Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menyosialisasikan bantuan pembiayaan rumah subsidi kepada para tenaga migran di Hong Kong dan Malaysia.

"Saya sudah minta nanti staf saya datang ke Hong Kong dan Malaysia untuk mensosialisasikan itu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain untuk menyosialisasikan bantuan pembiayaan rumah subsidi, sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi tenaga migran untuk berinvestasi guna memiliki hunian pertama.

"Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti buruh, petani juga diedukasi untuk menggunakan uangnya buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif, karena harga tanah dan bangunan akan terus naik," kata Ara.

Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan di sektor perumahan melalui penerapan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dihapus, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah subsidi ditanggung pemerintah hingga Juni 2025.

"Jadi inilah momentumnya untuk membeli rumah dan memiliki rumah," kata Ara.

Sebagai informasi, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan pada tahun 2025 di mana salah satunya untuk alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Untuk tahun 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa mendapatkan fasilitas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

"Dan nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita masih survei dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi kalaupun perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," kata Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera juga menyiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

"Dan nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita masih survei dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi kalaupun perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," kata Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera juga menyiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

"Dan nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita masih survei dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi kalaupun perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," kata Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera juga menyiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan, Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait kriteria penerima kuota rumah subsidi akan dirilis sekitar satu atau dua hari ke depan.

Hal ini disampaikan Supratman saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widiyasanti di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

“Karena itu dalam waktu yang singkat, Insya Allah mudah-mudahan 1-2 hari ini proses harmonisasi dan perundangan Peraturan Menteri Perumahan akan segera kita terbitkan,” jelas Supratman.

Ara menuturkan, hal ini dilakukan supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan mendapatkan rumah subsidi.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo (Subianto), ada beberapa isu yang penting,” ungkap Ara.

Sementara Amalia memastikan, batas maksimal penghasilan MBR yang menerima rumah subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 14 juta untuk di Jabodetabek.

“(Gaji) Rp 14 juta untuk daerah Jabodetabek rencananya.Ini tentunya sudah meningkat jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, yang single (lajang) Rp 12 juta,” kata Amalia.

Nantinya dalam Permen PKP tersebut akan membagi besaran batas maksimal gaji tersebut dalam empat wilayah, mulai dari 1-4.

“Nanti ada pembagiannya, wilayah-wilayahnya, kita bilang wilayah 1, 2, 3 dan 4,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan pembangunan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan Sumpah Pemuda.

"Kalau boleh usul tanggal yakni 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Sumpah Pemuda," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Ara menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

"Dari Pak Aguan perusahaannya untuk bangun rumah nanti dibagi gratis di Tangerang sebanyak 250 unit, itu bangun rumah nanti dibagi gratis," katanya.

Dalam kesempatan sama, pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa 250 unit rumah di Tangerang tersebut saat ini dalam proses pembangunan.

"Lagi pembangunan," kata Aguan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru. Perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat inklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

Ara sebelumnya melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Ara menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan pembangunan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan Sumpah Pemuda.

"Kalau boleh usul tanggal yakni 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Sumpah Pemuda," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Ara menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

"Dari Pak Aguan perusahaannya untuk bangun rumah nanti dibagi gratis di Tangerang sebanyak 250 unit, itu bangun rumah nanti dibagi gratis," katanya.

Dalam kesempatan sama, pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa 250 unit rumah di Tangerang tersebut saat ini dalam proses pembangunan.

"Lagi pembangunan," kata Aguan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru. Perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat inklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

Ara sebelumnya melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Ara menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap kembali menjalankan renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Jadi dua minggu lagi kami survei di Banyumas, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, agar tepat sasaran secara by nameby address dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan renovasi rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.

"Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan membahas persiapan penyaluran corporate social responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk merenovasi rumah, yakni 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung M Farhan, Bupati Pati Sudewo, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam kesempatan sama, Wali Kota Bandung M Farhan menyatakan kesiapannya terkait rencana survei dari Menteri PKP.

