Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai sejak Senin (6/1/2025). Untuk bergabung menjadi mitra program Badan Gizi Nasional (BGN) ini, tidak ada biaya yang dikenakan.

Pendaftaran mitra BGN dibuka di laman resmi Mitra Badan Gizi Nasional. Simak syarat dan cara daftarnya di bawah ini.

Syarat Dokumen Pendaftaran Mitra BGN

• Akta Badan Usaha
• SK Kemenkumham
• NIB
• Rekening koran
• Surat keterangan/referensi bank
• Laporan tahunan
• Foto NPWP
• Bukti laporan SPT
• Dokumen titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

Cara Daftar Mitra BGN

Pembuatan Akun

• Buka https://mitra.bgn.go.id/
• Klik "buat akun baru" yang ada di bawah tulisan "Masuk ke akun Anda"
• Isikan kotak Nama Mitra, email aktif, nomor telepon yang bisa dihubungi
• Klik kotak Tipe Instansi, pilih PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes
• Pada kotak Kata Sandi, buat kata sandi akun
• Pada kotak Konfirmasi Kata Sandi, isikan lagi kata sandi yang ingin dibuat
• Klik ikon mata untuk melihat kata sandi, pastikan sudah sama, dan catat
• Klik Buat Akun

Isi Data Alamat Mitra

• Klik kotak Provinsi, pilih provinsi alamat mitra
• Lengkapi kota, kecamatan, dan desa/kelurahan pada kotak pilihan masing-masing
• Isikan kode pos pada kotak Kode Pos
• Isikan alamat lengkap mitra pada kotak Alamat
• Klik Selanjutnya

Isi Data Perwakilan Mitra

• Isikan nama perwakilan mitra
• Isikan nomor telepon perwakilan mitra
• Klik Selanjutnya

Data Verifikasi

• Pada dashboard Mitra BGN, pastikan data tab Umum sudah benar atau perbaiki data
• Klik tab Dokumen Legal
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik Tambah Akta
• Lengkapi tipe akta, nomor akta, tanggal pembuatan, nama notaris, alamat notaris
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen Akta Badan Usaha
• Klik Kirim
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik Tambah SK
• Isikan nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, nomor akta
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen SK Kemenkumham
• Klik Kirim
• Pada bagian NIB, klik Tambah NIB
• Isikan NIB
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen NIB
• Klik Kirim
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik Tambah Pengurus dan Pemegang Saham
• Isikan nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, dan jabatan
• Isikan jumlah lembar saham dan totalnya dalam rupiah (tidak wajib)
• Klik Kirim
• Klik tab Keuangan
• Lengkapi data dan dokumen seperti tab Dokumen Legal, termasuk:
  Rekening koran
  Modal dasar dan modal disetor
  Bank
  Laporan keuangan tahunan
  Data NPWP
  Laporan SPT
• Cek kembali data pada tiap tab
• Klik tombol cokelat Ajukan Verifikasi untuk mengajukan verifikasi data mitra

Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

• Pada menu Pengajuan Lokasi SPPG, klik Ajukan Titik untuk mengajukan lokasi titik dapur
• Klik Buat untuk menambahkan titik lokasi SPPG pada peta
• Klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data informasi lokasi bangunan SPPG
• Isikan informasi kesiapan titik bangunan SPPG beserta dokumen
• Klik Ajukan
• Tim BGN melakukan verifikasi dan menghubungi pendaftar.

Dapur MBG

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan sebanyak 5.000 dapur ditargetkan berdiri pada 2025 untuk memproduksi menu Makan Bergizi Gratis.

Saat ini, sekitar 1.000 kepala SPPG telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan). Angka ini ditargetkan mencapai 5.000 SPPG pada pertengaha 2025.Setiap kepala SPPG akan memimpin tiap dapur makan bergizi gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025), dikutip dari detiknews.

Itulah cara daftar mitra BGN dan syarat dokumen yang perlu dipenuhi. Berminat, detikers?

