KOMPAS.com - Para siswa di beberapa sekolah di Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis mulai Senin (6/1/2025).

Pemberian makan bergizi gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

Secara keseluruhan pemerintah menargetkan sebanyak 40 persen siswa di Indonesia sudah menerima manfaat makan bergizi gratis.

Pada pelaksanaan tahap pertama, Kompas.com mencoba mendatangi sekolah yang dipilih menjalankan program makan bergizi gratis yakni SDN Slipi 07 Pagi, Jakarta Barat.

Siswa antusias dengan program makan bergizi gratis

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para siswa di sana tampak antusias mendapatkan makan bergizi gratis dengan menu nasi, sayur, ikan dori tepung, tahu tepung, dan buah jeruk. Namun dalam menu tersebut tidak dimasukkan makanan tambahan seperti susu.

"Kalau susu tidak ada," kata Guru Koordinator Penanggungjawab Makan Bergizi Gratis SDN Slipi 07 Pagi, Hery Pernata saat ditemui Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Meski demikian anak-anak tampak tetap menikmati makanan tersebut dan senang karena bisa lebih menghemat uang jajan dan menabung.

Ratu misalnya, siswa kelas 6 SDN Slipi 07 Pagi ini merasa senang karena makanan yang disediakan enak dan gurih. Makan yang disediakan juga pas untuk porsi makannya.

Selain itu, karena sudah mendapat makan gratis, Ratu memilih menyisakan uang jajannya untuk ditabung.

"Senang. Uangnya bisa ditabung jadi enggak kepakai buat jajan-jajan yang banyak," ujar Ratu.

Senada dengan Ratu, siswa kelas 6 SDN Slipi 07 Pagi bernama Aisy mengaku senang mendapat makan bergizi gratis dan bisa menghemat uang jajannya. Karena Aisy tidak perlu terlalu banyak menghabiskan uang untuk jajan di kantin.

"Senang (dapat makan bergizi gratis) jadi enggak nambah duit buat jajan," ucap Aisy.

Makan bergizi gratis belum merata

Meski sudah resmi diterapkan mulai 6 Januari, ternyata implementasi makan bergizi belum merata di semua sekolah di seluruh Indonesia.

SDN Cideng 07 Pagi, Jakarta Pusat yang belum mendapatkan porsi makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Padahal, sekitar Agustus 2024 SDN Cideng 07 Pagi sudah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya. Tahap pertama dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," lanjutnya.

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Sejak dilakukan uji coba ia menilai program makan bergizi gratis ini sangat bagus untuk membantu siswa utamanya yang kurang mampu untuk memenuhi gizi mereka.

Namun, Masna menyarankan pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuat menu makan yang sederhana dan bergizi untuk siswa yang pulang sekolahnya lebih cepat.

Selain itu, juga perlu dipastikan kembali bahwa penerima manfaat program makan bergizi gratis ini memang jatuh pada sekolah yang memang banyak memiliki siswa tidak mampu.

"Kalau bagi saya makan gratis itu langkah baiknya dibedakan. Dalam arti makan bergizi ya. Kalau gizi itu kan bukan hanya di dalam menu makanan saja. Tapi kan bisa juga kayak di susu, telur. Itu kan juga udah bagian dari gizinya. Nah, menurut saya langkah baiknya gini," ungkap dia.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025).

Namun, dalam pelaksanaannya, susu sapi dan ikan yang sebelumnya sering menjadi bagian dari menu pada masa uji coba, kini tidak disediakan secara rutin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa penyediaan susu dalam program ini tidak diwajibkan setiap hari.

“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan, Selasa (7/1/2025).

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), susu minimal diberikan seminggu sekali.

“Kalau SPPG yang saya kunjungi, dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi, di Cimahi susunya diberikan hari Senin,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, “Paling sedikit itu seminggu sekali. Susu bukan menu wajib karena suplai susu belum merata di setiap daerah.”

Hasan juga belum memastikan apakah susu akan diberikan lebih sering jika suplai sudah merata.

“Hal itu tergantung pada keputusan BGN. Sekarang yang dihitung adalah kecukupan kalori, karbohidrat, dan protein dalam porsi makanan,” katanya.

Pada hari pertama program MBG, sejumlah daerah seperti Cimahi dan Karawang telah menerima susu.

Hasan menjelaskan bahwa daerah yang dekat dengan peternakan sapi perah bisa mendapatkan susu lebih dari sekali seminggu.

“Saya dengar ada SPPG yang memberikan susu dua atau tiga kali seminggu,” tambahnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa menu susu hanya tersedia di wilayah dengan ketersediaan sapi perah.

