JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran berfoto dengan para pemenang ajang Kompetisi BTN Housingpreneur di Jakarta, Sabtu (15/2).

BTN Housingpreneur yang diikuti hampir 1.000 peserta sukses digelar dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Inovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara. Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp1 miliar.

BTN Housingpreneur merupakan ajang kompetisi yang tidak hanya diikuti oleh para wirausahawan sektor properti dan industri pendukungnya, namun juga oleh mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung terciptanya wirausaha muda dalam ekosistem perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) yang dapat mendukung Program 3 Juta Rumah.

Blangpidie (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari BGN.

Adapun kegiatan pemberian makan bergizi gratis ini berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Kabupaten Abdya pada Sabtu dan dipimpin langsung oleh Kapolres Abdya, AKBP Agus Sulistianto.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 234 siswa dan siswi SMP 1 Kecamatan Setia. Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi.

Program ini dimulai pada bulan November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada 3 Februari 2025, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur. Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan Antara di lokasi menunjukkan bahwa ratusan siswa-siswi terlihat bergembira dan tertawa riang saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi oleh sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Beberapa waktu lalu, detikProperti bertemu dengan seorang kawan di bilangan Jakarta Selatan. Dia nampak bimbang dan banyak pikiran. Seringkali dia melamun sambil mengepulkan asap rokok yang sudah berbatang-batang dia hisap.

"Lagi pusing nih, udah lama cari rumah nggak dapet-dapet. Bosen hidup ngontrak terus," ujar Hadi (31) membuka obrolan.

Dia pun mulai cerita masalahnya. Hingga saat ini dia masih tinggal di kontrakan. Jarak yang jauh, pengembang yang tak kredibel, sampai proses bank yang ribet dalam membeli rumah menjadi biang keladinya.

Masalah Hadi ini hampir pasti juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana. Kondisi ini juga menjadi bukti isu permukiman di Indonesia tidak selesai-selesai. Persoalannya bukan hanya masalah kurang pasok (backlog) rumah saja, yang menurut data pemerintah kini mencapai 9,9 juta. Banyak juga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Padahal, hak untuk mendapatkan hunian yang layak telah diamanatkan dalam UUD 1945 ayat 28 H ayat 1. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman sama pentingnya dengan memperoleh layanan kesehatan.

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." demikian bunyinya.

Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR akhir tahun lalu menyebut, sekitar 120 juta masyarakat Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni.

"Kemudian ada 24 juta keluarga yang memiliki rumah. Namun kita kategorikan tidak layak huni. Jadi persoalan PR-nya masih banyak, kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga dikali empat orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," kata Nixon.

Perlahan tapi pasti, persoalan itu terjawab dengan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, program 3 juta rumah dinilai bisa mengakselerasi solusi dari masalah-masalah tersebut.

Program ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada campur tangan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pengembang, kontraktor, pelaku industri properti turunan hingga yang paling penting dan punya peran vital adalah perbankan.

Nixon mengatakan, program ini menantang. BTN, menurutnya, akan all out untuk memuluskan jalannya program ini. Sepekan sebelum pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Nixon berucap terkait program ini, BTN akan menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara.

Dirut BTN Nixon Napitupulu/Foto: Dok. BTN

"Pak Prabowo mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa. Nah ini menjadi satu visi-visi di mana kalau BTN bisa tunggu dengan angka yang seperti itu, kita akan menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Lantai 6 Menara BTN, Oktober 2024 lalu.

Salah satu usulan dari BTN untuk menggenjot penyaluran 3 juta rumah adalah dengan memperpanjang tenor pinjaman untuk KPR subsidi hingga 30 tahun. Saat ini, tenor pinjaman kredit untuk KPR maksimal selama 20 tahun. Perpanjangan ini dinilai tidak akan membebani APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Selain itu, ada juga beberapa skema pembiayaan yang diusulkan oleh BTN demi suksesnya program 3 juta rumah.

Skema Pembiayan untuk program 3 Juta Rumah

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Nur Ridho menyebut, skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan empat layanan pembiayaan, di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit, yaitu hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Di sisi lain, persoalan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan KPR banyak disebabkan oleh persyaratan yang terkait dengan bank. Karena selama ini informasi yang diketahui masyarakat soal persyaratan mutlak KPR adalah mereka yang bergaji tetap dan memiliki slip gaji.

