REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, tiga penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program itu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, katanya, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Taruna menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut. Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Simeulue (ANTARA) - Pengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, menyatakan sebanyak 80 persen bahan pokok untuk kegiatan tersebut dipasok dari daratan Pulau Sumatra.

"Sebanyak 80 puluh persen bahan pokok untuk program MBG di Kabupaten Simeulue dipasok dari daratan Pulau Sumatra. Kalau dari Pulau Simeulue, hanya ada 20 persen yang bisa memenuhi program MBG," kata Zainuddin, penanggung jawab MBG Kabupaten Simeulue di Simeulue, Kamis.

Saat ini, kata Zainudin, program MBG di Kabupaten Simeulue telah menyasar 3.000-an pelajar di tiga kecamatan di Simeulue. Sasaran program MBG ini bertambah pelajar di Kabupaten Simeulue meliputi 10 kecamatan.

"Bahan pokok program MBG ini di antaranya pisang, kacang panjang, semangka, pepaya, ayam, dan beberapa bahan lainnya. Semuanya tersebut dibutuhkan dalam jumlah banyak setiap harinya," kata Zainuddin.

Menurut Zainuddin, bahan untuk kebutuhan pokok MBG yang berasal dari Kabupaten Simeulue jumlahnya terbatas, sehingga pasokan harus didatangkan dari daratan Pulau Sumatra.

Baca: Program makan gizi gratis sasaran 3.500 pelajar di Pulau Simeulue

Zainuddin mengajak masyarakat Kabupaten Simeulue memanfaatkan program MBG tersebut dengan cara mengembangkan penanaman buah-buahan dan sayuran untuk bahan pokok program MBG.

"Kami mengajak masyarakat Simeulue bertani guna memenuhi kebutuhan kegiatan MBG di Kabupaten Simeulue," kata Zainuddin, yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Simeulue.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 94 ribuan jiwa.

Baca: FOTO - Makanan bergizi gratis di Aceh Besar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto akan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Rahayu usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Kamis.

"Makan Bergizi Gratis ini merupakan program yang sangat penting supaya kita bisa ke depannya, untuk jangka panjangnya, memperbaiki daya saing Indonesia di kancah internasional," kata Rahayu di Jakarta Utara, Kamis.

Rahayu mengatakan masih ada yang mungkin belum memahami mengenai kenapa program Makan Bergizi Gratis menjadi merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo.

Sejumlah pihak, kata Rahayu, menyebut rata-rata kecerdasan intelektual (intelligence quotient/IQ) Indonesia berada di angka sekitar 75, sedangkan IQ merupakan salah satu parameter kapabilitas SDM. Sehingga untuk meningkatkan daya saing SDM secara keseluruhan angka tersebut harus didongkrak dengan berbagai daya dan upaya pemerintah dan masyarakat.

Rahayu mengungkapkan pendidikan saja tidak bisa langsung mendongkrak kualitas SDM. SDM yang didik juga harus mempunyai kemampuan untuk menyerap informasi yang disampaikan dalam pendidikan tersebut.

"Kita kalau mau bersaing secara internasional, salah satunya pasti kita bicara tentang daya saing intelektual, maupun juga kita bicara tentang kapasitas untuk masyarakat bisa menimba ilmu," ujarnya

SDM tersebut juga harus ditunjang dengan asupan nutrisi yang memadai hingga bisa dengan optimal menyerap pendidikan yang diberikan.

"Kalau kita bicara tentang pendidikan, itu tidak bisa semata-mata hanya pendidikan, tapi kondisi bagaimana masyarakat kita itu bisa memilah informasi yang mereka dapatkan lewat pendidikan. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang bisa meningkatkan IQ untuk masyarakat Indonesia ini adalah lewat nutrisi," kata Rahayu.

Lebih lanjut, Rahayu juga menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu perwujudan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam pandangannya, program MBG yang menjangkau para pelajar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali akan memberikan sumber daya manusia di berbagai wilayah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan saya saingnya, yang ada pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional di panggung global.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mencurahkan keluhan kepada Komisi IX DPR lantaran pihaknya tak dilibatkan dalam beberapa hal untuk ikut andil dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, kata dia, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan untuk menjalankan dan mengawasi MBG.

