Presiden Prabowo Subianto menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup berhasil . Ia optimistis, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada November 2025 mendatang.

Prabowo menerangkan, dirinya telah memberikan arahan pada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan Program MBG.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BGN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras menjalankan program ini dengan penuh dedikasi," tulis Prabowo di Instagram seperti dikutip Minggu (4/5/2025).

Dia mengatakan, progres MBG sejauh ini sesuai rencana. Dia juga mengatakan, program ini cukup berhasil.

"Progres yang ditunjukkan sejauh ini berjalan sesuai rencana dan berada dalam parameter yang saya nilai cukup berhasil," lanjutnya.

Lalu, ia menyampaikan dirinya optimistis sebanyak 82,9 juta anak jadi penerima manfaat pada November mendatang.

"Kami optimis bahwa target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada bulan November 2025. Teruslah bekerja dan berjuang. Setiap langkah perencanaan dan pengawasan yang Saudara lakukan adalah bagian penting dari upaya besar kita dalam menjaga masa depan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus Indonesia," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk membahas perkembangan dan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman Presiden RI di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan mengamini bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk meneguhkan komitmen Presiden Prabowo dan BGN dalam mempercepat implementasi program MBG.

Agenda utama rapat mencakup tiga aspek penting, yakni struktur anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur unit pelayanan.

Dadan Hindayana memaparkan perkembangan implementasi program hingga April 2025, termasuk rencana percepatan pembentukan Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Dia menyebut, saat ini sebanyak 3,3 juta penerima manfaat telah terlayani.

“Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta,” ujar Dadan lewat rilisnya, Minggu (4/5/2025).

Presiden Ke-8 RI itu, kata Dadan, dalam arahannya menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari investasi besar negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dadan menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan program ini dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Presiden dan Kepala BGN turut memberikan semangat kepada para Kepala SPPG serta petugas lapangan agar tetap fokus menjalankan tugas mereka.

“Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” tambah Dadan.

Menyoal target jangka pendek, Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan program ini dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat hingga pertengahan Mei.

Dia juga menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan, mengingat adanya sejumlah laporan kejadian luar biasa (KLB) terkait dugaan keracunan.

Dia menegaskan bahwa BGN bersama petugas di lapangan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan ekstra hati-hati demi memastikan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana berharap, agar tak ada lagi kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah penerima makan bergizi gratis (MBG).

Usai rapat evaluasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025), Dadan mengakui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tantangan berat untuk memastikan kualitas dan aspek higienis makanan yang akan dibagikan kepada para siswa.

“Target kita adalah zero accident, tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” kata Dadan mengutip keterangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Oleh karena itu, ia menambahkan, rapat evaluasi kemarin juga turut mempertajam proses seleksi mitra dan supervisi infrastruktur yang akan dibuat oleh berbagai pihak.

Dadan mengatakan, ada tiga kunci sukses pelaksanaan MBG, yaitu pemenuhan anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Untuk anggaran, proses politik telah dirampungkan oleh Presiden Prabowo.

Sementara untuk pemenuhan SDM, saat ini BGN telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan mencetak 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi garda terdepan program ini.

“Infrastruktur ini adalah gedung, fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan beberapa pihak. Karena BGN sendiri hanya akan membangun, 1.502 (SPPG), sementara kita menargetkan ada 30.000 SPPG, artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Tak hanya sekedar memperbanyak mitra, Dadan menegaskan, memastikan kualitas SPPG dan produknya juga menjadi hal penting yang mendapat sorotan BGN.

“Tantangan berat SPPG itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Kita berkumpul sekarang ini untuk mempertajam seleksi mitra dan juga supervise infrastruktur oleh para pihak,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan zero accident atau tak ada kejadian keracunan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).

Target itu disampaikan saat Prabowo memberi arahan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident, tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana usai pengarahan di Hambalang, Bogor, Sabtu (3/5).

Prabowo, kata Dadan, menyebut MBG sebagai program strategis. Dia menilai MBG adalah investasi untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, Prabowo meminta semua pihak yang terlibat MBG bekerja lebih teliti dan cermat. Prabowo menilai ada beberapa risiko di lapangan dalam penyelenggaraan MBG.

"Ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga melaporkan progres pelaksanaan MBG. Dia berkata target 3 juta penerima MBG sudah tercapai di bulan April.

"Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta," ucapnya.

Sebelumnya, kasus keracunan makanan MBG terjadi di sejumlah daerah. Pada Senin (21/4), 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG.

Kejadian serupa juga terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Kepala Dinas Kesehatan Bombana Darwis mempertanyakan mekanisme penyiapan MBG hingga mengakibatkan siswa di SDN 33 Kasipute mengalami keracunan.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," ucap Darwis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Murid-murid di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah juga mengalami keracunan pada Rabu, (24/4). Pihak sekolah mengungkap kuah soto bau asam dan daging ayam hambar. Sekitar pukul 11.00 WIB dua siswa mulai mengalami sakit perut.

Kasus pelajar keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mulai bermunculan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyarankan makan bergizi gratis disediakan oleh kantin sekolah.

"Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin," ujar Charles lewat pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Melalui pemberdayaan kantin sekolah, terangnya, warga bisa lebih mudah memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat juga dapat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

"Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi," imbuh Charles.

Dengan banyaknya kasus keracunan makanan dari makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN), terang Charles, tidak boleh lepas tangan. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap para korban dan keluarganya, termasuk transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan para siswa, serta jaminan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas."Kami juga mendorong agar pola-pola lama seperti kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena terbukti menimbulkan banyak persoalan di lapangan," ucap Charles.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat quality control. Terutama pada saat makanan disajikan kepada para siswa.

"Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control," jelas Zainul.

