Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di 576 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya capaian ini didapatkan hanya dalam waktu 1,5 bulan atau sejak awal 2025.

"Ya, Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis sekarang sudah berjalan di 576 satuan pelayanan pemenuhan gizi hanya dalam waktu 1,5 bulan," kata Dadan dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Bahkan SPPG akan bertambah 300 pada Senin pekan. Dengan demikian, sebut Dadan, jumlah SPPG akan bertambah menjadi 876 yang akan melayani 2,5 juta orang.

"Dan Senin kita akan bertambah 300 mencapai 876 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melayani 2,5 juta penduduk di 38 provinsi, hanya dalam 1,5 bulan," tambah Dadan.

Menurutnya, jumlah itu lebih banyak dari gerai KFC yang disebutnya punya 715 outlet sejak 46 tahun berada di Indonesia. Ia juga membandingkan KFC yang melayani 400 ribu pelanggan, sedangkan BGN memberi makan 2,3 juta masyarakat.

"KFC sampai sekarang sudah 46 tahun itu memiliki 715 outlet. Jadi, gerai terbesar sekarang adalah Badan Gizi Nasional. Dia (KFC) punya customer hanya 400 ribu, kita sudah 2,3 juta," tuturnya.

Pada kesempatan itu Dadan menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta program MBG dilakukan percepatan. Di akhir tahun Prabowo menargetkan 30 ribu SPPG sudah berjalan sehingga dapat melayani 82,9 juta penduduk Indonesia.

"Dan dengan berjalannya program ini, Pak Presiden kemudian mendapat banyak laporan, banyak anak yang ingin segera dapat, maka beliau meminta agar terjadi percepatan-percepatan sehingga ditargetkan pada akhir 2025, 30 ribu satuan pelayanan sudah bisa beroperasi melayani 82,9 juta penduduk Indonesia," tutupnya.

Adanya demonstrasi dan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pelajar di Papua direspons Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penolakan program MBG sebelumnya dilakukan siswa SMP dan SMA di beberapa daerah di Papua.

Dadan menjelaskan, pihaknya fokus menjalankan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang menolak, kata dia, itu hak masing-masing orang dan BGN akan menghormatinya.

"Kalau yang menerima hak itu tidak mau nerima ya kami hormati," katanya ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Pemerintah menetapkan penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang. Kelompok penerima mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

"Badan Gizi menetapkan penerima manfaat 82,9 juta. Kaya, miskin, ibu hamil, menyusui, anak balita, kaya miskin, negeri, swasta. Itu adalah hak yang akan kami berikan dari pemerintah kepada penerima hak. Karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang seimbang," tuturnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSulsel, siswa SMP dan SMA menggelar demo di sejumlah titik di Nabire pada Senin (17/2). Mereka kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberi pemahaman dan edukasi.

"Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2).

Namun, Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya," imbuhnya.

Di hari yang sama, demo pelajar menolak makan bergizi gratis juga terjadi di di Jalan Hom-Hom, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Demonstrasi tersebut melibatkan sekitar 2.500-3.000 pelajar SMA di Jayawijaya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penemuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak mungkin terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

"Kami punya sampel makanan setiap kali kami kirim, kami kan punya sampelnya di Satuan Pelayanan. Itu tidak ada belatungnya, kenapa? Karena bersih. Kalaupun ada belatung, pasti mati harusnya," tutur Dadan.

Dadan menjelaskan, menu yang saat itu disajikan juga memuat buah pepaya. Lalu kalau pun ulat berasal dari pepaya seharusnya ulat tersebut tidak akan keluar karena memilih untuk memakan pepaya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal sejumlah kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, terjadinya kasus keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi.

Dadan menjelaskan, beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar. Ditambah lagi banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum pernah melakukan pelatihan.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi SPPG untuk mulai secara bertahap dari skala kecil tersebut dahulu. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya catering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG . Beberapa catering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena beberapa mitra kita, banyaknya dari catering, itu mereka coba menemukan hal-hal yang tidak terbiasa mereka temukan sehari-hari. Contoh, ada catering yang sudah biasa melakukan melayani 3.000. Begitu ikut program MBG, kewalahan di dalam mencuci ompreng," sebut Dadan.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and tricks-nya. Sehingga mereka yang sudah biasa di catering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

"Jadi banyak kali dievaluasi, dan kami selalu evaluasi setiap hari. Setiap kali ada kejadian, kami langsung ngobrolkan di sore harinya, dan langsung diperbaiki," tutupnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) nyaris tembus 1,5 juta orang per hari ini, Rabu (19/2).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan para penerima manfaat tersebar di hampir semua provinsi. Jumlah itu terus meningkat setiap hari.

"Per hari ini telah mencapai 1,47 juta penerima manfaat di 570 SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) di 37 provinsi," kata Dadan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/2).

Dadan menyampaikan awalnya pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 17,5 juta orang per akhir 2025. Namun, target itu ditambah setelah Presiden Prabowo Subianto melihat reaksi positif dari masyarakat.

BGN akan mendapatkan tambahan dana untuk percepatan program MBG. Dadan menyebut sebagian uang hasil efisiensi anggaran bakal dipakai untuk mempercepat target MBG.

"Pak Prabowo kemudian meminta kepada Badan Gizi agar program ini dipercepat. Agar 82,9 juta sudah dapat menerima manfaat di akhir 2025 dari yang tadinya awalnya untuk lima tahun program," ujarnya.

Dadan mengaku tak bisa mencapai target itu bila hanya BGN yang mengerjakan. Dia membuka ruang bagi pihak mana pun yang bersedia membantu.

"Kamu membuka kemitraan dengan siapa pun sekarang, dengan TNI, dengan Polri, dengan BIN, dengan swasta, dengan Muhammadiyah, NU, dan lain-lain," ucapnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kementerian Desa PDT, Senin (17/2) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan Badan Gizi menargetkan sebanyak 15 juta hingga 17,5 juta penerima MBG bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni Rp71 triliun.

Namun, jika percepatan dilakukan, Dadan mengatakan target penerimanya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir 2025.

"Target utamanya yang Rp71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 (juta) sampai 17,5 juta (penerima manfaat). Tapi Pak Presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," imbuhnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh untuk tahun 2025 ini Rp25 triliun untuk percepatan," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore ini dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ditemui ketika tiba di Istana, Dadan belum merinci apa yang mau dibahas dengan Prabowo.

Dia hanya menjawab sedikit pertanyaan awak media kemudian langsung berlalu masuk ke dalam Istana.

"Nanti aja abis dipanggil," kata Dadan saat tiba di Istana, Selasa (18/2/2025).

Ketika disinggung soal pembahasan tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan enggan banyak bicara. Dia bahkan mengaku belum tahu.

"Belum tahu belum tahu, nanti setelah dari dalam. (Anggaran MBG) Aman," sebut Dadan.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun. Dadan Hindayana pernah menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) yang lalu.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

Simak Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya bakal bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN dan Muslimat NU menjalin kesepakatan pengelolaan 1.000 dapur sehat untuk pelaksanaan MGB. Hal itu disampaikan Khofifah saat penutupan Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji, Surabaya.

"Saya menyampaikan plan of action yang prioritas adalah menyiapkan fasilitasi menjadi mitra dari MBG," kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (17/2).

Gubernur Jawa Timur terpilih itu menyatakan kerja sama ini sudah dikomunikasikan secara langsung dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mendapat persetujuan.

"Kita sudah menandatangani, sudah diparaf. Kira-kira Muslimat akan mendapatkan kuota 1.000 dapur sehat," ujarnya.

Pelaksanaan 1.000 dapur umum untuk MBG ini berlaku bagi semua cabang Muslimat NU di seluruh Indonesia. Khofifah pun meminta supaya teknis pelaksanaan tersebut segera dikoordinasikan guna mengukur kemampuan menyelenggarakan di berapa titik.

"Saya pesankan ke mereka untuk diindentifikasi, mereka sebetulnya siap untuk menyelenggarakan beberapa titik," tuturnya.

Khofifah menjelaskan mitra dapur sehat MBG dalam hal ini bisa berlaku bagi sejumlah pesantren.

"Mitra ini maskud saya ini banyak sekali pesantren-pesantren yang menjadi mitra strategis untuk bisa bersama-sama menjadi pelaksana MBG ini," katanya.

Kerja sama mengelola dapur sehat untuk MBG ini, kata Khofifah, disambut baik oleh sejumlah cabang Muslimat di Indonesia khususnya di wilayah Timur.

