Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan meluncurnya program MBG pada 6 Januari 2025.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

“Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri.Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru akan terlihat saat program ini mulai berjalan pada Januari mendatang.

“Nanti bisa dilihat kalau [program MBG] sudah berjalan,” kata Dadan kepadaBisnis, Selasa (31/12/2024).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program Makan Bergizi Gratisyang bakal bergulir awal tahun depan.

Arief mengatakan semua pihak harus membantu melaksanakan program MBG, termasuk Bapanas. “Tentunya kita semua harus membantu terlaksananya MBG,” kata Arief kepadaBisnis.

Sebagai contoh, Arief menjelaskan bahwa Bapanas juga ikut berperan dalam menyiapkan Standar Keamanan Pangan Segar.

Sementara itu, Perum Bulog juga ikut mendukung pelaksanaan program prioritas MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengaku bahwa Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

“Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” ujar Suyamto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap persyaratan bagi calon mitra yang ingin bekerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Apa saja syaratnya?

Pertama, status legal kelembagaan atau individu harus jelas.

“Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2025).

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

“Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal,” kata Dadan.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana.

Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Tata cara jadi mitra program Makan Bergizi Gratis

Adapun pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN yaitu mitra.bgn.go.id.

“Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran,” kata Dadan.

“Ini lebih dari sekadar menyediakan makanan bergizi. Kami ingin menanamkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi sehat, untuk masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Dadan.

Dadan juga menambahkan, program makan bergizi gratis terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," kata Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis dijadwalkan mulai 2 Januari 2025. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

Kawanan gajah liar masuk ke permukiman dan menyerang rumah-rumah warga hingga rusak parah di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Dilansir dari detikSumbagsel, peristiwa tersebut diketahui terjadi di Blok 4 Reg 39 Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, pukul 00.15 WIB dini hari tadi. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah rumah milik warga yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan.

Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda mengatakan bahwa kejadian itu terjadi tadi malam. Dia menyebut ada 7 rumah warga yang mengalami rusak berat.

"Tadi malam kawanan gajah liar kembali masuk ke wilayah pemukiman warga. Ada 7 rumah semi permanen milik warga yang mengalami rusak berat," katanya, Kamis (2/1/2025).

Rivanda menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi konflik hewan ini.

"Tadi saya habis rapat bersama beberapa pihak, ada TNI, TNBBS, BKSDA dan pemerintah daerah tentunya. Kami rapat membahas penanganan gajah ini," ucapnya.

Rivanda mengaku tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut karena beberapa warga menyelamatkan diri saat kawanan gajah mendekat.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, mereka langsung menyelamatkan diri saat gajah-gajah itu mulai mendekati pemukiman," pungkasnya.

Video: Nenek di Lampung Tewas Diserang Gajah Liar, Tubuhnya Terpisah

Video: Nenek di Lampung Tewas Diserang Gajah Liar, Tubuhnya Terpisah

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawuran antar warga kembali pecah di depan Mall Bassura, Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (2/1/2024).

Insiden ini dipicu oleh tembakan kembang api yang mengarah ke rumah warga, yang kemudian memicu ketegangan di antara warga setempat.

Yuyun (30), seorang pedagang mainan di Pasar Gembrong, mengungkapkan bahwa suara kembang api tersebut memicu balasan dari warga hingga pukul 01.00 WIB.

"Tiba-tiba ada suara kembang api, lalu saling balaslah antarwarga hingga pukul 01.00 WIB," ujarnya saat ditemui di lokasi tawuran.

Menurut Yuyun, tawuran sempat berhenti, namun kembali terjadi setelah sebuah motor dibakar.

"Pukul 01.30 berhenti, saat itu orang-orang lagi pada nongkrong tiba-tiba ada yang bakar motor warga. Yang dari sana (warga samping Bassura), mungkin enggak terima, akhirnya diserang lagi," jelasnya.

Akibat tawuran tersebut, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan segera dilarikan ke rumah sakit.

"Yang meninggal dengar-dengar dari RW 6 Cipinang Besar, Jatinegara," tambah Yuyun.