Lalu, bagaimana dengan pekerja informal seperti sopir ojek, tukang bakso, tukang cukur, hingga pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu?

BTN pun menjawab hal itu. Demi memperluas jangkauan kredit untuk para pekerja informal yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah backlog, BTN memiliki program KPR Informal yang memang ditujukan untuk para pekerja informal. Nixon menyebut, porsi KPR informal dari semua KPR subsidi baru mencapai 10%.

Meski belum semua pekerja informal bisa punya akses untuk mendapatkan KPR subsidi, hal ini sudah menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan rumah impian namun terkendala penghasilan tetap.

"Yang jelas at least kita ingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan ke sektor informal," ujar Nixon.

Salah satu inisiatif BTN untuk membantu sektor informal punya rumah adalah bekerjasama dengan aplikator ojek online. Melalui kerjasama itu para mitra ojek online (ojol) berkesempatan untuk mengajukan KPR informal.

Salah satu pengemudi ojol yang beruntung adalah Donny Eka Prasetyo. Dengan nada gembira dia menceritakan bagaimana impiannya memiliki rumah bisa terwujud.

Sebelumnya Donny sudah hampir pasrah. Dia tahu betul syarat mutlak mengajukan KPR adalah slip gaji dan harus berstatus karyawan tetap. Persyaratan yang tak mungkin dia penuhi.

"Saya sudah sempat pasrah buat punya rumah. Pernah ngajuin tapi ditolak," ucapnya saat berbincang dengan detikProperti.

Asa itu muncul ketika ponselnya berdering. Senyum bahagia tersungging dari bibirnya saat dia dapat pesan dari aplikator bahwa dirinya adalah salah satu mitra terpilih untuk mengajukan KPR informal. Itu merupakan program BTN yang bekerja sama dengan Gojek.

"Pihak dari Gojek ngasih tau kalau driver itu ada slip gajinya dan ada catatan pendapatannya per bulan," terangnya.

Berdasarkan data itu, ternyata kinerja Donny selama menjadi mitra Gojek sangat baik. Bahkan data pendapatannya per bulan jauh melebihi UMR di daerahnya.

Sebagai syarat, Donny harus rela pendapatannya dipotong Rp 50 ribu/hari dengan masa tenor 20 tahun sebagai cicilan KPR. Dia tak keberatan. Yang terpenting, impian punya rumah sendiri tepat di depan mata.

Langkah BTN untuk mendukung masyarakat agar memiliki rumah juga telah dilakukan lewat digital mortgage ecosystem.

Dengan Digital Mortgage Ecosystem, Bank BTN ingin menghubungkan berbagai sektor terkait perumahan dalam satu ekosistem yang tidak terpisahkan, baik dari sisi pencari rumah hingga ke pengembang. Sistem ini mengakomodir empat aspek yang dibutuhkan pemilik rumah mulai dari aspek living, renting, buying dan selling.

Tentu sederet program inisiatif BTN tersebut belum bisa dikatakan sempurna. Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan, bagi konsumen KPR, 3 tahun pertama adalah masa yang penuh tantangan.

"Karena pertama kalau kita KPR itu kan harus bayar biaya APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), terus kedua harus membayar asuransi, sertifikat, dan lain-lain. Itu kan biaya cukup besar kalau pihak atau bank memberikan bunga yang lunak fixed dan rendah selama tiga tahun pertama itu akan membantu sekali," terangnya.

Steve berharap bank penyalur KPR seperti BTN bisa memberikan bunga fixed yang rendah di tiga tahun pertama. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbantukan untuk memiliki rumah.

Meski begitu, dia menilai BTN yang sudah berusia 75 tahun telah memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor perumahan di Indonesia. BTN juga sudah tentu telah menyalurkan banyak pinjaman kepada konsumen KPR, termasuk KPR subsidi.

"Saya lihat sih udah cukup banyak perannya untuk Republik ini ya, untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Pernyataan yang diucapkan Steve bukan tanpa alasan. Sejarah panjang BTN sebagai penyalur KPR khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang panjang.