“Susu akan menjadi bagian dari makan bergizi di wilayah yang punya sapi perah,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kebijakan ini juga diharapkan mendorong daerah lain untuk memiliki sapi perah, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor susu.

Namun, Dadan menyebut bahwa bahkan di daerah dengan sapi perah, susu hanya diberikan maksimal tiga kali seminggu.

“Kami akan mengombinasikan menu agar tetap memenuhi indeks gizi. Susu minimal diberikan tiga kali seminggu di daerah yang ada sapinya,” jelasnya.

Sebagai alternatif, daerah tanpa sapi perah akan mengganti susu dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, atau kelor.

“Untuk daerah yang tidak ada sapi perah, proteinnya bisa digantikan dengan sumber lain, termasuk kelor,” tambah Dadan.

Dana Pribadi untuk Program MBG

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung pelaksanaan MBG, seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hasan menjelaskan bahwa program di Kendari masih menggunakan sisa anggaran dari masa uji coba.

“Di Kendari, mereka menggunakan sisa anggaran uji coba yang diberikan Pak Prabowo sebelumnya. Setelah anggaran itu habis, program akan menggunakan dana dari APBN,” kata Hasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa anggaran MBG ditetapkan Rp10.000 per porsi, meskipun menu berbeda di tiap daerah.

“Anggarannya tetap sama, hanya menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera anak-anak di setiap daerah,” ujar Meutya saat meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5, Depok, Senin (6/1/2025).

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masing-masing daerah.

“Indonesia memiliki ragam masakan dari Sabang sampai Merauke. Kita ingin menu disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah,” kata Meutya.

Program Makan Bergizi Gratis akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun telah masuk dalam postur APBN 2025 yang disepakati bersama DPR.

“Postur APBN sudah memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut bertahap dan merupakan 2,29–2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Ada Susu Ikan maupun Sapi di Menu Makan Bergizi Gratis, Prabowo Rogoh Kocek Pribadinya

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

"Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).



"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," katanya.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Hasan telah mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya, pada Senin (6/1/2025).

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal, kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan, Senin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis di Jakarta masih terkendala.

Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.

Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.

"Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah," ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Adapun program makan gratis yang dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025) diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 600.000 orang di 26 provinsi.

Sementara untuk satu porsi makanan, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp 10.000.

Dalam nilai itu, pemerintah memastikan bahwa makanan tersebut sudah memenuhi gizi yang diperlukan penerima berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Jakarta: Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota industri, ada salah satu perusahaan kilang minyak terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina Unit Pengolahan IV.

Pemerintah memberikan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau serta spesifikasi rumah yang layak tinggal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Perumahan di Cilacap juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Cilacap

Perumahan subsidi di CIlacap. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gunung Batur Residence

Perumahan subsidi terletak di Kawunganten, Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik putih polos dan pondasi batu belah.

2. Grand Mahkota Sultan 3

Perumahan ini terletak di Tritih Lor, Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Mahkota Cahaya Mulia Abadi. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp162 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/60 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap genteng, dinding hebel, aci, cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Grand Satria Wijaya Residence

Perumahan ini terletak di Salebu, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh PT Satria Properti Indonesia. Perumahan ini memiliki 47 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap genteng metal pasir dan dinding hebel diplester diaci dan cat. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Cimalati Indah Residence

Perumahan ini terletak di Madusari, Wanareja, Kab. CIlacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 43 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng metal, dinding hebel, lantai keramik putih polos, serta pondasi batu belah.

5. Kreong Primera Village

Perumahan subsidi ini terletak di Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Baraja Land Development. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja atap, dinding pasangan bata ringan, plester, acian dan pengecetan. Lantai pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/kosong, sloff beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis resmi dilakukan serentak di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk sejumlah pelajar. Namun, tidak ada menu susu yang disediakan untuk para pelajar.

Wakil Menteri Sosial (Mensos), Agus Jabo Priyono, menjelaskan menu Makan Bergizi Gratis berupa nasi, ayam, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk. Agus mengatakan menu susu akan hadir dalam beberapa waktu ke depan.

Dilansir dari detikFinance, Agus mengungkapkan menu susu tidak setiap hari disediakan dalam Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pemerintah menargetkan menu susu akan hadir dalam seminggu itu dua atau tiga kali.