Tercatat, ada 13 poin yang tercantum dalam memorandum of understanding (MoU). "Namun kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala, contohnya tentang pelibatan kami. Itu kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Ikrar dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Taruna lantas mencontohkan hal yang konkret jika BPOM tidak dilibatkan dalam hal penyiapan pangan untuk program MBG ini. Padahal, kata dia, BPOM punya tenaga atau personel yang memiliki keahlian untuk itu.



"Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak (dilibatkan) dalam hal ini sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujarnya.

Ia menyadari BPOM tak punya kewenangan dalam menjalankan MBG, namun jika dilibatkan pasti akan turun tangan. "Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Apa yang kami dilibatkan? Dilibatkan dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kan harus dilibatkan seharusnya," tuturnya.

Kemudian, ia menyinggung juga seharusnya BPOM dilibatkan dalam hal bahan-bahan atau raw material makanan yang akan dibagikan, namun kenyataannya tidak demikian. "Sementara dalam program yang kami sudah usulkan ke Bappenas dan ke BGN ada 13 program yang seharusnya kami dilibatkan. Tapi kami tidak dilibatkan untuk itu," katanya.

Di sisi lain, kata dia, BPOM justru baru dilibatkan oleh BGN ketika terjadi kejadian luar biasa seperti halnya kasus keracunan penerima manfaat. "Maksudnya kami menjelaskan dengan transparan apa adanya supaya menggugah BGN supaya melibatkan kami. Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," katanya.

Ikrar mengatakan, jika BPOM sebenarnya bisa saja menggunakan kewenangannya dalam urusan MBG, hanya saja penanggung jawab utama urusan hal itu adalah milik BGN. "Kami menghormati soal itu. Bukan soal berani atau takut. Keberanian kami adalah menjelaskan kepada BGN, ini dibutuhkan BPOM, bukan kami meminta tanggung jawab, tapi kami ingin melindungi anak-anak kita yang mendapatkan program MBG," pungkasnya.

Jakarta -

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese sepakat untuk memperdalam kerja sama strategis dengan Indonesia demi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. PM Albanese menganggap Indonesia mitra penting Australia.

"Saya datang ke kawasan ini terlebih dahulu karena kawasan ini adalah yang utama. Saya di Indonesia karena tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada hubungan ini, dan tidak ada negara yang lebih penting bagi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas Indo-Pasifik daripada Indonesia," kata PM Albanese saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

PM Albanese memuji perkembangan pesat Indonesia, yang kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Bahkan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima pada dekade berikutnya.

"Indonesia sudah menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada akhir dekade berikutnya. Pertumbuhan dan transformasi ini merupakan hasil kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia," tutur PM Albanese.

PM Albanese pun mengapresiasi program-program pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satunya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Program pembangunan bangsa yang meningkatkan kehidupan seperti inisiatif Makan Bergizi Gratis dari Presiden. Pertumbuhan bangsa dan wilayah Anda juga berbicara tentang kemakmuran dan kesempatan yang diciptakan oleh perdagangan bebas dan adil serta oleh perdamaian dan stabilitas yang memungkinkannya," lanjutnya.

Di bidang hubungan luar negeri, PM Albanese menyampaikan bahwa Australia mendukung Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

"Saya jamin, Pak Presiden, Australia mendukung Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan juga kenaikan Indonesia ke CPTPP," ujarnya.

Dalam konteks kerja sama ekonomi, PM Albanese menekankan pentingnya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di antara kedua negara. PM Albanese mengajak semua pihak, pemerintah, sektor bisnis, hingga masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam memanfaatkan potensi ini.

"Untuk mengubah potensi luar biasa menjadi kemajuan konkret, kita semua, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil perlu menunjukkan keterlibatan dan ambisi yang lebih besar," lanjutnya.

Lebih lanjut, PM Albanese menyoroti pentingnya hubungan kedua negara dalam memperkuat keamanan regional, dengan menegaskan pentingnya implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah diumumkan bersama pada Agustus 2024 lalu. Ia berharap ke depannya kedua negara bisa bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan.

"Ini merupakan langkah paling signifikan dalam kemitraan keamanan Australia dan Indonesia selama tiga dekade. Saya tegaskan bahwa saya tidak melihat perjanjian ini sebagai langkah terakhir, melainkan langkah berikutnya. Saya ingin kita memiliki tujuan yang lebih tinggi, melangkah lebih jauh, dan bekerja sama lebih erat," ucap PM Albanese.

PM Albanese juga mengapresiasi Prabowo atas sambutan hangat yang diberikan terhadap kunjungannya di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia tidak hanya penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

"Saya berterima kasih atas sambutan luar biasa dan kemurahan hati yang telah kami terima di sini. Merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi saya untuk mewakili negara yang saya cintai di sini, di wilayah yang kita cintai bersama," tutup PM Albanese.

Simak Video 'Prabowo Bertemu PM Albanese, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Ekonomi':

(eva/idn)

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memuji program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Albanese meyakini program MBG Presiden Prabowo merupakan upaya untuk membangun bangsa (nation-building) yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pertumbuhan dan transformasi yang dicapai Indonesia merupakan hasil dari kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia, mulai dari program-program pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti makan bergizi gratis, yang merupakan inisiatif Presiden (Prabowo),” kata PM Albanese saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

PM Albanese, dalam pernyataan yang sama, menyebut Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar dunia. Albanese melanjutkan Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat saat ini.

Albanese pun optimistis kerja-kerja yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Indonesia dapat membantu Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia pada akhir 2035.

Oleh karena itu, Albanese pun berkomitmen meneruskan hubungan yang kuat antara Australia dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan dagang.

“Bagi Australia, memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia, dan meningkatkan investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar, dan penting, dan tidak terelakkan,” kata PM Albanese.

PM Albanese melaksanakan kunjungan kenegaraan (state visit) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi, setelah dia tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Rabu (14/5) malam.

Di Istana Merdeka, PM Albanese disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan. Keduanya kemudian juga bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Delegasi Pemerintah Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo dan PM Albanese kemudian menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) hasil pertemuan di hadapan wartawan-wartawan Istana dari Indonesia, dan wartawan yang mengikuti PM Albanese dari Australia.

Selepas itu, Presiden Prabowo menjamu PM Albanese dan delegasi Pemerintah Australia santap siang. Beberapa menu yang disajikan merupakan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado, dan ada juga kopi jos.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

(yum/yum)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Tinjauan itu dalam rangka memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tinjauan itu dilakukan di SPPG Polda Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/5/2025). Jenderal Sigit tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 Wita.

Kapolri didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD SulselYasir Mahmud, Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono, serta sejumlah pejabat lainnya. Jenderal Sigit meninjau sarana transportasi pengantaran makanan SPPG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok.istimewa)

Dalam kunjungan itu, Kapolri memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya alat chopper untuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB), 50 paket sembako untuk petugas SPPG. Selain itu, Kapolri melakukan tebar benih ikan di sejumlah kolam, yakni dua kolam tanah sebanyak 20 ribu ekor nila dan dua kolam karambah sebanyak 2.500 ekor nila.

"Alhamdulillah, baru saja kita meninjau langsung proses persiapan dari pelaksanaan salah satu SPPG yang dibangun di Polda Sulawesi Selatan, dan tadi saya cek langsung persiapan dari mulai pencucian, kemudian juga ada tempat penyimpanan, tempat untuk masak, kemudian juga sampai dengan packing, dan selanjutnya yang terakhir persiapan untuk didistribusikan," katanya.

Jenderal Sigit mengatakan SPPG akan melayani 3.376 siswa. Selain itu, kata dia, akan dilakukan budi daya ikan di dekat SPPG.

"Alhamdulillah untuk SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.376 siswa atau kurang lebih 16 sekolah yang ada di sekitar SPPG, dan juga tadi ada tambahan di samping SPPG juga disiapkan budidaya ikan," ujarnya.

"Dan saya kira ini juga bisa menjadi pelengkap untuk kebutuhan terkait dengan masalah laut yang menjadi variasi yang salah satu dibutuhkan di SPPG yang ada," sambungnya.

Jenderal Sigit mengatakan saat ini Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG. Sementara itu, kata dia, 39 SPPG lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Karena memang ada proses-proses verifikasi dan rencana sampai dengan akhir tahun kita akan membangun 100 SPPG," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok. istimewa)

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap upaya-upaya yang dilakukan saat ini dapat mendukung program MBG. Dia juga mengingatkan jajarannya selalu melakukan evaluasi terhadap program SPPG tersebut.

"Termasuk tadi kita cek sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang lain ini betul-betul bisa maksimal, bisa optimal untuk mendukung jangkauan sekolah-sekolah yang ada dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," ungkapnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," imbuh dia.

(amw/hri)

sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, 3 penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis.

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, menurut dia, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Dia menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

(dwr/idn)

Bandung -

Kasus keracunan massal di berbagai sekolah usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Terbaru, sebanyak 223 pelajar di Bogor alami keracunan MBG yang terkontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bandung, Cianjur, Sukoharjo, hingga Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Adita Irawati mengatakan evaluasi dan peningkatan pengawasan program MBG akan diperketat.

"Pertama pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan hal itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," ungkap Adita saat meninjau distribusi MBG di Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Ia mengatakan, program MBG telah memiliki standar operasional prosedur tersendiri sejak bahan baku dibelanjakan hingga didistribusikan. Namun, perbaikan sistem akan dilakukan di wilayah-wilayah yang mengalami masalah.

"SOP itu sudah ada, meskipun tentu tidak rigid ya. Kita akan evaluasi mana yang memang harus diperbaiki, dan semua kejadian di berbagai kota itu tentu menjadi masukan," terangnya.

Terdapat rangkaian proses yang ditempuh sejak bahan baku makanan untuk MBG dibelanjakan hingga didistribusikan. Adita mengatakan, proses distribusi ke sekolah-sekolah menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan berupaya mempercepat waktu pengiriman makanan hingga sampai ke tangan siswa.

"Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah masalah waktu, salah satunya soal pengiriman. Diupayakan (waktu pengiriman MBG) tidak terlalu panjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi," ungkapnya.

"Jadi waktu pengiriman diupayakan secepat mungkin. Untuk pemilihan bahan makanan sebenarnya prosedurnya sudah ada," lanjutnya.

Diputus Mitra

Adita menyebutkan, BGN saat ini telah memutus sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di sejumlah wilayah yang terbukti tidak memenuhi standar prosedur.

"Sekarang yang paling penting peningkatan pengawasan, dan dari BGN saya lihat sudah cukup tegas ya. Beberapa mitra yang tidak mengikuti prosedur itu sementara ini tidak bekerja sama lagi. Ada beberapa mitra yang langsung diputus. Itu adalah upaya-upaya perbaikan," paparnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan praktik-praktik pengelolaan MBG yang tidak sesuai. Aduan dapat dilayangkan melalui platform pengaduan LAPOR!

"Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, karena sebenarnya sudah ada platform untuk pelaporan untuk memberikan masukan atau kejadian di lapangan. Masukan akan jadi bahan perbaikan juga bagi BGN," jelasnya.

Libatkan Seluruh Instasi

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Termasuk dengan melibatkan seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kejadian seperti keracunan massal tak kembali terulang.

"Saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu. Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, ini kan harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kadaluwarsa, dan lain-lain," ungkapnya.

"Tidak hanya satu dinas, sekarang kami lakukan egosentris, semua dinas terintegrasi untuk memantau MBG," tutupnya.

(yum/yum)

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG).

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menyampaikan pembentukan Satgas MBG untuk mendukung kelancaran program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.

“SDM yang berkualitas adalah fondasi dari kemajuan bangsa. SDM berkualitas tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental yang optimal, yang semuanya dipengaruhi oleh pola makan dan status gizi,” ungkap Nyoto dalam keterangan pers, Rabu (14/5/2025).

Dia menerangkan, pemenuhan gizi yang baik menjadi inti dari visi BGN. Menurutnya, lewat gizi yang optimal sejak dini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, serta berkontribusi kepada masyarakat. Indonesia membutuhkan manusia yang unggul, berdaya saing global, dan mampu mendorong inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Kualitas manusia yang unggul akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain penting di panggung global,” jelas Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menekankan makan bergizi gratis merupakan program prioritas pemerintah yang sangat penting untuk pemenuhan gizi.

“MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep daripada korporasi yang tentunya sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, tapi juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten dan kota,” pungkas Anindya.

Diketahui, pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis antara BGN dan Kadin Indonesia adalah tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 14 Maret 2025 lalu. Kedua lembaga sepakat saling mendukung program MBG dari sisi infrastruktur membangun dapur umum dan memastikan rantai pasok makanan yang sehat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News