Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Kamis.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Dalam pelantikan tersebut, dirinya melantik Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 31 orang, Pejabat Administrator sebanyak 66 orang, dan Pejabat Pengawas sebanyak 23 orang.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran tinggi Kementerian PKP.

"Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujarnya dalam acara pelantikan itu.

Ara sebelumnya juga melantik delapan pejabat eselon I Kementerian PKP di Jakarta pada Senin (20/1).

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Dirinya juga menyampaikan bahwa berbagai upaya terkini dilakukan oleh pihaknya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Adapun upaya-upaya tersebut meliputi pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat. Kemudian dukungan bagi program tiga juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sampai dengan menarik masuk investasi dari luar negeri seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Qatar mau membangun hunian bagi masyarakat menengah bawah di Indonesia.

"Kita siap aturannya, kita siap lahannya. Kalau yang kemarin dari Qatar mau bangun (untuk) menengah bawah," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa untuk tanahnya akan menggunakan lahan dari negara, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tanahnya dari negara, itu arahan Presiden RI. Hukumnya hukum Indonesia, jadi jelas," kata Ara.

Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

mHal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Adapun kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membentuk satuan tugas atau satgas efisiensi dan satgas proyek strategis nasional (PSN) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pada kesempatan ini juga saya mengumumkan, saya akan membentuk beberapa satgas, yang pertama saya akan bentuk adalah satgas efisiensi," ujar Maruarar atau Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat Elon Musk orang paling kaya di dunia memimpin satgas efisiensi di Amerika Serikat.

Presiden RI Prabowo Subianto juga menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

"Bagaimana supaya ada efisiensi? Pak Presiden RI Prabowo sudah mengatakan tiga ratus triliun rupiah lebih dilakukan efisiensi. Kita juga harus lakukan efisiensi," kata Ara.

Selain membentuk satgas efisiensi, dirinya juga siap untuk membentuk satgas PSN untuk rumah MBR.

"Saya juga akan membentuk satgas PSN, tapi rumah buat rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi wisma atlet Kemayoran rampung seluruhnya dan siap diresmikan pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci pada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," ujar Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Tanah longsor terjadi di kawasan Perumahan PT Bumi Podo Rukun, Deaa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sore tadi. Tidak ada korban dalam bencana ini.

Detik-detik terjadinya tanah longsor sempat diabadikan oleh warga yang berada di lokasi. Peristiwa itu terjadi Rabu (29/1/2025), sekitar pukul 17.18 WIB.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyebut, tanah longsor disebabkan adanya hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Dau dan sekitarnya.

Tebing setinggi hampir 70 meter dengan lebar 100 meter ambrol menutupi areal kebun jeruk yang berada di bawahnya.

"Tidak ada korban dalam bencana tanah longsor ini," ujar Sadono kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Sadono mengungkapkan, aliran sungai yang berada di bawah tebing juga turut tertimbun material longsor.

"Rencana besok pagi bersama warga dan Pemdes akan dilakukan pembersihan material longsor," terang Sadono.

Video: Longsor Hantam Rumah Warga di Tasikmalaya, Pria Paruh Baya Tewas

Video: Longsor Hantam Rumah Warga di Tasikmalaya, Pria Paruh Baya Tewas

Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Provinsi Bali membuat aturan untuk melarang perumahan dibangun di lahan produktif atau persawahan.

Hal itu demi mendukung program swasembada pangan yang dicangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, lahan pertanian sangat diperlukan dalam program tersebut.

Maruarar meminta agar pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya berisikan aturan dan wilayah yang bisa dibangun untuk perumahan.

Ia menyebut, dengan demikian, akan bisa menguntungkan masyarakat dan juga menjaga ketahanan pangan.

"Kalau boleh dikeluarkan kebijakan. Jangan lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," katanya, Selasa (28/1/2025), dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Menurut Maruarar, lahan pertanian yang hilang berganti dengan perumahan berpotensi memunculkan masalah baru.

"Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kami selesaikan satu masalah, masalah lain muncul. Kami bangun rumah untuk rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan," lanjutnya.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski program tersebut saat ini tengah digalakkan, namun pemerintah pusat melarang keras pengembang membangun permukiman di lahan produktif atau pertanian.

Mengingat, pemerintah juga sedang menggalakkan swasembada pangan.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan memperbaiki rumah," sebut dia.

"Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo itu juga bagaimana kami swasembada pangan. Jadi dilarang keras, lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," ungkap dia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait saat berkunjung ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ara -sapaan Maruarar- juga menekankan agar program FLPP tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya. Menurutnya, lewat FLPP, pemerintah berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara.

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

Menanti Pamor Satgas Impor

Menanti Pamor Satgas Impor

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.