Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyegel Geulis Country Club, Bobobox Puncak, dan Summarecon Bogor di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, karena menyebabkan banjir dan longsor. Penyegelan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol pada Kamis (13/3/2025).

Kedua menteri tersebut memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul, Ciawi, Bogor, tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyegelan dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

“Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

Adapun kawasan Sentul dan Ciawi merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang berdampak pada ketahanan pangan nasional.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan,” katanya.

Adapun ketiga kawasan yang disegel memiliki pelanggaran berbeda-beda. Untuk kawasa Geulis Country Club, misalnya, disegel karena tidak memiliki persetujuan teknis tempat pengolahan sampah (TPS) limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS.

Kemudian, kawasan Summarecon Bogor disegel karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana.

Terakhir, Bobobox Aset Management disegel karena pembangunan kawasan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

“Kemenko Pangan membawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, ia memimpin penyegelan tersebut. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menko Pangan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan,” tuturnya.

Adapun selain ketiga lokasi tersebut, pemerintah juga akan memasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

2. Argo Residence Boyolali

Perumahan subsidi ini berlokasi di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Dibangun oleh Glegar Karya Jaya, ada 31 unit yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap baja ringan, plafon gypsum, genteng mantili, dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahanini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Alam Asri 1

Rumah yang berlokasi di Ngargorejo, Ngemplak, Kab Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dua Putra Bengawan. Ada 5 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng press, dinding bata merah di aci cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

5. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di 3 lokasi kawasan Sentul-Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar aturan lingkungan.

Adapun lokasi tersebut berupa kawasan perumahan dan tempat wisata di kawasan Gunung Geulis antara lain Summarecon Bogor, Golf Gunung Geulis, dan Rainbow Hills Golf.

Selain tiga lokasi tersebut, juga akan dipasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto ingin membenahi segala aspek untuk mewujudkan clear and clean government.

“Mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu menjadi something (sesuatu),” ujarnya dilansir Antara, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, kawasan yang diberi papan peringatan tersebut menjadi fokus karena Gunung Geulis merupakan hulu Sungai Cikeas dan Puncak merupakan hulu Sungai Ciliwung. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum serta memastikan keberlanjutan ekosistem.

Kawasan Bogor memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek.

Maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius berpotensi memicu bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

“Kalau di sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak. Lingkungannya rusak, ya, di sininya habislah, karena kan ini hulu, gunungnya di sini. Nah ini yang mesti dibenahi,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penegakan aturan tanpa pandang bulu sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan lanskap.

“Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi DAS (daerah aliran sungai) hulu menjadi sangat penting,” katanya.

Kawasan yang dipasang papan peringatan diminta memperbaiki kondisi lingkungan yang berada di hulu DAS Kali Bekasi.

Deputi Bidang Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menambahkan sembilan lokasi tersebut disegel dan tidak boleh beroperasi akan menunggu hasil kajian dari ahli sekitar dua pekan ke depan. Hasil kajian tersebut juga akan menyatakan seberapa besar lokasi tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

“Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran, itu ahli yang menentukan,” ucapnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meninjau Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tujuannya untuk memastikan kesiapan renovasi kawasan permukiman di daerah tersebut.

Program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi, termasuk rumah Bu Hasna dan 28 rumah lainnya di sekitar permukiman. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Maret 2025.

Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

"Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi," kata Ara.

Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

Tak hanya itu, pada renovasi kali ini, Menteri Ara juga menyisihkan dana pribadinya untuk membeli rumah untuk Bu Hasna dengan nilai sebesar Rp 200 juta.

"Ini sudah banyak yang bantu, Buddha Tzu Chi da KADIN. Saya juga bantu untuk rumah Bu Hasna," kata Menteri Ara.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengucapkan terima kasih atas nama warga Johar Baru. "Hari ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih karena sudah ada kejelasan dan kepastian pada 14 April sudah siap direnovasi," ujar Ara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Infrastruktur Strategis, Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi KADIN Indonesia Thomas Jusman menyataka Pak Aguan menjadi salah satu inspirasi KADIN Indonesia untuk bergotong rotong .

"Renovasi rumah di 5 provinsi di Indonesia menjadi gotong royong yang kami canangkan sebagai mitra strategia pemerintah yang siap bahu membahu mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Terima kasih kami telah diberi kesempatan dan bisa berkontribusi untuk merenovasi rumah tidak layak huni," kata dia.

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengunjungi dapur BGN di Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/3/2025). Mereka disambut Ketua Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya Nofalia Heikal Safar.

Kunjungan dua pejabat tersebut bertujuan memastikan dapur BGN tetap dapat beroperasi dengan baik, meskipun sempat terdampak banjir beberapa hari sebelumnya. Dapur tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan balita di Kota Bekasi, terutama pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Nofalia Heikal Safar menyampaikan, dapur BGN berperan aktif dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program itu bertujuan untuk memastikan seluruh pelajar, santri, dan balita mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari.

"Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kami ingin memastikan bahwa dampak banjir tidak menghambat misi kami dalam mendukung program ini," ujar Nofalia saat mendampingi Prof Rachmat dan Prof Dadan.

Nofalia menyampaikan, kehadiran kedua pejabat kepercayaan Presiden Prabowo itu menjadi penyemangat bagi para pekerja yang terus berjuang di tengah ujian banjir. "Kami ingin menunjukkan bahwa bencana tidak akan mematahkan semangat kami dalam menjalankan misi sosial ini. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin dapur BGN akan terus memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," ucap Nofalia.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

“Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

(WAN)

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

(dhw/das)

Semarang -

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Semarang tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Namun, akan ada perubahan mekanisme distribusi makanan ke sekolah-sekolah selama Ramadan.

