Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan pandangannya kepada duet Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sebagai bakal paslon Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyatakan pihaknya mendukung Prabowo Subianto dapat menjadi presiden selama dua periode ke depan dan mengingatkan RK agar tidak tergoda maju di Pilpres selanjutnya.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Fahri mulanya menilai RK dapat menjadi gubernur Jakarta secara aklamasi

"Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya. Yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada, harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih RK dan Suswono dalam pilkada yang akan datang, karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu," kata Fahri.

Fahri mengaku mengenal baik Suswono. Dia pun berpesan RK dan Suswono dapat bekerja sama dengan baik apabila nantinya memenangkan Pilgub Jakarta.

"Saya mengenal Pak Suswono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang," katanya.

Selanjutnya, dia berpesan kepada RK agar bersedia memimpin kota Jakarta. Di saat itulah Fahri menyinggung dukungannya kepada Prabowo menjadi presiden dua periode.

"Harus ada kesediaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Kepada Pak Ridwan Kamil saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama dua periode. Jadi jangan tergoda," kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri memuji figur RK yang memiliki peran dalam pembangunan IKN. Selain itu, dia memuji rekam jejak RK yang pernah memimpin Bandung dan Jawa Barat.

"Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita, dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin Bandung salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan Sekjen Golkar, kota bisnis," ujarnya.

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

PKS tengah santer diisukan bakal menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut sebagai KIM 'plus' di Pilgub Jakarta. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut potensi bergabung PKS ke dalam KIM menjelang Pilkada 2024 perlu direfleksikan.

"Ya itu perlu refleksi yang agak serius, karena pada akhirnya kan mengideologisasi massa yang agak menciptakan suasana pemilu yang terlalu keras dan tajam seolah-olah tidak ada kompromi akhirnya," ujar Fahri Hamzah di media center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Mantan kader PKS itu mengatakan munculnya wacana ini seolah membantah segala pernyataan yang dikeluarkan PKS pada saat pilpres. Fahri mengklaim Gelora menjadi salah satu partai yang menjadi korban dari kerasnya klaim keumatan dari PKS.

"Terutama dan wabil khusus ketika klaim keumatan itu secara berlebihan dipakai untuk menyerang lawan. Nah sehingga saya kira ini perlu refleksi lah ya, karena kita di Gelora seperti jadi korban juga," kata Fahri.

"Karena terlalu kerasnya dan derasnya klaim keumatan selama ini yang menyebabkan kita sendiri jadi agak berkurang keumatan kita gitu loh. Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PKS belum mengumumkan terkait keputusan akhir sikapnya dalam Pilgub Jakarta 2024. PKS kini berbicara soal dua opsi yang masih dipertimbangkan perihal posisinya pada kontestasi tersebut.

Hal itu disampaikan jubir PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menyatakan masa pikir-pikir untuk duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman (AMAN) sudah melewati tenggat waktu.

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid kepada wartawan Sabtu (10/8).

"Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki itjtihad opsi-opsi lainnya," tambah dia.

Kholid menyebut PKS mulai mengambil ancang-ancang opsi kedua untuk bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Komunikasi dengan KIM, kata dia, pun tengah didalami.

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ucapnya.

Simak juga Video 'PKS: Duet AMAN Lewat Tenggat Waktu, Kini Bahas Opsi dengan KIM':

[Gambas:Video 20detik]

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora resmi mendukung duet Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah disebut bakal bergerak untuk memenangkan Iqbal-Dinda di Pilgub NTB 2024.

Dukungan untuk Iqbal-Dinda diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gelora Mahfuz Sidik di Jakarta pada Jumat (9/8/2024). Penyerahan dukungan tersebut juga disaksikan oleh Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi.

"Secara resmi, Partai Gelora dengan predikat sebagai partai pendukung bergabung dalam barisan pemenangan Bapak Iqbal dan Ibu Dinda di Pilgub NTB 2024," kata Pahrurrozi.

Pahrurrozi mengungkapkan Partai Gelora merupakan representasi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub NTB. Ia mengeklaaim Iqbal-Dinda dapat membawa NTB menjadi lebih maju.

"Kami pandang pasangan ini dapat lebih cepat mengakselerasi pembangunan di NTB," ujarnya.

Menurut dia, Iqbal juga telah berkomunikasi dengan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. "Bang Fahri akan siap bergerak untuk pemenangan Iqbal-Dinda, serta seluruh kader Partai Gelora di NTB," imbuhnya.

Sebagai informasi, Partai Gelora berstatus sebagai partai pendukung di Pilgub NTB 2024. Pasalnya, Gelora tak memperoleh satu pun kursi di DPRD NTB berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dari 8 daerah pemilihan (dapil) di NTB, Partai Gelora hanya meraup 84.747 suara.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, jika pemilihan presiden diserahkan ke MPR RI maka sistem yang digunakan haruslah seperti sistem electoral college yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS).

Jika menggunakan sistem ini, seorang calon presiden belum tentu bisa menang meski meraih perolehan suara terbesar dari rakyat.

"Kalau dipilih oleh MPR, maka pemilihan presiden harus berbasis kepada sistem distrik yang mendekati sistem electoral college seperti yang ada di Amerika Serikat. Tapi sekali lagi pembenahannya harus terintegrasi tidak boleh tambal sulam," ujar Fahri saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (6/6/2024).

Menurut Fahri, dalam Pemilu 2024, yang paling sedikit bermasalah ialah kontestasi pilpres.

