Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal pengembang yang meragukan Program 3 Juta rumah.

Para pengembang mengeluhkan program tersebut karena belum menunjukkan progress. Ini menimbulkan keraguan kemungkinan program bisa tercapai.

Ara sapaan Maruarar optimis Program 3 Juta rumah bisa terwujud.

"Kita enggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya," kata Ara melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dia lalu berujar, "Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu."

Ara lalu menegaskan akan terus berusaha, bekerja, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program itu. Dia juga menyebut program itu mendapat banyak dukungan.

"FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ungkap dia.

Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan ini tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Kemudian kuota FLPP sebanyak 70 ribu dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah.

Ara mengatakan akan menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada 25 Maret.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kuota FLPP tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah yang tersalurkan.

Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini sudah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucap Heru.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mulanya senang dengan Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP.

Namun, Joko menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progress," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3).

Dia juga mengklaim Presiden Prabowo Subianto tak antusias lagi membicarakan program tersebut.

"Sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko.

Lima asosiasi perusahaan pengembang (developer) perumahan berteriak mengeluhkan ketidakjelasan program 3 juta rumah yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mempertanyakan arah kebijakan ini. Dia berkata kebijakan ini justru menimbulkan ketidakpastian di masyarakat yang merugikan pengembang. Sebab, konsumen yang siap akad tiba-tiba balik badan karena berharap dapat rumah di program tersebut.

"Kita tahu tiga bulan lalu (isu) rumah gratis ini sangat mengganggu sekali karena orang tiba-tiba batal beli rumah, mau akad tidak jadi," kata Joko pada rapat dengar pendapat umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3).

Joko juga mempertanyakan rencana penggunaan lahan eks koruptor untuk perumahan rakyat. Pengembang bingung rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disetarakan dengan rumah di tanah koruptor yang nilainya berbeda.

Selain itu, ada kebingungan pengembang soal rencana pemerintah menurunkan harga rumah subsidi. Joko menyebut kebijakan itu akan merugikan orang-orang yang sudah membeli rumah lebih dulu karena harga rumah subsidi terbaru malah lebih murah.

Joko juga menyayangkan kebijakan perumahan pemerintah yang tak memikirkan pengembang. Menurutnya, Prabowo sudah jarang membahas program 3 juta rumah, lebih sering bicara Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

"Kita merasa tidak adanya perlindungan. Kemudian pelaku pengembang merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka. Yang ketiga, adalah ketidaknyamanan dalam berusaha, developer dicurigai, dikambinghitamkan, bahkan mendapatkan intimidasi," ucap Joko.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkap potensi kerugian pengembang karena ketidakjelasan kebijakan.

"Terkait penurunan harga yang justru harga tanah meningkat, tapi Menteri (PKP) harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," ucap Junaidi.

BAM DPR menerima keluhan dan masukan dari pengembang. Mereka berjanji akan mencari solusi agar tak ada pihak yang dirugikan.

"Kalau kemudian perumahan menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ya seharusnya ini didukung oleh kementerian/lembaga yang memang dibentuk atau ditunjuk, appointed, untuk bisa menyukseskan," kata Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani.

Ternate (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Maluku Utara (Malut) menyerahkan secara simbolis program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada pihak developer PT Marimoi Fomakati Nyinga untuk mendukung konstruksi perumahan di Ternate.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Arief Sabara di Ternate, Kamis, menjelaskan, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses empat fasilitas melalui program MLT Perumahan ini, yakni fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Konstruksi (KK).

MLT Perumahan merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta dalam bentuk PUMP maksimal sebesar Rp150 juta, PRP maksimal sebesar Rp200 juta, serta KPR maksimal Rp500 juta.

Arief mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Bank BTN Ternate dan developer PT. Marimoi Fomakati Nyinga, di Ruang Rapat Bank BTN Ternate, Rabu 19 Maret 2025.

Adapun untuk memanfaatkan program MLT Perumahan, peserta harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun; terdaftar minimal di tiga program antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran; dan belum memiliki rumah sendiri.

"Program MLT Perumahan sendiri dapat membantu pekerja mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah impian. Keuntungan dari program ini ada pada bunganya yang rendah. Bunganya bersaing dan lebih rendah dari KPR lain," ujar Arief.

Sementara itu Direktur PT. Marimoi Fomakati Nyinga, Wildayanti Kamal memberikan pendapatnya terkait program MLT BPJS Ketenagakerjaan, Program MLT BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang ingin mengambil rumah dikarenakan bunganya yang kecil.

"Jadi sangat membantu bagi pembeli rumah karena dengan program MLT ini angsuran yang dibayarkan juga kecil," katanya.

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengaku sebanyak 5.760 unit perumahan untuk TNI dan Polri sudah memasuki status peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Menurutnya, dalam rangka mendukung ketersediaan rumah bagi personel militer dan kepolisian, Kementerian Perumahan dan Permukiman telah melakukan groundbreaking beberapa proyek perumahan bersama TNI AD dan Polri.

“Kami sudah melakukan groundbreaking dengan TNI Angkatan Darat di Serang. Totalnya ada 5.760 unit, tersebar di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Selain itu, groundbreaking juga dilakukan dengan Polri bersama Kapolri di Karawang dengan total 14.389 unit rumah.

Pada 25 Maret 2025, Ara mengatakan pemerintah akan memulai penyerahan kunci rumah bagi para buruh di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura.

Dia menyebut total rumah yang disiapkan mencapai 20.000 unit, dengan simbolis penyerahan 250 unit pada acara tersebut.

“Totalnya kita 20.000 unit rumah dan nanti pada saat penyerahan kunci simbolis pada 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah,” pungkas Ara.

Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

"Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah serahkan kunci rumah guru serentak pada 25 Maret mendatang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025.

Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengatakan program ini menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil lainnya yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April,"* ujarnya usai menemani Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa.

Acara penyerahan ini direncanakan berlangsung pada 25 April 2025 di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada hari penyerahan, kata Maruarar, pemerintah menargetkan minimal 1.000 unit rumah akan diserahkan secara simbolis kepada penerima manfaat.

Secara keseluruhan, kata Maruarar, program ini akan menyediakan 29.000 unit rumah yang disalurkan secara bertahap.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Perumahan segera bentuk BP3 percepat bangun rumah rakyat

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan program kepemilikan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap, seperti pedagang sayur dan pedagang bakso.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa program ini rencananya akan diluncurkan pada akhir April 2025 dengan target awal 25.000 unit rumah.

“Kami sudah meminta waktu Presiden untuk hadir pada penyerahan rumah kepada masyarakat yang tidak punya gaji tetap, tetapi punya usaha dan penghasilan. Acara ini akan dilakukan sekitar 25 April,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Beberapa daerah yang menjadi sasaran program ini meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

Pada acara simbolis nanti, setidaknya 1.000 unit rumah akan diserahkan, dengan total target keseluruhan 29.000 unit secara bertahap.

Dengan berbagai program ini, kata Ara, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kepemilikan rumah yang lebih luas dan berkualitas.

“Rencana kami pada saat akad pas acara paling tidak seribu orang, kita akan serahkan. Tapi totalnya kita siapkan 29.000 secara bertahap, tapi pada acara kita akan siapkan 1.000 unit, minimal,” pungkas Ara.

Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

"Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

...Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru, kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3)

Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

"Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025