IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Bank Indonesia (BI) hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyukseskan program tiga juta rumah. Kerja sama ini terkait likuiditas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri BUMN, Erick Thohir pada Selasa (11/2/2025). Ketiganya yang didukung Himbara dan BPI Danantara akan membahas dukungan perbankan hingga skema pendanaan tiga juta rumah.

“Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan Pak Erick, Danantara, Dirut perbankan, utamanya dari Himbara, untuk mencari solusi pembiayaan ini seperti apa,” ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Maruarar mengungkapkan, pertemuan tersebut akan fokus membahas skema pembiayaan tiga juta rumah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan likuiditas lembaga perbankan.

“Kalau boleh nanti ada format pemikiran dari BUMN tentunya, dari segi likuiditas ini bagaimana? Tentu harus legal, tentu juga bagaimana bisa bersaing dananya dan bisa menggerakkan sektor perumahan,” katanya.

Menurut Maruarar, dukungan perbankan sangat krusial untuk mendukung program tiga juta rumah. Dia menilai, program hunian andalan Prabowo Subianto ini perlu melibatkan banyak sektor sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Banyak sekali kaitannya dengan mungkin ratusan industri. Mulai dari semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, alumunium, baja ringan, dan sebagainya.Jadi kalau ini didorong saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menambahkan, dukungan BUMN tidak hanya dari perbankan, melainkan dari perusahaan seperti Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lahan kedua BUMN tersebut disiapkan 792 hektare untuk membangun 123 ribu hunian.

Erick Thohir mengatakan, nantinya BUMN akan berkolaborasi dengan pengembang swasta lewat Kerja Sama Operasi (KSO). Adapun hunian yang dibangun mencakup hunian subsidi dan komersial.

“Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting,” kata Erick.

Hunian tersebut sebagian besar dibangun di lahan Perumnas, kemudian sisanya KAI. Letaknya mulai dari Bogor hingga Tangerang.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pengembang nakal yang mengakali rumah subsidi.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku sudah mengecek beberapa perumahan bersubsidi. Dia pun menemukan pengembang yang tak memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Saya sudah diminta untuk tegas, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi, itu harus developer-nya yang benar," kata Ara pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Ara sempat menemukan rumah subsidi yang dindingnya retak-retak. Dia juga menemukan perumahan subsidi yang dilanda banjir.

Dia mewanti-wanti pengembang rumah subsidi untuk tidak mengakali anggaran. Ara mengingatkan rumah subsidi dibiayai oleh APBN.

"Saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi, untuk membangun rumah subsidi karena itu untuk rakyat kecil. Bukan berarti rumah subsidi, kemudian tidak berkualitas, dan rakyatnya bisa jadi sedih," ujarnya.

Ara menambahkan, "Kita tahu rumah subsidi itu ada 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan."

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi.

Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

“Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

“Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembang rumah subsidi harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai membangun rumah subsidi yang tidak berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat dirinya menghadiri pertemuan bersama pengembang perumahan dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, Ara meminta kepada Erick dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian untuk dipastikan kepastian hukumnya serta harus menguntungkan bagi negara, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.

Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan saat menempati rumah subisidi.

"Saya sudah diminta untuk tegas sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," ungkap Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Bagi developer atau pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, kata Ara, tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Sebab, meskipun yang dibangun rumah subsidi, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.

"Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi, karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," paparnya.

Ara mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan hukum.

"Tentu bagi pengembang-pengembang rumah subsidi yang bagus, yang bertanggung jawab, itu tidak perlu takut, dan tidak perlu ada masalah. Tapi tentu kalau yang tidak tanggung jawab, karena itu ada APBN-nya, kita tahu rumah subsidi itu ada 75% dari APBN, 25% dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan," ucap Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari berbagai bidang membuat geger banyak kalangan, salah satunya kalangan di sektor konstruksi yang anggarannya dipangkas besar-besaran.

Diketahui, usai efisiensi anggaran ditetapkan secara resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran hingga 80%. Sebelumnya Kementerian PU memiliki anggaran Rp 110,95 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti walaupun cadangan dana APBN kita sangat terbatas. Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” ucap Andi saat dihubungi, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Andi, proyek-proyek nasional yang telah digodok pemerintah adalah dimaksudkan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Pada ujungnya, pembangunan proyek-proyek tersebut akan membantu masyarakat pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi BPP Gapensi, mengingat 80% anggotanya berasal dari kalangan pelaku UMKM.

Andi mengetahui bahwa efisiensi anggaran sektor konstruksi dimaksudkan untuk memuluskan proyek unggulan pemerintah lainnya, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Namun menurutnya, pemerintah tetap tidak bisa mengorbankan sektor infrastruktur demi program lainnya.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak infrastruktur pendukung sektor pendidikan yang belum mumpuni. Apalagi, pengalihan anggaran ini memiliki potensi PHK bagi para pekerja sektor konstruksi.

