Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN Karya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berencana membidik potensi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Pengembangan Bisnis & HCM Waskita Beton, Gede Sumadi, mengatakan perseroan tengah berfokus meningkatkan bisnis inti di bidang manufaktur dengan memproduksi produk yang mendukung proyek-proyek infrastruktur.

Di samping itu, perseroan bakal membidik potensi dari sejumlah program pemerintah, salah satunya terkait program penyediaan 3 juta rumah. Menurut Sumadi, WSBP memiliki kapasitas memadai untuk mengerjakan proyek tersebut.

“WSBP memiliki cukup banyak sumber daya karena memiliki pengalaman mengerjakan proyek-proyek perumahan,” ujarnya dalam penyelenggaraan paparan publik, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Sumadi menyatakan entitas anak Waskita Karya ini juga sedang menyempurnakan produk modular milik perseroan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Utama Waskita Beton FX Purbayu Ratsunu menambahkan bahwa perseroan masih menunggu pengumuman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program 3 juta rumah. Di tengah proses tersebut, manajemen WSBP mengaku cukup optimistis dapat memenangkan tender program ini.

“Perseroan optimis untuk memenangkan tender tersebut karena memiliki pengalaman proyek menggunakan produk precast,” ucap Purbayu.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita mengaku siap membidik potensi kontrak baru dari program 3 juta rumah. Manuver itu menjadi strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika saat ini.

“Kami yakin di tahun 2025, dengan adanya swasta dan program pemerintah yang berubah konsentrasinya, WIKA Gedung masih bisa bertahan meskipun nilainya tidak bisa kami samakan dengan rencana di 2024,” pungkas Hadian.

Untuk tahun depan, manajemen WEGE menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp3,4 triliun. Target itu hanya tumbuh tipis dibandingkan dengan target nilai kontrak baru yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Perseroan hingga Oktober 2024 telah mengamankan kontrak baru senilai Rp2,07 triliun yang terdiri dari sejumlah proyek, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, hingga Bio Farma Bandung.

Sementara itu, berdasarkan komposisi kontrak baru dari pemberi kerja, WEGE mencatatkan 58,60% proyek berasal dari pemerintah dan swasta sebesar 17,43%.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan regulator selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu perbankan untuk turut mendukung program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 Juta Rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dian merinci berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK salah satunya pengaturan khusus untuk kredit beragunan rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank.

“Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, di mana semakin kecil loan to value (LTV), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur,” kata Dian lagi.

Selanjutnya, terdapat POJK Kualitas Aset mengenai penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (satu pilar). Ketentuan ini dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

“Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum di mana bank menilai dengan tiga pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar),” ujar Dian.

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah.

Dian menyampaikan, pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

“Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019,” ujar dia lagi.

OJK juga mengeluarkan POJK No. 27 Tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023.

Dian mengatakan, larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

“Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi,” kata Dian lagi.

Lebih lanjut dalam sektor pasar modal, Dian menambahkan bahwa industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan, yakni Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Surat berharga tersebut terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder.

“Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp2,21 triliun,” kata Dian pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya dilaksanakan secara gratis tanpa ada pungutan biaya yang dibebankan kepada orang tua murid.

Pernyataan ini merespons kabar yang tengah viral terkait dugaan pungutan biaya pada program Makan Bergizi Gratis di salah satu sekolah.

"Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," tegas Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Lalu menjelaskan, program MBG diinisiasi oleh pemerintah agar setiap anak Indonesia dapat dipastikan mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Program yang diprioritaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Program Makan Bergizi Gratis ini juga dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," ucapnya.

Lalu mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.

Di sisi lain, BGN terus mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Di tahun 2045, juga bertepatan dengan 100 tahun dengan kemerdekaan Republik Indonesia.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengungkapkan untuk mencapai Indonesia emas tersebut perlu adanya pondasi yang kuat. Dalam hal ini perut-perut anak Indonesia harus sudah terisi ketika ia beraktivitas.

Dewa mengatakan bahwa 6 atau 4 dari 10 anak Indonesia yang berangkat ke sekolah kondisi perutnya kosong. Dalam artinya mereka tidak sarapan pagi ketika memulai aktivitas. Ini membuat anak-anak Indonesia sulit untuk konsentrasi dalam menyerap ilmu yang ada di sekolah.

"Dengan begitu banyak pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi dituntut mencapai prestasi. Nah itu sangat sulit. Jadi kita membahas prasyarat yang sangat amat fundamental untuk mencapai Indonesia emas 2045. Tidak ada anak pintar yang lapar perutnya," katanya dalam detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa, (24/12/2024).

Oleh karenanya, Dewa mengatakan bahwa program yang direncanakan oleh pemerintah terkait dengan Makan Bergizi Gratis ini akan menyelesaikan permasalahan fundamental yang ada.

Ia mengatakan, ketika fundamental terpenuhi maka perlu dibarengi dengan adanya gizi yang cukup. Hal ini bisa memasukkan susu ke dalam komponen Makan Bergizi Gratis. Pasalnya sejumlah negara juga sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis di negara tersebut, dan terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Ia mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," katanya.

