Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja lebih teliti dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tak ingin kasus keracunan siswa usai santap hidangan MBG kembali terulang.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti pengarahan dari Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Sabtu (3/5).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Dadan.

Dadan menyebut Prabowo juga mengingatkan bahwa MBG adalah program strategik untuk investasi SDM masa depan bangsa.

"Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," katanya.

Di sisi lain, Dadan menargetkan pada pertengahan bulan Mei 2025 penerima manfaat program MBG mencapai angka 4 juta siswa.

Ia optimis target itu dapat dicapai dengan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.

"Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," ujarnya.

Tak hanya itu, Dadan mengatakan BGN tengah mengejar target penerima manfaat MBG pada awal Juni 2025 kelak akan mencapai angka 6 juta siswa

"Kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," tutur dia.

Sebelumnya, program MBG mendapat sorotan setelah kasus keracunan di sejumlah daerah. Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Gejala keracunan yang dialami para siswa hampir serupa, seperti pusing, mual, muntah, hingga buang air besar terus menerus. Mayoritas kasus keracunan terjadi di Jawa Barat dalam sepekan terakhir.

KOMPAS.com - Sugianto Kusuma (Aguan), naga propertiAgung Sedayu Group dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat miskin Kota Bandung, Jawa Barat.

Langkah Aguan yang dikemas dalam kegiatan Bebenah Kampung ini menghabiskan sekitar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per unit.

Dengan total investasi hingga Rp 20 miliar, inisiatif ini menjadi teladan gotong royong untuk Program 3 Juta Rumah.

Aguan mengatakan, Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi rumah warga miskin berdasarkan tingkat kerusakan.

"Kami juga melibatkan warga sekitar untuk memborong pembangunan, dengan bahan material disediakan," ujar Aguan, di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Aguan menjelaskan, renovasi 500 RTLH ada di empat kecamatan: Bojongloa Kaler (286 unit), Babakan Ciparay (138 unit), Bandung Kulon (69 unit), dan Cibeunying Kidul (7 unit).

Lokasi tersebar di delapan kelurahan, seperti Babakan Ciparay (137 unit), Babakan Asih (114 unit), dan Warung Muncang (69 unit), karena bebas sengketa dan memenuhi kriteria RTLH.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan, renovasi RTLH merupakan perintah Presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan sosial.

"Konglomerasi seperti Pak Aguan, Pak Franky, dan Pak Prayogo di Tzu Chi siap membantu MBR, menunjukkan Indonesia bersatu meski berbeda suku dan agama," imbus Ara.

Ara melanjutkan, program ini bebas BPHTB, dan PBG juga gratis. Sebelumnya, dua komponen pajak ini berbayar dan membutuhkan waktu lama untuk persetujuannya.

Namun, saat ini Kota Bandung telah menerapkan kebijakan tersebut yang memudahkan warga miskin dan MBR memiliki rumah tanga biaya tambahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan Rp 3 juta per bulan per keluarga selama tiga bulan untuk biaya kontrak selama renovasi, memastikan warga tetap nyaman.

Adapun renovasi dilakukan bertahap, dimulai dari lokasi prioritas berdasarkan verifikasi teknis dan sosial.

Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal, memperkuat ekonomi komunitas dan rasa memiliki terhadap rumah baru.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal dugaan keracunan makanan yang dialami siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat. BGN menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menyelidiki penyebab insiden ini.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/5/2025).

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Hal itu mulai dari pemilihan bahan hingga proses distribusi.

Michael Julius Tobing, Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ujarnya.

Hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan bahwa makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat. Dadan memastikan seluruh proses pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional.

Namun ia menyebut investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah.Sementara itu, laporan insiden serupa juga muncul dari wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi hal ini, BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan, khususnya pada:

1. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.
2. Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
3. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
5. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya.

Badan Gizi Nasional berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Simak Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

(ily/ara)

SIDOARJO – Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sukses menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD Cahaya Kamila 2 Griya Hati Hijau, Sidoarjo. 

Acara yang dihadiri lebih dari 300 peserta ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menekan angka stunting di wilayah Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan pentingnya program ini sebagai prioritas nasional. Ia bilang Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, khususnya terkait gizi anak-anak. 

"Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting, kurang gizi, dan anemia. Jawa Timur termasuk provinsi yang perlu perhatian serius,” ujarnya.

Arzeti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya untuk anak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan PAUD, tetapi juga lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Tujuannya adalah meningkatkan gizi, kesehatan, dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Sementara itu, Enny Indarti dari Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa program MBG merupakan motor utama dalam mewujudkan generasi sehat Indonesia. 

“Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden sangat mendukung cita-cita membangun modal manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 melalui program ini,” jelas Enny.

Program MBG juga menjadi investasi besar bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. “Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan dengan benar, adil, dan merata,” tambah Arzeti.

Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sidoarjo. Program MBG telah mulai didistribusikan secara bertahap di beberapa sekolah dan PAUD di Sidoarjo dengan target menjangkau 282 ribu siswa dari PAUD hingga SMP, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun untuk seluruh wilayah Sidoarjo.

Dengan adanya program ini, diharapkan generasi Jawa Timur akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa.
 

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diungkap oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyusul adanya insiden dugaan keracunan pangan yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi, memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sementara itu, laporan insiden serupa juga muncul dari wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi hal ini, BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan.

Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan, khususnya pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan, dan mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Menurut Dadan, peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan.

Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya.

Badan Gizi Nasional berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Sementara itu, Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Michael Julius Tobing, menyampaikan bahwa semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan. “Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah,” ujarnya.

Hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan bahwa makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

JAKARTA - Banjir melanda perumahan Sukatani Permai, Sukatani, Tapos usai hujan deras mengguyur Kota Depok dan sekitarnya sejak Sabtu (3/5/2025) siang hingga sore. Dalam dokumentasi yang diterima SindoNews, ketinggian banjir hingga sepinggang orang dewasa.

