Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bandarlampung (ANTARA) - Sebanyak 1.000 BUMDes di Provinsi Lampung siap bekerja sama mendirikan dapur umum dan mendukung ketersediaan bahan baku pangan bagi program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, desa siap mendukung dalam beragam hal. Seperti dalam penyediaan bahan baku pangan, sehingga saat ini tengah disiapkan model desa tematik untuk pengembangan potensi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan selain penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis, desa melalui BUMDes pun siap dalam pengelolaan makanan melalui pembukaan dapur umum.

"Di Lampung ada sekitar 1.000 BUMDes yang siap mendirikan dapur umum dan mengelolanya seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Namun saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa mengenai dapur umum itu," katanya.

Dia melanjutkan, bila nanti desa melalui BUMDes diberi kepercayaan mengelola dapur umum makan bergizi gratis, maka modal pengelolaan akan memanfaatkan alokasi dari dana desa.

"Modalnya nanti bisa dari dana desa dan kami berharap nanti akan ada penyerapan tenaga kerja dari desa. Sebab satu dapur umum saja perlu 40 orang yang bekerja dan ini akan dipenuhi dari desa itu sendiri," ucap dia.

Menurut dia, diperkirakan pengelolaan dapur umum oleh satu BUMDes minimal mampu memproduksi Makan Bergizi Gratis bagi 3.000 anak untuk satu desa.

"Satu desa itu rata-rata ada 1.000-3.000 anak, jadi nanti akan disesuaikan, bisa saja satu dapur umum untuk dua desa. Jadi akan dilihat jangkauan serta jumlah anak per desa," tambahnya.

Ia berharap desa melalui BUMDes dapat berperan aktif dalam mendukung beragam program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

"Saat ini BUMDes di Lampung sudah dalam kategori maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya keterlibatan desa dalam mengelola program ini, maka kesejahteraan serta perekonomian desa akan semakin bertumbuh positif," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Program makan bergizi gratis rencananya dimulai 6 Januari. Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan proses persiapan.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025), dilansir detikNews.

Nantinya makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada empat target program ini, yaitu pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

(afn/apl)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong optimalisasi penggunaan instrumen sekuritisasi efek beragun aset (EBA) untuk mendukung likuiditas program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk itu, pada 2025 OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkoitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah,” ujarnya dalam seremoni pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, Kamis (2/1/2025).

Salah satu program strategis yang dijalan pada 2025 ialah pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru. Menurut Mahendra, program ini dilaksanakan dengan meningkatkan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

EBA merukapam surat berharga yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KTA).

Di pasar modal, lembaga yang telah melaksanakan sekuritisasi KPR ialah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga aktif menerbitkan EBA.

Bali -

Program makan bergizi gratis rencananya mulai diterapkan pada Senin (6/1/2025) pekan depan. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan persiapan menjelang penerapan program tersebut.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Rabu (1/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Dadan mengatakan program makan bergizi gratis akan digelar di setiap provinsi. "Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Terdapat empat target utama program ini, yakni pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Uji coba program makan bergizi gratis tersebut juga telah dilakukan di sejumlah daerah. Menu yang disiapkan selama uji coba beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Dilansir dari detikFinance, Dadan pernah mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas (SMA). Untuk anak PAUD, TK, sampai kelas 2 sekolah dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00.

Selanjutnya, anak kelas 3-6 SD akan kebagian makanan sekitar pukul 09.30. Lalu, sekitar pukul 12.00, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian makanan ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sementara itu, menu MBG setiap daerah berbeda-beda dan akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

Artikel ini telah tayang di detikNews dan detikFinance.

(iws/hsa)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan secara serentak mulai 6 Januari 2025 nanti. Saat ini masih dalam proses persiapan.

"Dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Dadan menjelaskan, makan bergizi gratis akan diselenggarakan di setiap provinsi seluruh Indonesia. Ia berharap tidak ada kendala pada makan bergizi gratis nantinya.



"Iya betul. Semoga tidak ada aral-melintang," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024.

Program makan bergizi gratis disebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Jakarta -

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebut posisinya adalah mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya pelaksanaan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai mitra, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebut pihaknya juga menyiapkan beberapa hal. Termasuk ikut menggodok petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Nanti kami akan siapkan sebagai bagian dari juklak atau juknis (pelaksanaan MBG) yang ada di sekolah," ungkap Mu'ti dalam acara Taklimat Media di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024) ditulis Rabu (1/1/2025).

Waktu Belajar Siswa Bisa Bertambah

Kemendikdasmen menilai MBG adalah bagian dari penanaman pendidikan karakter di sekolah. Tidak sekedar program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak. Hal ini juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk mendukung program sekolah sehat.

"Karena ada juga program sekolah sehat yang di dalamnya ada berbagai program. Selama ini diselenggarakan oleh kementerian terkait," ucapnya lebih lanjut.

Bersama BGN, Kemendikdasmen berusaha agar program MBG tidak menambah atau mengganggu waktu belajar siswa di sekolah. Sehingga akan ada proses sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah.

