Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura mengatakan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdapat 30 menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digilir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prita saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Anyelir dan Posyandu Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

"Jadi kalau di dapur, di SPPG Ciracas ini ada 30 menu. 30 menu ini berputar setiap hari, jadi di sini akan kembali ke menu yang sama itu di hari ke-30, intinya 30 itu pesan dari Presiden adalah angka kecukupan gizi dan variasi, karena kita ini masyarakat Indonesia juga menderita triple malnutrition (tiga beban malnutrisi)," katanya.

Tiga beban malnutrisi tersebut yakni kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro.

"Jadi ada gizi-gizi tertentu, misalnya zat besi yang kita kurang, atau D3 yang kita kurang, nah hal ini bisa dipenuhi dengan varian menu," ujar dia.

Ke depan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun sistem pendistribusian MBG bagi ibu hamil, sambil sementara menjadwalkan pendistribusian selama seminggu sekali.

"Yang jelas sekarang masih kemampuannya baru satu hari dulu (dalam seminggu), karena memang setiap seminggu ini kan ada ngumpul begitu ya, ibu-ibu bagian dari pemeriksaan dan sebagainya, jadi memanfaatkan momen kumpul bersama," katanya.

Hari ini, Prita meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Di Posyandu Anyelir, terdapat empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG, sedangkan di Posyandu Dahlia tercatat 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

Untuk ibu hamil, ia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kabupaten Indramayu kini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat mendukung program nasional makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Komandan Kodim 0616 Indramayu Letkol Inf Yanuar Setyaga mengatakan SPPG pertama di Indramayu ini dibangun di Komplek Rangdu Gede, Kelurahan Margadadi, Indramayu.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan hasilnya adalah kebutuhan untuk mendukung program maka di Indramayu cukup besar. Untuk melayani 386 ribu siswa, kita membutuhkan sekitar 90 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah,” kata Yanuar, Jumat (10/1/2025).

Yanuar mengatakan, SPPG yang baru dibukan ini melayani 13 sekolah di wilayah perkotaan Indramayu dengan total 3.023 siswa. Namun, pemerintah daerah tidak berhenti di situ. Tahun 2025, tiga SPPG tambahan akan dibangun di Karangampel, Jatibarang, dan Kandanghaur untuk menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah luar perkotaan.

Selain memenuhi kebutuhan gizi, program SPPG juga memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Indramayu. Sebagai daerah pantai, bahan baku seperti ikan akan menjadi salah satu komponen utama dalam menu makanan bergizi yang disajikan.

“Penggunaan ikan sebagai salah satu bahan makanan bergizi adalah langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus meningkatkan konsumsi protein hewani bagi anak-anak,” kata Yanuar.

Ia menekankan, kolaborasi dengan nelayan lokal dan pelaku usaha di sektor perikanan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, adanya SPPG juga menjadi solusi untuk mencegah permasalahan malnutrisi yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Dengan adanya dapur sehat ini, pemerintah dapat memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan standar.

Ia berharap SPPG, yang telah dibangun ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kualitas hidup masyarakat Indramayu.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua, dapat mendukung program ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan anak-anak Indramayu tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan,” pungkasnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi Iwan Mengwo, seorang pelajar SMK Bagimu Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Pelajar asal Merauke, Papua ini merasa bersyukur karena melalui program tersebut, ia dapat menikmati makanan tiga kali sehari.

"Iya saya senang," ujar Iwan saat ditemui di SMK Bagimu Negeri Semarang, Jumat (10/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia terbiasa makan hanya satu kali sehari di kampung halamannya.

Paling banyak, Iwan hanya bisa makan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam.

"Itu makan pagi dan malam," ungkapnya.

Iwan juga merasakan perbedaan dalam variasi masakan.

Menurutnya, di kampung halamannya, makan nasi adalah sesuatu yang mewah.

"Kalau di Merauke kadang sagu, kadang pisang," tambahnya.

Senada dengan Iwan, Laurensius, siswa SMK Bagimu Negeri Semarang yang juga berasal dari Merauke, Papua, mengungkapkan pengalamannya.

Ia merasakan bahwa porsi makanan dalam Program MBG terasa kurang, sehingga ia merasa ingin menambah.

"Dibandingkan di kampung halaman, enak di sini. Saya suka. Iya pingin nambah," ucap Laurensius.

Ia juga bersyukur mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah.

Laurensius memiliki cita-cita untuk membangun daerahnya setelah lulus sekolah.

"Makanya saya ambil jurusan arsitek. Di kampung saya, orang bangunan jarang. Pingin bangun daerah saya," pungkasnya.

Program MBG ini jelas memberikan manfaat besar bagi pelajar asal Papua, membantu mereka untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik selama menuntut ilmu di Semarang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta Kevin Wu menilai, penggunaan wadah berbahan stainlesssteel pada program makan bergizi gratis dianggap sebagai pilihan terbaik dibandingkan alternatif lain seperti plastik atau styrofoam.

Hal itu dia sampaikan untuk menjawab pernyataan masyarakat yang menilai tempat makan yang digunakan mirip wadah makan tahanan.

