KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang menelan anggaran Rp 71 triliun, resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025.

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ungkap Budi Arie.

Bahan baku makan gizi gratis harus lokal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Budi Arie setelah rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Melalui kolaborasi dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah berharap bisa menciptakan efek positif dalam perekonomian dari hulu hingga hilir.

Program makan gizi gratis melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon akan berperan sebagai penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Sebanyak 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program ini.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Awalnya, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi untuk makanan bergizi.

Namun, demi efisiensi anggaran, biaya tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa angka ini telah dihitung untuk menjamin kualitas dan gizi makanan, bahkan di daerah terpencil.

"Kita hitung Rp 10.000 per porsi itu cukup bermutu dan bergizi," ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers pada November 2024.

Siapa saja yang dapat makan bergizi gratis?

Sasaran awal program ini meliputi pelajar mulai dari usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa program ini ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” ungkap Dadan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi buruh dan kelompok berpenghasilan rendah.

Sumber: Kompas.com

KOMPAS.com - Pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan hal ini seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ujar Budi Arie.

Program ini bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan melibatkan koperasi, desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah siap mengambil bagian, termasuk koperasi telur, sayur, ikan, dan beras.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkap Budi Arie.

Meski demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran ekonomi di desa akibat program ini.

Namun, 20 persen dari anggaran Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk mendukungnya sepanjang 2025.

"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," kata Budi Arie.

Makan bergizi gratis ditujukan untuk siapa?

Program ini juga ditargetkan untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Makanan akan disediakan sesuai jadwal sekolah masing-masing.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati.

Ia menjelaskan, pemberian makanan untuk PAUD dan TK dilakukan pagi hari karena jam sekolah yang terbatas.

Sementara itu, siswa SD akan menerima makanan sebelum pukul 12.00, dan SMP serta SMA pada waktu makan siang.

"Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," tambahnya.

Pemerintah juga telah menyesuaikan anggaran per porsi dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Angka ini dinilai tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)

KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya dalam dua hari lagi, yakni Senin (6/1/2025).

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

Program makan bergizi gratis (MBG) sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Makanan Rp 10.000 per porsi diberikan setiap hari

Lebih lanjut Adita menjelaskan, program MBG akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah.

Setiap harinya siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

TANGERANG, investor.id – Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025. Namun, ternyata tidak semua daerah sudah siap melaksanakan program tersebut, salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten.

Kendati Pemkot telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah, namun kapan pelaksanaan MBG akan dimulai belum ada kejelasan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mualim mengaku, Pemkota Tangerang belum menerima jadwal pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di kota Tangerang belum ada jadwalnya," kata Mualim menginformasikan terkait pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Sabtu (4/1/2025).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah. 

"Jadi, saya dengar, akan dilakukan secara bertahap," kata Tito Karnavian saat kunjungan kerja di pemerintah Kota Tangerang, Banten, Jumat (3/1/2025).

Menurut Tito, pelaksanaan MBG belum bisa dilakukan serentak untuk nasional, kecuali yang mandiri. "Kalau mandiri saya kira nggak masalah.

Nasional nanti akan diturunkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

Ia menyatakan untuk mekanisme pelaksanaan MBG tahap nasional masih di matangkan semua pihak termasuk lembaga terkait. 

"Saya akan koordinasi dengan Kepala badan gizi nasional (BGN), Pak Profesor Dadan Hidayana," ungkap Tito menanggapi pertanyaan pelaksanaan makan bergizi gratis.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis diberlakukan mulai Senin (6/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis bakal melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak desa.

Sebanyak 1.923 koperasi juga akan dilibatkan untuk memasok sayur, telur, ikan, dan bahan-bahan lainnya.

“Pelaksanaan 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/1/2025).

Lantas, apa itu program makan bergizi gratis dan bagaimana perjalanan kebijakan ini digagas hingga diimplementasikan?

Apa itu program makan bergizi gratis?

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, program makan bergizi gratis digagas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara baik dan berkualitas lewat program tersebut.

Sebabnya, kualitas pangan dan gizi menjadi kunci utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.

Program makan bergizi gratis akan menyasar kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui.

Program tersebut dijalankan dengan memberikan makan dan susu secara gratis kepada kelompok penerima.

Kapan program makan bergizi gratis mulai digagas?

Gagasan memberikan makan bergizi gratis kepada pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui merupakan janji kampanye Prabowo yang pertama kali diutarakan pada September 2023.

Pada saat itu, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan susu untuk meningkatkan gizi masyarakat jika terpilih menjadi Presiden.

Dari situlah, gagasan yang diutarakan Prabowo disebut program makan siang gratis.

Program makan siang gratis kemudian masuk visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan pelaku usaha lokal untuk menyuplai bahan makanan. Program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal.

Lantas, kapan makan bergizi gratis dimulai?

Makan bergizi gratis dimulai 6 Januari 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Senin (6/1/2025).

Kepastian ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2024).

Pemerintah akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Budi, sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi yang bergerak di bidang usaha, seperti telur, sayur, ikan, dan susu.

Untuk kebutuhan susu, kata Budi, diupayakan agar dipenuhi dari produksi di tiap-tiap daerah.

Salah satu provinsi yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan susu di daerahnya adalah Jawa Timur. Susu se-Jawa Timur diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis di provinsi tersebut.

”Arahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor. Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Budi.

Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa di 2025, yakni sebesar Rp 71 trilun, untuk ketahanan pangan.

BUMDes pun akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis.

Mereka akan dilibatkan untuk penyaluran sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai keunggulan masing-masing desa.