Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin memastikan bahan baku pangan yang disiapkan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkualitas dan memenuhi standar gizi nasional.

"Bahan baku pangan hingga makanan yang disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tentunya dipantau serta diawasi secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta dipastikan menu makanan yang hendak dibagikan kepada pelajar telah memenuhi standar gizi yang ditentukan," katanya di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Maka dari, setiap menu makanan yang disediakan untuk pelajar sebagai penerima manfaat harus berkualitas dan bergizi. Program yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini merupakan salah satu langkah upaya untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia.

Untuk itu bahan baku pangan harus benar-benar berkualitas dan nilai gizi dalam setiap menu harus tercukupi. Ke depan Program MBG ini juga menyasar bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak dan ibu hamil.

"Setiap melakukan sosialisasi Program MBG ke masyarakat saya selalu menggandeng BGN untuk menjelaskan tentang masalah gizi dengan tujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian MBG," katanya.

Zainul mengatakan dengan gizi yang tercukupi pada anak-anak dan ibu hamil akan menghasilkan SDM berkualitas, sehingga visi Indonesia Emas 2045 tercapai.

Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan keberadaan BGN memberikan respon positif dari masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, BGN tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berperan dalam menciptakan SDM berkualitas dan unggul di masa depan.*

Jakarta: Brebes merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini dijuluki Kota Telur Asin yang menjadi ciri khas oleh-oleh karena memiliki banyak peternakan bebek yang berkualitas.

Memiliki suasana yang nyaman, Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang diminati oleh para pencari rumah. Akses transportasi dan sarana tempat wisata pun memadai sehingga hal ini membuatnya semakin menarik perhatian.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Brebes, banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp135 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Brebes

Perumahan subsidi di Brebes. Foto: SiKumbang PUPR

1. Delima Village

Berlokasi di Pesantunan, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, perumahan ini dibuat oleh Citra Properti Internusa dengan total 53 unit rumah.

Rumah murah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Harga yang ditawarkan Rp150 juta dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan atap baja ringan, dinding pasangan bata plester acian dan finishing cat, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Perumnas Samesta Cigedog

Perumahanini terletak di Cigedog, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah dan dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini menawarkan 43 unit rumah subsidi dengan harga Rp149 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan, penutup atap spandek, dinding bata merah dan finishing cat. Lantai keramik30 x 30 (interior) dan keramik 20 x 20 (KM), serta pondasi batu kali setempat.

3. PT Orion Jaya Bersama Agung Pratama

Rumah ini masih tersedia sebanyak 21 unit subsidi dengan harga dari Rp150 juta setiap unitnya. Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Perumahan ini berlokasi di Karanglo, Jatibarang, Kab. Brebes, Jawa Tengah dibangun oleh Orion Jaya Bersama. Spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah.

4. Griya Pratama Asri

Perumahan ini dibangun oleh Sofiyan Jaya Prima dan berlokasi di Bulakamba, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia ada 13 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp135 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa kerangka atap baja ringan dan genteng, dinding pasangan batu bata, lantai keramik 40x40, dan pasangan batu kali belah.

5. Limbangan Agung Permai

Perumahan yang terletak di Limbangan, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah ini dibangun oleh Mandiri Berkah Illahi. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp140 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap kayu dan kusen kayu mahoni, dinding bata merah, struktur beton bertulang, plester, acian dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Ketersediaan tanah menjadi salah satu aspek utama dalam membangun perumahan. Bukan sembarang tanah, tak semua lahan boleh dibangun rumah, termasuk lahan persawahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan pengembang untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah. Sebab, hal itu dapat mengganggu ketahanan pangan negara.

Pesan itu disampaikan Ara ketika mengunjungi Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (22/3). Ia awalnya menanyakan ketersediaan lahan kosong perumahan subsidi tersebut.

"Lahannya tolong jangan di sawah ya Bu (pengembang). Jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan tapi masalah ketahanan pangan jadi berkurang. Kedua itu masalah yang penting bagi negara kita. Ya, pangan harus benar-benar kan Presiden (Prabowo Subianto) ingin swasembada pangan," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Untuk menjaga swasembada pangan, caranya dengan tidak membangun perumahan menggunakan lahan persawahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pun pernah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Ia menyebut masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya. Padahal, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi.

Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video yang menunjukkan keributan di Perumahan Rayyan Residence Magelang viral di media sosial. Seorang sekuriti dan dua tentara dilaporkan menjadi korban.

Peristiwa itu terjadi di dekat pos penjagaan Perumahan Rayyan Residence, Minggu (23/3/2025) pukul 15.30 WIB. Dalam video yang juga diunggah akun Instagram @berita.magelang terlihat keributan melibatkan sejumlah orang terjadi di perumahan tersebut.

Salah satu orang nampak membawa golok dan menyerang beberapa orang di lokasi. Pembawa golok juga sempat mengejar salah satu orang di sana.

"telah terjadi peristiwa penganiayaan/pembac0k4n di Perumahan Rayyan Residence Desa Bondowoso Kec.Mertoyudan yang dilakukan oleh pelaku "BW" terhadap warga Perum Rayyan Residence," tulis akun tersebut seperti dilihat detikJateng, Senin (24/3). Ditulis juga jika kedua korban merupakan anggota TNI.

Ketua RT Rayyan Residence, Jarwoko, saat dimintai konfirmasi membenarkan kejadian itu. Dia menyebut dua korban berdinas di Akademi Militer (Akmil).

"Kalau kronologi kejadian, kami pun tidak tahu persis. Jadi kami hanya ditelepon pada saat kejadian ada salah warga yang menghubungi kami," kata Jarwoko kepada wartawan, Senin (24/3).

