KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di Kabupaten Jembrana, Bali.

Bupati Jembrana, Tamba menyampaikan bahwa kick off program Makan Bergizi Gratis dari program Asta Cita Prabowo-Gibran mulai diterapkan di Jembrana pada Senin (6/1/2025).

Untuk mengawali program itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana akan mendistribusikannya ke 15 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sampai sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Negara.

Sebanyak 3109 porsi makanan bergizi akan didistribusikan kepada para peserta didik secara bertahap dan akan terus berlanjut hingga bisa dinikmati sesuai yang terdata.

"Astungkara semua berjalan baik. Semoga terus berjalan baik. Perdana secara total di Jembrana ada 15 sekolah yang menjadi lokasi penerima manfaat program MBG," ucap Bupati Tamba dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Dia mengatakan itu saat memantau pendistribusian makanan tahap awal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jembrana, Senin.

Tamba mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Jembrana serta pihak terkait yang sudah berkolaborasi membantu menyukseskan kegiatan tersebut.

"Terima kasih tentunya kepada seluruh stakeholder yang menyukseskan kick off program MBG. Astungkara semua berjalan dengan baik," ujarnya dalam siaran pers.

Dengan demikian, Kabupaten Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang mendistribusikan makanan bergizi kepada peserta didik yang diprogramkan pemerintah pusat.

Sesuai dengan hasil verifikasi dari Badan Gizi Nasional, Jembrana adalah salah satu kabupaten yang menerapkan program tersebut dan memiliki dapur sehat.

Tanggung jawab pendistribusian makanan yang ditunjuk sebagai mitra adalah Yayasan Boga Bahagia Jembrana.

Hadir dalam kesempatan itu Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1617/Jembrana M Adriansyah dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jembrana Endang Tri Purwanto.

Komandan Kodim 1617/Jembrana M Adriansyah mengatakan, Jembrana merupakan kabupaten dengan satu-satunya dapur sehat yang sudah dapat beroperasi dan sudah terverifikasi Badan Gizi Nasional.

"Jadi, seluruh Indonesia itu yang terverifikasi dan bisa melaksanakan dapur sehat itu 181 dapur. Dari 52 itu adalah milik dari Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Dia menyebutkan, Bali seharusnya memiliki tiga dapur sehat di tiga titi, tetapi belum bisa beroperasional semua.

“Bali saat ini diwakili Jembrana sudah terverifikasi dengan Badan Gizi Nasional. Astungkara, hari ini berjalan dengan baik," ungkapnya.

M Adriansyah menambahkan, saat ini hanya terdapat satu dapur sehat yang hanya bisa memenuhi 3.109 paket makanan bergizi.

Oleh karenanya, agar bisa memenuhi 58.000 paket makan bergizi untuk peserta didik di Jembrana, perlu segera ditambah jumlah dapur terverifikasi.

M Adriansyah beharap, akan ada 21 dapur lain yang dapat segera beroperasi.

"Seharusnya sesuai dengan jumlah siswa, yaitu 58.000, kalau kami hitung kasar 1 dapur 3.109, berarti harus ada 21 dapur,” katanya.

Dengan begitu, kata dia, dapur sehat yang terlaksana, yaitu Boga Bahagia, hanya mampu mendistribusikan 3.109 makanan di 15 sekolah.

“Ke depannya, diharapkan 21 dapur di seluruh Kabupaten Jembrana dari Pekutatan sampai Melaya, ini akan bertahap," ujarnya.

Adapun tiga sekolah yang mendapat perhatian dari bupati beserta jajaran, yakni SD 1 Banjar Tengah, SD 2 Kaliakah, serta SMP 2 Negara yang seluruhnya berlokasi di Kecamatan Negara.

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pede target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Hal itu salah satunya ditopang dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dana Desa.

"Dengan sekarang program makan bergizi dan dana desa, kalau Anda hitung itu 8% growth yang dicanangkan bukan hal yang impossible, itu sangat do able (bisa dilakukan)," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa, Luhut menyebut uang yang berputar di desa menjadi banyak. Selain itu, masyarakat di sekitar juga menjadi diberdayakan untuk menyiapkan makan bergizi.

"Karena Rp 1 miliar per desa dari Dana Desa, plus makan tadi itu kira-kira hampir Rp 9 miliar berputar di desa dan itu akan generate ekonomi di sana. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, ini lah," tutur Luhut.

Luhut juga memuji program Makan Bergizi Gratis, di mana berkat program ini anak-anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi yang selama ini kemungkinan belum semua merasakannya.