"Padahal hujan hanya sekitar 20 sampai 30 menit, tapi air tadi sampai sepinggang orang dewasa," kata warga sekitar, Cecep Muharom saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).

"RT 8, 7, 3, dan 2 hampir semua RT terendam," katanya.



Cecep menjelaskan, tempat tinggalnya sudah sering dilanda banjir sejak beberapa tahun silam. Bahkan akses jembatan warga tidak dapat dilintasi.

"Di sini mah sering banget banjir, kalau hujan deras sebentar aja udah langsung banjir. Jembatan terputus, sudah tidak bisa dilintasi, karena air cukup tinggi," katanya.

Ia berharap rencana pembuatan embung yang sudah dibahas oleh DPRD dapat segera direalisasikan. "Warga berharap embung segera dibuat, karena ini lumayan, banjir sekitar 20 menitan aja sudah banjir sampai kayak gini," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan menyusul bertambahnya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, insiden keracunan di dua wilayah tersebut menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan program MBG.

"Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

Dadan menyampaikan, setidaknya ada lima langkah pengetatan prosedur distribusi MBG yang akan segera dilakukan oleh BGN. Berikut lima langkah tersebut:

1. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.
2. Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
3. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
5. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Peristiwa keracunan MBG juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

BGN memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Tim investigasi gabungan juga diturunkan dan saat ini BGN menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta bahan mentah yang digunakan.

Uji laboratorium penyebab keracunan MNG di sekolah tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan.

KOMPAS.com – Pemandangan tak biasa terlihat di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Dua sosok populer, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan yang dikenal sebagai tokoh filantropi sekaligus pendiri Yayasan Budha Tzu Chi, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terlihat bergegas menaiki kereta cepat Whoosh ke arah Bandung.

Kepergian mereka adalah untuk memulai Program Bebenah Kampung di 8 kelurahan: Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogong, Warung Muncang, dan Cicadas.

Program ini fokus pada pembangunan dan renovasi rumah yang kondisinya memprihatikan menjadi layak huni sebanyak 500 unit.

Ajat Sudrajat, seorang pekerja serabutan yang tinggal di Gang Mukalmi, Kelurahan Jamika, Kota Bandung, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya.

Selama ini, ia harus tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, dengan dinding keropos dan atap yang rawan roboh.

Bantuan bedah rumah dari Yayasan Budha Tzu Chi ini disambutnya dengan suka hati.

"Harapan saya sesudah direnovasi rumah saya jadi lebih baik. Kan sebelumnya bocor di mana-mana kalau hujan turun dan was-was kalau tiba-tiba rumahnya roboh. Terimakasih Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP atas bantuannya," ungkap Ajat.

Senada dengan Ajat, Ikin, warga lainnya yang telah 30 tahun menghuni rumah tak layak, juga merasakan kebahagiaan yang sama.

Penghasilannya yang tak menentu membuatnya tak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," harap Ikin.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Program Bebenah Kampung ini merupakan wujud nyata dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Yayasan Budha Tzu Chi melalui program CSR ini.

"Kami akan terus mendorong peran aktif dari semua pihak agar program Bebenah Kampung ini bisa berjalan dengan baik. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ara.

Menurutnya, Program Bebenah Kampung bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali mimpi dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kota Bandung.

Dia mengharapkan, kolaborasi apik antara Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas dan mengevaluasi menyeluruh kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menegaskan pihaknya terus melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang," kata Dadan.

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

"Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi telah sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar dia.

Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Tasikmalaya Michael Julius Tobing menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang, diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ucapnya.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian menyatakan pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

“Sementara data yang saya dapat kemarin sore itu ada 342 orang. Pihak wali kelas masih mendata, masih mencari informasi tambahan,” kata Anhar kepada ANTARA di Bandung, Kamis (1/5).

Sedangkan Dinkes Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

"Ada keracunan makanan, tetapi sekarang sudah ditindaklanjuti dan ditangani di Puskesmas Rajapolah," kata Kepala Dinkes Tasikmalaya Heru Suharto saat dikonfirmasi wartawan terkait pelajar yang diduga keracunan makanan, di Tasikmalaya, Jumat (2/5).

Ia menuturkan tim kesehatan dari Puskesmas Rajapolah sudah melakukan penanganan medis kepada pelajar yang mengeluhkan sakit setelah menyantap makanan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BGN respons kasus keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

Bandung -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya program ini telah berjalan di Jakarta dan akan berlanjut ke Bandung.

Program renovasi RTLH ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) bersama Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan total rumah yang akan direnovasi lewat program CSR bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini adalah 500 unit rumah di Bandung. Total akan ada 2.000 rumah yang dibantu lewat program ini yang lokasinya berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

"Renovasi rumah masing-masing 500 rumah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang sudah jalan Jakarta, Johar Baru. Pak Aguan sudah 3-4 kali ke sana survei," ujar Ara kepada detikProperti, Sabtu (3/5/2025).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan renovasi di Bandung akan tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan.

"Pelaksanaan Program Bebenah Kampung dilaksanakan di Kota Bandung di empat kecamatan dan delapan kelurahan," ujar Sri.

Lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sementara itu, delapan kelurahan antara lain Babakan, Jamika, Kopo Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang.

Renovasi ditargetkan akan berlangsung selama 3 bulan dan akan dimulai pada 7 Mei mendatang. Selama renovasi berjalan, pemilik rumah akan dipindahkan ke rumah kontrakan yang disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sri, ada pula warga yang memilih tinggal di rumah kerabat sembari menunggu renovasi selesai.

(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom

Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, dan Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia Pui Sudarto.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (3/5), melansir Antara.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.