(twu/pal)

Jakarta: Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa, 7 Januari 2025.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa (7/1).

Heru menambahkan, berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 tentang persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sedangkan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.



“Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” terang Heru.

Diketahuiu, BP Tapera bersama 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025, serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 Juta Rumah antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur, 22 Asosiasi Pengembang Perumahan disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (23/12) di Jakarta.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) s.d Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 T atau sekitar Rp450 miliar lebih per tahun.

Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.

Adapun sejak 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada MBR senilai RpRp151,22 triliun.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut selalu mendapatkan informasi rutin terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), meski belum melakukan kunjungan langsung usai dirilis Senin kemarin, (6/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, informasi itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update," kata Hasan saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Kendati begitu, Prabowo bakal melakukan kunjungan langsung atau sidak secara mendadak (sidak) untuk melihat kondisi yang lebih natural.

Di sisi lain, Hasan tidak menjelaskan alasan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dan titik-titik sekolah yang mulai diberlakukan makan siang gratis.

"Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Hasan juga menuturkan, jadwal sidak Presiden Prabowo belum ditentukan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," tutur Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan perumahan yang sangat masif memang berdampak pada lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi area perumahan per tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Di sisi lain, pemerintah tengah memiliki program 3 juta unit rumah dan juga program ketahanan pangan mencetak 3 juta hektare lahan sawah setiap tahunnya.

Pemerintah tengah mengkaji regulasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (PP RTRW) Nasional tahun 2025 – 2045. Beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencananya, beleid tersebut memungkinkan lahan sawah dilindungi di Pulau Jawa yang beralih fungsi program 3 juta rumah dan penghiliran, dapat diganti lahan tersebut di luar pulau Jawa dengan produktivitas sawah yang sama.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan terdapat 2 kategori lahan sawah dilindungi (LSD) yakni pertama sebelum penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN, lahan tersebut sudah terbit izin baik persetujuan teknis (pertek), izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung (IMB/PBG), dan lainnya. Lalu kategori kedua, penetapan LSD sebelum ada proses perizinan perumahan.

Namun demikian, terkait dengan penggantian lahan sawah dilindungi dengan kategori kedua yang akan digunakan untuk membangun perumahan, perlu memiliki kepastian perizinan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dan petunjuk laksana aturan tersebut.

“Sebaiknya konsolidasi peruntukan lahan harus terkoordinir lebih baik seperti penyusunan RTRW, RDTR antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kementerian Dalam Negeri harus duduk membahas terkait lahan sawah ini. Pasalnya, Kementerian ATR /BPN memiliki tugas mempertahankan ketahanan pangan melalui LSD, sedangkan Kementerian PKP bertugas mewujudkan 3 juta rumah.

“Kementrian Dalam Negeri bertugas bagaimana perijinan sesuai peruntukan contoh ini yang perlu antar lembaga duduk bareng. Artinya kepentingan yang berbeda bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga masyarakat dan para pengusaha mendapat kepastian mendapatkan rumah sementara pengusaha dapat jaminan berinvestasi,” katanya.

Di sisi lain, dia berharap pengembang yang akan melakukan pembebasan lahan wajib mengecek peruntukan lahan tersebut.

Terkait penggantian lahan sawah yang digunakan untuk program 3 juta rumah, menurut Junaidi, tidak harus developer yang mengganti. Namun, RTRW secara nasional bisa diberlakukan.

“Ini bagaimana Kementerian ATR/BPN menukar ke daerah lain dengan menambah prosentase di daerah yang masih potensi untuk perluasan lahan sawah produktif sehingga secara nasional lahan sawah tidak berkurang,” tutur Junaidi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai persyaratan penggunaan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk perumahan dengan mengganti lahan sawah di luar Jawatersebut tidak realistis dan membebani pengembang rumah bersubsidi.

Menurutnya, pengembang yang memanfaatkan lahan LP2B akan kesulitan untuk membayar penggantian lahan sawah dan menimbulkan biaya berlipat ganda.

