JAKARTA,investor.id - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025 diperkirakan akan menyerap 2,5 juta tenaga kerja pada tahun 2025. Adapun penerima manfaat dari program ini adalah anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya mengatakan dari  unit pilot project pelayanan makan bergizi gratis yang sekarang sedang dilaksanakan Sukabumi tercatat dalam satu dapur melayani 18 sekolah dengan 3.000 murid. Dalam hal ini dibutuhkan  tenaga kerja untuk dapur dan lain-lain sebanyak 55 orang.

“Hitungan kasar sementara kalau diterapkan secara nasional dengan asumsi setiap dapur melayani 2.000 siswa maka dibutuhkan 48.000 dapur. Pelaksanaan program seluruhnya dan serentak di seluruh Indonesia akan membutuhkan sekitar 2,5 juta orang,” ucap Budi Mulya dalam seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta pada Sabtu (14/12/2024).

Tujuan utama program ini adalah  membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Jika dirinci untuk target penerima MBG tahun 2025 terbagi dalam tiga kelompok. Pertama yaitu ibu hamil ,menyusui, dan balita dimana program tersebut akan diberikan kepada 27,2 juta penerima manfaat. Kedua yaitu anak sekolah untuk  52% dari seluruh jenjang pendidikan. Pelaksanaan MBG akan dilakukan oleh sekolah. Jumlah penerima manfaat dalam kelompok ini sebanyak 33,8 juta. Ketiga yaitu  untuk santri di pesantren dengan jujmlah penerima sebanyak 3,2 juta penerima manfaat.

“Untuk tahun 2025 ditargetkan mampu mencapai lebih dari 60 juta penerima manfaat,” kata Budi.

Prinsip dari pelaksanaan MBG adalah tepat sasaran; pemberdayaan masyarakat, UMK, BUMDes; prioritas bahan pangan lokal; menu sesuai preferensi lokal; meningkatkan keragaman bahan pangan; dan mengutamakan keamanan pangan.

Dari sisi ekonomi pelaksanaan program ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dan mikro.  Program ini turut menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin pasalnya masyarakat lokal akan dilibatkan.

Budi mengatakan  dari sisi supply, petani lokal akan disibukan untuk memasok beras, daging ayam, telur, sayuran, bumbu-bumbu, gula, susu, dan garam. Kelebihan pasokan ayam dan telur yang sekarang terjadi akan dengan mudah terserap oleh unit pelayanan makan bergizi.

“Artinya ada insentif karena ada off-taker yang pasti dengan harga yang baik. Dari sisi ketenagakerjaan akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel – Rasio kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia disebut terendah dari negara-negara Asia lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, rendahnya rasio KPR itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membangun rumah secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung.

"Sehingga menjadi isu yang cukup besar dari sisi layak huni. Sebagai data, kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian ada 24-26 juta orang berdasarkan data PLN 450 VA yang tidak layak huni," kata Nixon dalam Seminar KAFEGAMA, Sabtu (14/12/2024).

Dia menuturkan, ada masalah lain yakni antrean backlog yang cukup besar, pemerintah menyediakan 200-250 ribu setiap tahun dan biasanya pada Agustus sudah habis.

"Hari ini di kami hampir 50 ribu, kita sudah kasih penawaran kredit, tapi enggak bisa diakadkan karena kuotanya udah abis dan itu setiap tahun terjadi, dan antrean ini harus diselesaikan pemerintah," kata Nixon.

Adapun kemampuan developer atau pengembang dalam membangun rumah dalam setahun hanya berkisar 400-600 ribu. Dengan hadirnya Program 3 Juta Rumah dari pemerintah, hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk bisa meningkatkan 7-8 kali lipat dari kondisi semula.

"Ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Dari sisi developer supply mengenai perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, AMDAL dan sebagainya," ungkap Nixon.

Dari sisi pembiayaan, soal likuiditas perumahan juga menjadi PR besar. Salah satu solusinya dengan sekuritisasi. Akan tetapi, persoalannya pasar Indonesia tipis, dan satu-satunya bank yang menjalankannya adalah BTN.

"Kita negara ketiga terbesar di dunia yang BABS, buang air besar sembarangan karena nggak memiliki sanitasi yang baik di rumahnya, ini jadi persoalan yang mesti bantu untuk pertumbuhan rumah," kata Nixon.

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu menyebut Indonesia masih menghadapi masalah perumahan. Berdasarkan catatannya, 10 juta keluarga saat ini masih belum memiliki rumah.

Tak hanya itu sekitar 24-26 juta keluarga diperkirakan tinggal di hunian tidak layak. Umumnya mereka tinggal di perkampungan dan menghadapi masalah sanitasi.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian yang kedua, 24-26 juta, ini berdasarkan data PLN yang 450 VA, yang tidak layak huni, dan itu pada umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi," katanya dalam seminar nasiona KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 dunia yang melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya sanitasi di perumahan.

