JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap ada selama bulan Ramadhan. Hanya saja mekanismenya diubah.

Menurut Dadan, makanan yang dibagikan bisa dibawa pulang selama bulan puasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi, kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dengan demikian, Dadan mengatakan, siswa-siswi yang sedang berpuasa dapat menikmati menu makan bergizi gratis di waktu berbuka puasa.

Sementara itu, menurut Dadan, siswa-siswi yang tidak puasa dapat menikmatinya di sekolah atau di rumah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujarnya.

Dadan juga mengatakan, menu makanan selama bulan Ramadhan akan disesuaikan agar tidak cepat basi.

Hanya saja, menu yang akan disajikan tetap akan memiliki komposisi gizi yang sama seperti hari biasa.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," katanya.

Dadan mengungkapkan, memang ada usulan agar makan bergizi gratis tetap berjalan seperti biasa di daerah yang mayoritas dihuni non-muslim.

Namun, dikarenakan ada siswa-siswi yang puasa, maka mekanisme akan disamakan dengan wilayah lain.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ujar Dadan.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu, apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," katanya lagi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan program makan bergizi gratis tetap dilakukan saat bulan Ramadan. Dadan menjelaskan ada sedikit perubahan pada mekanisme makan bergizi gratis.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana (saat Ramadan) kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," imbuhnya.

Selain itu, makan bergizi gratis saat bulan Ramadan pun disiapkan untuk dapat bertahan lebih lama. Namun, makanan yang tidak segera dimakan itu bukan berarti bakal berkurang nilai gizinya.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Pembungkus makan bergizi gratis saat Ramadan pun menggunakan kantong kertas atau paperbag. Kantong ini harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang berisi sehingga tidak menimbulkan sampah.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," sebut Dadan.

Lima hari awal Ramadan, para siswa-siswi akan libur dan belajar di rumah. Setelah masa sekolah masuk, Dadan menegaskan pihaknya siap menggelar makan bergizi gratis.

"Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyatakan, murid sekolah yang tidak berpuasa dapat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di rumah atau di sekolah secara diam-diam.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan memastikan, program MBG tetap digelar selama bulan Ramadhan.

Bedanya, paket MBG kini didesain untuk dapat dibawa pulang, tidak dimakan di sekolah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka," kata dia.

Menurut Dadan, ada usulan agar sekolah yang ada di daerah dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap melaksanakan MBG seperti biasa, yakni tidak dibawa pulang.

Akan tetapi, pemerintah tetap memutuskan menggunakan mekanisme MBG dibawa pulang selama Ramadhan karena mempertimbangkan di daerah tersebut tetap ada pelajar yang nonmuslim.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ucap dia.

Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga dibuat tahan lama agar pelajar yang berpuasa bisa makan saat waktu buka puasa.

Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan

Meski begitu, Dadan mengaku mekanisme tersebut akan dievaluasi setelah berjalan satu minggu.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa ia akan menjadi salah satu pembicara dalam retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2024.

Ia menyebutkan bahwa materi yang akan dibagikan kepada kepala daerah tersebut adalah peran pemerintah daerah (pemda) dalam program makan bergizi gratis.

"Ya betul (akan menjadi pembicara). Ya mengenai terutama peran pemda dalam makan bergizi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Dadan mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemda dalam program unggulan tersebut.

Dia bilang, pemda bisa menyediakan infrastruktur dan membina rantai pasok makanan di daerah, sebab menu dalam program makan bergizi gratis akan mengandalkan hasil bumi di daerah tersebut.

"Tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda. Satu, penyiapan infrastruktur. Dua, membina rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah. Tiga, bersama-sama Badan Gizi melakukan penyaluran," ungkap Dadan.

Sebelumnya diberitakan bahwa kepala daerah tengah menjalani retreat di Akmil, Magelang.

Ada sejumlah materi yang diberikan dalam retreat tersebut.

Pada hari ini, misalnya, lima menteri dan tiga pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi.

Materi pertama diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Kemudian, disusul oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Mereka mengisi materi dari pukul 09.00 hingga jam makan siang.

Selanjutnya, sesi akan dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Paparan berikutnya diisi oleh dua pimpinan lembaga pemerintahan, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," imbuhnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Para siswa yang tengah menjalankan ibadah puasa tetap mendapatkan jatah MBG, dan dapat dibawa pulang ke rumah untuk disantap setelah berbuka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, para siswa yang beragama Islam tetap mendapatkan MBG, berbeda dengan hari biasanya, selama Ramadan makanan tersebut diberikan untuk dibawa pulang. 

Sementara bagi siswa yang beragama non-muslim, dapat mengonsumsi MBG secara tertutup di sekolah atau dapat pula dibawa pulang ke rumah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ucap Dadan.

Terkait menu MBG saat bulan puasa, Dadan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyiapkan makanan yang juga tahan lama sehingga bisa di bawa pulang ke rumah oleh para siswa.

Dia mencotohkan, telur rebus, kurma, kue kering, buah, hingga susu merupakan beberapa menu bergizi yang akan disuguhkan kepada para siswa di bulan puasa. Dia juga menambahkan, ada beberapa takjil yang akan disediakan SPPG untuk para siswa selama Ramadan. 

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," papar Dadan.

Sementara itu, Dadan mengungkapkan bahwa wadah MBG pada saat Ramadan akan berbeda pada bulan-bulan biasanya. Mengingat MBG akan dibawa pulang siswa, makanan nantinya dibawa menggunakan wadah paperbag yang bisa ditukar setiap harinya.

