Eks Mendikbud Anies Baswedan menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah. Dia meminta, agar pemerintah tak hanya memperhatikan gizi anak namun juga kualitas pendidikan saat ini.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Senin (3/3/2025) malam. Dia membawa tema 'Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dapat Meningkatkan Kualitas Manusia?'.

Awalnya Anies mendapat pertanyaan dari jemaah yang hadir terkait dengan program MBG. Jemaah mempertanyakan apakah MBG ini investasi terbaik untuk pendidikan saat ini.

Anies kemudian menyatakan yang penting program ini terlaksana tanpa ada masalah. Akan tetapi, dia melihat masalah pendidikan Indonesia bukan soal makanan saja namun juga kualitas.

"Cuma pendidikan, itu bukan soal makan, betul tidak. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat," ujarnya.

"Karena isi pendidikannya justru penting dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus. Bahwa memajukan pendidikan bukan sekadar soal kesehatan dan gizi anak tapi soal proses belajar mengajar di kelas," imbuh dia.

Ditemui usai mengisi ceramah, Anies kemudian menekankan terkait dengan adanya efisiensi anggaran di pendidikan.

"Pendidikan itu memerlukan biaya, dan biaya pendidikan itu memang mahal. Tapi ketertinggalan itu lebih mahal," kata dia.

Meski biaya pendidikan mahal, Anies meminta hal itu dipandang sebagai investasi. Karena dalam investasi selalu ada kembalian.

"Jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi bukan biaya. Kalau dipandang sebagai investasi maka kita tahu berapapun alokasi yang kita keluarkan nantinya kita akan dapat kembalian," jelas dia.

Menurut Anies, pandangan itu harusnya diadopsi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak mengurangi anggaran pada sektor pendidikan.

"Sebangsa, semuanya melihat pendidikan sebagai investasi. Lihat capaian-capaian yang kita miliki hari ini di Indonesia itu hasil investasi pendidikan 3-5 dekade yang lalu. Jadi saya berharap sekali bahwa alokasi, investasi, pendidikan jangan dikurangi. Karena itu berpengaruh pada masa depan," pungkasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga akan memperjuangkan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.

MBG merupakan salah satu program unggulan Anton-Benny yang akan direalisasikan setelah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda serah terima jabatan yang digelar di gedung DPRD Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Anton memaparkan sejumlah program Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.

Adapun salah satunya adalah menyukseskan program MBG.

"Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan menjadi solusi bagi masyarakat, dan masyarakat harus menjadi penerima manfaat dari alokasi anggaran pemerintah," ujar Anton saat pidato perdananya.

Usai rapat paripurna, Anton Achmad Saragih mengungkapkan bahwa kegiatan retreat yang diikutinya sangat bermanfaat.

Ia mengakui mendapat arahan dari Presiden.

"Adapun arahan dari Presiden, agar kita selalu memperhatikan rakyat kita. Terutama juga harus memperhatikan pertanian untuk ketahanan pangan dan makanan bergizi (MBG)," ucap Anton kepada wartawan di gedung DPRD Simalungun.

Ia melanjutkan, kegiatan retreat sekaligus sinkronisasi program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten.

Untuk itu, ia berharap program pemerintah pusat dan daerah ini dapat terlaksana.

Di samping itu, ia juga memastikan program unggulan tetap diperjuangkan.

"Untuk infrastruktur, akan kita usahakan memberikan semampu kita. Dan untuk pertanian, sesuai arahan Presiden, akan ditingkatkan lagi," kata Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto mengajak semua pihak untuk membangun kemitraan dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

"Kita semua berharap kepada Bupati agar mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan program pembangunan," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan 2025.

"Pada Ramadhan ini pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya dibawa pulang untuk buka, kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasa, pelayanannya akan normal seperti biasa," katanya di Jakarta, Senin.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Dadan juga menyarankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mayoritas Muslim untuk menyelenggarakan minimal satu kali buka puasa bersama.

Dadan juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran hingga Rp2 triliun mulai Maret 2025.

"Diperkirakan Maret, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun per bulan," ujar Zulhas di Jakarta, Senin.

Zulhas menyampaikan serapan anggaran pada bulan Maret akan lebih besar lantaran jumlah penerima manfaat MBG bertambah secara bertahap, hingga jumlahnya ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurut dia, diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.

Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.

Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

“Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima)," lanjut Dadan.

Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.

Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.

"Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember," lanjut Dadan.

“Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.

Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.

“Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.

BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan," jelas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan peningkatan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang mulai September 2025.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran juga akan melonjak menjadi Rp 25 triliun per bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, saat ini program MBG melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Namun, untuk mencapai target 82,9 juta penerima, tambahan anggaran besar akan diperlukan.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran akan naik menjadi Rp 25 triliun per bulan. Peningkatan ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini telah dialokasikan untuk tahun 2025, dengan tambahan Rp 25 triliun per bulan untuk memenuhi target percepatan.

Saat ini, ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang.

Dadan juga menyebutkan bahwa evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. SPPG yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu kini terbiasa dengan sistemnya, dan hampir tidak ada kendala berarti,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat dapat ikut memantau kualitas program.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat social media, seperti Instagram (IG), Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” tegas Dadan.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan aturan tersebut akan disusun guna mengatur peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini.

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.

"Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya," jelasnya.

Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

"Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi," tutur dia lebih lanjut.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG akan mencapai 6 juta orang pada Agustus 2025.

Target itu disampaikan Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi itu rapat, kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus, kami akan melayani 6 juta,” ujar Dadan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Mulai dari akhir Agustus atau September itu akan melonjak tajam (jumlah penerimanya),” kata Dadan.

Dadan memproyeksikan, penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta pada November atau Desember 2025.

“Kalau 82,9 juta sudah tercapai pada November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025.

“Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. Pada 2025, BGN sudah memiliki Rp 71 triliun untuk program MBG.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan. Sehingga, dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Dadan menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton. "Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.