KOMPAS.com - Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Lubuk Linggau menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, di bawah Rp 200 juta.

Pilihan perumahan ini dapat ditemukan melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Lubuk Linggau:

1. Pondok Palem Indah: Tipe Rsh. T 36/90 - Rp 130 Juta

Terletak di Lubuk Linggau Barat I, perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Arsigriya.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 53 rumah, dan 44 unit masih tersedia.

2. Citra Regency: Tipe 36/135 - Rp 130 Juta

Dikembangkan oleh PT Duta Graha Sriwijaya, Citra Regency berlokasi di Lubuk Linggau Selatan I.

Proyek ini menawarkan 20 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 19 unit yang masih tersedia.

3. Bukit Hijau Sukajadi: Tipe Rsh 36 Tapak - Rp 130 Juta

Berada di Lubuk Linggau Barat I, Bukit Hijau Sukajadi adalah proyek dari PT Griya Tunas Mandiri.

Proyek ini menawarkan rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 96 meter persegi.

Dari total 123 rumah yang tersedia, 31 unit telah terjual, menyisakan 92 rumah yang masih dipasarkan.

4. Griya Bukit Kaba: Tipe 36 M2 - Rp 140 Juta

Perumahan ini terletak di Lubuk Linggau Timur II, dengan total 96 unit yang ditawarkan.

Griya Bukit Kaba, yang dikembangkan oleh Puteri Mandiri Linggau, terjual 91 unit dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang seluas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Hingga kini, tersisa 5 unit lagi.

5. Griya Harmoni: Tipe 36 - Rp 140 Juta

Juga berlokasi di Lubuk Linggau Barat I, Griya Harmoni menawarkan 141 rumah.

Saat ini, 86 rumah telah terjual dengan harga per unit Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang seluas 36 meter persegi dan lahan 200 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Maju Jang Jaya, yang masih memasarkan sisa 55 unit.

Mengapa Memilih Rumah di Lubuk Linggau?

Kota Lubuk Linggau menawarkan beragam pilihan perumahan subsidi dengan harga yang sangat kompetitif.

Dengan semakin banyaknya proyek yang dikembangkan, calon pemilik rumah memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai pilihan menarik bagi mereka yang mencari hunian baru.

KOMPAS.com -Kabupaten Sijunjung, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah berkat tawaran rumah subsidi terjangkau.

Dengan harga yang dapat diakses, para calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga masing-masing kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ditawarkan di Kabupaten Sijunjung:

1. Villa Mutiara Kaloko Tahap II: Tipe 36/108

Terletak di Sijunjung, proyek ini dikembangkan oleh PT Bumi Mutiara Sejati.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 33 meter persegi dengan luas lahan 108 meter persegi.

Proyek ini menawarkan 40 rumah dengan harga Rp 130 juta per unit.

Saat ini, 8 rumah telah terjual, sedangkan 32 unit masih tersedia.

2. Bukit Sago Mandiri II: Tipe 36/108 RSH

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana ini berada di Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Dengan total 55 rumah, setiap unit dibanderol dengan harga Rp 130 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Hingga kini, sudah terjual 36 rumah, sementara 19 unit lainnya, masih dipasarkan.

3. Griya Permata Rumbio: Tipe 36/108 RSH

Juga dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana, proyek ini terletak di Sijunjung.

Dengan total 102 rumah yang ditawarkan, masing-masing dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Setiap rumah dijual dengan harga Rp 135 juta, dan hingga saat ini, 64 unit telah terjual, menyisakan 38 unit.

4. Anugrah Bungo Pinang: Tipe 36/108

Perumahan ini terletak di IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dengan total 54 unit yang dijual dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing bangunan memiliki luas 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Dari total unit, 44 rumah telah terjual, menyisakan 10 unit yang tersedia.

5. Kampung Baru Residence: Tipe 36 Tapak

Proyek perumahan ini terletak di Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung, dan menawarkan total 55 unit.

Harganya Rp 140 juta per unit, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 108 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Wijoyo Oridina Properti, saat ini baru 12 unit yang terjual, dan 43 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

Mengapa Memilih Sijunjung?

Dengan harga yang bersahabat dan berbagai pilihan yang tersedia, Kabupaten Sijunjung menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Berbagai proyek perumahan ini tidak hanya menawarkan aksesibilitas finansial, tetapi juga lokasi yang strategis, membuatnya semakin menarik bagi calon pemilik rumah.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok di Sumatera Barat kini tengah menjadi sorotan di kalangan calon pemilik rumah.

