Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) akan bertambah besar tahun 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kemungkinan anggaran Makan Gratis akan menjadi Rp 28 triliun per bulan.

Artinya, bila dikalikan dalam setahun jumlah total kebutuhan Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 336 triliun. Anggaran ini jauh lebih besar daripada yang ditetapkan di tahun 2025 yang hanya mencapai Rp 71 triliun.

"Pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun. Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Tahun ini sendiri pihaknya hanya mampu memberikan Makan Bergizi Gratis kepada 17,5 juta orang, jauh dari target yang mencapai 82,9 juta orang. Nah bila Makan Gratis mau diberikan sesuai target, maka butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Anggaran sebesar itu dihitung dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Namun pemberiannya dimulai dari September, jadi dari September ke Desember ada 4 bulan maka kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp 100 triliun.

"Untuk tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," sebut Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," imbuhnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.

DEMAK, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, resmi diluncurkan pada Senin (24/2/2025) siang. Acara perdana ini berlangsung di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Sebanyak 3.381 porsi MBG disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah untuk para siswa di sekitar wilayah tersebut.

Makanan bergizi ini didistribusikan kepada siswa di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam radius 5 kilometer dari lokasi SPPG.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, menyampaikan rasa syukurnya atas dimulainya program ini.

"Alhamdulillah, hari ini perdana launching makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Jadi hari ini kita sudah resmi," kata Maryoto usai peluncuran SPPG di Desa Mlekang.

Ia juga menjelaskan bahwa program MBG di Demak akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak SPPG di berbagai wilayah.

"Nanti ke depan kurang lebih ada 6 yang sifatnya mandiri, terus dari Kodim juga ada 1 yang masih on progress pembangunan 70 persen, nanti dari Bapak Kapolres juga ada menyiapkan lokasi pembangunan," ungkapnya.

Bahan baku makanan dan tenaga relawan SPPG dalam program ini memanfaatkan potensi yang ada di desa setempat.

"Kita maksimalkan potensi wilayah yang ada di sini, untuk relawan-relawan juga sekitar sini direkrut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Demak, Akhmad Sugiharto, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program MBG, meskipun hingga saat ini belum digunakan.

"Kita juga sudah menyediakan anggaran karena perintah dari Kementerian sana, agar Pemda menyediakan anggaran dulu tapi sampai sekarang ini belum menggunakan anggaran tersebut," kata Sugiharto.

Ia berharap program MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa dan membentuk generasi unggul di masa depan.

"Harapan kita semua, makanan bergizi ini nantinya yang diteken Pak Presiden betul-betul membentuk generasi Indonesia, generasi emas, untuk Indonesia Emas," harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

"Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal]," ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

"Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal]," ujar Banjaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggelar Penjajakan Pasar atau Market Sounding, pada Senin, 24 Februari 2025 di Jakarta.

Acara ini fokus pada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan atas prakarsa badan usaha.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaring minat, masukan, dan tanggapan dari pelaku pasar serta lembaga keuangan sebelum tahap transaksi KPBU IKN dimulai.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan pembangunan IKN tahap awal (2022-2024) sangat bergantung pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, untuk pembangunan selanjutnya, diperlukan keterlibatan pihak swasta. Oleh karena itu, Otorita IKN menyiapkan tiga skema pembiayaan:

APBN senilai Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, KPBU senilai Rp 60,93 triliun, dan Investasi Swasta Murni sebesar Rp 6,9 triliun.

"Dengan kombinasi skema ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien," ujar Basuki.

Market sounding ini menjadi langkah krusial untuk menarik investor swasta agar berpartisipasi dalam proyek prestisius ini.

Market sounding pada 24 Februari mendatang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Salah satu perusahaan pengembang yang sudah menunjukkan komitmennya adalah PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara, yang telah melakukan groundbreaking di IKN.

Presiden Direktur PT Inti Kolaborasi Nusantara, Theresia Rustandi, menekankan bahwa pengembangan IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun "jiwa kota" dengan memenuhi kebutuhan dan aktivitas penghuninya.

Komitmen dan arahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kejelasan target yang terukur, yang sangat penting bagi para investor.

Oleh karena itu, market sounding ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai minat pasar terhadap proyek perumahan di IKN.

Masukan dari pelaku pasar akan membantu Otorita IKN dalam menyempurnakan skema KPBU.
Keterlibatan swasta akan mempercepat pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung di IKN.

"Pembangunan IKN sebagai suatu kota, membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat 1-2 tahun," cetus Theresia.

Prioritas pengembangan bukan hanya secara fisik namun adalah jiwa kota termasuk penghuni, sehingga kebutuhan dan aktivitasnya harus dipenuhi.

Dengan adanya acara ini, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga visi kota masa depan yang modern dan berkelanjutan dapat segera terwujud.

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dikebut. Targetnya 82,9 juta orang pada akhir 2025 bisa tersentuh program yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu.

"Tapi banyak yang ingin lebih cepat dan banyak anak yang iri kok dia belum dapat. Akhirnya dia ingin 82,9 juta itu dipenuhi di akhir tahun 2025," kata Dadan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, BGN membutuhkan Rp 25 triliun per bulan. Menurut Dadan besaran dana untuk percepatan MBG sudah disepakati oleh Prabowo.

"Nah, karena ada percepatan maka kami ditanya, berapa dana yang dibutuhkan untuk percepatan. Kami sampaikan untuk percepatan kami butuh Rp 25 triliun per bulan," ungkapnya.

Meski begitu dana itu belum dicairkan karena program percepatan belum dijalankan. Dadan menyebut ada sejumlah hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, misalnya anggaran, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur.

"Anggaran selesai, pak presiden berapa pun akan kasih. Kemudian SDM kami akan didik dan baru akan selesai akhir Juli," tuturnya.

Dadan menilai percepatan MBG baru akan dijalankan paling cepat September. Jika dijalankan September maka kebutuhan dana hingga Desember mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau siapnya September berarti Rp 100 triliun, kalau Oktober Rp 75 triliun, kalau November berarti Rp 50 triliun, kalau siapnya akhir tahun Rp 25 triliun," jelasnya.

Penambahan anggaran bakal dilakukan jika sudah mendapat persetujuan komisi IX DPR RI. Saat anggaran tersedia barulah percepatan MBG dapat dieksekusi.

Simak juga Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah memutar otak mencari solusi pembiayaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang disebut-sebut membutuhkan anggaran jumbo, yakni mencapai Rp750 triliun.

Beberapa hari terakhir ini, jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo intensif menggelar pertemuan untuk membahas berbagai skenario pembiayaan perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.