Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com – Seekor ular piton sepanjng 4 meter lebih menyusup masuk ke kawasan pemukiman padat penduduk hingga menghebohkan warga Majene, Sulawesi Barat, Jumat (2/5/2025) malam.

Ular piton pemangsa ternak sapi dan kambing tersebut berhasil ditangkap warga saat melintas di jalan raya.

Sejumlah warga tampak berupaya menangkap seekor ular piton yang menysup masuk ke Kawasan pemukiman padat penduduk di dusun Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Dalam video amatir yang direkam warga ini langsung beredar di media sosial. Ular tersebut ditemukan warga saat tengah memotong jalan menuju pemukiman padat penduduk.

Warga sekitar, Aswar mengatakan, penemuan ular piton sepanjang lebih dari 4 meter ini sempat menghebohkan warga sekitar.

Pasalnya ular pemangsa ternak yang sudah lama meresahkan warga ini ditemukan menyusup masuk ke permukiman warga saat malam hari, dimana pemilik rumah tengah beritirahat.

Aswar mengatakan, beberapa warga langsung berupaya menangkap ular piton yang diduga tengah lapar dan sedang mencari mangsa tersebut.

“Warga kaget karena seekor ular piton yang panjangnya sekitar 4 meter tiba-tiba berupaya meliuk-liuk masuk ke kawasan pemukiman padat penduduk. Beruntung ularnya berhasil ditangkap warga,” kata Aswar.

Namun tak butuh waktu lama, ular piton tersebut berhasil ditaklukkan dan dimasukkan ke warga ke dalam karung.

Setelah berhasil ditaklukkan, ular tersebut kemudian dimasukkan dalam karung dan diserahkan ke petugas pemadam kebakaran atau damkar untuk diamankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membentuk asosiasi warga penghuni apartemen, rumah susun (rusun) dan rumah subsidi.

"Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun, apartemen, supaya berimbang," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan asosiasi ini sebagai bagian dari kesinambungan pengawasan.

"Selama ini tidak pernah negara kita membuat asosiasi penghuni apartemen, asosiasi rumah susun, dan rumah subsidi. Sebagai pemerintah, menurut saya harus ada check and balance yang penting antara unsur dari pengembang dan unsur masyarakat," kata Ara.

Kementerian PKP siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam soal perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Kementerian PKP telah meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Pengaduan permasalahan perumahan, menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), selalu masuk peringkat tiga besar pengaduan masyarakat.

Ada 270 pengaduan masalah perumahan selama periode 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan, di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk data YLKI, 35 Pengaduan masuk aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sedangkan sampai dengan 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan masalah perumahan yang masih proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

Presiden RI Prabowo menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dalam rapat dibahas tiga kunci sukses pelaksanaan program MBG yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Rapat digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (3/5). Dadan mengatakan, dari ketiga hal utama tersebut, masalah anggaran telah terselesaikan.

"Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Sementara terkait hal SDM, kata Dadang, menjadi tantangan terutama terkait kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan saat ini ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya," jelasnya.

Dadan menambahkan, BGN bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Program tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

"Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus," tambahnya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dadan mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek penting.

"Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Dadan menambahkan, penguatan tiga hal tersebut diharapkan bisa membuat program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bakal lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersbeut.

Adapun SDM, kata Dadan, merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pelaksanaan MBG.

Saat ini menurutnya, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” jelasnya.

Sementara dua kunci lainnya, adalah anggaran dan infrastruktur. Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Adapun aspek infrastruktur, ia menyatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Meski demikian, Kepala BGN itu juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Untuk itu, pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” tandasnya.

Ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah daerah Jawa Barat.

Kasus keracunan massal ini menimbulkan kekhawatiran karena terjadi dalam waktu yang tidak berselang lama.

Rentetan kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kasus keracunan di Jabar tersebut. Berikut fakta-fakta dalam kasus keracunan siswa di Jabar:

Sekitar 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG yang disediakan di sekolah pada Senin (21/4).

Sebagian besar siswa dirawat di rumah dan puskesmas, sementara lainnya dilarikan ke RSUD Cianjur dan RS Bhayangkara.

Kepala Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya, menyebutkan pihaknya langsung mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti.

"Kami akan mengambil sampel makanan atau sisa makanan guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur," katanya mengutip Antara, Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/4).

Dalam penyelidikan, polisi menemukan tiga jenis bakteri dalam wadah makanan, yakni Staphylococcus sp., Escherichia coli, dan Salmonella sp.