Dengan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi terjangkau, kawasan ini menjadi lokasi yang menarik untuk berinvestasi dalam properti.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah ini dijual dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Solok:

1. Batu Bagirik Residence: Tipe 36

Terletak di Lembah Gumanti, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diamers Andalas Prima, Batu Bagirik Residence menawarkan 168 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 105 juta.

Dari jumlah tersebut, 89 rumah telah terjual, sementara 79 unit masih tersedia.

2. Kayu Aro Permai: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Pilar Wahana Surya, perumahan ini terletak di Gunung Talang.

Kayu Aro Permai menawarkan 282 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 104 meter persegi.

Masing-masing rumah dibanderol dengan harga per unit Rp 130 juta. Hingga saat ini, 201 rumah telah terjual dan 81 unit masih tersedia.

3. Graha Guguk Buluh: Tipe 36/108 M2

Proyek perumahan yang terletak di Kubung ini dikembangkan oleh PT Graha Indah Asri.

Dengan total 75 rumah, Graha Guguk Buluh menawarkan harga per unit Rp 130 juta.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas tanah 108 meter persegi.

Saat ini, 61 rumah telah terjual dan masih tersedia 14 unit.

4. Griya Batu Palano: Tipe 36/108

Griya Batu Palano, yang juga berada di Kubung, menawarkan total 129 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, 120 unit di antaranya telah terjual dan menyisakan 9 unit lagi.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

5. Rabo Bukit Kili Residence: Tipe 36

Rabo Bukit Kili Residence terletak di Kubung, dengan total 81 rumah yang ditawarkan dan dibanderol Rp 140 juta per unit.

Seperti perumahan sebelumnya, bangunan ini juga berupa rumah tapak dengan luas 36 meter persegi dan lahan 104 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Lurah Gumanta dan menyisakan 6 unit untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, Kabupaten Solok menjadi pilihan yang tepat bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan bantuan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, masyarakat dapat dengan mudah menemukan rumah impian mereka di daerah ini.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Salah satu daya tarik utama dari rumah-rumah ini adalah harganya yang berada di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan:

1. Bangun Rejo Residence: Tipe 36

Proyek ini berada di Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan dikembangkan oleh PT Ribaska Putra Mandiri.

Tipe 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Sebanyak 48 rumah ditawarkan dengan harga per unit Rp 150 juta.

2. Perumahan Griya Elang Semesta 7: Tipe 36/105

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Kinaya Mitra Mandiri ini juga terletak di Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Tipe ini menawarkan 53 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, masing-masing seharga Rp 150 juta.

Hingga saat ini, 12 rumah telah terjual, sementara 41 unit masih tersedia.

3. Sungai Landeh Indah: Tipe Rumah Tapak

Terletak di Sangir, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bangun Persada.

Tipe rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari total 27 rumah yang ditawarkan, 18 unit telah terjual, menyisakan 9 unit yang masih tersedia dengan harga Rp 150 juta.

4. Perumahan Damai Saroso Agung Taqwa: Tipe Subsidi

Juga berlokasi di Sangir, perumahan ini menawarkan 28 rumah dengan harga per unit Rp 151 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 96 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Damai Saroso Agung Taqwa.

Melihat dari berbagai pilihan tersebut, Kabupaten Solok Selatan menawarkan alternatif hunian yang menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan banyaknya pilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menemukan rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dapat meningkatkan kualitas investasi.

"Apa yang kita lakukan transformasi-transparansi ini kita harus lebih dorong lagi. Apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, dengan ada Danantara, ini juga ada peningkatan kualitas investasi," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara maka akan ada yang namanya komite investasi.

"Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju. Artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi atau pengembangan yang menggunakan dana besar itu ada komitenya, ini peningkatan (improve). Lalu juga masalah operasional, korporasi dan penugasan, dengan adanya undang-undang yang baru penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis," katanya.

Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan pengawasan operasional. Fungsi Kementerian BUMN dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yakni salah satunya adalah mengawasi.

"Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Seperti itu perannya. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih," katanya.

Terkait peralihan saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

"Ini masih proses. Nanti, habis ini ada kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng. Sama kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management," kata Erick.

Transformasi BUMN yang didorong selama lima tahun ini telah membuahkan hasil di mana BUMN berhasil mencatatkan profit Rp310 triliun.

"Jadi, tadi sama. Dijawab, ya semuanya akan langsung dijadikan satu di bawah Danantara. Di bawah satu payung besar semua asetnya. Nanti angkanya 900 miliar dolar AS atau berapa transisinya kan itu bertahap. Dan kita sekarang, saya dengan Group CEO Danantara Pak Rosan Roeslani itu benar-benar baik hubungannya. Jadi, ini saya rasa positif. Visinya Pak Presiden RI positif," kata Erick.

KOMPAS.com - Kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang bisa diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berkisar di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Payakumbuh.

1. Green Mubarak: Tipe 36

Berlokasi di Payakumbuh Timur, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Jos Mubarak Anugerah, proyek ini menawarkan 16 rumah, dengan harga per unit Rp 130 juta.

Saat ini, 14 rumah telah terjual dan 2 unit masih tersedia.

2. Perumahan Padi Regency: Tipe 36/90

Dikembangkan oleh PT Benson Bumi Persada, perumahan ini terletak di Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

Dengan total 23 unit, rumah-rumah di sini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 140 juta, telah terjual 20 rumah, dan masih tersisa 3 unit lagi.

3. Villa Mustika: Tipe 36

Proyek ini terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Bonai.

Menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 84 meter persegi.

Dengan harga Rp 140 juta per unit, hingga saat ini masih dipasarkan 5 rumah lagi..

4. Shavilla Tiakar Tahap II: Tipe 36

Juga berlokasi di Payakumbuh Timur, perumahan yang dikembangkan oleh {PT Mandevilla ini menawarkan 14 unit rumah.

Dengan harga per unit Rp 150 juta, hingga kini, 5 rumah telah terjual dan masih tersisa 9 unit yang tersedia.

Bangunan rumah tapak ini dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 96 meter persegi.

5. Kedoya Green Tiakar Tahap IV: Tipe 36 (Subsidi)

Perumahan ini juga terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Mandevilla.

Dengan harga Rp 150 juta per unit, proyek ini telah menjual 72 rumah, menyisakan 4 unit yang masih tersedia.

Bangunan rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan lahan 96 meter persegi.

Apa Alasan Memilih Kota Payakumbuh?

Rumah subsidi di Kota Payakumbuh menarik minat karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis.

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan, calon pemilik rumah dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Proyek-proyek perumahan ini tidak hanya memberikan akses ke hunian yang nyaman, tetapi juga merupakan investasi yang baik untuk masa depan.

KOMPAS.com -Kota Solok, yang terletak di Sumatera Barat, kini tengah menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau, kota ini semakin diminati.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Solok:

1. Griya Taman Belibis Vi Suku: Tipe 36/120

Terletak di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo.

Griya Taman Belibis Vi Suku menawarkan 73 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unit Rp 140 juta, dengan 70 rumah sudah terjual dan 3 unit masih tersedia.

2. Griya Taman Belibis: Tipe 36/120

Juga dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, perumahan ini berlokasi di Tanjung Harapan.

Proyek ini menawarkan 132 rumah tapak dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, sudah terjual 100 rumah.

3. Perumahan Mutiara Sandi: Tipe 36

Berlokasi di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Pilar Sandi Utama.

Mutiara Sandi menawarkan 39 rumah, di mana 2 unit telah terjual dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

Luas bangunan mencapai 36 meter persegi dan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Saat ini, masih ada 37 rumah yang tersedia.

4. Graha Palm Asri Ii: Tipe 36

Terletak di Tanjung Harapan, perumahan ini menawarkan 15 unit rumah yang dikembangkan oleh PT Rahmat Kurnia Sentosa.

Harga per unit adalah Rp 151 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dari total 15 rumah, 5 unit telah terjual dan masih ada 10 unit yang tersedia.

5. Griya Devin Mandiri: Tipe 36

Griya Devin Mandiri menawarkan total 148 unit di Lubuk Sikarah.

menjual unit dengan harga Rp 151 juta, di mana 77 unit telah terjual.

Dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total lahan 96 meter persegi,masih tersedia 71 unit.

Mengapa Kota Solok?

Kota Solok menawarkan berbagai keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama dengan harga yang terjangkau dan kemudahan akses informasi melalui sistem yang ada.

