JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan pihaknya ingin turut berkontribusi dalam program makan siang gratis pemerintahan Prabowo Subianto.

Gus Yahya mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu bagaimana kerangka pelaksanaan program unggulan Prabowo tersebut.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu, nah tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, saat ini sejumlah pesantren telah dihubungi pihak pemerintah untuk menjadi pilot project program makan bergizi gratis.

Semua pelaksanaan program terkait dengan pesantren itu akan dilaksanakan di bawah koordinasi dengan PBNU.

Ia berharap, dalam waktu dekat semua kerangka model makan bergizi gratis dan standar rekanan yang menjadi pelaksana juga jelas.

Saat ini, kata Gus Yahya, PBNU telah memiliki sejumlah unit usaha, di antaranya jaringan retail yang sudah dimulai dari Jember, Jawa Timur.

Selain itu, PBNU juga mengembangkan agrobisnis di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

"Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini," ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, pemerintah mulai merealisasikan program makan bergizi gratis secara bertahap mulai 2025.

Pemerintah bahkan membentuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam melaksanakan program ini, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra dengan mendaftar di situs mitra.bgn.go.id.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter (per hari) terutama untuk Jawa Timur. Jawa Timur sudah menghitung bahwa semua susu se-Jawa Timur dapat dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cukup," kata Budi.

Namun, Budi mengakui bahwa produksi susu tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendiskusikan strategi untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut.

"Cuma kan provinsi lain tidak. Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," ujarnya.

Budi menjelaskan, dengan pasokan 1,3 juta liter susu per hari, koperasi dapat memenuhi kebutuhan untuk 6,5 juta penerima program makan bergizi.

Asumsi yang digunakan adalah setiap orang akan mengonsumsi 200 mililiter atau 0,5 liter susu per hari.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan 1 orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelasnya.

Pemerintah rencananya akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana pada 29 November 2024.

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN (BBTN) terkait strategi bisnisnya ke depan.

Pertama, mengenai membangun kepercayaan, kedua memberikan solusi, dan ketiga mengenai ekosistem. Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai Bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat.

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial.

"Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick di Jakarta Jumat (4/1/2025).

Erick juga memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Dia meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Erick.

Selain dengan Bank Daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

(kunthifahmar sandy)

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor.

Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menjelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa desa-desa juga siap menyuplai bahan baku untuk program ini.

Dia menyebutkan adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meskipun demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun, untuk program ini sepanjang tahun 2025.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkapnya.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Budi mengatakan, Prabowo meminta supaya bahan baku MBG dari RI tanpa impor.

Hal itu diungkapkan Budi usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Budi menjelaskan, bahan baku program MBG akan mengandalkan hasil pangan tiap daerah dan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes).

"Jadi arahan presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi kepada wartawan.

Budi menyampaikan rapat juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming. Budi memastikan pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi.

"Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Hal tersebut, kata dia, masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

"Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Budi.

Simak juga video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

"Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut," kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

"Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

"Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Program makan bergizi gratis akan mulai dilaksanakan Senin (6/1/2025). Namun, Pemkot Surabaya hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut dari pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku hingga saat ini belum bisa mengambil sikap tentang pelaksanaan program perwujudan janji kampanye Prabowo-Gibran itu sebelum ada juknis dari pusat.

"Kami belum tahu pasti seperti apa, jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi dulu modelnya seperti apa. Karena belum ada kepastiannya harus bagaimana," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Jimerto, Jumat (3/1/2024).

Berdasarkan rencana pemerintah pusat, program ini akan diwakili setiap provinsi. Hingga saat ini ia belum mengetahui apakah Surabaya termasuk daerah yang dipilih menjalankan atau tidak.

"Belum ya, karena kita udah jalan uji coba dulu beberapa kali dengan beberapa sekolah. Nanti, kita belum dapat dari provinsi. Uji coba sekolah mana saja dulu kita tunggu," jelasnya.

Sebelumnya, dalam program ini Surabaya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp1,1 triliun. Nantinya akan melibatkan UMKM untuk program makan gratis.

"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," ujarnya.

Eri mengatakan pemkot akan membina UMKM pada program permakanan yang sudah ada untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp 100 miliar, maka kita tingkatkan Rp 1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," pungkasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi Arie usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menuturkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.

Kontribusi tiap koperasi adalah memasok bahan makanan yang tersedia, misalnya koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

"Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya," kata dia melanjutkan.

Budi mengakui bahwa pemerintah belum menghitung berapa total perputaran uang di desa dari program makan bergizi gratis.

Namun, ia menekankan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa dari total Rp 71 triliun anggaran makan bergizi gratis sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Untuk diketahui, pemerintah bakal memulai makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, tetapi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal turut memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, saat ini ada banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDes yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan. Meski dia tak menyebut berapa jumlah desa yang dimaksudkan.

"Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Arahan Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerja sama dengan koperasi BUMDes, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa," tuturnya kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa sebanyak 20% dari dana desa senilai Rp71 triliun kan digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Termasuk, membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

"Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melanjutkan bahwa ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis.

Dia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia.

"Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya," katanya.

Budi menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor," pungkas Budi Arie.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya dimulai 6 Januari 2025.

Pasokan itu utamanya siap di wilayah Jawa Timur yang merupakan sentra produksi susu.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala Badan Gizi Nasional bahwa koperasi siap, kita ada 1,3 juta liter terutama Jawa Timur ya, Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menyebut 1,3 juta liter per hari merupakan kemampuan koperasi susu Indonesia dalam memproduksi susu. Ia memang mengakui perlu ada peningkatan kapasitas untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis.

"Katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan kooperasi baru 6,5 juta penerima Makan Bergizi Gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," ucapnya.

Keterlibatan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis disebut arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya soal susu, koperasi juga akan menyediakan bahan baku seperti telur, padi, jagung dan lainnya.

"Jadi tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," tutur Budi Arie.

Sebanyak 1.923 koperasi di seluruh Indonesia disebut siap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. "Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Oh iya (memasok), termasuk desa. Desa juga BUMDES sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi ya," lanjutnya.