"(Program MBG) ini mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM. Tapi kita juga harus memikirkan pekerjaan perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, membuat jembatan-jembatan gantung yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok. Bagaimana anak-anak kita yang pergi sekolah dengan infrastruktur yang menurut saya belum tercapai sasarannya, bagaimana begitu banyak central kitchen itu dibangun,” beber Andi.

Dia menuturkan, infrastruktur yang terbatas malah akan menyulitkan implementasi makan bergizi gratis dan berbagai program lain. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menata ulang rencana efisiensi anggaran dan belanja, baik dalam APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan dampak lanjutan atas efisiensi itu ke sektor-sektor UMKM.

“Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapaknya yang dikasih makan itu di-PHK,” pungkas Andi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - (mmu/mmu)

Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk fokus bersinergi dengan industri yang menyangkut perumahan.

“Saya pesan saja Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu), besarkan BTN juga bagaimana bisa bersinergi dengan misalnya industri semen, pasir, kayu, lampu kaca, ubin, yang itu jumlahnya ratusan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Jika BTN dapat fokus di sektor-sektor yang terkait dengan perumahan, lanjutnya, maka perusahaan ini dinilai bisa melompat dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bank yang sangat besar.

Maruarar menilai apabila BTN bisa membiayai seluruh ekosistem terkait perumahan, termasuk para pegawai di setiap industri bisa menabung di bank tersebut, maka strategi itu dianggap bagus.

“Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,” kata Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap pula bahwa BTN perlu melakukan pembiayaan di sektor-sektor pendukung perumahan.

“(Pembiayaan di industri) pabrik semen, kemudian tambang pasir, tambang silika atau baja ringan, pabrik split, dan sebagainya, akan memberikan dorongan kepada pembangunan di sektor perumahan,” ujar Misbakhun.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih cepat bentuk perubahan sangat radikal dari pelayanan publik.

“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujarnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran Bale by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya izin PBG bisa keluar di bawah 1 jam. Langkah ini yang ditujukan untuk kebaikan rakyat dinilai sangat progresif.

Di sisi lain, Menteri PKP mengingatkan para pengembang (developer) agar dapat membangun rumah secara bertanggung jawab

“Saya sudah lihat kalau rumah dibangun oleh developer yang bagus, jalannya bagus, (atap) tidak bocor, ada penghijauan, airnya bagus. Tapi, kalau yang dibangun oleh developer yang tidak bertanggung jawab, jalannya jelek, ada banjir, alang-alangnya tinggi, dan sebagainya. Saya sudah minta kepada Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan kepada perbankan, jangan pernah kasih sama developer yang tidak bertanggung jawab, karena yang mau memberikan ini bank benalu,” ujar Maruarar yang akrab dipanggil Ara itu pula.

“Saya pikir itulah kebijakan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan PBG bagi yang belum mengurus, terutama di pedesaan. Baginya, tidak ada alasan lagi bagi rakyat tak mengurus PBG, karena persetujuan izin tersebut sudah lebih cepat diperoleh dan gratis.

“Rumah itu yang membangun paling banyak adalah rakyat sendiri, tetapi rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa PBG. Rata-rata (rumah) di desa itu tidak ada (PBG). Sekarang, kita minta ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama sebelum berubah menjadi PBG) karena (sekarang) gratis, sekarang cepat. Dulu bayar dan lama,” ujar Maruarar lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih cepat bentuk perubahan sangat radikal dari pelayanan publik.

“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujarnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran Bale by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya izin PBG bisa keluar di bawah 1 jam. Langkah ini yang ditujukan untuk kebaikan rakyat dinilai sangat progresif.

Di sisi lain, Menteri PKP mengingatkan para pengembang (developer) agar dapat membangun rumah secara bertanggung jawab

“Saya sudah lihat kalau rumah dibangun oleh developer yang bagus, jalannya bagus, (atap) tidak bocor, ada penghijauan, airnya bagus. Tapi, kalau yang dibangun oleh developer yang tidak bertanggung jawab, jalannya jelek, ada banjir, alang-alangnya tinggi, dan sebagainya. Saya sudah minta kepada Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan kepada perbankan, jangan pernah kasih sama developer yang tidak bertanggung jawab, karena yang mau memberikan ini bank benalu,” ujar Maruarar yang akrab dipanggil Ara itu pula.

“Saya pikir itulah kebijakan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan PBG bagi yang belum mengurus, terutama di pedesaan. Baginya, tidak ada alasan lagi bagi rakyat tak mengurus PBG, karena persetujuan izin tersebut sudah lebih cepat diperoleh dan gratis.

“Rumah itu yang membangun paling banyak adalah rakyat sendiri, tetapi rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa PBG. Rata-rata (rumah) di desa itu tidak ada (PBG). Sekarang, kita minta ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama sebelum berubah menjadi PBG) karena (sekarang) gratis, sekarang cepat. Dulu bayar dan lama,” ujar Maruarar lagi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Maruarar anggap layanan PBG yang lebih cepat perubahan sangat radikal

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dikutip dari Antara, 10 Januari 2025.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat strate title, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ujar dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga kejaksaan.

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

(KIE)