Dikutip dari buku "68 Tahun Jejak Langkah Bank BTN", pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah melalui Surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/I/1974. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang saat itu tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Pada tahun 1976 Bank BTN melakukan realisasi KPR pertama untuk 9 debitur di daerah Tanah Mas, Semarang.

Sejak saat itu, Bank BTN diberi kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan dana untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perjalanannya, Bank BTN menghadirkan program dan produk tidak hanya KPR subsidi tapi juga non subsidi serta kredit konstruksi yang mendukung perumahan.

Dengan rekam jejak tersebut, BTN menjadi top of mind masyarakat yang ingin memiliki rumah lewat KPR. Dari hal itu ditambah bergulirnya program 3 juta rumah, pintu untuk BTN menjadi Bank KPR Terbaik di Asia Tenggara kian terbuka lebar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam forum World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Kamis (13/2). Dalam sambutannya, ia menyebut program andalannya itu sebagai investasi masa depan.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita," kata Prabowo.

Ia menambahkan MBG akan menyasar lebih dari 85 juta peserta.

"Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ujarnya.

Dalam forum itu, ia juga memamerkan pemerintahannya bisa menghemat anggaran sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp327 triliun.

Prabowo mengatakan anggaran yang dihemat tersebut berasal proyek dan program yang dijalankan tanpa strategi yang jelas. Anggaran kemudian akan dialokasikan untuk membiayai lebih dari 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah Indonesia.

Program yang dimaksud Prabowo tersebut termasuk investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya, yang ia klaimakan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menaikkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Pemerintah katanya juga tengah menggencarkan pengembangan industri petrokimia yang substansial, serta pusat data AI yang besar, yang juga akan menyerap lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Kami juga menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya mineral dan terbarukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa program inisiatif dalam pemerintahannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) diakuinya sebagai program sederhana, namun menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo pada World Governments Summit 2025 dalam sebuah tayangan video karena Presiden berhalangan hadir dalam forum tersebut.

"Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita," kata Prabowo, demikian dilansir dari Kantor Berita Antara, Jumat (14/2/2025).

Selaras akan hal tersebut, Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) turut serta dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah dalam upaya pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan membantu peningkatan kualitas gizi balita di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate, Jakarta. Upaya ini diwujudkan melalui aksi TJSL dalam program Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (Inisiasi).

Berkolaborasi dengan Puskesmas Cakung, program Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (Inisiasi) berjalan selama 50 hari yang berjalan mulai dari 8 November 2024 hingga 17 Januari 2025 dengan fokus Peningkatan Kualitas Gizi Balita dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara intensif kepada balita dengan masalah gizi.

“Aksi ini merupakan bentuk dukungan PT JIEP terhadap Asta Cita Pemerintah dan menjadi wujud komitmen PT JIEP dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam rangka mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan, balita dengan masalah gizi diintervensi setiap harinya dan dimonitoring kesehatannya," kata Corporate Secretary & TJSL JIEP Medik Endra Wahyudi, dikutip pada Kamis (14/1/2025).

Upaya peningkatan kualitas kesehatan diwujudkan melalui pemberian makanan tambahan (PMT), susu formula, susu UHT, vitamin, dan suplemen zinc kepada balita dengan masalah gizi setiap hari selama masa intervensi yang diberikan sesuai rekomendasi ahli gizi. Perkembangan kesehatan balita juga dimonitor melalui kegiatan penimbangan berat badan dan tinggi badan di Pos Gizi Captasi (Cakung Peduli Terhadap Masalah Gizi) Puskesmas Cakung rutin sepekan sekali.

“Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), upaya ini didukung dengan kegiatan peningkatan pengetahuan para ibu balita melalui sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) yang didukung Puskesmas Cakung” kata Medik

Menargetkan ibu balita, wanita hamil dan wanita dalam masa subur, sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) dilengkapi dengan edukasi masak makanan sehat dan bergizi seimbang, cara tepat mengatasi gerakan tutup mulut balita hingga pola perilaku hidup bersih dan sehat mendukung balita sehat rutin setiap minggunya.