"Makan bergizi ini, saya lihat anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan itu, mereka bilang ya mereka nggak pernah dapat makan itu, hanya bawa uang jajan dan beli tak jelas. Mereka sangat menikmati dengan adanya makan bergizi," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat membantu rumah tangga miskin.

"Walaupun ini sifatnya semua orang dapat, universal, tapi sangat progresif. Itu directly income retribution improve. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan gimana. Rumah tangga juga yang kesulitan akan menjadi terbantu dengan ini," ucap Arief.

Simak juga Video 'Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Bandung -

Tiga hari sudah program makan bergizi gratis (MBG) berjalan dan Pemkot Bandung mengklaim pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu berjalan lancar. Bahkan, Pemkot menargetkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Syurya Santana mengungkapkan, saat ini sebanyak 6.500 siswa sudah merasakan manfaat makan bergizi gratis. Siswa itu berasal dari 13 sekolah yang meliputi 9 sekolah dasar (SD) dan 4 sekolah menengah pertama (SMP).

"Alhamdulillah, makanan selalu habis, dan tidak ada sampah yang tersisa. Semua makanan yang tidak terambil dikembalikan kepada penyedia atau vendor," kata Tantan, Kamis (9/1/2025).

Selanjutnya pada 13 Januari nanti, Tantan menyebut program makan bergizi gratis akan diperluas ke 5 kecamatan tambahan yakni Arcamanik, Antapani, Andir, Batununggal, dan Coblong. Sebelumnya, program ini diberlakukan di Kecamatan Cicendo dan Sukajadi.

Menurut Tantan, dengan penambahan jangkauan itu ada penambahan 16 ribu siswa penerima manfaat dan total siswa yang mendapat makan bergizi gratis di Kota Bandung menjadi 22.500 siswa.

"Peningkatan jumlah siswa ini dilakukan secara bertahap. Targetnya adalah menjangkau hingga 30 persen siswa dari total 310.000 siswa di Kota Bandung pada tahun 2025," jelasnya.

Dia juga memastikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggungjawab mensuplai makanan menjaga kualitas dan standar gizi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Semua dapur telah diverifikasi langsung oleh pusat. Kebersihan, izin operasional, dan sanitasi adalah hal utama yang diperhatikan. Hal ini untuk memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman," tutup Tantan.

(bba/iqk)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan revitalisasi Wisma Atlet selesai April 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025.

Maruarar di Jakarta, Kamis, mengatakan BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun.

Sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25. Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diubah menjadi 50:50 agar ada penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Rabu, 8 Januari 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari tips bangun kamar mandi untuk lansia hingga Qatar bangun 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

Selain itu, ada artikel tentang seberapa sering kamu mengepel lantai. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Tips Bangun Kamar Mandi yang Ramah Lansia

Kamar mandi merupakan ruang penting yang harus aman dan nyaman bagi semua orang, terutama bagi lansia. Dengan penyesuaian yang cermat, kamar mandi bisa diubah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk lansia.

Caranya dengan meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi kamu yang ingin membangun kamar mandi untuk orang tua atau lansia di rumah, di bawah ini ada beberapa tipsnya.

Baca selengkapnya di sini

2. Qatar Bangun 1 Juta Hunian di Perkotaan

Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca selengkapnya di sini

3. Seberapa Sering Kamu Harus Mengepel Lantai?

Menjaga kebersihan rumah merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Salah satu aspek penting dari kebersihan rumah adalah mengepel lantai secara teratur.

Namun, seberapa seringkah kamu harus melakukannya? Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang menentukan frekuensi mengepel lantai dan memberikan panduan untuk membantu menjaga lantai rumah tetap bersih dan higienis.

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan revitalisasi Wisma Atlet selesai April 2025

Bogor -

Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di tengah jalanan perumahan kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat setelah menabrak rambu lalu lintas.

"Korban kecelakaan luka berat satu orang, pengendara sepeda motor Honda Vario berinisial M," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan Mulya, Kamis (9/1/2025).

Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (8/1) malam. Kecelakaan berawal ketika korban melintas menuju gerbang utama perumahan.

"Setibanya di TKP (tempat kejadian perkara) di jalan yang lurus dan menurun, hilang kendali," tuturnya.

Kemudian, korban menabrak rambu-rambu yang berada di tengah jalan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah menabrak rambu tersebut.

"Pengendara mengalami luka pada kepala, lalu dibawa ke Rumah Sakit PMI," ucapnya.