Misalnya, di Amerika Serikat, program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

Menurut Dewa, menu akan disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing atau local wisdom. "Yang dikunci itu angka kecukupan gizinya. Ibu hamil butuh protein berapa, zat besi berapa, karbohidrat berapa dan lemak, serat berapa dan kebutuhan untuk anak, balita itu yang kita kunci. Tapi menu akan kembali ke masing-masing. Ini soal terkait dengan menunya disesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan masing-masing daerah", katanya.

Simak Video: Rencana BGN Impor Tepung Susu Buat Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional.

Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menanggapi hal ini dengan hormat usulan ini agar BP Tapera nantinya akan semakin baik ke depan.

Heru mengatakan hal ini usai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 39 bank penyalur dan BP Tapera dii Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

"Saya kira diskusi ya, kita hormati, itu kan dalam rangka breakthrough (terobosan), supaya BP Tapera itu lebih baik ke depan," ungkap Heru.

Sebab, BP Tapera sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang, perlu dilakukan diskusi mengenai hal tersebut.

Heru mengaku selalu berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara.

Diskusi dilakukan mengingat Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia nantinya beriringan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Untuk diketahui, Danantara dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam mengelola investasi strategis negara.

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu merupakan alternatif sumber protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak, sehingga menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini sendiri akan dijalankan bertahap mulai 6 Januari 2025.

"Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun ada puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Epi dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk 'Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045' di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Epi juga membeberkan inovasi berbagai jenis produk susu yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini. "Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri susu sangat penting dalam meningkatkan konsumsi susu di Indonesia, misalnya pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung distribusi dan subsidi susu di Indonesia, sementara industri susu dapat menyediakan dan meningkatkan produksi susu dengan harga yang terjangkau," jelasnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A menjelaskan, umumnya usia anak diberikan susu bubuk terfortifikasi, khusus dengan kandungan tambahan mikronutrien yang dibutuhkan anak. Susu merupakan sumber kalsium yang sangat baik, berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan protein dari susu lebih optimal dibandingkan sumber protein lainnya, menjadikannya pilihan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

Untuk anak-anak, susu fortifikasi memberikan manfaat tambahan dengan menyediakan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, seperti vitamin D, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Konsumsi susu fortifikasi dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan asupan gizi dari makanan sehari-hari.

"Termasuk vitamin D, vitamin C, kalsium, mikronutrisi ini penting untuk didapatkan si kecil. Misalnya saat mengalami defisiensi mikronutrien dan pencegahan anemia tersebut. Hal ini dikarenakan susu merupakan media untuk penyerapan nutrisi terbaik." ungkapnya.

Simak Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol lalu Muhamad Iwan Mahardan menegaskan, program MBG sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

Pernyataan Iwan tersebut untuk menepis isu dugaan pungutan biaya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah. 

Menurut Iwan, program MBG yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka.

“Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Iwan menjelaskan, program MBG dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas. Dengan begitu, tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan. 

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegasnya.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan. 

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Seribu hari pertama sejak lahir menjadi golden period tumbuh kembang anak. Volume terbesar pertumbuhan otak anak hingga 80 persen terjadi di rentang waktu tersebut.

Sisanya, baru berjalan dan berkembang di usia dua tahun ke atas. "Sementara lima tahun ke atas otaknya sudah 100 persen, sama dengan usia kelompok dewasa," beber dr Ria dalam detikcom leaders forum Pentingnya susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045, Selasa (24/12/2024).

dr. Ria merinci manfaat susu terbagi berdasarkan jenisnya. Susu merupakan sumber kalsium yang sangat baik, berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan protein dari susu lebih optimal dibandingkan sumber protein lainnya, menjadikannya pilihan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

Untuk anak-anak, susu fortifikasi memberikan manfaat tambahan dengan menyediakan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, seperti vitamin D, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Konsumsi susu fortifikasi dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan asupan gizi dari makanan sehari-hari.

"Termasuk vitamin D, vitamin C, kalsium, fortifikasi zat besi, dan mikronutrisi ini penting untuk didapatkan si kecil. Misalnya saat mengalami defisiensi mikronutrien ataupun untuk pencegahan anemia. Hal ini dikarenakan susu merupakan media untuk penyerapan nutrisi terbaik" bebernya.

Para orang tua diimbau untuk memperhatikan komponen atau kandungan susu bubuk terfortifikasi, sebelum memberikannya kepada anak. "Jadi harus dilihat juga bergantung dengan kondisi anaknya. Misalnya membutuhkan yang zat gizinya banyak, kalsiumnya banyak, atau lain-lainnya," lanjut dia.

Ia memberikan catatan, pemberian susu bubuk fortifikasi tidak lantas bisa menggantikan ASI. ASI disebutnya tetap wajib diberikan, terlebih hingga usia anak dua tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr Epi Taufik menyebut pemberian susu pada anak juga kaya manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan pemberian susu gratis yang sudah lebih dulu dilakukan banyak negara maju dan berkembang.

"Di Iran, melakukan school meal itu susu bagian dari makan gratis, dan datanya di sana anemia ikut menurun. Kemudian, cognitive function, kemampuan berpikir otak anak naik, IQ-nya naik," beber dia.

"Jangan jauh-jauh, di Thailand, pemberian susu sudah dilakukan sejak 1992, raja yang lama memerintahkan anak TK, SD, diberikan susu saat makan siang. Bahkan, hal serupa sudah dilakukan sejak restorasi Meiji," pungkasnya.

Ini Perbedaan Susu UHT dan Pasteurisasi

Ini Perbedaan Susu UHT dan Pasteurisasi

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa membiayai berbagai program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Said menyayangkan belakangan terjadi serangan politik antar fraksi di DPR akibat polemik PPN 12%. Padahal, sambungnya, setiap pemegang kepentingan perlu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi 2025 seperti penguatan dolar Amerika Serikat hingga perang dagang AS-China Jilid II.

Dia mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang itu disetujui oleh partai Said, yakni PDI Perjuangan (PDIP), bersama mayoritas fraksi di DPR.

Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat atas penerapan PPN 12% ketika menyetujui APBN 2025.

"Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024," ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Elite politik PDIP itu menggarisbawahi seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan atas UU APBN 2025 tersebut dengan beberapa catatan. Artinya, menurut Said, pemberlakukan PPN 12% telah berkekuatan hukum dengan persetujuan legislatif dan eksekutif.

Dia mengaku, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12% untuk membiayai berbagai program strategis Prabowo seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.

Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis (membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah (Rp. 1,8 triliun), pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).

Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025.

"Sebagai Ketua Badan Anggaran [Banggar] DPR, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah," katanya.

Said merekomendasikan sembilan mitigasi risiko agar pemberlakuan PPN 12% tidak berdampak negatif ke perekonomian masyarakat banyak. Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial sehingga penerima manfaat bisa dipertebal—bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin.

Kedua, subsidi energi (BBM, gas LPG 3 kg, listrik) untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah. Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah.

Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah-bawah—setidaknya tipe rumah 45 ke bawah serta rumah susun. Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Keenam, melakukan operasi pasar dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali. Ketujuh, menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk UMKM.

Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan diintegrasikan dengan program KUR. Kesembilan, realisasi program penghapusan kemiskinan esktrem dari 0,83% menjadi dan penurunan generasi stunting di bawah 15%.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi melakukan pertemuan guna membahas sinkronisasi program yang dijalankan, sehingga memperkuat pelayanan untuk masyarakat.

Usai pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sinkronisasi itu dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mengakselerasi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, dengan memperkuat kesejahteraan di level keluarga.

Erick mengatakan, pihaknya siap membantu Kementerian PPPA untuk meningkatkan pelayanan pengaduan pusat panggilan (call center), dengan meningkatkan teknologi yang dipakai oleh PT Telkom Indonesia, supaya pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait perempuan dan anak lebih cepat terselesaikan.

"Ada call center juga yang selama ini di-backup oleh Telkom. Nanti kita tentu dengan sebuah teknologi baru, kita akan coba upgrading supaya bagaimana pelayanan pengaduan ini bisa lebih maksimal lagi," kata Erick.

Lebih lanjut, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menjelaskan, selain melakukan kolaborasi dengan peningkatan layanan pengaduan melalui call center, pihaknya bersama Kementerian BUMN juga akan memperkuat dua program prioritas lain yang dijalankan, yakni Ruang Bersama Indonesia, serta integrasi data terkait perempuan dan anak yang berbasis desa.

Menurutnya ketiga program tersebut akan dijalankan pihaknya dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, supaya meminimalisasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di level keluarga.

"Ini beberapa hal yang akan kami kolaborasikan dengan Bapak Erick selaku Menteri BUMN. Semoga sampai ke tingkat desa kita bisa menguatkan perempuan-perempuan Indonesia dan melindungi anak-anak Indonesia," katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menggelar ajang Anugerah Jurnalistik dan Foto 2025 untuk mendapatkan masukan dari media sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar kedelapan kalinya itu menjadi ajang apresiasi kepada para jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik itu dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Peserta dalam kompetisi dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.

Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto.

Ajang perlombaan itu mengangkat tema "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit", dengan subtema "Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah", "Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah", "Core Business BTN pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion", serta "Peran BTN dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia".

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Menurut Nixon, dukungan yang positif dari para jurnalis juga membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah, serta turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional.

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi sepenuhnya dilakukan secara gratis. Tak ada satupun kewajiban biaya tambahan yang dibebankan ke orang tua murid.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan beberapa waktu ini muncul isu dugaan pungutan biaya ke orang tua murid pada program Makan Siang Bergizi di salah satu sekolah.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program Makan Bergizi selama ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Program yang jadi prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," sebut Iwan.