Dia berharap penetapan LSD dapat dibenahi dan dilakukan sikronitsasi kebijakan RTRW dan RDTR daerah sehingga tidak saling tumpang tindih penetapan kasus laha.

“Selama ini tidak sinkron sehingga banyak lahan perumahan yang sudah terbangun rumah malah ditetapkan sebagai LSD. Masak pengembang diminta ganti sawah di luar Pulau Jawa, biaya double,” ucap Syawali.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menuturkan program prioritas seperti ketahanan pangan membutuhkan dukungan lahan.

Tugas pemerintah memproteksi lahan sawah agar jangan beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri lain. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki program prioritas pembangunan 3 juta rumah per tahun yang juga membutuhkan lahan.

Menurutnya, dalam beleid PP RTRW nantinya akan dirumuskan KP2B nasional dimana lahan di luar pulau Jawa yang masih luas dapat digunakan untuk ketahanan, sedangkan lahan di Pulau Jawa digunakan untuk perumahan dan kepentingan penghiliran.

Jika pengembang yang tidak mematuhi regulasi dan kewajiban pengalihan dan pengganti lahan, maka akan tidak mendapatkan izin pemanfaatan lahan.

“Kalau ada pengembang yang bangun rumah program 3 juta di lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah, bisa mengganti lahan sawah tersebut di luar Pulau Jawa seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, dengan catatan punya tingkat produktivitas panen yang sama,” terangnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun ternyata hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Untuk itu menurutnya Badan Gizi Nasional tengah meminta penambahan anggaran.

Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran bisa bertambah menjadi Rp 210 triliun. Namun, lagi-lagi anggaran itu tidak cukup juga untuk kebutuhan MBG selama setahun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

Mantan Menteri Perdagangan itu menyebut untuk kebutuhan setahun, belanja makanan untuk MBG bisa tembus Rp 420 triliun. Proyeksi tingginya anggaran tersebut karena kebutuhan pangan meningkat seiring belanja program tersebut.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Menurut Zulhas jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, belanja bahan baku akan semakin tinggi. Dengan mencapai swasembada pangan, pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025), dipantau dari Youtube Kominfo Jawa Timur.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut butuh dana Rp 420 triliun.

Oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana disebut tengah mengusulkan untuk menambah anggaran pada Juli 2025.

“Tapi Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti Rp 210 triliun,” ujar Zulhas.

“Tapi kalau full, dari Januari sampai Desember, ya kira-kira lebih Rp 420 triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan Rp 420 triliun,” ucap Zulhas lagi.

Zulhas pun meminta peserta rapat bekerja keras untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Kalau kita sekarang enggak kerja keras, telur, beras segala macam, ikan, mau berapa Pak?” kata Zulhas.

“Bapak tahu enggak impor kita ini? Malu sebetulnya kita ini. Kita sudah ketinggalan jauh sama Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Badan Gizi Nasional memperkirakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari. Itu artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam setahun melebihi Rp 71 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Penulis: Nirmala Maulana Achmad

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut penerima program Makan Bergizi Gratis tak boleh memfoto makanan yang mereka terima.

“Tidak ada larangan, siapa yang melarang?” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Dadan menegaskan, bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin memfoto Makan Bergizi Gratis.

“Tidak ada larangan siapapun memfoto, makanya sudah saya klarifikasi,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, viral di media sosial unggahan warganet yang mengaku dilarang untuk memfoto makanan bergizi gratis.

"Halo kak, hari ini sekolahku dapat makan gratis. Tapi tadi, guruku buat pengumuman untuk dilarang menyebarkan fotonya ke sosmed karena kalau kelihatan 'buruk' sekolahku terancam dan siswa yang menyebarkan fotonya akan dicari serta dapet sanksi sosial," tulis akun X @vi*****

"aihs ,tempat gw tadi di ultimatum sama babinsa ,murid maupun guru dll gaboleh/dilarang keras buat foto foto maupun videoo makan bergizi gratis ini wkwkwk,kenapaa dahh," tulis akun X @alf*******

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Salah satu hal yang menjadi perbincanan pada hari pertama pelaksanaan MBG adalah menu yang tidak seragam di setiap daerah.