Video pascakecelakaan tersebut beredar di media sosial. Korban terlihat tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan. Sejumlah sekuriti perumahan tampak berada di lokasi kejadian.

(sol/azh)

TERNATE, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang di kantin sekolah mengeluhkan omzetnya menurun drastis. Turunnya hasil penjualan ini diduga dampak dari realisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Seperti pedagang di kantin SMP Negeri Kota Ternate. Untuk menghindari kerugian akibat sepi pembeli, sejumlah pedagang kantin memilih untuk tidak berjualan.

Dari total 16 pedagang kantin di sekolah tersebut, hanya sekitar empat lapak pedagang kantin yang tampak masih tetap berjualan pada Kamis (9/1/2025).

"Di sini, semua ada 16 pedagang. Hari pertama makan gratis itu, mereka masih berjualan. Di hari Selasa dorang (mereka) bilang mau istirahat jualan dulu, karena sepi pembeli sejak ada makan gratis ini," kata Ci Sus, salah satu pedagang nasi kuning ini saat di temui di lokasi kantin SMP Negeri 1 Kota Ternate, Kamis (9/1/2025).

Ci Sus mengaku memilih tetap berjualan meskipun omzetnya menurun demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, sebelum direalisasikan makan bergizi gratis ini, omzetnya dari hasil berjualan nasi kuning bisa mencapai Rp 900.000 per hari.

"Di rumah juga tidak ada kegiatan. Mending saya berjualan, bisa tambah-tambah kebutuhan sehari-hari. Walaupun sejak ada makan gratis ini pendapatan tidak menentu. Kadang masih bisa dapat Rp 600.000, dan kalau sepi sekali paling laku Rp 300.000. Kalau untuk lapak kita bayar, ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 50.000," jelasnya.

Hal senada dikatakan Judin. Pedagang bakso ini membenarkan banyak yang tidak berjualan akibat sepinya pembeli.

"Biasanya dari ujung sana sampai di sini, semuanya ramai sebelum ada makan gratis. Tapi sekarang mereka memilih untuk istirahat berjualan. Anak-anak kalau sudah makan, sudah kurang jajan," kata Judin.

Judin memilih tetap berjualan dan menerima keadaan yang terjadi saat ini. Ia mengaku tetap mendukung program pemerintah.

"Kalau saya prinsip sebagai warga negara, kita ikuti saja pemerintah saja, memang ini program pemerintah. Jualan tetap ikhtiar, usaha. Selama masih ada anak-anak yang makan, ya tetap berjualan," ujarnya.

KOMPAS.com - Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik di Kabupaten Jembrana.

Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana dalam mendukung penyediaan gizi masyarakat, khususnya para siswa secara optimal.

"Kami ingin mendapatkan masukan agar bisa mengarahkan ke Boga Bahagia untuk terus melakukan perbaikan. Dengan begitu, tujuan utama program MBG ini dapat tercapai sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku," ujar Tamba dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tamba setelah memantau pelaksanaan program MBG hari kedua di SDN 2 Banyubiru dan SDN 2 Pengambengan, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, Yayasan Boga Bahagia Jembrana adalah organisasi yang dipercaya untuk melaksanakan program MBG di Kabupaten Jembrana, Bali.

Sebelum menjadi mitra pelaksana untuk program MBG, Yayasan Boga Bahagia Jembrana telah melalui proses pengajuan, seleksi, verifikasi.

Untuk diketahui, program MBG menerima respons positif dari para orangtua siswa sejak hari pertama peluncurannya di Kabupaten Jembrana.

Para orangtua siswa merasa program tersebut sangat bermanfaat, terutama dalam menghemat biaya bekal harian dan memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi.

Suasana ceria tampak di antara siswa saat mereka makan bersama dengan teman-temannya di sekolah.

"Saya sangat senang, program MBG membantu pengeluaran orangtua dan sangat bermanfaat untuk anak-anak di sekolah. Pengeluaran yang biasanya Rp 10.000 kini bisa disimpan atau ditabung. Saya berharap program ini akan terus berlanjut dan sukses di masa depan," ujar salah satu orangtua siswa di SDN 2 Banyubiru, Nur Halimah.

Ia mengaku merasakan dampak positif dari program MBG yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Halimah juga tidak khawatir tentang pilihan menu, karena yakin makanan yang disediakan sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak.

"Anak-anak mendapatkan makanan bergizi gratis dari sekolah. Semoga program ini terus berlanjut," imbuhnya.