“Selama masa intervensi, kesehatan balita dengan masalah gizi terus dimonitoring perkembangannya dan Alhamdulillah membuahkan hasil memuaskan dengan perkembangan peningkatan berat badan dan tinggi badan” kata Medik.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi

Puskesmas Kecamatan Cakung, Puskesmas Kelurahan Jatinegara, Puskesmas Kelurahan Rawaterate, ibu- ibu kader PKK serta seluruh pihak terkait yang mendukung berjalannya program ini. PT JIEP berharap, upaya ini dapat mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat” ujar Medik.

KOMPAS.com - Dalam beberapa hari pertama memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto langsung mengeksekusi dua program unggulannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Meski menyedot anggaran APBN sangat besar, Prabowo justru yakin kedua program itu bisa membantu masyarakat dari sisi pengeluaran, sekaligus mendorong masyarakat bisa hidup sehat dan produktif.

"(MBG dan CKG) untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran," ucap Prabowo dalam orasinya di World Government Forum 2025 yang juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Diungkapkan mantan Menteri Pertahanan itu, dua program unggulannya itu jadi upaya pemerintah agar biaya hidup rakyat menjadi stabil, terlebih saat ekonomi global semakin tidak menentu.

"Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita," beber Prabowo.

"Seperti banyak negara lainnya, kita bergulat dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama setelah pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina dan Gaza," kata dia lagi.

Khusus untuk program Makan Bergizi Gratis, sambung Prabowo, merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas pada 2045.

Dengan sasaran jumlah penerima manfaat mencapai puluhan juta pelajar, dana APBN yang digelontokan sangat besar. Ia yakin, dana tersebut tidak akan sia-sia.

"Kami menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, namun ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000, dari desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan di masa depan kita," tutur Prabowo.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut berkontribusi dalam program pencegahan stunting sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Melalui program tersebut, BNI menyalurkan tambahan Makan Bergizi untuk anak-anak, bantuan sembako, hingga edukasi orang tua dan kader posyandu.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, komitmen nyata BNI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan melalui sejumlah aktivitas TJSL.

"Dalam rangkaian kegiatan TJSL yang dimulai sejak 2 Desember 2024 hingga 2 Februari 2025 di Tasikmalaya Jawa Barat ini, BNI memberikan tambahan Makan Bergizi, edukasi hingga beragam aktivitas edukasi dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia," kata Okki dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Melalui TJSL di Desa Leuibudah, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, BNI menyalurkan bantuan makanan tambahan bergizi kepada 47 anak stunting selama 2 bulan, bantuan sembako kepada orang tua anak stunting, hingga seminar gizi ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting.

"Kami juga memberikan pelatihan smart parenting dan mental health, pelatihan bidan dan kader sigap stunting, serta memberikan alat permainan edukasi untuk 8 posyandu di desa tersebut," tutur Okki.

Okki menambahkan, program serupa akan terus dilanjutkan di lokasi yang berbeda sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencetak generasi masa depan Indonesia emas. BNI akan kembali melakukan kegiatan serupa di beberapa tempat untuk berkolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.

"Dengan adanya peran aktif seluruh pihak dalam mendukung program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, kami yakin akan mempermudah pencapaian tersebut," tutup Okki.

Video: Mendikdasmen Sebut Poin Keempat Asta Cita Prabowo Sesuai Ajaran Islam

Video: Mendikdasmen Sebut Poin Keempat Asta Cita Prabowo Sesuai Ajaran Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah Zakat sukses menggelar acara Public Expose 2025 dengan tema For Happiness Together di Jakarta pada Kamis (13/02/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, mitra strategis, serta para donatur dan pemangku kepentingan.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk perwakilan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta sejumlah pimpinan organisasi filantropi dan akademisi.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang laporan kinerja, tetapi juga perayaan kolaborasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama 26 tahun.

Dalam sambutannya, CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, Rumah Zakat telah dipercaya oleh lebih dari 170 ribu donatur, dengan total dana yang dikelola mencapai Rp 401 miliar.

“Dana tersebut telah disalurkan kepada hampir 2,3 juta penerima manfaat melalui program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, serta program kebencanaan. Salah satu pencapaian signifikan adalah 24 persen peserta program ekonomi berhasil keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Irvan.