Sebab, ada daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Pemberian Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berencana untuk menambah jumlah dapur guna mendukung program makan bergizi gratis.

Saat ini, hanya terdapat satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Brobahan, Purwokerto, yang menyuplai makanan untuk 2.740 siswa di tiga sekolah.

Dandim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama menjelaskan bahwa rencana pembangunan dapur baru akan dilakukan di masing-masing dari 27 kecamatan di Banyumas.

"Sementara ini masih dalam proses perencanaan. Informasinya, rencana awal per kecamatan ada satu dapur, bertahap," katanya saat ditemui di Kodim 0701/Banyumas, Selasa (7/1/2025).

Namun, Ida Bagus belum dapat memastikan kapan rencana tersebut akan direalisasikan.

"Tentunya nanti disesuaikan lagi (dengan kebutuhan), akan terus bertambah. Kami belum dapat informasi (realisasi rencana penambahan dapur), yang jelas info yang kami peroleh satu dapur per kecamatan," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa jumlah dapur yang direncanakan bisa bertambah, mengingat banyaknya sasaran penerima program makan bergizi gratis.

"Tentunya jika dilihat dari jumlah siswa harusnya (dapurnya) lebih banyak lagi. Sasarannya juga tidak hanya anak sekolah, tapi juga ibu hamil dan balita," kata dia.

Setiap dapur yang akan dibangun, memiliki kapasitas untuk menyajikan sekitar 3.000 paket makanan per hari.

Saat ini, dapur yang telah beroperasi berdiri di atas lahan milik Kodim 0701/Banyumas di Brobahan, Purwokerto, dengan melibatkan 50 orang yang terdiri dari kepala, ahli gizi, akuntan, dan pekerja.

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas sendiri diluncurkan pada Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal, program ini menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Kota Palembang, Sumatera Selatan menyediakan 3.000 paket pada hari pertama makan siang bergizi gratis program pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (6/1).

Jumlah porsi tersebut disalurkan ke lima sekolah yakni SMP N 19 Palembang untuk sebanyak 1.098 siswa, SMP N 33 Palembang 594 siswa, SD N 25 Palembang sebanyak 606 siswa, SD N 24 Palembang sebanyak 604 siswa, dan TK Panca Bhakti I sebanyak 26 siswa.

Makanan bergizi tersebut disiapkan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui sistem katering di Jln.Sei Hitam No.1233 RT.02 / RW 06 Pakjo, Kecamatan IB I Palembang Sumsel.

Kepala BPOM Palembang Yani menyebutkan bahwa menu makan siang bergizi gratis tersebut aman dan terhindar dari zat berbahaya seperti formalin dan zat kimia lainnya.

"Ya kami melakukan uji sampel makan siang bergizi hari ini tidak kami temukan zat kimia seperti formalin dan kami katakan aman ya," katanya.

Kepala SD N 25 Palembang Wiwin Purwanti mengatakan bahwa siswanya antusiasme menikmati makanan bergizi tersebut. Namun di antaranya memang masih ada yang tidak menyukai sayuran.

Ia berharap menu tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran dan buah pisang yang disajikan tersebut dapat divariasikan agar anak-anak yang tidak suka sayuran bisa tertarik untuk memakannya.

"Ya divariasi ya seperti sayuran yang disajikan lebih menarik bisa dibuat seperti tahu sayur, dan sebagainya agar siswa lebih menyukainya," kata dia.

Salah seorang siswa kelas 5 SD N 25 Vathan Kusuma Dinata mengatakan bahwa rasa sayuran memang sedikit hambar, ia berharap ada lauk seperti ayam goreng.

"Porsinya cukup kak, tapi sayurannya hambar, dan semoga ada ayam gorengnya kak," kata Vathan.

Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut para peternak layer atau ayam telur tertimpa berkah makan bergizi gratis (MBG).

