Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggagas inisiatif strategis untuk memberdayakan generasi milenial dan koperasi wanita dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu masuk dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Asta Cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Desember 2024.

Nurdin berharap, melalui program bertajuk Koperasi Maju, Muda, Berkarya, Dekopin mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama melalui distribusi bahan pokok, pupuk, serta hilirisasi produk.
"Kita butuh Sentuhan para pemuda desa, kaum milenial," ujar Nurdin yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM.

Dia menambahkan program Koperasi Maju, Muda, Berkarya itu tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga dirancang agar menarik minat anak muda terhadap koperasi.

Koperasi sudah siap

Saat ini, berbagai koperasi di bawah naungan Dekopin telah terlibat dalam persiapan program MBG. Nurdin memberi contoh Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren) dan Induk Koperasi Wanita Indonesia telah berkontribusi dengan menyediakan sejumlah titik dapur.

Dekopin, lanjut dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG. Ia berharap masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Saat ini, jumlah anggota koperasi sekitar 27 juta anggota di seluruh Indonesia. Jumlah ini diharapkan terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Harus transparan

Sementara itu, saat menghadiri Pembukaan Munas Dekopin, Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama menyampaikan harapannya agar koperasi dapat lebih transparan.

"Pengelolaannya harus dibuat menjadi lebih terbuka, dan akuntabilitasnya bisa terbuka. Apalagi era ini, era digital, saya rasa tidak sulit untuk mencari tools yang bisa memudahkan koperasi," kata Teguh.

Teguh menambahkan, ke depannya Kadin akan mendorong beberapa inisiatif agar koperasi bisa maju bersama UMKM.

"Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen itu, kita harus bekerja sama dengan semua pihak, semua sektor, karena tanpa itu kita akan sulit mencapai target," ujar dia.

Menurut Teguh, pelaku UMKM dan koperasi adalah pelaku usaha yang paling besar. Tercatat 90 persen pelaku usaha itu adalah UMKM.

"Sudah mulai muncul ide-ide, gagasan-gagasan untuk membangun supply chain (rantai pasok) bersama antar-UMKM," kata Teguh.

Untuk itu, Teguh berharap ke depannya ada pembenahan yang baik terkait data para pelaku UMKM dan para anggota Koperasi. Harus ada satu data.

"Data penting untuk pembentukan ekosistem, supply chain, dan pengembangan UMKM serta koperasi di Indonesia untuk lebih maju lagi," kata Teguh.

(UWA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan langsung ke Fuel Terminal Tanjung Gerem dan Terminal LPG Tanjung Sekong, Provinsi Banten, Sabtu, untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan lancar.

Bahlil menyampaikan, pemerintah memastikan kesiapan energi untuk mendukung masyarakat merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan nyaman.

Saat ini stok LPG nasional aman dengan rata-rata 17,12 hari, begitu juga dengan stok BBM dalam kondisi aman, baik gasoline, kerosene maupun avtur dengan stok rata-rata 18-20 hari.

"Pemaparan dari Pertamina, alhamdulillah, LPG kita aman. Yang kedua, menyangkut dengan minyak kita, BBM, itu clear. Semua sudah clear, Presiden (Prabowo Subianto) menegaskan agar natal dan tahun baru dapat berlangsung damai, salah satunya dengan memastikan BBM tersedia," ujar Bahlil dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina juga memantau situasi melalui pusat kendali Pertamina Digital Hub.

"Melalui command center ini, kami memonitor setiap hari kondisi pasokan energi di seluruh Indonesia. Jika ada kendala, kami segera melakukan langkah tindak lanjut," kata Simon.

Simon memastikan pasokan LPG telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama natal dan tahun baru.

"Stok telah kami tingkatkan agar masyarakat dapat merayakan natal dan tahun baru tanpa gangguan," katanya pula.

Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kementerian ESDM, Pertamina, dan seluruh pihak terkait dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama momen penting akhir tahun. Dengan ketersediaan energi yang terjamin, masyarakat diharapkan dapat merayakan natal dan tahun baru dengan aman, nyaman, dan penuh kedamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk menangani kebakaran rumah tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil Satu RT 08/RW 10, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (21/12/2024). Kawasan itu kebetulan padat penduduk.