Hal ini dikatakan Kepala Satuan Pelaksana Program Pangan Gratis (SPPG) Ngaliyan, Julio Ustari Putra. Ia menyebut, ada perubahan menu dan mekanisme distribusi makanan bergizi gratis selama bulan Ramadan sesuai arahan pusat.

"Sesuai arahan pusat ada perubahan menu dan pengemasan. Kita diarahkan menggunakan goodie bag atau tote bag," kata Julio saat dihubungi detikJateng, Kamis (5/3/2025).

Nantinya, makanan yang selama ini disediakan dalam wadah stainless steel akan dibungkus dalam goodie bag yang kemudian harus dikembalikan ke SPPG. Pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah agar wali murid menyiapkan tempat makan bagi para siswa selama Ramadan.

"Selama Ramadan makanannya dimasukkan dalam goodie bag, nanti makanannya itu kemudian dipindahkan ke tempat mereka sendiri. Nanti goodie bag-nya tetap dikembalikan," jelasnya.

Selama Ramadan, kata Julio, menu yang disediakan pun lebih banyak berbentuk makanan kering agar tahan hingga waktu berbuka, seperti telur, kue kering, susu, dan kurma. Porsi makanan juga akan dibedakan sesuai kelompok usia siswa.

"Dari anak TK hingga kelas 3 SD itu porsinya lebih sedikit dibanding siswa kelas 4 SD sampai SMA, sesuai AKG (angka kebutuhan gizi). Nanti kalau kelas 4 SD sampai SMA ada tambahan misal jeruk atau salak, buah yang utuh," jelasnya.

Selain itu, tidak ada menu sayur berkuah seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Sebagai pengganti sayur, akan disiapkan makanan dengan kandungan gizi serupa yang bersifat kering.

"Terus kita nggak pakai nasi. Paling untuk pengganti protein tadi telur sama susu. Terus ada buah-buahnya, kurma. Buahnya yang higienis, nggak kebuka atau dipotong. Ini kita carikan buah yang utuh," jelasnya.

Makanan itu pun akan dikirim ke sekolah dengan waktu pengantaran bervariasi, tergantung kesepakatan dengan pihak sekolah. Namun, ia mengungkapkan, rata-rata sekolah meminta makanan didistribusikan pukul 10.00 WIB.

"Paling banyak nanti didistribusikan jam 10.00 WIB, ada 10 sekolah. Karena kami totalnya ada 14 sekolah yang terlayani. Selain itu bervariasi, jam 08.00-12.00 WIB," jelasnya.

Julio turut berharap pihak sekolah dapat berperan aktif dalam memastikan makanan hanya dikonsumsi saat berbuka puasa untuk siswa muslim. Sementara untuk siswa non-muslim dapat langaung disantap atau dibawa pulang, tergantung regulasi sekolah.

"Kami berharap guru-guru bisa mengarahkan agar makanan ini benar-benar dikonsumsi saat berbuka, supaya tidak ada yang batal puasa karena memakannya lebih awal," tambahnya.

Dengan total 2.954 porsi makanan yang disiapkan setiap hari, ia memastikan program ini tetap berjalan lancar selama Ramadan. Pihak ya telah menyiapkan berbagai hak yang dibutuhkan mulai dari goodie bag hingga transportasi untuk pendistribusian.

"Siswa masuk tanggal 6. Kita sudah mempersiapkan goodie bag, alat plastik untuk bungkus kurma, mobil untuk distribusinya. Kalau untuk karyawan jumlahnya tetap, cuma disesuaikan yang sebelumnya nyuci stainless steel, jadi bagian pengepakan," jelasnya.

(apu/ahr)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana banjir di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” kata Dody di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memobilisasi 2 perahu karet beserta mesin untuk membantu mengevakuasi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman
warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per tanggal 4 Maret 2025 yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survei ke lokasi terdampak bencana untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama.

Dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko-posko logistik milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, namun masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbad sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.

Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.

KOMPAS.com -Kota Tanjung Pinang, yang terletak di Kepulauan Riau, semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kota Tanjung Pinang:

1. Perumnas Bumi Air Raja: Tipe Rst 36/72

Terletak di Tanjung Pinang Timur, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dengan total 151 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 86 juta.

Masing-masing rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Hingga kini, belum ada unit yang terjual, sehingga semua unit masih tersedia.

2. Griya Pinang Asri: Tipe Barak

Dikembangkan oleh PT Multi Talenta Selaras, perumahan ini juga terletak di Tanjung Pinang Timur dan menawarkan 53 unit.

Setiap rumah dibanderol Rp 129 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 81 meter persegi.

3. Citra Pelita 6: Tipe Sejahtera Tapak

Proyek perumahan ini, yang dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi, berlokasi di Tanjung Pinang Timur.

Menawarkan 13 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Saat ini, sudah terjual 12 rumah, dan masih tersisa 1 unit yang siap dipasarkan.

4. Citra Pelita 2: Tipe Sejahtera Tapak

Juga dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi dan terletak di Tanjung Pinang Timur, proyek ini menawarkan 19 rumah.

Dengan harga per unit Rp 136 juta, rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Hingga saat ini, tinggal menyisakan satu unit saja.

5. Citra Pelita: Tipe Sejahtera Tapak

Berlokasi di Tanjung Pinang Timur, perumahan ini menawarkan total 70 unit.

Setiap rumah dibanderol Rp 136 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi.

Saat ini, 68 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Mengapa Memilih Tanjung Pinang?

Dengan harga yang terjangkau dan pilihan yang beragam, rumah subsidi di Kota Tanjung Pinang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Daerah ini tidak hanya menawarkan hunian yang terjangkau, tetapi juga akses yang baik ke fasilitas umum lainnya.

Maka, bagi calon pemilik rumah, Tanjung Pinang menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.