Sebelum MBG, siswa makan siang selama waktu istirahat di kantin sekolah. Namun ketika MBG dilaksanakan, proses makan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai kemauan siswa.

"Kalau program Makan Bergizi Gratis ini karena merupakan bagian dari pendidikan karakter, nanti makannya akan diselenggarakan secara bersama-sama," jelas dia.

Karena makan bersama-sama ini memerlukan waktu, Mu'ti sadar hal itu juga akan berpengaruh pada lamanya waktu istirahat. Bertambahnya waktu istirahat akan berjalan lurus terhadap 'pertambahan' lamanya waktu belajar di sekolah.

Faktor pertambahan waktu di sekolah ini akan dibahas Menteri Mu'ti bersama dengan BGN. Ia berharap ada hasil baik dan tidak menimbulkan masalah.

"Inilah yang sedang kami usahakan bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional untuk nanti kita menjalankan teknis agar program gizi nasional juga sukses dan pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah," pungkas Mu'ti.

Minta Sekolah Jangan Memberatkan Siswa

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengimbau agar sekolah tak beratkan siswa dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini merupakan buntut viralnya isu pungutan biaya kotak makan di sekolah.

"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Fajar dikutip dari arsip detikEdu.

Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.

Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.

"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tutupnya.

(det/pal)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap saat ini persiapan program makan bergizi gratis tengah bergulir. Rencananya, program tersebut akan diselenggarakan pada 6 Januari mendatang.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Dadan mengatakan nantinya program akan digelar di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Terdapat empat target utama program ini, yakni pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Simak juga Video 'Celios Nilai Pemerintah Belum Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(taa/imk)

PASAMAN - Masyarakat Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), dikejutkan dengan kemunculan sepasang beruang yang terekam kamera warga. Hewan liar ini terlihat memasuki kebun durian di kawasan Batu Batindiah.

Kemunculan satwa liar tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga setempat yang sedang berada di kebun untuk mengintai durian.

Dalam video yang diambil menggunakan kamera handphone, terlihat dua ekor beruang asyik bermain di area kebun durian. Diduga, keduanya masuk ke kebun untuk mencari makanan.

Mengingat keberadaan beruang yang cukup dekat, sekitar 300 meter dari permukiman warga, masyarakat merasa was-was.



Mereka segera melaporkan kejadian ini kepada pihak Nagari Sundata Utara dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

Pihak BKSDA Sumatera Barat bersama masyarakat setempat segera menuju lokasi untuk memastikan keamanan warga sekaligus menghalau beruang kembali ke habitatnya.

Untuk menakut-nakuti hewan tersebut, tim menggunakan meriam karbit, yang dianggap efektif untuk mengusir satwa liar tanpa melukainya.

Pihak Nagari Sundata Utara menghimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama saat beraktivitas di kebun. Keberadaan beruang yang dekat dengan pemukiman menjadi peringatan bagi warga untuk lebih berhati-hati.

?Kami meminta masyarakat untuk melaporkan segera jika melihat tanda-tanda keberadaan satwa liar. Jangan mencoba mendekati atau mengusir mereka sendiri,? ujar Wali Nagari Sundata Utara, Nofriyan.

Diharapkan kejadian ini tidak berlanjut dan beruang dapat kembali ke habitatnya tanpa menimbulkan bahaya bagi warga.

Bojonegoro -

Sebanyak lima pengusaha katering di Bojonegoro mendapat surat order fiktif pesanan makan siang gratis untuk para siswa. Dalam surat tersebut, penipu mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, Rabu (01/1/2025).

"Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," imbuhnya.

Arief juga membenarkan bahwa surat pesanan tersebut mencatut institusinya. Bahkan mencatut namanya dan stempel Dandim.

"Yang jelas itu ada kop dan tanda tangan Dandim dipalsukan dan itupun jauh berbeda," ujar Arief.

Karena hal ini, lanjut Arief, pihaknya akan melakukan penyelidikan secara internal. Ia juga berjanji akan menyerahkan pelaku penyebar surat tersebut ke polisi.

"Ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," terang Arief.

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan maraknya penipuan dengan modus pesanan makan siang gratis bagi siswa sekolah di Bojonegoro ternyata benar adanya.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, menegaskan hingga akhir bulan Desember 2024 ada 5 orang pelaku bisnis katering yang mendapat surat palsu order katering untuk makan siang gratis siswa sekolah.

(abq/fat)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap persyaratan bagi calon mitra yang ingin bekerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Apa saja syaratnya?

Pertama, status legal kelembagaan atau individu harus jelas.

“Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

“Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal,” kata Dadan.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana.

Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Tata cara jadi mitra program Makan Bergizi Gratis

Adapun pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN yaitu mitra.bgn.go.id.

“Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran,” kata Dadan.

“Ini lebih dari sekadar menyediakan makanan bergizi. Kami ingin menanamkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi sehat, untuk masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Dadan.

Dadan juga menambahkan, program makan bergizi gratis terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," kata Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis dijadwalkan mulai 2 Januari 2025. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional. Menurut dia, politik liberal bersifat 'centang perenang' yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina. Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan. Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi. "Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter," kata dia.

Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," kata dia.