"Pengerahan kebakaran sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran dengan 75 personel, objeknya rumah tinggal," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jaksel, Syamsul Huda yang dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Syamsul menyebutkan, petugas menerima informasi dari laporan masyarakat atas nama Friska terkait kebakaran pada pukul 12.33 WIB. Kemudian, pada pukul 12.40 WIB operasi pemadaman dikerahkan, dan mulai beroperasi pukul 12.43 WIB.

"Situasi merah. Kita mendapatkan kabar 12.33 WIB dan waktu tiba 12.40 WIB, lalu 12.43 WIB mulai operasi. Lalu lokalisasi pukul 13.05 WIB dan pendinginan mulai 13.10 WIB, hingga selesai operasi pemadaman 13.40 WIB," ujar Syamsul.

Dia menjelaskan, kronologi kebakaran bermula saat pemilik rumah melihat ada asap di rongga atau di sela-sela tembok rumah yang terdapat instalasi kabel. "Karena jarak rumah yang berdempetan dan tebalnya kepulan asap, penghuni kemudian menghubungi Damkar Tebet," jelasnya.

Syamsul mengatakan, luas area yang terbakar mencapai 55 meter persegi (m2). Adapun kebakaran itu diduga akibat korsleting listrik yang berdampak pada enam KK, 30 jiwa, dan taksiran kerugian mencapai Rp 78 juta.

KOMPAS.com - Seorang lansia tewas dalam kecelakaan di Bandar Lampung, Jumat (20/12/2024).

Korban, Bawon (74), yang mengendarai sepeda motor, meninggal usai terlibat kecelakaan dengan dua mobil.

Anak korban, Juwandi (48), mengatakan, korban saat itu sedang keluar untuk membelikan makan istrinya yang sakit.

"Kata ibu saya, bapak mau beli sayur di daerah Gunung Sulah dan ditunggu-tunggu tidak pulang," ujarnya, Jumat, dikutip dari Tribun Lampung.

Ia menuturkan, ayahnya kerap menggunakan sepeda motor untuk membelikan makan istrinya.

"Tadi pas saya di rumah dikabarin oleh pihak kelurahan kalau yang meninggal itu ayah saya, dan saya langsung ke lokasi kejadian," ucapnya.

Juwandi menilai, ayahnya merupakan sosok pengayom keluarga.

Kronologi Kecelakaan di Bandar Lampung yang Tewaskan Lansia

Kanit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung Ipda Gunawan mengungkapkan, kecelakaan itu terjadi di Jalan Sultan Agung.

Mulanya, korban mengendarai Honda Supra bernomor polisi BE 6454 YP.

Sebelum insiden terjadi, korban melaju di belakang mobil Toyota Avanza BE 1539 AMS.

Tiba-tiba, korban ditabrak dari belakang oleh Honda Brio BE 1702 AAQ.

Mobil yang dikendarai REP (31) warga Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, tersebut melaju searah dengan motor korban dan Avanza.

"Kemudian Supra tersebut terhenti setelah menabrak Toyota Avanza hitam, hingga terjadilah kecelakaan beruntun tersebut," ungkapnya, Jumat.

Korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka-luka. Jenazah korban lantas dievakuasi ke RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung.

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Suami di Bandar Lampung Tewas Kecelakaan saat Beli Sayur untuk Istrinya yang Sakit

IDXChannel - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Menurutnya, jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan makan bergizi gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2024).

Sehingga, menurutnya, program makan bergizi gratis bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata dia.

Cak Imin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30 ribu titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Cak Imin juga menyampaikan program makan bergizi gratis bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program makan bergizi gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Selain itu, kata dia, manfaat program makan bergizi gratis bersifat multiaspek. Diantaranya membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Maka menurutnya perlu kolaborasi untuk mensukseskan program tersebut salah satunya dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan. Diharapkan program ini dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah', di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Rincian Program 3 Juta Rumah, ujar Bonny, sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya yakni 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Bonny.

Dia menegaskan, Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Sebab, saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia.

Sehingga, dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” kata Bonny.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Salah satu upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto ialah mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu berupa subsidi ke sektor produktif.

"Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema "Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah dilaksanakan dengan sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir, serta sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

"Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," tegasnya.

Program 3 Juta Rumah diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75.000 desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Dengan begitu, program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

"Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah," ungkapnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah itu turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Dengan program perumahan, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan," tukasnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa program tersebut beranjak dari problem sosial, yakni kemiskinan.

"Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan," tandasnya.

Jakarta: Upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," kata dia saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Adapun rincian Program 3 Juta Rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” jelas Bonny.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ungkap dia.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.

(KIE)

Gorontalo (ANTARA) - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) siap menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, kata Rektor UNG Prof Dr Eduart Wolok.

Menurut Eduart Wolok di Gorontalo, Jumat, UNG memberi dukungan penuh terhadap program nasional makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen UNG untuk menyukseskan program tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), terkait implementasi program nasional makan bergizi gratis dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan Eduart yang juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Dalam menyukseskan program nasional makan bergizi gratis, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melibatkan sebanyak 56 Perguruan Tinggi Negeri, yang salah satunya adalah UNG.

Eduart memastikan UNG berkomitmen penuh untuk mendukung serta menyukseskan seluruh program pemerintah khususnya program makan bergizi gratis.

Bentuk dukungan yang diberikan di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan, khususnya jaminan terhadap keamanan pangan yang menjadi objek dalam program makan bergizi gratis.

"UNG sebagai institusi pendidikan akan berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi, serta mendukung distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Peran ini tentunya dapat dimaksimalkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat," kata Eduart.

Selain makan bergizi gratis, Eduart menegaskan bahwa UNG pun siap mengambil peran dalam mendukung pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan.

"Dukungan tersebut diberikan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki UNG, termasuk hasil inovasi melalui penelitian yang dilakukan dosen," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UNG siap sukseskan program makan bergizi gratis

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyebut intervensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga harus memerhatikan anak-anak yang putus sekolah.

"Kita tahu bahwa saat ini ada program prioritas MBG di sekolah-sekolah. Tapi, rata-rata lama sekolah kita atau angka partisipasi sekolah itu masih kecil," ucap dia.

Rudy menjelaskan bahwa mengintervensi anak-anak yang putus sekolah memang tidak mudah. Apalagi anak-anak yang putus sejak SMP dan SMA memiliki kemungkinan rumahnya berjauhan dengan lokasi sekolah.

"Masih banyak masyarakat Gorontalo yang putus sekolah. Sehingga tidak menjadi lebar nanti. Di sekolah kita intervensi, tapi yang tidak sekolah kita tidak intervensi. Nah, ini yang harus kita lindungi dengan Perlinsos," kata Penjagub.

Meski begitu, Rudy ingin anak-anak tersebut tetap mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar pengentasan kemiskinan dan penurunan angka tengkes berjalan beriringan.

"Caranya adalah kita mengembalikan mereka di sekolah, karena jarak yang putus sekolah SMP, SMA, itu biasanya rumah mereka semakin jauh, beda dengan SD yang rumahnya masih dekat dengan sekolah. Tapi ini memang tidak semudah itu. Jadi, teman-teman di Bapppeda saya minta, ini ikut dipikirkan. Supaya kegiatan dan program untuk stunting juga inklusif bagi yang tidak bersekolah, karena kita berikan Perlinsos," kata dia.

Penjagub juga menyebut, terkait dengan anggaran, Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung dari dana transfer pusat. Mendorong para pemangku kebijakan untuk terus berkreasi mendapatkan dana dari sumber lain. Ia juga mendorong untuk membuat program-program yang kreatif dan akuntabel untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem.

"Selama ini, Gorontalo identik dengan kemiskinan. Saya ingin kemiskinan ini tidak identik lagi dengan kita. Nah, ini harus ada upaya dari kita bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo," kata dia.