KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, program makan bergizi gratis dicanangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan gizi rakyat, serta menggerakkan perekonomian desa.

Lantas, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran Rp 71 triliun ini?

Kapan Program Makan Bergizi Gratis Dimulai?

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Apa Tujuan Utama Program Makan Bergizi Gratis?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah ingin menciptakan efek berantai positif dari hulu hingga hilir dalam perekonomian.

Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan?

Program makan bergizi gratis dirancang dengan melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon juga akan menjadi penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Anggaran yang digunakan berasal dari dana desa, dengan 20 persen dari total Rp 71 triliun dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini.

Berapa Biaya yang Dianggarkan Per Porsi?

Pemerintah awalnya mengusulkan anggaran Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi.

Namun, bujet makan bergizi gratis kemudian diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi demi efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menegaskan bahwa angka ini telah diperhitungkan untuk tetap memberikan makanan yang berkualitas dan bergizi, bahkan di wilayah-wilayah terpencil.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada 6 Januari 2025. Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang sudah menyiapkan skema dan mekanisme untuk program MBG bagi siswa di wilayahnya.

"Untuk pelaksanaannya Januari ini kemungkinan pada tanggal 6 Januari ini. Tapi untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan," ujar Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri, Jumat (3/1/2025).

Menurut Amri, program MBG di Palembang menerapkan tiga pola kerja sama antar pihak. Di antaranya memanfaatkan jasa boga atau katering, lalu kerja sama TNI/Polri dan terakhir sinergi pemerintah bersama pihak swasta.

"Konsep anggaran cost sharing dan berbagi wilayah. Hal ini memang kewajiban daerah dan instruksi dari pusat," ujarnya.

Ketika program berlangsung dan ada kekurangan anggaran maka Pemkot akan menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan efisien, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pembagian makan bergizi akan dilakukan setiap hari jam masuk sekolah yakni Senin hingga Jumat untuk satu kali makan. Di setiap sajian makan gratis bernilai Rp 10 ribu dan sudah sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.

"Sebenarnya Rp 15 ribu per menu, Rp 10 ribu ini untuk bahan makanan, dan Rp 5 ribu untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Amri menjelaskan anggaran program MBG ini mencapai Rp 42 miliar. Nilai tersebut khusus program makan gratis ke sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara bagi peserta non didik seperti untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui kemungkinan diambil dari DTT.

"Program makan gratis ini sistemnya ke sekolah, dan sekolah tidak perlu menyiapkan wadah makanan jika makanan tiba di sekolah. Makanan langsung diberikan ke siswa dan sudah disediakan wadah dari penyedia," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah mengatakan Pemkot Palembang akan memonitoring pendistribusian makanan program MBG agar berjalan lancar. Selain itu, supaya sesuai target dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

"Kami akan menyiapkan mekanismenya dan saat ini sedang berjalan dan menunggu arahan dari pusat. Beberapa waktu lalu juga pemkot sudah support untuk simulasinya dan rencana akan mengajak katering tapi akan dilihat lagi," pungkasnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

KOMPAS.com - Kota Tarakan di Kalimantan Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tarakan:

1. Pesona Juata Kerikil: Tipe 36

   Terletak di Tarakan Utara, Kota Tarakan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Martika Abadi Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 198 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 153 juta. Sebanyak 158 unit telah terjual, sementara 40 unit masih tersedia.

2. Samara City: Tipe 33

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lestari Derawan yang terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Menawarkan 48 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 153 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 33 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 44 unit, sedangkan masih tersedia 4 unit lagi.

3. Viola Griya Asri 1: Tipe 36

   Berlokasi di Tarakan Utara, Kota Tarakan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Telah terjual 79 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 195 unit untuk dipasarkan dari 274 unit yang disediakan.

4. Perumahan Viola Residence 1: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Total unit yang ditawarkan adalah 39 rumah dan telah terjual 15 unit. Harga per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 72 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Perumahan ini telah tersisa 24 unit yang tersedia.

5. Baiti Jannati 1: Tipe 36

   Di Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdapat perumahan yang menawarkan total 24 unit. Saat ini, telah terjual 3 unit dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 60 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Asmaul Husnah Tarakan. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 21 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) disuplai dari desa, bukan impor.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, arahan Presiden itu disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2024).

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Sementara itu, saat ditanya soal suplai susu, Budi Arie menyarankan untuk bertanya lebih lanjut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyebut, dari koperasi sudah mencatat kemampuan untuk menyuplai 1,3 juta liter susu untuk MBG.