Dengan pilihan yang beragam, calon pembeli memiliki kesempatan untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

KOMPAS.com -Kota Langsa di Aceh kini sedang menjadi primadona di kalangan calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, semuanya melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan kisaran harga di bawah Rp 200 juta.

Di bawah ini adalah beberapa opsi rumah terjangkau yang dapat dipilih di Kota Langsa:

1. Griya Pondok Kelapa: Tipe 36

Berlokasi di Langsa Lama, rumah ini merupakan proyek dari PT Chopi Putra Karya.

Griya Pondok Kelapa menawarkan 93 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 130 juta, sebanyak 56 rumah di antaranya telah terjual dan menyisakan 37 unit lagi.

2. Griya Bumoe Meutuah: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Dua Dara Meutuah, perumahan ini terletak di Langsa Baro.

Griya Bumoe Meutuah menawarkan 184 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan mencapai 35 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi.

Saat ini, 93 rumah telah terjual dan masih tersisa 91 unit.

3. Griya Bukit Indah: Tipe Bukit Indah

Proyek perumahan ini terletak di Langsa Baro dan dikembangkan oleh PT Kana Barokah Karya.

Griya Bukit Indah menawarkan 149 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi.

Hingga saat ini masih tersedia 21 unit lagi.

4. Aqsha Residence 2: Tipe 36

Terletak di Langsa Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Aqsha Indah Lestari.

Aqsha Residence 2 menawarkan 17 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas total lahan 116 meter persegi, saat ini masih menyisakan 9 unit lagi.

5. Griya Rafi Permai: Tipe 36

Berada di Langsa Lama, Griya Rafi Permai dikembangkan oleh PT Rafikasha Pratama Mandiri.

Proyek ini menawarkan total 36 rumah, dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan 120 meter persegi.

Mengapa Langsa Menarik?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang masih tersedia, Kota Langsa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para calon pemilik rumah.

Program subsidi yang ditawarkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni tanpa membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bagi yang sedang mencari rumah, Kota Langsa bisa menjadi destinasi yang tepat dengan beragam pilihan yang ditawarkan.

KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pemilik dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di kota ini.

1. Griya Indah: Tipe 36

Terletak di Blang Mangat, Griya Indah merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

Proyek ini menawarkan 58 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Harga per unit rumah adalah Rp 120 juta. Hingga kini, 36 rumah telah terjual, sementara 22 unit lainnya masih tersedia.

2. Perumahan Aman Sentausa (Permata): Tipe 36B

Dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana, perumahan ini berlokasi di Muara Dua, Lhokseumawe.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 130 meter persegi, masing-masing rumah eibanderol dengan harga Rp 140 juta.

Saat ini, 32 rumah telah terjual, dan masih tersisa 7 unit.

3. An Nisa Mansion-Lhokseumawe: Tipe 30

Proyek perumahan ini berlokasi di Blang Mangat dan dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra.

Masing-masing rumah tapak dirancang dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 142 juta, sudah terjual 42 rumah dari total 161 unit yang tersedia.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

Terletak di Muara Dua, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Karya Beurata.

Villa Buket Rata menawarkan 19 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dengan harga Rp 145 juta, saat ini telah terjual 14 rumah, dan menyisakan 5 unit.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

Berada di Muara Dua, Firya Lientas Residance menawarkan total 19 rumah.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, harga per unit juga ditawarkan hanya Rp 145 juta.

Dari total jumlah penawaran, 16 rumah telah terjual, menyisakan 3 unit saja.

Mengapa Lhokseumawe?

Pemilihan rumah subsidi di Kota Lhokseumawe bukan hanya soal harga yang terjangkau, tetapi juga berbagai pilihan lokasi dan tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai proyek yang tersedia, calon pemilik rumah dapat menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka.

IDXChannel – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Namun, pengembang menilai hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti merasa tidak senang terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, dengan banyaknya isu 'liar' yang dilontarkan Kementerian PKP, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Kemudian, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Namun, kata dia, Kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat dengan pengembang, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.

Menurut Joko, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen seperti yang ditargetkan.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Sebab, pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” ujarnya.

Menurutnya, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang. Sehingga, dirinya menilai kinerja Kementerian PKP masih jauh dari kata bagus.

“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” ujarnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.