Yuyun juga menyatakan bahwa tawuran tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian menggunakan gas air mata.

"Enggak ada yang diamankan, cuma dibubarkan saja pakai gas air mata sih," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa tawuran seperti ini telah terjadi setiap tahun, biasanya dipicu oleh dendam lama.

"Ya setiap tahun, awal tahun atau pas pergantian tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengonfirmasi bahwa satu orang meninggal dunia akibat tawuran tersebut.

"Menerima informasi tentang adanya orang meninggal karena tawuran di RS Premier Jatinegara sekitar pukul 02.00 WIB," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ade menjelaskan bahwa petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara segera mengecek korban yang berada di IGD.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, korban diantar oleh temannya yang mengaku menjadi korban pembegalan.

"Korban masuk ke RS Premier Jatinegara pukul 00.55 WIB dengan diantar oleh saksi E yang menurut keterangannya orang tersebut adalah korban begal," ungkapnya.

Namun, pukul 01.05 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga.

"Dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga pukul 01.05 WIB. Sekitar pukul 04.00 WIB jenazah korban dibawa ke RS Polri guna pemeriksaan lebih lanjut," tutup Ade.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyulap Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian aparatur sipil negara (ASN).

Ara mengatakan rumah susun (rusun) itu tengah dalam proses revitalisasi. Sebagian unit nantinya bakal disewakan untuk para abdi negara, termasuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini, seperti para pegawai KPK," katanya dalam rilis resmi, Selasa (31/12/2024).

Bahkan, Menteri Ara menegaskan sudah mengusulkan ide ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut akan ada satu tower khusus untuk tempat tinggal pegawai KPK di Wisma Atlet Kemayoran.

Anak buah Prabowo itu juga menekankan pentingnya perawatan rusun. Ara mengatakan tugas Kementerian PKP bukan hanya memudahkan dan memurahkan perumahan atau hunian bagi rakyat.

"Juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu, menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," jelasnya.

Rusun Wisma Atlet memang punya sejarah panjang. Beberapa momen penting pemanfaatannya, antara lain untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, penanganan covid 19, sampai penginapan pengamanan pemilu.

Ara berjanji akan memonitor setiap bulan progres revitalisasi rusun tersebut. Ia menegaskan bakal datang langsung ke lokasi setiap tanggal 22 per bulannya.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak. Penyelesaian revitalisasi Wisma Atlet ini ditargetkan kelar pada April 2025.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 lalu dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet sudah 66 persen.

Ada 7.426 unit yang direvitalisasi. Ia merinci 1.932 unit bakal dimanfaatkan untuk ASN, mulai dari Blok C2 Tower 9, Tower 8, dan Tower 10.

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Makan bergizi gratis akan direncanakan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025 nanti. Saat ini masih dalam proses persiapan.

Demikian dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana saat dihubungi, Kamis (2/1/2025).

"Dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," tandas Dadan 

Lebih leluasa Dadan menjelaskan bahwa makan bergizi gratis akan diselenggarakan di setiap provinsi seluruh Indonesia.
Dia berharap tidak ada kendala pada makan bergizi gratis nantinya.

Diketahui, program pemberian makanan bergizi ini merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024.

Program makan bergizi gratis disebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Editor : Boby

UNGARAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan Rp 10 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Anggaran ini ditempatkan di pos dana tak terduga karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan bahwa dana tersebut bersifat cadangan.

"Sementara diposisikan seperti itu sambil menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk pergeseran dana tak terduga agar sesuai nomenklatur," kata Rudibdo usai penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (2/1/2025).

Menunggu Kepastian dari Pusat

Pemkab Semarang masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan program.

Rudibdo menyebut nantinya akan ada cost sharing dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Untuk kepastian dan langkah selanjutnya, kita masih menunggu," ujarnya.

Kendala Penganggaran

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mengakui adanya kebingungan terkait penganggaran program MBG.

"Petunjuk terkait anggaran MBG belum jelas. Belum ada ketentuan mengenai dana, maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan anggaran," ungkapnya.

Meski demikian, DPRD telah menyepakati alokasi Rp 10 miliar sebagai cadangan. Bondan menyatakan dana ini nantinya bisa digeser sesuai kebutuhan.

"Akan ada sharing pendanaan dari pusat dan provinsi," katanya.

Pengawasan Anggaran dan Regulasi Baru

DPRD Kabupaten Semarang menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG agar anggaran digunakan secara akuntabel.

"Tahapan kegiatan harus matang dan tepat waktu, merujuk pada akuntabilitas dan integritas," ujar Bondan.

Dia menambahkan, pada pertengahan 2025 akan ada perubahan regulasi terkait penggunaan anggaran.

"Ini harus dipatuhi agar tidak ada pelanggaran," tegasnya.

IDXChannel - Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak pada Senin, 6 Januari 2025. Saat ini, Badan Gizi Nasional sedang melakukan persiapan.

"Dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari 2025," kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Kamis (2/1/2025).

Dadan menambahkan, makan bergizi gratis akan diselenggarakan di setiap provinsi seluruh Indonesia. Dirinya berharap tidak ada kendala pada makan bergizi gratis nantinya.

"Iya betul. Semoga tidak ada kendala," katanya.

Diketahui, program pemberian makanan bergizi ini merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024. Program makan bergizi gratis disebut sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bandarlampung (ANTARA) - Sebanyak 1.000 BUMDes di Provinsi Lampung siap bekerja sama mendirikan dapur umum dan mendukung ketersediaan bahan baku pangan bagi program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, desa siap mendukung dalam beragam hal. Seperti dalam penyediaan bahan baku pangan, sehingga saat ini tengah disiapkan model desa tematik untuk pengembangan potensi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan selain penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis, desa melalui BUMDes pun siap dalam pengelolaan makanan melalui pembukaan dapur umum.

"Di Lampung ada sekitar 1.000 BUMDes yang siap mendirikan dapur umum dan mengelolanya seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Namun saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa mengenai dapur umum itu," katanya.

Dia melanjutkan, bila nanti desa melalui BUMDes diberi kepercayaan mengelola dapur umum makan bergizi gratis, maka modal pengelolaan akan memanfaatkan alokasi dari dana desa.

"Modalnya nanti bisa dari dana desa dan kami berharap nanti akan ada penyerapan tenaga kerja dari desa. Sebab satu dapur umum saja perlu 40 orang yang bekerja dan ini akan dipenuhi dari desa itu sendiri," ucap dia.

Menurut dia, diperkirakan pengelolaan dapur umum oleh satu BUMDes minimal mampu memproduksi Makan Bergizi Gratis bagi 3.000 anak untuk satu desa.

"Satu desa itu rata-rata ada 1.000-3.000 anak, jadi nanti akan disesuaikan, bisa saja satu dapur umum untuk dua desa. Jadi akan dilihat jangkauan serta jumlah anak per desa," tambahnya.

Ia berharap desa melalui BUMDes dapat berperan aktif dalam mendukung beragam program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

"Saat ini BUMDes di Lampung sudah dalam kategori maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya keterlibatan desa dalam mengelola program ini, maka kesejahteraan serta perekonomian desa akan semakin bertumbuh positif," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis rencananya dimulai 6 Januari. Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan proses persiapan.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025), dilansir detikNews.

Nantinya makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada empat target program ini, yaitu pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong optimalisasi penggunaan instrumen sekuritisasi efek beragun aset (EBA) untuk mendukung likuiditas program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kinerja pasar modal yang positif merupakan modal penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk itu, pada 2025 OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkoitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah,” ujarnya dalam seremoni pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, Kamis (2/1/2025).

Salah satu program strategis yang dijalan pada 2025 ialah pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru. Menurut Mahendra, program ini dilaksanakan dengan meningkatkan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

EBA merukapam surat berharga yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KTA).

Di pasar modal, lembaga yang telah melaksanakan sekuritisasi KPR ialah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga aktif menerbitkan EBA.