Dia menyebut, masalah dalam pilpres di Indonesia adalah ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Ambang batas ini membuat seseorang tidak bisa sembarangan mencalonkan diri sebagai presiden, harus mencari koalisi untuk mencapai kekuatan 20 persen tersebut.

"Sistem threshold 20 persen menghambat proses seleksi yang lebih luas kepada kandidat dengan berbagai latar belakang serta mengakibatkan muncul koalisi yang tidak jelas," tutur dia.

Fahri lantas mengusulkan agar pilpres ke depannya didesain dua putaran, sebagaimana amanat daripada UUD 1945.

Dengan begitu, kata dia, peserta di pilpres bisa jauh lebih banyak.

"Putaran pertama dengan peserta oleh banyak calon karena tidak memakai threshold. Lalu pada putaran kedua sisa kandidatnya tinggal dua orang. Putaran pertama memakai electoral college dan putaran kedua sistem popular vote," imbuh Fahri.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa proses amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 akan bergantung pada setiap pimpinan partai politik di parlemen.

Sebab, amendemen UUD baru bisa dilakukan atas persetujuan fraksi partai politik di DPR, serta anggota DPD.

"Menurut saya, ini sangat tergantung pada pimpinan partai politik," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024), usai menerima mantan Ketua MPR Amien Rais.

Bamsoet mengatakan, MPR akan mengembalikan rencana amendemen untuk didiskusikan pada pimpinan partai politik.

Dia mengungkap komposisi partai politik di parlemen ke depan, kemungkinan ada delapan atau sembilan, dengan tambahan dari DPD.

Namun, ia yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.

Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

Setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah menyatakan, pembenahan sistem politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang bersifat tambal sulam.

Hal ini disampaikan Fahri merespons klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meyakini semua partai politik mau mengamendemen UUD 1945 karena semua partai merasakan Pemilu 2024 begitu brutal.

"Pembenahan sistem politik tidak bisa tambal sulam. Pembenahan itu harus melalui satu kajian yang komprehensif. Sebab sistem politik harus terintegrasi dengan sistem pemilu dan sistem ketatanegaraan sekaligus," ujar Fahri kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2024).

Fahri menjelaskan, jika ingin bicara dalam perspektif jangka panjang, usulan tersebut harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi dan sosial serta subsistem lain yang menjadi penopang kekuatan sebagai sebuah bangsa dan negara.

Mantan wakil ketua DPR itu pun berharap ilmuan, akademisi, dan partai politik mengkaji serius untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di Pemilu 2024 lalu.

"Ini yang belum dirumuskan formulasinya. Dan saya memang berharap bahwa para ilmuwan dan akademisi serta partai politik mulai harus melakukan kajian yang serius untuk mengoreksi persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu yang lalu, serta sistem kita yang masih berlubang," ujar Fahri.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.

Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.

Politikus Fahri Hamzah ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu terlihat mengiringi Jokowi meninjau hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (2/5/2024), nampak Fahri Hamzan mengenakan kemeja lengan panjang motif paisley warna gelap.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Fahri Hamzah mengenakan kacamata berlensa gelap, dengan jam tangan dengan gelang biru. Dia berjalan bersama pejabat-pejabat lain di atas jembatan bendungan.

Fahri Hamzah adalah politikus yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I di Pileg 2024 kemarin. Mantan politikus PKS ini juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Fahri Hamzah juga merupakan putra daerah Sumbawa, NTB ini.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Di kawasan Bendungan Tiu Sutuk, nampak pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Ada juga Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Bupati Sumbawa Barat, W Musyafirin.

Bersama mereka semua, Fahri Hamzah ikut berjalan di belakang Jokowi. Terlihat ekspresi wajah Fahri Hamzah yang tertawa bersama para menteri dan pejabat di belakang Jokowi. Pada foto yang diabadikan oleh fotografer Biro Pers Sekretariat Presiden, Kris, Fahri Hamzah nampak ditunjuk jari oleh Jokowi dan Zulkifli Hasan. Semuanya tersenyum dalam momen ini.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Telan Anggaran Rp 1,4 T':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempunyai gagasan terkait isu hendak bergabung ke koalisi presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan," kata Fahri seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (30/4/2024).

Menurut Fahri, setelah gugatan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait sengketa hasil Pilpres 2024 dinyatakan tidak mempunyai alasan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), PKS sebagai salah satu partai pengusung mulai mencari peluang buat masuk ke lingkaran kekuasaan.

Fahri menganggap upaya PKS berkomunikasi dengan Prabowo memperlihatkan mereka tidak mempunyai keteguhan gagasan buat menjadi oposisi.

"Sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan dan sebagainya," ucap Fahri.

Fahri mengatakan, cara berpolitik secara oportunis seharusnya dihentikan karena dampaknya tidak baik bagi pemerintah.

"Saya kira hal ini harus kita setop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat," ujar Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan, PKS dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hubungan yang terjalin sejak lama.

Menurut Aboe, hubungan baik tersebut membuat PKS tidak akan kesulitan apabila ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

"Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi? Langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024) pekan lalu.

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun luar pemerintahan.

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak. Ia pun memberikan sinyal bahwa pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat.

"Pokoknya Anda ikuti saja perdialogan ini, kita lihat insya Allah saya yakin hubungan yang baik yang segajah dan sekutu seperti ini, sekutu dan segajah ini, moga-moga Allah mudahkan," ujar Aboe.