Zainul menilai kasus keracunan makan bergizi gratis bukan sepenuhnya salah Badan Gizi Nasional. "Kasus-kasus yang menimpa siswa penerima mampat MBG yang kasus keracunan ini saya kira itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dari pengelola dapur yang menjadi mitra dari BGN," lanjutnya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

BGN pun sudah merespons terkait bermunculannya kasus-kasus keracunan ini. BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di 4 Provinsi. Aguan mengatakan mereka akan menambah lokasi program renovasi tersebut di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerjasama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Saya rasa selesai dari Bandung, kita terusin ke Bogor," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berdasarkan data BPS jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk cukup tinggi daripada jumlah penduduk di daerah lain.

Kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan setelah Bogor, Depok juga akan menjadi daerah selanjutnya yang akan mendapat bantuan renovasi rumah.

"Yang dekat Jakarta bisa. Depok bisa depok. Depok itu sangat berbatasnnya dengan Jakarta. Wali kotanya hari ini sangat konsen terhadap penyelesaian kemiskinan," ungkap Dedi menambahkan.

Ide ini disetujui oleh Aguan. Ia mengatakan program renovasi rumah di Depok bisa dilakukan setelah Bogor.

"Bogor dulu, setelah itu Depok," ujar Aguan.

Dalam kesempatan ini, Aguan menyampaikan alasannya bersedia membantu program renovasi 2.000 rumah bersama Kementerian PKP. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sudah melakukan kegiatan serupa selama 20 tahun lamanya dan telah membantu pembangunan sekitar 8.000 rumah terutama di lokasi bencana alam.

"Buat benerin rumah tidak asing lagi. Kita sudah banyak bangun. Total-total sudah bangun di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, Buddha Tzu Chi sudah bangun perumahan itu kira sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Jogja, sudah banyak," ungkapnya.

Aguan mengaku untuk renovasi sekitar 2.000 rumah memang baru dijalankan dan ini pertama kalinya mereka mengerjakan dengan jumlah besar.

"Kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kan kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang ini kesempatan kita, memang kekurangan di (daerah) sini, memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung," tuturnya.

Ada pun, program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui corporate social responsibility (CSR). Program renovasi ini juga termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (3/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia capai swasembada pangan.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

1. Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. SIG memaksimalkan potensi ekspor ke AS untuk dongkrak penjualan

PT Semen Indonesia Group Tbk (SIG) menyatakan akan memaksimalkan potensi ekspor ke Amerika Serikat (AS) untuk mendongkrak volume penjualan dengan segera merampungkan proyek dermaga dan fasilitas produksi di Tuban, Jawa Timur.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kadin Indonesia dan Kamar Dagang AS perkuat sinergi ekonomi bilateral

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi ekonomi bilateral dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Pupuk Indonesia ajak petani Manggarai Barat tebus pupuk bersubsidi

Pupuk Indonesia mengajak petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar menebus pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian padi di daerah tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Bapanas optimistis Indonesia capai swasembada pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada pangan melalui penguatan stok beras nasional, inflasi terendah sepanjang sejarah, dan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi serta kesejahteraan petani.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Artis Arzeti Bilbina menyatakan optimistis program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang digalakkan pemerintah dapat menekan angka stunting.

"Program MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengurangi kasus stunting di masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Minggu.

Anggota Komisi IX DPR RI ini pada 2 Mei lalu menggelar sosialisasi program MBG di Sidoarjo.

"Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan angka kasus gizi yang perlu perhatian serius. Karena itu pemerintah menggulirkan program MBG bagi siswa SD, MI, PAUD dan pesantren," ujarnya.

Arzeti meyakini program MBG dapat mewujudkan generasi Jawa Timur yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

"Karena anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa kita," ucapnya.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Enny Indarti menambahkan program MBG menjadi motor utama dalam mewujudkan generasi sehat Indonesia di masa yang akan datang.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto mempunyai cita-cita mewujudkan manusia berkualitas untuk Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui program MBG," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana rapat bersama dan mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dadan berharap, setelah evaluasi dilakukan tidak ada lagi peristiwa keracunan.

"Insyaallah mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, para SPPG juga tambah semangat, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat lebih cermat dan target kita adalah zero accident atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan menegaskan pemantauan kualitas dan faktor higienis makanan menjadi hal penting dalam program tersebut. Untuk itu, lanjut Dadan, dalam rapat evaluasi tersebut dibahas terkait SOP penyeleksian mitra demi kelancaran program.

"Tapi tantangan berat untuk SPPG yang bermitra itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait penyeleksian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus ada, yang harus disiapkan oleh para mitra," ujarnya.

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track, dengan target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang. Dia mengatakan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang ditargetkan mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sejumlah siswa di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara.

Kejadian itu terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5). Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut pihaknya telah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, dilansir detikFinance, Sabtu (3/5/2025).

BGN meminta untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, diperlukan kolaborasi lintas pihak termasuk dari satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Michael Julius Tobing, mengatakan, prosedur penanganan bahan pangan untuk persediaan MBG hari itu telah dilakukan dengan teliti.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ujarnya.

Menurutnya, hasil uji awal tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Ia juga memastikan seluruh proses pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional.

Karena itu, diperlukan investigasi lebih dalam tetap untuk memastikan penyebab insiden yang menyebabkan siswa-siswa keracunan tersebut. Selain di Tasikmalaya, insiden serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi dua kejadian itu, BGN juga telah menerjunkan tim investigasi gabungan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan. Diperkirakan hasil investigasi akan keluar 10 hari ke depan.

Untuk para siswa yang terdampak juga dipastikan telah ditangani secara medis.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan perbaikan 500 Rutilahu di Bandung