Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hari ini. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

"Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri menilai desa akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa. Dengan begitu, nantina 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan, terutama yang berada di desa, akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kerja sama ini mendapat sambutan baik dari Yandri. Pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan Prabowo dengan program tiga juta rumah tersebut.

Ia mengatakan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa. Pasalnya, dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.

Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

"Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri, yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

(akn/ega)

Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

(KIE)

Bulukumba -

Sebanyak 15 unit rumah dan 1 masjid di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

"16 unit (yang rusak) dengan masjid," ujar Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Bulukumba Abdul Haris kepada detikSulsel, Selasa (11/2/2025).

Angin puting beliung menerjang 2 dusun di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, Senin (10/2), sekitar pukul 14.30 Wita. Di Dusun Talle-Talle sebanyak 12 unit rumah dan 1 masjid rusak, sedangkan di Dusun Ganjenge 3 rumah rusak.

"(Kerusakan terjadi pada bagian) atap. Kebanyakan terbang. Ada 2 rumah di situ (di Dusun Talle-Talle) tidak bisa sama sekali dihuni. Jadi, kami buatkan tenda masing-masing di depan rumahnya," katanya.

Selain rumah warga dan masjid, 1 unit kendaraan roda 4 juga mengalami kerusakan. Sejumlah korban terdampak tetap bertahan di rumah masing-masing.

"Tidak ada (korban jiwa). Kemarin kami ke sana sudah memberikan pelayanan dasar, berikan bantuan logistik. Sementara logistiknya dipenuhi semua dulu," tuturnya.

Lebih lanjut, Haris menyampaikan, BPBD Bulukumba telah melakukan asesmen dan mendokumentasikan kerusakan akibat bencana ini. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga yang terdampak.

"Dinas Perumahan juga mau berkunjung ke sana," ucapnya.

(asm/ata)

Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank- bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Fauzan Adziman, mengungkapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mengandalkan produk pendukung yang berasal dari luar negeri alias impor. Produk yang dimaksud adalah alat penyimpanan makanan hingga pengolahan makanan.

"Ini juga sangat penting karena biasanya alat-alat ini kita supply dari luar negeri," kata Fauzan di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa, 11 Februari 2025.

Ia ingin alat-alat tersebut dihadirkan lewat inovasi dari perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi vokasi. "Jadi, supaya bisa dikembangkan kerja sama antara perguruan tinggi, perguruan tinggi vokasi dengan UMKM," jelas dia.

Fauzan menekankan ketergantungan produk impor pada program MBG mesti dikurangi. "Kita berdiskusi bagaimana riset dan pengembangan membantu program makan bergizi gratis. Karena banyak produk yang dipakai di MBG masih produk impor," ujar dia.

Pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pangan untuk membantu logistik dalam program Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi akan membantu pengembangan pertanian untuk ketersediaan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi fungsi dari kampus adalah meningkatkan pendampingan dengan baik itu pertanian dan juga perkebunan sehingga solusi yang dibuat secara lokal itu bisa mengatasi masalah-masalah atau distribusi di desa-desa itu," kata Fauzan.

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Gresik -

Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar SDN 71 Gresik, Dusun Mando, Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Gresik, Senin (10/2). Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu ikut meninjau pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.

Kapolres Gresik terlihat membaur bersama anak-anak SD. Senyum menyungging di bibir Rovan saat bercengkerama dengan anak-anak dan para guru.

Sebanyak 175 paket MBG dibagikan kepada para siswa. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam bumbu kecap, gurami crispy, sambal goreng tempe, sayur capcay, dan buah jeruk.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi," tegas Rovan dalam keterangannya yang diterima detikJatim, Selasa (11/2/2025).

Rovan menambahkan, pemantauan terhadap distribusi MBG merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak sekolah.

Selain itu, program ini juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui asupan makanan bergizi.

Ini adalah wujud kepedulian kami dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda," tambahnya.

Sementara itu, Gus Yani mengapresiasi program MBG. Dia berharap program ini bisa terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan anak-anak di Kabupaten Gresik. Program MBG ini diharapkan juga dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.

"Sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Gresik," ucap Gus Yani.

(hil/fat)

JAKARTA - Pemblokiran anggaran membuat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan sementara. Anggaran akan dialihkan untuk prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Atas pemblokiran itu, anggaran IKN turut terkena pangkas dari Rp60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara. Jangan panik toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Indrajaya, Senin (10/2/2025).

Mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai.

Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan, namun Inpres Prabowo dinilai out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya. Apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat?" ucap Indra.

Dia menjelaskan, anggaran IKN tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instan karena itu pembangunannya tidak boleh terburu-buru.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029.

"Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program kesejahteraan rakyat," kata Indra.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024 atau bila ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," tambahnya.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

(dhw/dhw)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan seluruh anak di Indonesia akan ditargetkan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangannya pada 20 Januari 2025 lalu, dikutip dari presidenri.go.id Senin (10/2/2025).

MBG telah menjadi program prioritas Presiden RI. Untuk mendukung hal ini, bahkan dilakukan efisiensi belanja dan penggunaan anggaran di kementerian atau lembaga.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan. Misalnya terkait menu, wadah makanan, pihak penyedia makanan hingga banyak anak yang belum menerima program tersebut.

Terkait hal ini, Guru Besar Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi.

"Eksekusi MBG memang perlu dievaluasi. Betul masih banyak kekurangan, belum lagi kemampuan menjangkau 45 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dan di pondok-pondok," katanya kepada detikEdu, ditulis Senin (10/2/2025).

Anak Sekolah di Daerah 3 T Perlu Lebih Diperhatikan

Agus menjelaskan, untuk kelancaran program MBG, penting untuk memperhatikan pendanaan. Hal ini agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari 'untung'.

"Kemampuan pendanaan menjadi kuncinya karena tidak banyak UMKM yang punya kemampuan keuangan cukup. Jangan sampai kembali lagi menjadi "ajang" penguasa besar meraup rente dari program yang baik ini," ungkapnya.

Dia berharap, Badan Gizi Nasional (BGN) segera berbenah. Hal ini terutama akses MBG yang lebih diperhatikan untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

"Semoga badan yang menangani MBG segera berbenah. Ingat Indonesia tidak hanya jawa, di luar sana apalagi daerah 3 T jauh lebih memerlukan perhatian. Jika abai, justru akan memperbesar disparitas antar daerah. Semoga tidak!!" imbuh Ketua DPD Ikatan Alumni Lemhannas Propinsi DIY tersebut.

MBG Akan Bagus Jika Implementasinya Dilakukan dengan Baik

Menurut Agus, gagasan Makan Bergizi Gratis sebenarnya bagus untuk dilakukan. Sebab, ada banyak multiplier effect yang didapat jika diimplementasikan dengan baik.

Misalnya, jika kebutuhan bahan dipenuhi dari masyarakat lingkungan sekolah, maka akan ada pergerakan ekonomi.

"Ingat pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, petani sayur, peternak ayam, ikan, UMKM pembuat tahu, tempe juga akan berkembang. Agus berpendapat kondisi ini akan bisa memperkuat ketahanan ekonomi di level bawah, sekaligus menciptakan lapangan kerja di desa dan mencegah urbanisasi.

Manfaat lain dari MBG, yaitu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antarsiswa dan bisa membuat pola makan anak akan berubah. Misalnya, anak yang semula tidak suka sayur, karena makan bersama-sama di sekolah, jadi suka sayur sehingga baik untuk kesehatan.

"Anak dididik tentang kebersihan dan kesehatan. Di Jepang atau Korea, malah anak memberesi perlengkapan makan. Sekaligus memisahkan sisa makan yang organik dan non-organik," papar Agus.

"Anak diajari disiplin dan value empati untuk makan hingga bersih. Ingat di luar sana masih banyak saudara kita yang boleh jadi tak bisa makan. Jangan sampai membuang makanan sia-sia," imbuhnya.

Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa Agus menyadari adanya dampak yang muncul dari MBG. Salah satunya kantin sekolah yang tutup.

"Memang ada dampak negatif, kantin sekolah bisa tutup akibat anak tidak lagi membeli makanan di kantin. Tetapi anak (akan membiasakan diri) terhindar dari berbagai jajanan yang tidak hygiene dan sekaligus mengandung zat-zat tidak baik untuk kesehatan," pungkasnya.

(faz/pal)