"Saya rasa sudut pandangnya enggak seperti itu ya. Justru yang kami melihat dari semua pilihan-pilihan, mau itu plastik, styrofoam, dan lain sebagainya, saya rasa stainless yang paling terbaik," ujar Kevin Wu di SLB 5 Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025).

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar tidak selalu berpandangan negatif, tetapi juga harus bisa melihat sisi positifnya.

Banyak sisi positif dari wadah makan bergizi gratis pakai stainlesssteel, salah satunya yakni dari sisi kebersihannya.

Kevin meminta masyarakat untuk melihat manfaat positif dari penerapan program makan bergizi gratis, salah satunya soal penggunaan wadah makanan.

"Netizen atau yang lain jangan hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi coba sisi positifnya," kata Kevin Wu.

"Tantangan pelaksanaan ini tentu banyak hambatan dan masalah. Bagaimana kita berpikir untuk maju ke depan dan positif?" tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Gerindra DKI Jakarta menilai pemagaran kolong Tol Angka, Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), efektif untuk mencegah kembalinya bangunan ilegal. Orang yang ingin bangun permukiman ilegal tak lagi memiliki akses untuk ke kolong tol.

"Saya pikir, pemagaran di bawah kolong Tol Angke adalah sebuah lagkah yang tepat untuk menghindari adanya orang-orang yang ingin bermukim di bawah kolong tol," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Ali Lubis, Kamis (9/1/2025).

"Cara ini saya pikir cukup efektif karena akses menuju ke kolong tol akan berkurang," katanya.

Ali pun menyoroti soal mendirikan bangunan di bawah kolong tol merupakan tindakan ilegal.

"Lagi pula tinggal atau bermukim di bawah kolong tol itu dilarang berdasarkan peraturan, khususnya Pasal 11 UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol," katanya.

Selain itu, permukiman yang didirikan di kolong tol tidak sehat. Ada beberapa masalah yang muncul karena mendirikan bangunan di kolong tol.

"Apalagi pemukiman di bawah kolong tol tidak layak huni karena kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, rentan kebakaran dan masalah sanitasi," katanya.

Pemagaran Kolong Tol Angke

Diketahui, PT Jasa Marga memasang pagar tembok untuk menutup akses ke kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan pagar itu dilakukan sepanjang Jl Kepaduan I atau sampai Kalijodo.

Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

"Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu," kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

Agus menjelaskan, sampai saat ini sudah sekitar 200 meter pagar pembatas dibuat untuk menutup akses kawasan itu. Tujuannya agar kolong tol itu tidak digunakan sebagai permukiman lagi. Kemudian, pihaknya berencana menutup kawasan lain yang berpotensi ditempati menjadi permukiman.

"Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar," jelas dia.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

KOMPAS.com - Lulusan D4, S1, dan S2 yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendaftar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun Anggaran 2025.

Program ini dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengajak para lulusan perguruan tinggi menjadi pelopor pendukung, dalam menghadapi tantangan yang kompleks bagi bangsa dengan cara inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peserta yang terpilih, akan akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Selama bertugas, peserta akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga gajinya bisa lebih tinggi dan dipastikan mendapatkan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.

Perlu diketahui, pendaftaran SPPI 2025 dibuka sampai bulan Maret 2025 mendatang.

Syarat pendaftar SPPI 2025

1. WNI

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai
swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang
wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun
penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi
pemerintah/swasta manapun

12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan
wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Syarat dokumen pendaftaran SPPI 2025

Dokumen wajib diunggah pada aplikasi rekrutmen):

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-
B3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal pendaftaran SPPI 2025

• Pendaftaran online: pukul 00.00 WIB tanggal 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025
• Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk Test
• selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025
• Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025
• Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan
• Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:
  • Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 – 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
  • Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
  • Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April – 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.
• Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei – 3 Juli 2025
• Pelatihan Manajerial : 4 Juli – 4 Agustus 2025.

Untuk mendaftar SPPI 2025, bisa langsung mendaftar di website ssp-indonesia.com

Jubir Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura mengatakan masyarakat bisa memberikan saran mengenai menu dalam program makan bergizi gratis (MBG). Prita mengatakan saran dari masyarakat bisa disampaikan melalui aplikasi hingga menyampaikan secara langsung ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Kita terus juga menerima masukan-masukan dari masyarakat. Contoh misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di aplikasi Lapor. Di sana bisa diberikan, 'oh ini begini, ini begini," kata Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

"Atau paling mudah, diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung. Karena SPPG-nya ini memang didesain untuk juga erat, dekat dengan para penerima manfaat. Jadi bisa memberikan masukan, 'oh ini begini, ini begitu, begitu' silakan," ucapnya.

Menurut Prita, variasi menu dalam MBG memang menjadi perhatian utama pemerintah. Dia mencontohkan SPPG di Ciracas, Jakarta Timur yang melayani MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan berganti menu setiap harinya.

"Jadi begini, kalau di dapur, di SPPG Ciracas ini ada 30 menu. 30 menu ini berputar setiap hari, jadi di sini akan kembali ke menu yang sama itu di hari ke-30," katanya.

Prita menjelaskan, variasi menu juga dibutuhkan untuk memastikan kecukupan gizi. Karena pemenuhan gizi bisa berasal dari lauk pauk yang berbeda.

"Karena kita ini, masyarakat Indonesia juga menderita triple malnutrition. Jadi ada gizi-gizi tertentu, misalnya misalnya D3 yang kita kurang. Nah hal ini bisa dipenuhi dengan varian menu," katanya.

"Nah varian menu ini, tadi misalnya ibu-ibu, 'saya biasa makan ikan'. Ikan akan hadir dalam menu nanti berikutnya, jadi varian menu menjadi sangat penting," jelasnya.

Simak juga Video 'Makan Bergizi Wajib Penuhi Pengelolaan Keamanan Makanan':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengatakan pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui baru memasuki tahap awal.

Karena itu, kata Isyana, pemberian makan bergizi gratis untuk bumil dan busui baru bisa dilaksanakan seminggu sekali dan diterapkan di beberapa titik.

"Kalau untuk awal, memang untuk pembagian makan bergizi gratis ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia pra sekolah itu di satu minggu sekali terlebih dahulu," kata Isyana di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Isyana mengatakan, lokasi-lokasi pemberian makan untuk balita dan ibu hamil di posyandu tidak sebanyak program untuk murid sekolah.

Untuk saat ini, pemerintah pusat masih terus menggodok hal-hal teknis terkait program makan bergizi gratis untuk bumil dan busui agar pendistribusiannya merata.

"Tapi selanjutnya ke depan, semua sistem ini akan terus disempurnakan agar nantinya seluruh ibu hamil bisa mendapatkan, tapi tahap pertama memang masih di sebagian dulu," kata dia.

Kesiapan makan bergizi gratis untuk bumil dan busui tergantung masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di setiap daerah.

"Hal-hal teknis perlu diatur lebih lanjut, terutama terkait kesiapan masing-masing SPPG. Kami dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi dan bekerja terkait pendataan," imbuhnya.

Isyana menuturkan, saat ini yang terpenting adalah niat dan visi-misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Agar nantinya anak-anak Indonesia siap di 2024 dan anak-anak Indonesia bisa makin bersaing dengan dunia internasional," imbuhnya.

Kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga masuk dalam penerima makan bergizi gratis yang mulai diberikan pada Jumat (10/1/2025). Salah satu lokasi yang menjadi tempat pemberian makan bergizi gratis yakni, di Kawasan Ciracas Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura menyebutkan program makan bergizi gratis tidak hanya tersedia bagi anak sekolah, tapi juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang disalurkan lewat posyandu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di masa emas.

"Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," kata Prita dalam keterangan resminya dikutip dari ANTARA, Jumat (10/1).

Kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui dijadwalkan diberikan satu kali dalam seminggu untuk masa awal berjalannya program ini. Ke depannya, kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapatkan paket MBG setiap hari.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi untuk pemberian kepada balita dan ibu hamil serta menyusui ini salah satunya adalah SPPG Ciracas.

Sejumlah Posyandu yang dilayani SPPG Ciracas, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia dengan detail di Posyandu Anyelir ada 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG.

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket MBG yang diberikan.

"Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu," katanya.

Ahli Gizi SPPG memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan sesuai petunjuk teknis. Ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita kandungan karbohidratnya cukup 100 sampai 120 gram.

"Program Presiden Prabowo Subianto ini adalah langkah strategis mewujudkan SDM unggul. Kualitas gizi merupakan kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu," kata Prita.

Video: Melihat Menu Makan Bergizi untuk Bumil-Busui di Ciracas

Video: Melihat Menu Makan Bergizi untuk Bumil-Busui di Ciracas

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mengawasi program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak awal pekan ini. BPOM menyebut pihaknya melakukan pengawasan kualitas makanan yang akan didistribusikan

"Badan POM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024).

"Mulai dari tahap bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya bagaimana produknya," lanjut dia.

Ikrar menjelaskan, pihaknya berupaya untuk menjaga kualitas makanan pada program MBG sampai ke para penerima manfaat. BPOM akan langsung mencegah pendistribusian jika menemukan makanan yang tidak layak.

Ikrar mengungkap sempat menemukan adanya sayur basi. Pihaknya lalu menarik sayur basi itu sebelum didistribusikan.

"Nah beberapa laporan dari Balai Nesar POM yang ada di bawah koordinasi kami itu melaporkan dan setelah itu telah disampaikan ke satuan kerja untuk pembagian itu dan itu sudah dicegah," jelas Ikrar.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak dimakan, tidak didistribusikan itu contohnya," sambung dia.

Ikrar mengatakan BPOM dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap makan bergizi gratis ini. Dia menyebut pengawasan sangat penting untuk mencegah terjadinya keracunan.

"Intinya kan begini tupoksi badan pengawas obat dan makanan mencegah terjadinya makanan yang diberikan kepada para anak sekolah ini bisa menyebabkan misalnya sebuah keracunan atau mungkin gizinya tidak pas," pungkas Ikrar.

Simak juga Video 'Makan Bergizi Wajib Penuhi Pengelolaan Keamanan Makanan':

[Gambas:Video 20detik]