Nixon juga menyebut rasio Kredit Pemilik Rumah (KPR) Indonesia terhadap GDP dibanding negara Asia Tenggara lainnya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena banyak pembangunan rumah di Tanah Air dilakukan secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung-kampung.

Pada kesempatan itu ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah per tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri, terlebih kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

"Memang kecepatan kita di Indonesia hari ini 400 ribu sampai 600 ribu membangun rumah setahun.Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," tutupnya.

(ily/fdl)

Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar akad KPR massal di Serang, Banten yang menyalurkan 235 hunian. Ini dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah yang menjadi bagian dalam rangka HUT ke-48 KPR. #btn #kpr #3jutarumah #serang #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
mengatakan penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR) yang yang dilakukan BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat.

"Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat miliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Menteri PKP didampingi Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga secara langsung mengunjungi salah satu perumahan bersubsidi yakni Perumahan Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.
"Tadi Pak Nixon menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29 ribu rumah yang sudah disampaikan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi," jelas dia.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian / Lembaga serta pemerintah dan mitra kerja akan tetus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui ]rogram 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengatakan bahwa informasi dari manajemen stok saat ini ada sekitar 142 ribu rumah yang sudah siap huni. Sedangkan yang akan dibangun ada sekitar 492 ribu unit tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya potensi rumah siap untuk 2025 ada sekitar 634 ribu dan kami bersama Bank BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Bank BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di 2025 mendatang," ungkap dia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PKP kepada BTN untuk terus dapat berkomitmen dalam bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data BTN, realisasi KPR Subsidi FLPP dan Tapera di 2024 telah mencapai 204.025 unit, sementara realisasi KPR Subsidi Bank BTN di 150.704 unit. Adapun realisasi KPR Subsidi sejak 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2024 sebanyak 32.958 unit dimana realisasi Bank BTN sebanyak 24.712 unit.

Sedangkan untuk hunian di Perumahan Pondok Taktakan Indah berjumlah 2.181 unit dan total yang sudah akad KPR sebanyak 1.649 unit.

Setiap unit hunian dibangun di atas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Sejumlah fasilitas umum juga tersedia pada area perumahan ini seperti taman bermain, lapangan olahraga, musholla dan ruang terbuka publik lainnya serta lokasi perumahan ini juga dekat dengan akses transportasi dan pendidikan.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berencana akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (16/12/2024). Ia ingin membahas perihal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera juga diminta hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12/2024).

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu juga diminta mempersiapkan dengan matang bahan pemaparannya.

"Kita coba yakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN sudah siap ya tahun 2025. Tolong nanti ada presentasi, ada datanya Pak Nixon bahwa betul-betul ya. Kita yakinkan dengan siap," pesan Ara.

Setelah itu, Ara juga berencana bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Bank BTN. Bahasan kali ini mengenai usulan kuota FLPP menjadi 600 ribu unit.

"Sesudah itu saya akan ajak BTN untuk ketemu dengan Pak Menko, Pak AHY. Kalau diperlukan kita juga akan yakinkan kepada Bapak Presiden bahwa BTN tahun depan siap menyalurkan sekitar 600 ribu. Tolong dipersiapkan ya Pak (Dirut BTN)," ujarnya.

Sebelumnya, Nixon menyatakan sanggup menyalurkan 600 ribu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Ia melihat berdasarkan data internal BTN, stok rumah mereka saat ini sekitar 631.978 unit. Rumah-rumah ini terdiri dari rumah sudah siap huni, proses finishing, hingga dalam proses pembangunan, tetapi belum disalurkan ke masyarakat.

"Terdapat yang sudah jadi, yang sudah dibangun, dan dalam proses pembangunan, finishing, kurang lebih 142.769 unit. Sedangkan masih ada yang pembiayaan konstruksinya yang kami biayai, jadi kurang lebih masih ada lagi 489.209 unit. Atau kita total untuk potensi tahun 2025, kurang lebih stoknya adalah 631.978 unit," jelas Nixon.

Ia berharap kuota FLPP tahun depan dapat ditambah agar 631.978 unit rumah yang belum disalurkan tersebut dapat dipasarkan dengan skema pembiayaan tersebut.

"Jadi Pak Menteri, kalau tahun depan kita dikasih kuota 500.000-600.000, maka kita bisa lakukan dengan sangat cepat," lanjutnya.

(aqi/zlf)

Serang (ANTARA) -

Serang (ANTARA) -

SERANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menghadiri acara Akad Massal KPR BTN di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP memuji Kementerian BUMN yang berhasil mendorong BTN dalam dua bulan masa pemerintahan Prabowo berhasil menyalurkan KPR 30.000 unit termasuk kepada tukang mie ayam bakso atau pekerja informal tanpa slip gaji.

Kegiatan akad massal serentak ini merupakan rangkaian HUT KPR BTN ke 48 tahun.