Dia berkata para peternak diminta memasok telur ayam dua kali seminggu. Pasokan dikirim ke 190 dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis.

"Buah manisnya harga jual kita terjamin jadinya. Tapi peternak tidak memanfaatkan momentum karena ada serapan naik tinggi, kita naikkan, tidak. Kita sudah bermitra sejajar dengan pemerintah sejak 3-4 tahun lalu," kata Musbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Dia berkata kebutuhan telur untuk Makan Bergizi Gratis tahun ini sekitar 1.875 ton per minggu. Telur-telur itu dipasok ke 5.000 dapur umum yang dibangun bertahap tahun 2025.

Musbar mengatakan berkah untuk peternak dari Makan Bergizi Gratis sangat besar. Bahkan, lebih besar dari program bansos telur.

"Kalau bansos itu kan kita sebulan sekali. Kalau MBG dua kali seminggu. Bisa dinilai sendiri lebih untung mana," ujarnya.

Musbar berkata para peternak mampu memproduksi 18.200 ton telur ayam per hari. Produksi itu dihasilkan oleh 5.766 peternak. 

Menurutnya, permintaan untuk Makan Bergizi Gratis tak akan mengganggu pasokan atau harga jual telur.

Makan Bergizi Gratis, ujarnya, justru menyediakan pasar yang jelas untuk sebagian peternak. Menurutnya, sebagian warga desa mulai terdorong untuk memulai peternakan ataupun pertanian karena ada pembeli yang jelas, yaitu pemerintah.

"Sudah ada jelas pembelinya untuk proyek-proyek pemerintah. MBG ini kelihatannya akan jangka panjang ya," ucap Musbar.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memberikan makan gratis satu kalo sehari kepada anak-anak.

Makanan diberikan saat anak-anak di sekolah. Makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan warga sekitar.

Prabowo menargetkan Makan Bergizi Gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Meski demikian, program ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan Rp71 triliun untuk dikelola Badan Gizi Nasional.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Namun berbeda dengan yang digaungkan, tak semua sekolah mendapatkan susu.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan untuk memenuhi gizi para siswa dengan memberikan makanan sesuai gizi anak. Salah satu menu yang dikabarkan melengkapi program ini adalah susu.

Namun pada pelaksanaannya, tidak semua sekolah mendapatkan susu. Hal ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, karena susu bukan menu yang wajib ada setiap hari dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan dilansir detikNews, Selasa (7/1/2025).

Alasan menu susu tidak diwajibkan setiap hari, kata Hasan, adalah karena suplai susu di daerah belum merata.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Dia mengaku belum tahu apakan nantinya akan jadi menu wajib jika persediaan sudah merata.

"Kita belum tau itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat dan protein," ujarnya.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka total penerima manfaat MBG per hari ini ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

(nir/nwk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi disalurkan kepada penerima manfaat di Merauke mulai hari ini, Selasa (7/1/2025).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat.

“Hari ini program makan bergizi gratis dilaksanakan di Merauke,” ungkap Dadan, kepada Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, pelaksanaan program ini sempat tertunda, sementara di provinsi lainnya, program MBG telah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Penundaan ini berdampak pada lebih dari 3.000 siswa di tujuh sekolah di Merauke yang tidak dapat menikmati manfaat dari program tersebut.

Penundaan distribusi dilakukan atas arahan dari Badan Gizi Nasional, meskipun TNI dan Dapur Makan Bergizi telah menyiapkan logistik untuk kebutuhan makanan bergizi gratis sebelum penundaan tersebut.

Dadan mengatakan, semua bahan makanan telah disimpan dengan baik dan siap untuk didistribusikan setelah mendapatkan arahan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, Dadan belum merinci lebih lanjut mengenai jumlah penerima manfaat dan kendala yang menyebabkan penundaan program di Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis ini dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Senin (6/1/2024), dengan menu yang berbeda di setiap daerah.

Beberapa daerah juga tidak mendapatkan menu susu dalam program ini.