Rumah Zakat mengusung pendekatan pemberdayaan terintegrasi yang diterapkan di berbagai Desa Berdaya. Program-program seperti BUMMAS (Badan Usaha Milik Masyarakat), BURSA (Bantuan Kewirausahaan), serta Dapur Gizi telah memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi stunting, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, BKKBN, Paragon, dan Kementerian Ketenagakerjaan, semakin memperkuat dampak dari program-program ini.

Dalam aspek kemanusiaan dan kebencanaan, Rumah Zakat telah menjalankan misi kemanusiaan di 10 negara, termasuk Palestina, dengan dukungan 1.276 relawan kemanusiaan. Kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, BNPB, dan BASARNAS memungkinkan terlaksananya berbagai aksi cepat tanggap bencana serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui Rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi Rp3,46 triliun. Angka tersebut meningkat dari efisiensi awal sebesar Rp1,81 triliun.

Dengan kenaikan pagu anggaran tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan gaji dan tunjangan para pegawai bisa terbayarkan alias tidak terdampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk gaji dan tunjangan kami sekitar Rp486 miliar dengan begitu gaji tunjangan PNS dan PPPK eksisting 1.183 orang sudah aman dan saya tahu teman-teman DPR fokus akan hal itu dan tentu kami akan kawal itu supaya dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan, program BPSP (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) juga kembali dilanjutkan pada 2025. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat di daerah untuk melakukan renovasi rumah yang tidak layak hunian.

"Sesuai diskusi beberapa kali dengan teman-teman DPR dan DPD kami juga sudah turun untuk mengecek program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kami sepakat dengan Komisi V bahwa program BSPS ini sangat 6bermanfaat, padat karya dan kami menginginkan mulai tahun ini kami bagi 3 perdesaan 40 persen, pesisirnya 30 persen, dan perkotaan 30 persen," ujar Menteri PKP.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Komisi V DPR RI menyetuju efisiensi belanja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lnstruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menkeu No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

"Sebagaimana kita ketahui terdapat perubahan kembali terkait rekonstruksi APBN tahun 2025 anggaran Kementerian dan Lembaga. Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Lasarus.

Lasarus juga menyampaikan setelah pengesahan pagu indikatif, dia berharap produktivitas program kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan dengan optimal dan berjalan lancar.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru untuk Kementerian PKP dari pagu Rp3,66 triliun, turun menjadi Rp1,81 triliun, kemudian anggaran menjadi Rp3,46 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

(Febrina Ratna Iskana)

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

MADIUN, KOMPAS.com - Kabupaten Madiun hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, meskipun program itu sudah berjalan lebih dari satu bulan.

Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi mengatakan, penyebab belum terlaksananya program itu karena belum ada pengalokasian anggaran.

DPRD hingga saat ini masih melakukan pembahasan bersama badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Madiun.

"Kami masih membahas lebih lanjut bersama tim Banggar dan TAPD Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pelaksanaan program MBG," ujar Purwadi, Kamis (13/2/2025).

Demi mempercepat terlaksananya program itu, DPRD mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikannya untuk program MBG.

Setelah anggaran tersedia, Pemkab Madiun didorong untuk segera melakukan uji coba program MBG di tiga zona wilayahnya.

"Kami menyarankan agar Disdikbud menggelar simulasi MBG di tiga sasaran lokasi Kabupaten Madiun, yaitu di daerah pedesaan, pegunungan, dan semi perkotaan," kata Purwadi.

Menurut dia, tiga zona wilayah itu memiliki tantangan yang berbeda sesuai kondisi geografis Kabupaten Madiun.

Dari situ, Disdikbud diharapkan bisa menilai harga kebutuhan pokok, transportasi, akses, hingga medan, dengan anggaran Rp10.000 per porsi untuk satu kali makan.

Merujuk data, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Disdikbud Kabupaten Madiun sebanyak 686 PAUD yang terbagi TK, KB, TPA dan PSP.

Kemudian ada 401 SD negeri dan 4 swasta, serta 37 SMP negeri, dan 14 SMP swasta.

Ada pun, jumlah peserta didik mulai jenjang PAUD-SMP sebanyak 70.632 anak. Terinci siswa PAUD sebanyak 17.988 anak, SD 34.972 anak, dan SMP 17.672 anak.