"Kemarin yang memberikan respons luar biasa itu daerah-daerah Papua, sampai yang mewakili Prof Dadan dari BGN itu surprise sekali karena menurut beliau ini nampak mengetahui detail kira-kira kalau MBG melalui dapur sehat seperti apa, SPPG seperti apa. Kawan-kawan dari Fak-Fak dan seterusnya, Timika dan seterusnya, mereka sangat siap," pungkas Khofifah.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep, Madura tidak dihentikan namun hanya diliburkan.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi di wilayah tersebut akan kembali dilaksanakan pada Selasa (18/2).

"Libur sehari, besok jalan. Tidak ada (pemberhentian)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/2).

Terkait dengan alasan pelaksanaan makan bergizi yang libur sehari pada hari ini, Dadan enggan menjelaskan dengan detail. Menurutnya, hanya masalah teknis saja.

"(Alasan libur) Teknis saja," kata dia.

Sebelumnya, keputusan pemberhentian makan bergizi gratis sementara ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Terkait kebingungan para wali murid, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberitahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," pungkas Didik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Dadan usai ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran dipakai untuk membiayai MBG.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Ditanya apakah Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran itu sudah digunakan, Dadan pun memastikannya.

Menurut dia, puluhan triliun rupiah hasil efisiensi anggaran itu memang dipakai untuk membiayai program MBG.

"(Dipakai) untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat," ucapnya.

Dadan menyatakan bahwa target total penerima manfaat MBG sejauh ini 82,9 juta orang.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program MBG.

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan TNI serta Badan Gizi Nasional (BGN) menyukseskan perwujudan ketahanan pangan dari desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDT dan TNI yang diwakili langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kemendes PDT dan Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan adanya kerja sama dengan TNI, dalam hal ini melalui Babinsa yang tersebar di seluruh desa, program pembangunan desa diupayakan dapat berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa babinsa ada di setiap desa dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar dia saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu.

Terkait kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, ia mengatakan, hal tersebut dalam rangka mendukung program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut, kata dia, akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan.

Dengan demikian, menurut dia, perekonomian desa dapat ditingkatkan sekaligus pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," kata Mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ke depan, Kementerian Desa dan PDT akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menepis kabar soal program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Dia menyebut program itu hanya libur hari ini dan berjalan lagi besok.

"Enggak (dihentikan), hari ini aja libur. Besok jalan lagi," kata Dadan kepada wartawan seusai jalin kerja sama di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Dadan memastikan program MBG di Sumenep terus berjalan. Sebab program tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jangan percaya hoaks (isu MBG dihentikan di Sumenep)," lanjut dia.

Hanya saja, Dadan tidak menerangkan secara rinci penyebab liburnya program MBG hari ini di Sumenep. Dia menegaskan lagi, program MBG tetap berjalan.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis (MBG) di Sumenep, Madura, dihentikan sementara. Sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat mengaku belum mengetahui alasan secara rinci.

Salah satu sekolah di Sumenep yang selama ini telah menerima manfaat MBG adalah MIN 1 Sumenep. Per hari ini, anak-anak di sekolah tersebut tidak lagi menerima MBG.

Kepala MIN 1 Sumenep Didik Santoso menjelaskan, pihaknya baru menerima pemberitahuan bahwa MBG dihentikan sementara pada Sabtu (15/2/2025).

Salah satu isi dalam pemberitahuan dimaksud, bahwa per 17 Februari ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus Sumenep tidak beroperasi sementara waktu. Itu disebabkan dinamika internal yang tidak bisa dijelaskan.

"Stop sementara bukan berhenti selamanya. Kami akan menginformasikan jika SPPG khusus Sumenep sudah siap beroperasi kembali," kata Didik Santoso dikutip dari detikjatim, Senin (17/2/2025).

Usai pemberitahuan tersebut, pihaknya mengaku langsung memberitahukan kepada para guru, khususnya wali kelas. Para wali kelas memberitahukan semua wali murid menyiapkan sendiri bekal untuk anak-anaknya, bagi yang biasa membawa bekal sebelum adanya MBG.

"Alhamdulillah, sekarang anak-anak yang biasanya memang membawa bekal, hari ini membawa bekal sendiri . Ada yang sarapan di rumah masing-masing," tambahnya.

Sekadar diketahui, program MBG di Sumenep resmi dimulai per 13 Januari 2025. Sejak saat ini, SPPG Sumenep melayani 2.965 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMK sederajat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini