pkp

Perhatian, ambil foto permukiman Badui menggunakan drone dilarang

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot" yang tidak boleh diambil gambarnya.

Pelarangan tersebut sesuai dengan keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu, kata Medi, Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam, tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik.

Rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video apalagi menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Makan Bergizi Gratis dan Kapasitas Keuangan Negara

Jakarta -

Program prioritas baru yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan membutuhkan Rp 71 triliun rupiah pada tahun pertama implementasi, yaitu 2025. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan dana desa ketika pertama kali masuk sebagai program pemerintahan sepuluh tahun lalu, yaitu sebesar Rp 20 triliun. Kondisi ini jelas semakin meningkatkan kapasitas keuangan negara yang sebelumnya terus mengalami perkembangan pesat dalam sepuluh tahun terakhir.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terus meningkat signifikan. Belanja negara yang hanya Rp 1.800 triliun pada 2015, melesat naik dua kali lipat menjadi Rp 3.621 triliun pada 2025. Begitu juga pendapatan yang terus merangkak naik dari Rp 1.500 triliun padan 2015, menjadi diproyeksikan sebesar Rp 3.005 triliun pada 2025.

Satu dasawarsa dengan perkembangan signifikan menjadikan APBN mempunyai peran yang bertambah krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlebih pada 2025, program pemerintahan yang baru juga membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih besar. Peran APBN mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya menjadi tumpuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi saja, namun juga menjadi semakin strategis dalam menyentuh area pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan melalui program baru MBG.

Lalu, mampukah APBN terus bergerak kuat menjalankan program baru yang cukup ekspansif ini?

Langkah yang Seharusnya

Membangun kualitas sumber daya manusia ke depan merupakan langkah yang seharusnya dilaksanakan dengan tepat dalam rangka meraih Indonesia Emas. Mengingat beberapa contoh kondisi pendidikan di Indonesia yang viral di media online, seperti ketidakmampuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berhitung angka-angka dasar hingga pengetahuan geografi yang buruk, tentu menimbulkan pertanyaan besar bagaimana nasib sumber daya manusia kita pada masa yang akan datang.

Sinyal kurangnya kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HDI adalah representasi dari kualitas pembangunan manusia yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI Indonesia masih berada di peringkat 112 dunia dengan nilai 0,713 dan masih di bawah rata-rata dunia yaitu 0,73 dalam pengukuran terakhir pada 2022 oleh United Nations.

Indonesia mempunyai kelemahan di tingkat harapan hidup (68,3 tahun) dan rata-rata lama sekolah (8,6 tahun). Posisi HDI Indonesia masih lemah di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (9), Brunei Darussalam (55), Malaysia (63), Thailand (66), dan Vietnam (107). Berangkat dari berbagai kondisi tersebut, tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk meraup bonus demografi.

Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan gizi anak-anak melalui program MBG. Menurut studi World Bank (2024), pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting. Di beberapa negara maju, pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.

Sementara itu di kawasan Afrika, program ini juga mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon (UN WFP, 2021).

Tidak kecil memang anggaran yang perlu disediakan dalam program ini, yaitu diperkirakan membutuhkan Rp 71 triliun dan semakin bertambah untuk menjaga kualitas gizi nasional serta menjangkau anak-anak di pelosok negeri. Namun, langkah strategis ini memberikan harapan sekaligus prospek cerah ke depan terhadap peningkatan sumber daya manusia.

Gizi yang terjamin dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak sekaligus mampu meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakatnya. Artinya apabila berjalan dengan sukses dan tepat sasaran, gizi yang terpenuhi akan mampu menjawab tantangan dalam tiga dimensi pembangunan sumber daya manusia secara bersama-sama, yaitu meningkatkan kualitas kebugaran dalam dimensi kesehatan, mendorong kemampuan berpikir dalam dimensi pendidikan, sekaligus mengurangi kelaparan dalam dimensi kesejahteraan ekonomi.

Menaikkan Belanja Negara

Arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi. Dalam APBN 2025, dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp 722 triliun atau naik 8% dari 2024 yang mempunyai anggaran Rp 665,1 triliun. Kenaikan ini salah satu penyebabnya adalah adanya program baru MBG.

Dalam sudut pandang yang lebih luas, anggaran pendidikan merupakan bagian dalam belanja negara APBN. Secara umum belanja negara mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp 3.621 triliun pada 2025. Dengan pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp 3.005 triliun, maka defisit anggaran diperkitakan mencapai Rp 616 triliun atau 2,53% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Rasio defisit ini terus dijaga dalam batas aman yang ditetapkan oleh Undang-Undang (3% dari PDB).

Defisit anggaran memang sempat dua tahun berturut-turut di atas 3% akibat pandemi yang terjadi pada 2020 dan 2021. Namun seiring dengan kembalinya perekonomian negara dari kelesuan pandemi, APBN kembali berada di jalurnya sejak 2022 dan diperkirakan tetap terjaga pada 2025.

Dari kondisi struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun tambahan program MBG menaikkan belanja negara, namun batasan defisit anggaran masih dalam koridor yang masih terjaga. Artinya langkah strategis pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dapat diakomodasi oleh postur APBN melalui pembiayaan yang terjaga, pendapatan yang meningkat dan kualitas belanja yang efisien.

Program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 0,82 juta pekerja. Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada 2025 (Nota APBN, 2025).

Program MBG tidak secara instan mampu meningkatkan kualitas SDM, namun bersifat jangka panjang dalam menyiapkan SDM berkualitas Indonesia pada masa depan. Tidak kecil memang kebutuhan anggaran MBG, namun anggaran yang cukup besar tersebut merupakan langkah besar dalam membangun SDM manusia dari tingkat paling potensial untuk tumbuh dan berkembang, yaitu anak-anak.

Peningkatan belanja negara sebagai bagian dari tuntutan program MBG ini memang tidak dapat terelakkan. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas postur APBN karena diproyeksi defisit APBN masih di bawah 3% dan sesuai dengan koridor Undang-Undang. APBN bahkan pernah mengalami defisit yang lebih lebar ketika terjadi pandemi, namun ternyata mampu menjaga keuangan negara dengan baik hingga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sehingga tantangan meningkatnya belanja negara melalui program MBG seharusnya dapat diakomodasi dengan baik oleh APBN.

Keberhasilan program MBG juga tidak hanya bertumpu kepada pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar-elemen yang terlibat baik itu pemerintah, masyarakat, UMKM hingga sekolah-sekolah penerima program. Apabila mampu dilaksanakan dengan baik, MBG akan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia serta mampu menyentuh tiga dimensi pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dalam HDI. Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

Sintong Arfiyansyahpegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan; tulisan ini opini pribadi

(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025