Meski demikian, penyebab pasti keracunan masih ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung mengalami gejala keracunan setelah menyantap makan siang MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan gejala muncul antara 30 menit hingga delapan jam setelah makan. Gejala yang dilaporkan antara lain diare, muntah, pusing, dan demam.

"Jumlah korban menurut keterangan wali kelas, sementara yg terdata baru 20 kelas dari 30 kelas SMPN 35 Bandung dengan yang sakit 342 orang," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Dinkes Bandung telah menurunkan tim investigasi dan berkoordinasi dengan dapur penyedia MBG untuk melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pengecekan dapur oleh tim kesehatan lingkungan.

Puluhan siswa dari TK, SD, dan SMP di Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya, mengalami gejala keracunan seperti diare, muntah, dan mual.

Mereka mulai berdatangan ke Puskesmas Rajapolah sejak Kamis siang (1/5). Sebanyak 24 siswa menjalani pemeriksaan, delapan diantaranya harus dirawat inap, dan satu siswa dirujuk ke rumah sakit.

Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, menyebut sebagian besar siswa mengeluhkan sakit perut, lemas, dan diare.

Seorang wali murid mengungkapkan anaknya mengalami diare parah setelah menghabiskan menu sayur labu yang disajikan dalam MBG.

"Total hari ini ada 24 orang, yang dirawat ada 8 orang dan 1 orang dirujuk ke RS karena permintaan keluarga pasien," kata Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, dikutip dari detikcom.

Pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota diketahui telah meminta keterangan dari para siswa dan mengamankan sampel makanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bombana, Sulawesi Tenggara

Kasus serupa terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Puluhan siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG. Polisi turun tangan untuk menyelidiki dugaan keracunan, meski hingga kini belum ada hasil investigasi yang dirilis secara resmi.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Darwis menyebut keracunan massal berasal dari kualitas ayam yang sudah busuk terdapat dalam menu MBG tersebut dan telah diambil sampelnya oleh Dinkes untuk diperiksa lebih lanjut.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme penyiapan MBG hingga mengakibatkan siswa di SDN 33 Kasipute mengalami keracunan.

"Ini yang kami beri perhatian kepada pemenang tender ini, kenapa bisa begini prosesnya. Karena mereka rekrut sendiri tenaga gizinya, tenaga pengelolanya, kami tidak ada di situ (Dinas Kesehatan). Hanya Dinas Kesehatan beri sosialisasi standar-standar yang harus dilakukan rekanan itu," katanya.

Karanganyar, Jawa Tengah

Kasus keracunan juga terjadi di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kepala sekolah, Damiyati (56), dan dua siswanya mengalami gejala sakit perut dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Rabu, (24/4).

Menurut Damiyati, menu yang disajikan saat itu terdiri dari ayam, soto, dan susu. Ia sendiri mencicipi hidangan tersebut karena guru penanggung jawab tengah berpuasa. Meski awalnya tidak mencurigai apapun, ia kemudian menyadari daging ayam yang dikonsumsi terasa hambar dan kuah soto tercium bau asam.

Beberapa murid mengeluhkan bau tak sedap dari lauk yang disajikan, dan sekitar pukul 11.00 WIB dua siswa mulai mengalami sakit perut.

Mereka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan. Damiyati sendiri baru merasakan gejala keracunan pada dini hari, dengan frekuensi buang air besar hingga lima kali sebelum akhirnya mendapat pengobatan.

Pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa daging ayam dimasak sejak malam sebelumnya, sementara kuah soto baru dimasak pagi hari. Diduga, kuah menjadi basi karena dibungkus dalam kondisi panas.

Ketua DPR Puan Maharani menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan penyajian, hingga proses distribusi. Ia juga menyuarakan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga standar mutu.

"Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (24/4).

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teranyar, salah satu insiden keracunan MBG terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya tengah melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden keracunan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” kata Dadan dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan menyebut kolaborasi lintas pihak merupakan suatu hal yang penting, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

“Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan memastikan siswa yang terdampak insiden keracunan program MBG telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Dadan menuturkan insiden keracunan MBG juga menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan.

“Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” terangnya.

Adapun, Dadan menyatakan BGN berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat.

“Kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Kasus pelajar keracunan usai memakan makanan program makan bergizi gratis (MBG) kerap terjadi belakangan ini. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Simak juga Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.