Namun perlu ada peningkatan kapasitas suplai karena belum mencukupi seluruh kebutuhan nantinya.

Sehingga menurut Budi nantinya akan ada diskusi lebih lanjut untuk memenuhi kekurangan suplai susu program makan bergizi gratis (MBG).

"Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," tutur Budi.

Kapan program makan bergizi gratis dimulai?

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pada 6 Januari 2024 atau hari Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan,

program MBG akan dimulai bertepatan dengan hari pertama siswa masuk sekolah setelah masa libur semester.

Pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 SPPG yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Dedek mengungkapkan, dalam program MBG bahan baku diambilkan dari pertanian, perikanan hingga perkebunan.

Bahan-bahan itu diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah.

Lalu dari SPPG makanan itu didistribusikan ke sekolah (untuk siswa) dan posyandu (untuk ibu hamil dan balita).

Dalam proses tersebut ada penyedia bahan baku lokal, distributor bahan baku lokal hingga pengelola limbah pangan program makan bergizi gratis (MBG).

Sehingga diharapkan seluruh komponen itu bisa berperan dalam kegiatan makan gratis tersebut.

"Inilah yang kita harapkan bahwa ekonomi lokal di sini akan terdorong juga di dalam mewujudkan program MBG dan imbasnya diproyeksikan nanti MBG akan menyumbangkan 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi optimis sekali," jelas Dedek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan pihaknya ingin turut berkontribusi dalam program makan siang gratis pemerintahan Prabowo Subianto.

Gus Yahya mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu bagaimana kerangka pelaksanaan program unggulan Prabowo tersebut.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu, nah tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, saat ini sejumlah pesantren telah dihubungi pihak pemerintah untuk menjadi pilot project program makan bergizi gratis.

Semua pelaksanaan program terkait dengan pesantren itu akan dilaksanakan di bawah koordinasi dengan PBNU.

Ia berharap, dalam waktu dekat semua kerangka model makan bergizi gratis dan standar rekanan yang menjadi pelaksana juga jelas.

Saat ini, kata Gus Yahya, PBNU telah memiliki sejumlah unit usaha, di antaranya jaringan retail yang sudah dimulai dari Jember, Jawa Timur.

Selain itu, PBNU juga mengembangkan agrobisnis di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

"Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini," ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, pemerintah mulai merealisasikan program makan bergizi gratis secara bertahap mulai 2025.

Pemerintah bahkan membentuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam melaksanakan program ini, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra dengan mendaftar di situs mitra.bgn.go.id.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter (per hari) terutama untuk Jawa Timur. Jawa Timur sudah menghitung bahwa semua susu se-Jawa Timur dapat dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cukup," kata Budi.

Namun, Budi mengakui bahwa produksi susu tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendiskusikan strategi untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut.

"Cuma kan provinsi lain tidak. Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," ujarnya.

Budi menjelaskan, dengan pasokan 1,3 juta liter susu per hari, koperasi dapat memenuhi kebutuhan untuk 6,5 juta penerima program makan bergizi.

Asumsi yang digunakan adalah setiap orang akan mengonsumsi 200 mililiter atau 0,5 liter susu per hari.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan 1 orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelasnya.

Pemerintah rencananya akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana pada 29 November 2024.

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN (BBTN) terkait strategi bisnisnya ke depan.

Pertama, mengenai membangun kepercayaan, kedua memberikan solusi, dan ketiga mengenai ekosistem. Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai Bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat.

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial.

"Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick di Jakarta Jumat (4/1/2025).

Erick juga memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Dia meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Erick.

Selain dengan Bank Daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

(kunthifahmar sandy)

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor.

Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menjelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa desa-desa juga siap menyuplai bahan baku untuk program ini.

Dia menyebutkan adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meskipun demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun, untuk program ini sepanjang tahun 2025.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkapnya.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Budi mengatakan, Prabowo meminta supaya bahan baku MBG dari RI tanpa impor.

Hal itu diungkapkan Budi usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Budi menjelaskan, bahan baku program MBG akan mengandalkan hasil pangan tiap daerah dan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes).

"Jadi arahan presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi kepada wartawan.

Budi menyampaikan rapat juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming. Budi memastikan pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi.

"Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Hal tersebut, kata dia, masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

"Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Budi.

Simak juga video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

"Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

"Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

"Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.