REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 7 persen atau 744 personel Polda Kepulauan Bangka Belitung masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Hendro Pandowo, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi khusus untuk anggota Polri akan dibangun tahun ini dengan mekanisme cicilan.

"Perumahan subsidi ini merupakan kerja sama Polda bersama pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi sebagai tindak lanjut groundbreaking serentak secara nasional," kata Hendro seusai peletakan batu pertama di Perumahan Nilam Permata Residence II, Aek Itam Pangkalpinang, pada Selasa (4/3/2025).

Hendro menjelaskan bahwa dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Bumi Serumpun Sebalai, sekitar 65 persen sudah memiliki rumah atau hunian.

Sementara itu, 744 anggota atau 7 persen masih menyewa atau mengontrak rumah, dan 1.300 anggota atau 13 persen masih tinggal bersama orangtua.

"Jadi yang perlu kita subsidi adalah kurang lebih 744 anggota yang masih sewa atau kontrak, sehingga jumlahnya sekitar 7 persen," jelas Hendro.

Dalam proyek ini, pihak kepolisian meminta pengembang untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar guna membangun perumahan yang disubsidi negara.

Rumah yang ditawarkan adalah tipe 36, dengan uang muka sebesar Rp 10 juta dan cicilan Rp 1,8 juta per bulan.

"Semoga ini bisa membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," ujar Hendro.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Diharapkan tugas anggota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih maksimal, karena mereka tidak lagi khawatir soal tempat tinggal," ucap Hendro.

Selain proyek di Polda Babel, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di berbagai wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah Polres jajaran, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan juga," pungkas Hendro yang baru saja pulang umrah.

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), ikut dalam seremoni peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Sulbar.

Acara berlangsung di Kompleks BTN Royal Riverside, Kelurahan Mamunyu, Mamuju, Selasa (4/3/2025).

SDK hadir bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar dan Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono. 

Mereka secara simbolis memulai pembangunan perumahan yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tiga juta unit rumah per tahun.

"Saya kira, program Presiden Prabowo untuk mewujudkan tiga juta rumah tiap tahun, salah satunya ini," kata SDK.

Ia menilai kepolisian juga membutuhkan tempat tinggal yang layak, mengingat negara tidak menyiapkan hunian bagi mereka.

"Polisi juga butuh rumah, memang, karena tidak disiapkan oleh negara. Dan di sini bukan hanya polisi, masyarakat juga bisa masuk dengan harga yang sama," ujarnya.

Editor : Lukman Rahim

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Polda Kepulauan Babel menggelar ground breaking serentak pemenuhan perumahan bersubsidi untuk ratusan anggota polda di daerah itu, di Perumahan Nilam Permata Residence 2 Temberan Pangkalpinang, Selasa (04/03).

"Ground breaking ini dilakukan serentak sesuai arahan dari Pak Kapolri untuk kesejahteraan semua anggotanya," kata Kapolda Kepulauan Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo.

Di Polda Babel sendiri, Jendral Bintang Dua ini menyebut jumlah personil anggota Polda Babel kurang lebih sebanyak 9.150 orang, dan yang memiliki rumah sekitar 65 persen.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah bagi 744 anggota Polda Babel dari 9.150 ini statusnya masih sewa/kontrak," katanya.

Maka dari itu, Pihaknya bersama dengan pengembang membangun rumah untuk anggota Polri di lahan kurang lebih 11 Hektar, dengan bentuk rumah tipe 36.

Dengan uang muka Rp10 juta, cicilan perbulan Rp1,8 juta selama 10 tahun, sedangkan cicilan perbulan Rp1,2 juta selama 15 tahun.

"Semoga dengan ground breaking ini bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda Kepulauan Babel bagi mereka yang tidak memiliki rumah pribadi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menargetkan sebanyak 100 ribu rumah subsidi untuk personel Polri dibangun seluruhnya pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Pol Sigit usai prosesi peletakan batu pertama pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat.

“Program ini kita sambut baik dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14 ribu rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak, red.) 100 ribu rumah,” ucapnya yang dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jenderal Pol Sigit mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi ini juga merupakan bagian dari program Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah. Pembangunan ini pun diyakini akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian daerah.

“Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini, tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar pembangunan rumah subsidi bagi personel Korps Bhayangkara itu bisa berjalan sesuai rencana.

“Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berterima kasih kepada Jenderal Pol. Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi.

“Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 rumah itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah.

Dalam program ini, kata dia, pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” ujarnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sementara itu, jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan banyak pengembang perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya menjanjikan kawasan bebas banjir, namun kini justru mengalami banjir.

"Yang keempat banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter," kata Dedi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking perumahan untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedi menegaskan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perumahan yang terdampak banjir di Jawa Barat.

"Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruangnya atau kesalahan pengembang," ujarnya.

Ia menyebut, pada Selasa mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para bupati, wali kota, serta Menteri ATR/BPN.

Rakor ini bertujuan memastikan kawasan pesawahan, resapan air, serta daerah pegunungan tetap terjaga. Oleh karena itu, menurutnya, pembenahan tata ruang harus dilakukan.

Selain masalah banjir, Dedi juga menyoroti praktik warga yang membeli lebih dari satu unit rumah subsidi untuk disewakan.

"Ada warga yang mengambil tiga rumah atau mengambil hook. Kemudian rumahnya dibongkar dan dibangun baru, setelah itu rumah subsidi itu dikontrakkan," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa rumah subsidi menggunakan dana negara, sehingga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kasus masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Ia menyebut banyak warga yang telah membayar uang muka, tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Mendengar hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Dedi membawa data lengkap, termasuk nama dan alamat warga yang mengalami permasalahan, untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan groundbreaking perumahan bersubsidi bagi personel Polri di Ayyesa Residence 3, Kampung Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Listyo menyebutkan, di Ayyesa Residence akan dibangun 200 unit rumah sebagai bagian dari program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Listyo.

Menurut Listyo, rumah merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi harapan bagi personel Polri.

Saat ini, perumahan bagi anggota Polri telah mencapai sekitar 14 ribu unit, dengan target 100.000 unit hingga 2025. Program ini diharapkan bermanfaat bagi anggota Polri.

"Namun, dari hasil tanya jawab tadi, ternyata kebutuhannya mungkin lebih besar lagi," ujarnya.

Listyo juga mendorong pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai program ini akan menghidupkan perekonomian daerah, mengingat sektor properti dan perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program perumahan bagi personel Polri, kata Listyo, diberikan sejak mereka bergabung dengan institusi. Anggota lainnya juga dapat memperoleh rumah tersebut selama memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kapolri terhadap program pembangunan tiga juta rumah.

"Bapak membantu pekerjaan kami. Sebanyak 14.500 unit rumah yang dialokasikan untuk Polri itu setara dengan 0,5 persen dari target tiga juta rumah yang akan dibangun tahun ini," kata Maruarar.

Maruarar menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Selain Polri, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan KSAD, KASAL, dan KSAU dalam program serupa.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan dari sektor informal.

"Contohnya di Serang, saya sudah menyerahkan rumah kepada tukang bakso dan tukang sayur yang tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan," kata Maruarar.

Karawang (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Kapolri.

Pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Karawang ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Kapolri, rumah adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga program tersebut harus disambut dengan baik.

Ia menyampaikan, terdapat 100.000 rumah yang ditargetkan pembangunannya tahun ini. Saat ini di seluruh wilayah Polda terdapat 14 ribu rumah akan dibangun.

Menurut Kapolri, program ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebut rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," katanya.

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

Peletakan batu pertama yang digelar di Perumahan Ayyasa Presisi Residence, Karawang itu dihadiri sejumlah pejabat Polri seperti Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

​​​​​​​Selain itu juga hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah bupati/wali kota di Jabar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengucap terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena telah mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

"Kalau (Polri) sudah membangun sekitar 15 ribu (unit rumah) itu artinya 0,5% daripada total target pembangunan tiga juta rumah, 0,5% itu sudah dibantu oleh kepolisian," katanya.

Disebutkan bahwa pembangunan rumah subsidi tersebut nantinya diutamakan untuk anggota Polri yang memenuhi syarat pemilikan rumah subsidi.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya juga bisa membeli rumah subsidi tersebut.