"Dua minggu Pak, siap," kata M Farhan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP siap renovasi rumah tidak layak huni di Jabar dan Jateng

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap kembali menjalankan renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Jadi dua minggu lagi kami survei di Banyumas, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, agar tepat sasaran secara by nameby address dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan renovasi rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.

"Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan membahas persiapan penyaluran corporate social responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk merenovasi rumah, yakni 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung M Farhan, Bupati Pati Sudewo, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui sangat terbantu dengan adanya renovasi RTLH melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Sangat terbantu sekali, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu Kepala Keluarga (KK) Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) kita. Kalau nanti dibantu oleh arahan Pak Menteri, itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita yang mengalami kemiskinan ekstrem," kata Ahmad Lutfi.

Wali Kota Bandung M Farhan menyatakan kesiapannya terkait rencana survei dari Menteri PKP.

"Dua minggu Pak, siap," kata M Farhan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara dikutip dari Antara, Rabu, 16 April 2025.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," kata dia.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap. Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah.

Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

(KIE)

Jakarta -

Masih ingat Nenek Hasna, warga Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 orang? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah membelikan rumah tetangga Nenek Hasna untuk memperluas rumahnya.

Dalam acara peluncuran program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru, Ara mengatakan sudah membeli rumah untuk Nenek Hasna. Ia pun mengonfirmasikan langsung kepada Nenek Hasna kalau sudah terima rumah.

"Ibu Hasna ini untung tidak memberikan kecemburuan bagi yang lain karena yang dibeliin cuma dia. Soalnya rumahnya satu Pak Aguan, jadi dua," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Sebagai informasi, rumah Nenek Hasna masuk dalam program renovasi 500 rumah di Johar Baru. Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian PKP dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Sementara itu, Nenek Hasna mengatakan rumahnya tadinya hanya berukuran 2x3 meter persegi dan dihuni oleh 12 orang, termasuk cucu dan anaknya. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara karena sudah membelikannya rumah.

"Saya sudah dibeli (rumah) sama Pak Menteri. Terima kasih Pak," kata Nenek Hasna.

Rumahnya kini dapat dibangun lebih luas dengan menggabungkan lahan kedua rumah tersebut.

"Satu (rumah) jadi dua, jadi gede," ucapnya.

Terpisah, tetangga Nenek Hasna yang menjual rumah, Siti, mengatakan sudah menerima bayaran dari Ara. Ia menjual rumahnya seharga Rp 200 juta.

"Alhamdulillah sudah (dibeli). (Sudah dibayar?) Sudah tapi nggak jadi Rp 250 juta. (Berapa yang dibayarkan?) Rp 200 juta," kata Siti saat dihubungi detikProperti, Rabu (16/4/2025).

Ia sudah melakukan transaksi dengan perwakilan Ara di Kantor Kelurahan. Pada kesempatan itu, ia juga mengurus dokumen transaksi.

"(Kapan rumahnya dibayar?) 12 Maret. Yang bayar kemarin melalui Bu Dirjen. Memang kita ketemuan di Kantor Kelurahan. Kita ketemuan di situ di Kantor Kelurahan sekaligus kayaknya buat surat akta jual beli," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara pernah mengungkapkan niat memperluas rumah 2x3 meter Nenek Hasna dengan membeli rumah tetangganya yang bernama Siti. Setelah bernegosiasi harga, kini Ara sepakat untuk membeli rumah tersebut seharga Rp 200 juta.

"Ini saya buat Ibu Hasna ya. Biar Menteri yang beli deh Rp 200 juta ya," ucap Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

"Bu (Siti) nanti saya pembayaran. Saya titipin uangnya ke Ibu Dirjen ya, langsung diberesin ya," tambahnya.

Ara mengatakan hal itu dilakukan agar rumah Nenek Hasna bisa berukuran lebih besar. Adapun rumah tersebut akan dibangun lebih luas dengan menggabungkan tanah dengan rumah sebelahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)