"Pelaku katanya namanya BW. Kami juga kurang paham hilang kapan (kunci), kejadiannya di mana kami tidak tahu persis," sambung dia.

Dia mengatakan dua warganya yang menjadi korban ialah Khoiri dan Ramadan. Dia menyebut keduanya tengah melerai keributan tersebut.

"Kebetulan warga kami, dua orang itu bertempat tinggal di Rayyan di dinasnya di Akademi Militer. Kedua korban itu sebenarnya ingin melerai apa sih permasalahannya dan menanyakan ada apa sebenarnya," katanya.

Terkait kejadian tersebut, Kapolresta Magelang, Kombes Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, mengatakan pelaku saat ini sudah diamankan dan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

"Untuk detailnya Pak Kasat Reskrim yang akan rilis. (Ada berapa diamankan) Nanti kita rilis, yang jelas untuk pelaku itu lebih dari satu orang dan sudah kita amankan," kata Herbin.

Pelaku diamankan subuh tadi. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif kepada yang bersangkutan.

"Ini sedang pemeriksaan intensif seperti motifnya sedang didalami, kita sampaikan," ujarnya.

"(Korban) Korban sejauh ini tiga orang. (Korban 1 sipil dan 2 TNI) Betul (dari Akmil) Iya warga kompleks yang memang dimintai bantuan oleh pengamanan swakarsa (penjaga)," pungkasnya.

Cerita Korban

Petugas keamanan perumahan yang juga jadi korban, Budiono (54), mengaku awalnya dirinya sempat dicegat oleh suami istri yang membawa parang dan menanyakan kunci motornya.

Saat itu, dia juga melihat bendera perumahan jatuh berhamburan yang dia duga sengaja dijatuhkan.

Salah satu korban penganiayaan Budiyono (54) yang terluka di kepalanya saat ditemui di rumahnya Ngledok, Bondowoso, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Senin (24/3/2025). Foto: Eko Susanto/detikJateng

"Tidak ada angin, tidak ada hujan kok bendera sana jatuh bertaburan (di jalan). Terus di bawah ada suami istri nyegat saya (bawa) parang. Tanya sama saya, apakah lihat yang nyopot kontak (kunci motor). Saya bilang nggak tahu," kata Budiyono saat ditemui di rumahnya Ngledok, Bondowoso, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Menurutnya, orang tersebut tidak terima. Keduanya disebut mencari orang yang mencopot kunci motornya.

Setelah membuang sampah, pihaknya kemudian menelepon Ketua RT Rayyan Residence. Pihaknya memberikan informasi jika bendera-bendera perumahan berhamburan dan ada suami istri yang mencari jamur menanyakan kuncinya hilang.

Saat itu, ada empat warga Rayyan yang turut datang ke lokasi. Namun, orang yang kehilangan kunci motornya itu justru memanggil teman-temannya.

"Saya menunggu di Rayyan (pos), sama Pak RT di-share grup (WA) ternyata warga Rayyan datang empat orang. Yang kehilangan kunci memanggil teman-temannya dan berdamai 4 orang," ujarnya.

Setelah teman-temannya datang kurang lebih 15 orang. Hingga akhirnya terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan BW dengan sajam jenis parang. Akibatnya ada tiga orang yang terluka.

"Saya (kena) bacokan kepala sama pundak. Terus Pak Khoiri (luka) telinga, Pak Ramadan. Saya dibacok terus lari, saya nggak tahan sama darahnya (mengucur di kepala)," katanya.

"Saya melompat beteng (tembok perumahan) 2,5 meter. Saya lari ke warga sebelah (dilarikan ke RSUD Merah Putih)," ujar dia.

Akibat bacokan tersebut, pihaknya mendapatkan jahitan di kepala. Selain itu, tangan kanan dan pundaknya terluka.

"Ini dijahit dalam sama luar. Karena ini sangat dalam. Saya dibius nggak tahu sama sekali, yang penting merasakan sakit-sakit tetap saya rasakan," katanya seraya menyebutkan pulang dari RS sekitar pukul 20.00 WIB.

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Acara dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

"Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Hal ini sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan," kata Priyadi seperti dalam rilis yang diterima detikKalimantan, Minggu (23/3/2025).

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR, yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan, yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m², dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah itu akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya.

Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Sebanyak 500 rumah gratis bagi MBR akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro, dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Groundbreaking ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mengaitkannya dengan permasalahan gizi anak di Indonesia.

Mulanya, Dadan bicara tentang penduduk Indonesia yang terus bertumbuh, khususnya di kelas masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana yang menyebutkan kekalahan Timnas Sepakbola Indonesia disebabkan oleh gizi para pemainnya yang tidak bagus.

Menurut Lalu, komentar Dadan terhadap Timnas Indonesia terlalu berlebihan karena Dadan tidak seharusnya mengaitkan persoalan makan bergizi yang dijalankannya dengan persoalan Timnas Indonesia.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi,” ujar Lalu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

Lalu menilai, Kepala BGN seharusnya fokus menjalani tugasnya dalam menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan malah mengurusi persoalan lain.

Politikus PKB itu pun mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan dan keluhan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, yang ditujukan bagi siswa.

"Kurang pas statement tersebut. Sebaiknya Kepala BGN fokus saja mensukseskan program MBG, jangan buat gimmick statement," kata Lalu.

"Apalagi program MBG masih ditemukan banyak kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya. Jadi fokus urus pelaksanaan Makan Bergizi Gratis saja. Laksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/3/2025).

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa.

Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk akan mencapai 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.