"Untuk masalah susu itu direncanakan karena memang hari ini belum ada. Nantinya seminggu dua sampai tiga kali. Jadi memang tidak tiap hari, tetapi ditargetkan seminggu kira-kira dua sampai tiga kali untuk susu nya," kata Agus di SD Barunawati Palmerah, Senin, (6/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menyatakan tidak ada patokan menu Makan Bergizi Gratis tidak harus setiap hari ada ayam ataupun daging.

Dedek mengatakan pemerintah memprioritaskan menu makanan bergizi untuk balita, siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah memastikan asupan kandungan gizi mereka tercukupi.

"Nah, kalau kita bicara standar menu, tidak ada standar menu. Misalnya, ada pemenuhan protein ya bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Begitu juga dengan karbohidrat. Ada tadi anak yang tidak bisa makan nasi. Maka karbohidratnya, pemenuhannya dengan kentang. Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu," terang Dedek.

SPPG Palmerah mendistribusikan sebanyak 2.987 porsi makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada 11 sekolah di wilayah Palmerah. Sebanyak 2.987 porsi tersebut dibagikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama didistribusikan kepada TK, kelas 1, 2, dan kelas 3 SD. Sementara untuk gelombang 2 akan didistribusikan kepada siswa kelas 4, 5, 6 dan siswa SMP.

Adapun untuk menu makan antara gelombang satu dan gelombang dua tidak banyak alami perbedaan menu. Pada gelombang satu untuk siswa TK, SD kelas 1, 2 dan 3 menu yang disediakan, yakni nasi, ayam tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang dan jeruk.

Sementara untuk gelombang kedua untuk siswa SD, ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang dan jeruk. Di mana satu menu porsi itu berada di kisaran harga Rp 10.000.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai bahwa program makan gratis atau MBG yang mulai dilakukan pada Senin (6/1/2025) kemarin adalah bentuk dari investasi untuk generasi muda.

“MBG ini tidak sekadar memberi makanan bergizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui, tapi juga investasi buat generasi muda,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Agus berharap, program makan bergizi gratis dapat mendorong generasi yang hebat dan unggul menyongsong Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Ia mengatakan, melalui makanan yang bergizi, generasi muda Indonesia akan memiliki pikiran yang cerdas dan fisik yang kuat seperti yang diharapkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Dengan demikian, para generasi muda itu menjadi aktor penting dalam menyongsong masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045.

“Kalian harus jadi generasi tangguh dan unggul,” kata dia.

Agus menjelaskan, Program MBG dilaksanakan secara bertahap di 25 provinsi dan dioperasikan oleh 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur.

Dia menargetkan, program ini disalurkan kepada 3 juta penerima pada hingga akhir Januari 2025.

“Mudah-mudahan di akhir Januari target tiga juta penerima manfaat bisa terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara, target pada akhir 2025 sebanyak lima belas juta penerima manfaat, dan di tahun 2029 ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Agus juga mendorong kolaborasi dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan program MBG, agar terlibat aktif dan bergotong royong untuk menyukseskan program MBG.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan anggaran untuk Program MBG yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Program MBG memiliki tiga standar, yaitu standar kecukupan gizi, standar higienitas terkait food safety, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

“Tidak ada standar menu, yang ada hanyalah standar gizi yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi harian berupa karbohidrat, protein, dan vitamin,” ujarnya.

“Untuk menu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti di Papua kebutuhan karbohidratnya berasal dari sagu, dan tadi juga ada anak yang fobia nasi, kita ganti menjadi kentang,” tambah dia.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), telah resmi diluncurkan di 26 provinsi, termasuk Tangerang Selatan (Tangsel), pada Senin (6/1/2025).

Inisiatif ini dianggap sebagai angin segar bagi para siswa, tidak hanya karena memberikan akses makanan bergizi secara gratis, tetapi juga karena membawa perubahan positif dalam kebiasaan mereka.

Menu sehat dan disukai anak-anak

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tangerang Selatan Nindy Sabrina, setiap porsi makanan yang disajikan telah dirancang sesuai dengan standar gizi seimbang.

Menu yang disediakan pada hari pertama program MBG meliputi nasi putih, ayam semur, sayur capcai, buah jeruk, dan susu putih 125 ml.

“Menunya sudah sesuai standar. Karbohidrat, protein, dan serat semuanya lengkap. Ada ahli gizi yang memastikan setiap porsi sudah memenuhi kebutuhan anak-anak,” jelas Nindy, Senin (6/1/2025).

Para siswa pun mengaku menikmati makanan yang disajikan.

Program MBG juga memperhatikan kebutuhan khusus siswa, seperti menyediakan menu bagi mereka yang memiliki alergi makanan.

Data alergi siswa dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi aman.

Kebiasaan baru siswa: tak jajan lagi

Salah satu dampak positif dari program ini adalah perubahan kebiasaan siswa yang kini cenderung mengurangi jajan makanan tidak sehat.

Banyak siswa mengaku tidak lagi merasa lapar setelah menyantap makanan dari program ini.

“Biasanya kalau istirahat suka jajan sampai Rp15.000. Tapi sekarang jadi enggak jajan lagi karena sudah kenyang,” ungkap Dier Azhari, siswa kelas 3 SDN Lengkong Wetan 2.

Hal senada diungkapkan Raisa Adelia Putri (10), siswa kelas 4, yang merasa lebih puas dengan menu MBG.

“Tadi makannya habis semua, jadi enggak perlu jajan lagi,” kata dia.

Siswa Lebih Hemat Berkat Program MBG

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga berdampak positif pada pengeluaran siswa.

Dengan makanan gratis yang disediakan setiap hari, siswa dapat menghemat uang jajan mereka.

Nindy Sabrina berharap program ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang lebih luas.

“Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, kami juga ingin membantu keluarga mereka mengurangi pengeluaran,” tuturnya.

Ramah lingkungan

Salah satu inovasi yang menarik dari program ini adalah penggunaan tempat makan berbahan stainless steel.

Nindy menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan.

“Kami menggunakan tempat makan berbahan stainless steel agar lebih bersih dan aman,” ujarnya.

Dengan demikian, siswa tidak lagi perlu membawa wadah plastik dari rumah.

Mereka hanya diminta untuk membawa peralatan makan seperti sendok dan garpu.

"Setelah digunakan, kotak makan dikembalikan ke dapur untuk dicuci di sini, sementara siswa hanya membawa sendok masing-masing," tambahnya.

Inisiatif ini juga mendukung upaya mengurangi penggunaan plastik.

Menurut dia, program MBG ini tidak hanya berfokus pada penciptaan generasi yang sehat, tetapi juga mendidik siswa untuk lebih bijak dalam mengelola kebiasaan makan dan keuangan mereka.

Diharapkan, ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan gizi anak-anak, khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Jakarta -

Fraksi Gerindra DPR RI mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye program makan bergizi gratis (MBG). Program itu telah sukses dilakukan saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum genap 100 hari.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan. Tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Program tersebut diketahui perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Budi menyebut makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyiapkan generasi unggul Indonesia.

"Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya juga menekankan menjaga kualitas dari pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia. Budi mengatakan Fraksi Gerindra di DPR siap mengawal agar program tersebut tepat sasaran.

"Maka dari itu, penting bagi program ini untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas namun juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat," ujar Budisatrio.

"Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai dengan esensi yang diharapkan sejak awal," lanjutnya.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam menjaga kualitas gizi makanan pada program makan bergizi gratis. Budi menyebut pemberian makan bergizi gratis di 26 provinsi sebagai langkah awal yang memuaskan.

"Dimulainya program MBG secara bertahap yang meliputi 26 provinsi ini membuat kami optimis dengan kinerja BGN ke depannya. Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan," tutur Budi.

Dalam penyaluran perdana makan bergizi gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil dan ibu menyusui di 26 provinsi di Indonesia. Setiap titik dapur itu ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat makan bergizi gratis tiap harinya.

Pemerintah melalui BGN menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani tiga juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. Selain itu, BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100% pada 2029.

Lebih lanjut, Budisatrio mengungkap pihaknya mendukung agar program makan bergizi gratis terus mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Dia menyebut hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

"Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

Berikut daftar daerah yang sudah menjalankan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025:
1. Aceh
2. Bali
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Utara
5. Kepulauan Riau
6. Riau
7. Lampung
8. Banten
9. Jawa Barat
10. Jakarta
11. Jawa Tengah
12. Jawa Timur
13. Yogyakarta
14. Gorontalo
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Tenggara
18. Sulawesi Utara
19. Kalimantan Timur
20. Kalimantan Utara
21. Kalimantan Selatan
22. Maluku
23. Maluku Utara
24. NTT
25. Papua Barat
26. Papua Selatan

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/isa)

Mataram -

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

(dpw/dpw)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk membantu seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan hunian layak sekaligus penataan kawasan permukiman.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya, perubahan perbaikan hunian harus dapat sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

"Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya, terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus," ujar dia.

Untuk itu Wamen Fahri menyatakan kepada Gubernur Kepri untuk dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak, sehingga Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Wamen Fahri.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan mengingat semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," kata Ansar Ahmad.

(KIE)