Hal ini berbeda dengan wadah sebelumnya yang berbahan stainless steel. Meski demikian, Dadan memastikan bahwa penyaluran MBG pada saat Ramadan tetap akan memperhatikan aspek kebersihan lingkungan. Penggunaan paperbag ini sudah melalui uji coba pada 2024 lalu.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi, anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah. Kemudian, besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," jelasnya. 

Dadan menambahkan, daerah yang mayoritas non-muslim akan mendapatkan penyaluran MBG yang sama. Namun, dia tak menutup kemungkinan jika ada perubahan cara penyaluran di daerah yang mayoritas non-muslim.

"Jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," pungkas Dadan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan selama bulan Ramadhan.

Nantinya, siswa-siswi bisa membawa makanan program MBG ke rumah.

Dadan menyebut makanan yang disiapkan tidak akan mudah basi seperti susu, telur rebus, hingga kue kering yang difortifikasi.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Selain itu, menurut Dadan, makan bergizi gratis juga akan divariasikan dengan menu bubur kacang hijau atau kolak.

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak," ungkap Dadan.

Intinya, Dadan memastikan bahwa komposisi makan bergizi gratis akan tetap sama dengan hari biasanya.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ujarnya.

Selain itu, kemasan makanan program MBG selama bulan Ramadhan juga akan berbeda.

Kemasan program MBG akan menggunakan kantong yang bisa dibawa pulang ke rumah. Namun keesokan harinya, siswa-siswi akan diminta membawa kembali kantong tersebut untuk ditukar.

"Tapi tahun ini alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah," ujar Dadan.

"Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi," tambah Dadan.

Menurut Dadan, teknis soal kemasan ini dibuat sekaligus untuk melatih para pelajar disiplin tidak membuang sampah sembarangan.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di seluruh provinsi Indonesia.

Menurut Dadan, program MBG di Papua Tengah sudah mulai berjalan per hari ini.

"Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, total satuan pelayanan pemenuhan gizi kini ada 693 satuan di seluruh Indonesia.

"Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menambahkan, dalam satu minggu ini Badan Gizi Nasional dapat melayani 2 juta penerima manfaat.

"Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," ucapnya.

Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malanutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons berbagai persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disoroti adalah kasus keracunan yang menimpa sejumlah anak suai mengonsumsi MBG.

Dadan menjelaskan, terjadinya keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi. Menurutnya beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar, ditambah kurangnya pelatihan yang memadai.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mulai secara bertahap dari skala kecil terlebih. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya katering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG. Beberapa katering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and triknya, sehingga mereka yang sudah biasa di katering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

Isu lain yang direspons Dadan adalah penemuan ulat pada menu MBG di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak seharusnya terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," imbuh Dadan.

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di SPPG dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

KOMPAS.com - Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025.

Demonstrasi ini diikuti oleh ribuan pelajar dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Selain dari Wamena, para pelajar yang berdemo juga berasal dari Kabupaten Yahukimo.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, mereka menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis.

Menanggapi aksi penolakan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis di Papua menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Dadan dikutip dari Antara, Minggu (23/2/2025).

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Alasan penolakan MBG

Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo melalui keterangan tertulisnya, mengungkapkan pelajar di Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis maupun fasilitas yang lebih baik.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Rohex.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, BLK-BLK Kemnaker akan dihadiri satuan pelayanan program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menciptakan lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat (21/2/2025), dibahas dua isu utama. Pertama, pemanfaatan program MBG untuk menciptakan lapangan kerja (job creation).

"Kami sedang memetakan bagaimana setiap satuan pelayanan MBG dapat berkontribusi dalam menambah pekerja baru," ujar Menaker dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kedua adalah program MBG dapat dimanfaatkan untuk saling berkolaborasi. Kemnaker dengan standardisasi pelatihan yang dimiliki, katanya, dapat membantu para pekerja yang nantinya akan bertugas di satuan-satuan pelayanan yang dikelola BGN.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa balai latihan kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker akan menjadi etalase pelatihan bagi pelaksanaan program MBG.

"Ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama lagi, BLK-BLK Kemnaker akan dihadiri satuan pelayanan program MBG. Di sana lah akan terwujud ekosistem mulai dari pelatihan, praktik, hingga para peserta siap terjun langsung dalam program MBG," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dikebut. Targetnya 82,9 juta orang pada akhir 2025 bisa tersentuh program yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu.

"Tapi banyak yang ingin lebih cepat dan banyak anak yang iri kok dia belum dapat. Akhirnya dia ingin 82,9 juta itu dipenuhi di akhir tahun 2025," kata Dadan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, BGN membutuhkan Rp 25 triliun per bulan. Menurut Dadan besaran dana untuk percepatan MBG sudah disepakati oleh Prabowo.

"Nah, karena ada percepatan maka kami ditanya, berapa dana yang dibutuhkan untuk percepatan. Kami sampaikan untuk percepatan kami butuh Rp 25 triliun per bulan," ungkapnya.

Meski begitu dana itu belum dicairkan karena program percepatan belum dijalankan. Dadan menyebut ada sejumlah hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, misalnya anggaran, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur.

"Anggaran selesai, pak presiden berapa pun akan kasih. Kemudian SDM kami akan didik dan baru akan selesai akhir Juli," tuturnya.

Dadan menilai percepatan MBG baru akan dijalankan paling cepat September. Jika dijalankan September maka kebutuhan dana hingga Desember mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau siapnya September berarti Rp 100 triliun, kalau Oktober Rp 75 triliun, kalau November berarti Rp 50 triliun, kalau siapnya akhir tahun Rp 25 triliun," jelasnya.

Penambahan anggaran bakal dilakukan jika sudah mendapat persetujuan komisi IX DPR RI. Saat anggaran tersedia barulah percepatan MBG dapat dieksekusi.

Simak juga Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis