JAKARTA,investor.id – Peneliti bidang Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian memandang perlunya pemerintah mengkaji model dapur dalam penerapan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Eliza mengatakan, model dapur yang seharusnya diterapkan yakni berbasis komunitas lokal seperti koperasi, guna ikut menunjang bergeraknya ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, basis dapur yang melibatkan komunitas lokal ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan cita rasa anak-anak siswa berdasarkan pada budaya makanan masing-masing daerahnya.

“Setiap daerah di Indonesia ini mestinya berbeda model dapurnya, tidak bisa semuanya central kitchen atau juga tidak bisa UMKM semuanya,” jelas Eliza saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Dia mengungkapkan, pendistribusian MBG jika dilakukan di Pulau Jawa, maka model dapur sentral, dapat dilakukan. Hal ini lantaran setiap sekolah yang ada di Jawa rata-rata jaraknya tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah dan efisien.

“Tapi kalau konteksnya remote area ini mestinya model dapurnya adalah berbasis komunitas lokal atau koperasi. Karena dengan komunitas lokal ini akan jauh lebih efisien,” tutur Eliza.

Efisiensi yang dimaksud, Eliza menerangkan, seperti dekatnya dapur dengan sekolah, komunitas orang tua murid yang bisa ikut membantu proses memasak MBG bagi para siswa dan variasi menu yang menyesuaikan cita rasa lokal daerah.

Terkhusus variasi menu yang fleksibel, Eliza mencontohkan tantangan seperti syarat buah-buahan potong yang harus tersedia. Tidak semua buah dapat diberikan oleh setiap daerah di Indonesia.

“Karena disarankan dalam MBG ini buahnya itu yang berbiji-bijian seperti pisang, jeruk, salak, Lengkeng atau anggur. Masalahnya kan buah itu mahal dan belum tentu tersedia di semua daerah,” terang Eliza.

Eliza menilai keterlibatan komunitas lokal dalam penyuksesan MBG, dapat menjadi penting. Selain efisien serta menyesuaikan cita rasa lokal, anggaran MBG dapat lebih efektif membangun roda perekonomian masing-masing daerah di Indonesia.

“Tidak bisa semuanya central kitchen. Pemerintah harus mengidentifikasi enabler dan karakteristik serta potensi daerah tersebut sehingga model pembangunan dapurnya tepat,” tutur Eliza.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Probolinggo -

Polisi tengah gencar mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan memberi makan gratis bergizi kepada para pelajar.

Tak terkecuali Polres Probolinggo. Dalam kesempatan ini, mereka mendatangi MTs Nurud Dzalam Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Di sana, rombongan Satbinmas Polres Probolinggo membagikan makan gratis bergizi kepada para pelajar. Acara ini disambut antusias para guru dan pelajar.

Kasi Humas Iptu Merdhania Pravita Shanty mengatakan, pembagian makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.

"Melalui asupan gizi yang optimal, kita dukung fisik dan mental anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan baik," kata Vita, Kamis (26/12/2024).

Dalam kesempatan ini, lanjut Vita, pihaknya juga memberikan semangat kepada para siswa agar belajar secara sungguh-sungguh supaya bisa mewujudkan cita-cita mereka nanti.

Nur Komari, salah satu guru mengaku senang dengan pembagian makan siang gratis bergizi ini. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Probolinggo atas program tersebut.

"Terimakasih kepada Kapolres Probolinggo beserta jajaran, atas pemberian makan siang gratis ini yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami," ujar Nur.

(abq/iwd)

KOMPAS.com - Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut daftarnya:

Griya Pinang Asri

Terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 86 juta per unit.

Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 36/72 meter persegi. Dari total 151 rumah, masih tersedia dua unit lagi.

Citra Pelita 6

Perumahan ini dikembangkan oleh PT PT Multi Talenta Selaras yang terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

Menawarkan 53 rumah dengan harga Rp 129 juta. Luas bangunan dibuat seukuran 36/81 meter persegi. Hingga kini tersisa 2 unit lagi.

Citra Pelita 2

Berlokasi di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi.

Dibanderol Rp 136 juta, perumahan ini dibangun dengan ukuran 36/91 meter persegi.

Citra Pelita

Perumahan keempat ini terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

Dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna, harga masing-masing rumah Rp 136 juta per unit. Ukuran rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kampung Dao di RT 13, RW 05, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dikenal sebagai permukiman padat dengan banyak kontrakan. Kampung ini berada persis di belakang Stasiun Kampung Bandan.

Akses menuju Kampung Dao mengharuskan warga melintasi rel kereta api dan berjalan sejauh 550 meter. Jalan masuk ke kampung tersebut belum beraspal, masih tanah merah dan bebatuan dengan kontur yang bergelombang. Para pengendara motor harus berhati-hati melewati jalan tersebut.

Setibanya di Kampung Dao, terdapat gapura merah putih yang menjadi penanda masuk ke kampung ini.

Kampung Dao terdiri atas tiga blok, yakni B, C, dan D, yang masing-masing dihuni sekitar 700 jiwa. Jalan masuk kampung relatif kecil dan gelap, terimpit rumah-rumah semipermanen.

Dulu, Kampung Dao berdiri di atas tanah bekas empang seluas enam hektar. Secara mandiri, warga membangun tempat tinggal di area ini.

"Dulu masih kayu-kayu atau papan, ini udah ada kemajuan," ujar Sulastri (36), seorang warga Kampung Dao, Kamis (26/12/2024).

Sebelumnya, akses jalan di kampung ini terbuat dari bambu, sehingga motor tidak bisa masuk sampai depan rumah.

Warga terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di luar area dan berjalan kaki ke dalam. Selain itu, jalan bambu ini kerap menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan.

"Dulu buang sampah pada di bawah (jalan bambu)," kata Sulastri.

Namun, timbunan sampah tersebut akhirnya digunakan warga untuk menguruk tanah bekas empang hingga lebih tinggi.

Sejak dua tahun terakhir, jalan di Kampung Dao perlahan berubah menjadi tanah merah berbatu. Beberapa titik kini telah diperbaiki dengan semen dan conblock.

Saat ini, kampung terlihat lebih bersih dan tidak ada lagi tumpukan sampah di bawah jalan.

Meski demikian, kondisi rumah di Kampung Dao masih didominasi bangunan semi permanen. Banyak bangunan yang dikontrakkan dengan harga berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 600.000 per bulan.

Untuk kontrakan Rp 350.000, ukurannya rata-rata 2x3 meter, dengan dinding dari tripleks dan tanpa kamar mandi.

Warga yang tinggal di kontrakan ini menggunakan WC umum untuk mandi, buang air, dan mencuci pakaian.

Sementara itu, kontrakan seharga Rp 600.000 memiliki ukuran dua kali lebih besar, dilengkapi satu kamar tidur dan kamar mandi di dalam.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

"Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal ini merespons kabar adanya ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, klaim ormas tersebut tidak berdasar karena pihaknya tidak pernah sekalipun memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas terkait program makan bergizi gratis.

"Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/202Kelo

Dia mengaku prihatin dengan adanya oknum ormas yang secara terang-terangan mengklaim legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan," ucapnya.

Oleh karenanya, BGN akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera dan supaya tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," tegasnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

BGN juga memastikan akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

SEMARANG - Menu makan bergizi gratis yang digelar oleh Badan Gizi Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah diprotes ibu pemilik bayi di bawah usia satu tahun. Mereka keberatan karena menu yang disajikan dianggap terlalu kasar dan tidak sesuai untuk kebutuhan bayi.

Uji coba makan bergizi gratis dilaksanakan di tujuh pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Kecamatan Ngaliyan dan Mijen, Kamis (26/12/2024). Lebih dari 300 paket makanan bergizi dibagikan setiap hari oleh petugas Badan Gizi Nasional, bekerja sama dengan siswa SMK Bagimu Negriku, Semarang, yang bertugas sebagai juru masak. Paket makanan terdiri dari nasi putih, ikan fillet, capcay, tempe orek, dan buah-buahan, dengan nilai gizi setara Rp13.000 per paket.

Ikawati, salah satu orang tua bayi berusia 10 bulan, mengatakan, meski nilai gizi makanan tersebut sudah memadai, tekstur makanan tidak sesuai untuk bayi, terutama yang masih membutuhkan makanan dengan tekstur lebih halus.



"Ini kayak makanan dewasa. Anakku kan belum bisa makan ini to, jadi paling nasinya sama kuahnya atau apa. Tidak bisa makan makanan yang terlalu kasar," katanya, Kamis (26/12/2024).

Sementara itu, seorang ibu hamil Rahmawati mengaku cocok dengan menu yang diberikan. Menurutnya, dari segi gizi bagi ibu hamil, menunya juga telah memenuhi.

"Cocok (makanannya), memenuhi (gizinya)," katanya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus PT Asata Pangan Nusantara Semarang, Julio Utari Putra menjelaskan, sasaran uji coba makan bergizi adalah balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Sebanyak lebih dari 303 paket dibagikan setiap harinya, dengan variasi menu yang diatur tanpa tambahan susu kemasan.

"Menu disesuikan dengan masa tumbuh anak. Yang balita porsinya perlu ditingkatkan karena di Ngaliyan lebih banyak balita kurang gizi, perekonomian warga juga ada yang kurang, jadi kami membagikannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, sama balita," katanya.

Program uji coba makan bergizi gratis ini direncanakan berlangsung selama tiga hari, dengan menu bernilai Rp10.000 hingga Rp13.000 per paket.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyayangkan terkait adanya laporan dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa bakal mitra di salah satu kabupaten/kota mengaku didatangi oknum mengaku petugas BGN, untuk melakukan pengecekan administrasi dan kesiapan bakal mitra. Dia menegaskan jika BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah.

“Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (25/12/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut kasus ini mencuat setelah sejumlah individu dan atau bakal mitra BGN, melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN.

Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia melanjutkan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Jika merasa ragu, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi. Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi.

Dengan klarifikasi ini, kata Iwan, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

“Kami memastikan setiap proses resmi BGN, selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” pungkas Iwan.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi usai viral kabar orang tua siswa wajib membeli wadah makan bergizi gratis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan kabar soal pungutan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua," tegas Lalu dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

"Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa," imbuhnya.

Lalu menegaskan jika ada yang mewajibkan pembelian wadah makan, maka itu adalah pungutan liar (pungli).

Ia mengingatkan program makan bergizi gratis hadir untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua.

Oleh karena itu, pihak sekolah dilarang memberikan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Video dugaan pungli beredar di media sosial beberapa waktu ke belakang. Salah satu video berasal dari akun TikTok @ahm*d.l*han6.

Dalam video yang telah ditonton oleh 3,2 juta pengguna tersebut, tampak orang tua siswa sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Kemudian, si perekam heran lantaran orang tua murid diwajibkan membeli wadah makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya adalah Rp30 ribu.

Artinya, masing-masing siswa dikenakan biaya Rp60 ribu untuk mendapatkan makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar penunjukan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk ikut menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan ormas-ormas yang mengaku bekerja sama dengan BGN berbohong.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Kamis (26/12).

Iwan prihatin ada sejumlah kelompok yang mengklaim mendapatkan mandat dari BGN untuk mengurus Makan Bergizi Gratis. Kelompok-kelompok itu kemudian mencari keuntungan untuk mereka sendiri dengan menipu masyarakat.

Dia berkata kelakuan sejumlah kelompok itu merugikan BGN dan masyarakat. Bahkan, pihaknya akan menempuh jalur hukum agar masyarakat tak mendapatkan informasi sesat.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini," ucap Lalu.

Pada saat bersamaan, Lalu mengimbau masyarakat tak mudah percaya bila ada orang-orang yang mengklaim mendapat mandat dari BGN.

Lalu juga menegaskan komitmen BGN menjalankan Makan Bergizi Gratis. Dia berkata program itu akan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami," ujarnya.

Sejumlah isu beredar jelang penerapan kebijakan Makan Bergizi Gratis. Selain penunjukan ormas, ada isu pungutan liar di sekolah.

Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rapat orang tua siswa dan pihak sekolah. Orang tua diminta membeli alat malan untuk Makan Bergizi Gratis. Setiap anak diwajibkan memiliki dua perangkat alat makan dengan total harga Rp60 ribu.