Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan perusahaan asal Malaysia akan menggarap proyek permukiman di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Kini menunggu groundbreaking yang menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo Subianto.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujar Basuki di Kementerian ATR/BPN, Jakarta seperti dilansir detikProperti, Selasa (31/12/2024).

Basuki menyampaikan waktu groundbreakingnya masih belum bisa dipastikan karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

Jokowi Groundbreaking Kantor BCA dan Swiss Belhotel di IKN

Jokowi Groundbreaking Kantor BCA dan Swiss Belhotel di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Ketua Umum REI Joko Suranto saat mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12/2024)

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

"Proyek ini berkonsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat, serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Budi.

Menurutnya, Perumnas sebagai perusahaan pelat merah terus mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Budi bilang, pengembangan hunian ini mendapat dukungan dari Kementerian PKP melalui program bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," kata dia.

Budi pun meyakini, Perumnas dapat terus berkontribusi dalam mendorong tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Permukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (1/1/2025), ramai dipadati wisatawan domestik. Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Medi mengatakan, diperkirakan pengunjung wisatawan saba budaya Badui mencapai ribuan orang.

Pada musim liburan Tahun Baru 2025, pengunjung memadati kawasan Badui. Hal itu ditambah kendaraan roda empat yang diparkir pun mengekor sepanjang dua kilometer.

Mereka saba budaya Badui itu kebanyakan pengunjung domestik dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Tengah. "Kami bersyukur dengan padatnya wisatawan saba budaya Badui itu dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat adat," kata Medi saat dihubungi dari Rangkasbitung, Lebak, Rabu.

Menurut dia, momen liburan Tahun baru 2025, secara kebetulan di permukiman masyarakat Badui, sedang memasuki musim panen durian. Alhasil, para wisatawan saba budaya Badui, selain melihat pemandangan kawasan hutan Badui dengan berjalan kaki menapaki jalan setapak dan kiri kanan tebing serta perbukitan, juga bisa menikmati lezatnya buah yang sedang dipanen.

Mereka yang setelah berjalan kaki merasa capai, bisa menikmati lezatnya durian khas Badui dengan harga terjangkau. "Hampir di semua perkampungan Badui banyak yang berjualan buah durian, mulai harga Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu per butir," ujar Medi.

Sementara itu, Agung (40) bersama keluarga warga Jakarta mengatakan, ia sejak pagi mengunjungi kawasan permukiman Badui. Diaberjalan kaki dari Kampung Kadu Ketug menuju jembatan bambu sepanjang 2,5 kilometer.

Namun, selama perjalanan itu melintasi jalan setapak dengan kondisi pegunungan dan perbukitan sehingga menguras tenaga banyak juga terasa kelelahan. "Kami merasa senang mengunjungi pemukiman masyarakat Badui yang kehidupannya cukup sederhana serta di kawasan Badui tidak ditemukan jalan aspal, listrik dan kendaraan," kata Agung.

Sebanyak lima orang pengusaha katering di Jawa Timur (Jatim) menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Orderan palsu itu mencatut nama TNI.

Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan beruntung penipuan bisa digagalkan karena pengusaha mengkonfirmasi ke TNI.

"Sekitar ada lima orang,mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim seperti dikutip dari Detikcom, Rabu (1/1).

"Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca berita lengkapnya di sini.

Sebanyak lima orang pengusaha katering di Jawa Timur (Jatim) menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Orderan palsu itu mencatut nama TNI.

Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan beruntung penipuan bisa digagalkan karena pengusaha mengkonfirmasi ke TNI.

"Sekitar ada lima orang,mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim seperti dikutip dari Detikcom, Rabu (1/1).

"Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca berita lengkapnya di sini.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

Menurut dia, politik liberal bersifat "centang perenang" yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina.

Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan.

Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi.

"Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter," kata dia.

Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan ada groundbreaking di sektor properti dalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Salah satunya ada perusahaan Malaysia yang menggarap proyek permukiman.

Basuki membeberkan, perusahaan asal Malaysia itu menjadi perusahaan asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN tahun depan.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujarnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Untuk waktu groundbreakingnya, Basuki tidak tahu pasti karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Ketua Umum REI Joko Suranto saat mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12/2024)

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan penerima manfaat makan bergizi gratis pada tahun 2025 sebanyak 98.068 orang atau 19 persen dari total target yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

"Total penerima manfaat di Kepri pada periode 2025-2029 diproyeksikan mencapai 516.149 orang dengan total satuan pelayanan sebanyak 253 unit," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.

Menurut Ansar program makanan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan target cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, kejuruan, keagamaan, hingga pendidikan khusus dan pesantren.

"Kami segera menggelar rapat internal guna menyepakati proporsi 19 persen penerima manfaat pada tahun 2025," ujar Ansar.

Selanjutnya, kata dia, Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Badan Gizi Nasional (BGN) RI guna memastikan implementasi berjalan optimal sesuai target.

Menurut dia langkah awal ini sangat penting untuk mendukung program nasional sekaligus meningkatkan kualitas SDM di Kepri.

"Pemprov Kepri berkomitmen mendukung pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas," ujar Ansar.

Ia melanjutkan program makan bergizi gratis dirancang untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, mengentaskan stunting, serta mendorong kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan pemberdayaan UMKM.

Dia menekankan pentingnya memprioritaskan anak usia dini sebagai penerima manfaat awal. Anak-anak di masa pertumbuhan menjadi prioritas utama karena langkah ini juga menjadi bagian dari pencegahan stunting.

"Selain itu, data penerima manfaat ini harus segera disampaikan ke BGN agar pelaksanaannya tidak terlambat," ucapnya.

Lanjut Ansar mengusulkan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang sebagai role model dapur makanan bergizi, sehingga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat menjadi daya tarik edukasi bagi wisatawan yang berkunjung ke pulau bersejarah itu.

Adapun proyeksi distribusi penerima manfaat makan bergizi gratis di kabupaten/kota se-Kepri yaitu, Kabupaten Bintan 43.879 orang (22 unit pelayanan), dan Kabupaten Karimun 60.980 orang (32 unit pelayanan).

Lalu, Kabupaten Kepulauan Anambas 12.621 orang (19 unit pelayanan), Kota Batam 303.629 orang (109 unit pelayanan), Kabupaten Lingga 21.868 orang (33 unit pelayanan), Kabupaten Natuna 21.316 orang (19 unit pelayanan), dan Kota Tanjungpinang 51.856 orang (19 unit pelayanan).

Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tanda tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan crosscheck. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Seperti diketahui, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca selengkapnya di sini.

Kabar yang menyebutkan maraknya penipuan dengan modus pesanan makan siang gratis bagi siswa sekolah di Bojonegoro ternyata benar adanya.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, menegaskan hingga akhir bulan Desember 2024 ada 5 orang pelaku bisnis katering yang mendapat surat palsu order katering untuk makan siang gratis siswa sekolah.

Modus penipuan untuk makan siang gratis siswa sekolah mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim. Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," tegas Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, Rabu (01/1/2025).

Bahkan dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim. Namun, menurut Arief, keduanya merupakam tanda tangan dan stempel yang telah dipalsukan.

"Yang jelas itu ada kop dan tanda tangan Dandim dipalsukan dan itupun jauh berbeda," jelasnya.

Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, program makan gratis untuk siswa ini benar adanya. Namun semua ada regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis.

Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap