

Ibu hamil bisa berkonsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi perihal pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro sesuai dengan usia kehamilan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat sasaran.

"Memang di sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita, karena tugas kementerian kita tiga, yakni mendata di sekeliling Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada titik enam km sekitarnya," ujarnya saat mengunjungi SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, ada berapa MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita karena itu penting. "Jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru enggak makan, yang makan malah orang lain," katanya.

Ia menjelaskan, sasaran MBG di Majalengka secara keseluruhan berjumlah 3.294 orang, di mana 10 persen (sekitar 329 orang) merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pendataan untuk memastikan sasaran tersebut sesuai.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan. Kita punya TPK yang selama ini bertugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," kata dia.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengemukakan pentingnya MBG untuk menekan angka stunting di Majalengka, yang saat ini prevalensinya masih tinggi, yakni 21 persen.

"Saya berharap semoga program yang menyentuh masyarakat ini bisa menekan angka stunting, apalagi di tahun 2030, kita ingin nol stunting. Hari ini kita masih tinggi, 21 persen, maka kami sangat berharap dengan program ini, angka stunting bisa turun," tuturnya.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit bagi para konsumen perumahan, terutama perumahan mewah, modern dan berkonsep urban living. Tren gaya hidup yang semakin modern membuat pengembang pun kian percaya diri mengembangkan hunian mewah di kawasan ini.

Pengembang Jagakarsa Signature, PT Mentari Timur Properti menggarap sebuah hunian townhouse mewah yang terdiri dari 3 lantai. CEO Jagakarsa Signature, Rieky Gunawan mengatakan, konsep hunian luxury living di Jagakarsa ini akan mengincar keluarga muda dan para pekerja.

"Kami menghadirkan rumah dengan konsep modern luxury yang tetap homey, karena setiap sudut dirancang dengan pemikiran fungsi dan kenyamanan. Target kami adalah keluarga muda dan profesional yang mencari hunian di kawasan strategis seperti Jagakarsa yang aksesnya sangat mudah dari dan ke CBD Sudirman," kata Rieky dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Pemilihan lokasi Jagakarsa, menurut Rieky, adalah karena kawasan ini contoh nyata dari sunrise area yang sudah matang. Pertumbuhan properti di kawasan ini masih menjanjikan, salah satunya, karena lingkungan dan aksesibilitasnya telah berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Lebak Bulus yang kisaran harganya berada di Rp5 miliar, Jagakarsa masih menawarkan harga lebih terjangkau namun dengan potensi kenaikan nilai yang sangat kompetitif. Jagakarsa Signature sendiri dibanderol mulai Rp 3,4 miliar.

Hunian garapan PT Mentari Timur Properti ini juga menawarkan komitmen waktu yang jarang ditemui di proyek serupa. Setiap unit siap huni (ready stock) ditargetkan dapat dihuni dalam waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran.

"Kami selalu pastikan legalitas dan peruntukan lahan sebelum membangun. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memastikan kenyamanan konsumen dalam proses pembiayaan," jelasnya.

Disinggung mengenai profil konsumen, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini mayoritas konsumen adalah end user dan bukan investor. Sebanyak 90% di antaranya berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis di kawasan seperti Jagakarsa dan Jakarta Selatan.

Video: Cerita Penghuni Perumahan Mewah di Atas Mal

Video: Cerita Penghuni Perumahan Mewah di Atas Mal